Download
1 / 26
560 likes | 3.44k Views
TEORI Kebijakan Publik. SUTIKNO. ANATOMI KEBIJAKAN. PELAKSANAAN. PERENCANAAN. PENGEVALUASIAN. PROSES PENEMUAN MASALAH. Masalah. Penentu Kebijakan. Fenomena Ekonomi. Formulasi Kebijakan. Hipotesa. teori. Bukan Masalah. Empat Ciri Pokok Masalah Kebijakan. Saling Ketergantungan
E N D
TEORI Kebijakan Publik SUTIKNO
ANATOMI KEBIJAKAN PELAKSANAAN PERENCANAAN PENGEVALUASIAN
PROSES PENEMUAN MASALAH Masalah Penentu Kebijakan Fenomena Ekonomi Formulasi Kebijakan Hipotesa teori Bukan Masalah
Empat Ciri Pokok Masalah Kebijakan • Saling Ketergantungan masalah2 kebijakan dalam satu bidang kadang-kadang mempengaruhi masalah2 kebijakan dlm bidang lain • Subyektivitas Masalah kebijakan merupakan suatu hasil pemikiran yang dibuat pada suatu lingkungan tertentu; masalah tersebut merupakan elemen dari suatu situasi masalah yang diabstraksikan dari situasi tersebut oleh analisis • Sifat Buatan Masalah-masalah kebijakan hanya mungkin ketika manusia membut penilaian mengenai keinginannya untuk mengubah beberapa situasi masalah • Dinamika Masalah Kebijakan Ada banyak solusi yang bisa ditawarkan untuk memecahkan suatu masalah sebagaimana terdapat banyak definisi terhadap masalah-masalah tersebut
PerencanaanKebijakanPublik • Isu Kebijakan Publik • merupakan hasil dari perdebatan tentang definisi, eksplanasi, dan evaluasi masalah. • Agenda Kebijakan sebagai tuntutan-tuntutan agar para pembuat kebijakan memilih atau merasa terdorong untuk melakukan tindakan tertentu. • Rumusan Kebijakan merumuskan masalah kebijakan merupakan salah satu tahap yang cukup krusial di dalam mengkaji kebijakan publik
Isu akan mendapat perhatian bila memenuhi kreteria (Menurut Lester dan Stewart) • Mempunyai proporsi suatu krisis dan tidak terlalu lama didiamkan • Mempunyai sifat partikularitas (keterkaitanyang komplek) • Mempunyai aspek emosional • Mendorong munculnya pertanyaan menyangkut kekuasaan dan legitimasi dari masyarakat • Sedang menjadi trend atau sedang diminati oleh banyak orang
Isu Akan Menjadi Agenda Kebijakan Melalui Tiga Tahap(Mark Rushefky) • Problem Stream, tahap pengidentifikasian masalah yang didiskusikan sebelumnya. • Menitikberatkan pada kebijakan atau pemecahan masalah (biasanya terdiri dari para spesialis di bidang kebijakan seperti: birokrat, staf legislatif, akademisi, dan para ahli dalam kelompok-kelompok kepentingan) • Political Stream, merupakan urutan politik
Jenis-Jenis Agenda Kebijakan(Roger W. Cobb dan Charles D.) • Agenda Sistematik Terdiri dari semua isu-isu yang menurut pandangan anggota-anggota masyarakat politik pantas mendapat perhatian publik dan mencakup masalah-masalah yang berada dalam yuridiksi wewenang pemerintah yang secara sah ada. • Agenda Lembaga atau Pemerintah Terdiri dari masalah-masalah yang mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh dari pejabat pemerintah Agenda lembaga merupakan agenda tindakan yang mempunyai sifat lebih khusus dan lebih kongkrit bila dibandingkan dengan agenda sistematis.
Dua hal yang perlu diperhatikan dalam merumuskan kebijakan: • Kelompok atau individu yang merumuskan masalah tersebut. • Menyangkut kompleksitas dan sifat masalah Menurut Mitroff dan Sagasti: - well-structured - moderately-structured - ill-structured
Model-Model Perumusan Kebijakan Publik 1 Model Sistem (David Easton) Merupakan model diskriptif, karenalebihberusahamenggambarkansenyatanya yang terjadidalampembuatankebijakan. Disusunhanyaberasaldarisudutpandangparapembuatkebijakan. Dalamhalini, parapembuatkebijakanberperansebagaiperencanadankoordinatoruntukmenemukanpemecahanmasalah, yang mempunyaitugas: - menghitungdukungan internal & eksternal - merumuskanpermintaanlingkungan - merumuskankeinginandankepentinganparapembuat kebijakan
POLITICAL SISTEM INPUT OUTPUT Kerangka Kerja Sistem Yang Dikembangkan Easton Feedback
Structure Roles, Program Self-interest or Values Political Resources Environmental Force External & Internal Demand Requirement Opportunities Capabilitiies Support Interaction Forces and Structure Objective, strategies Role Performance Organization Outcomes Change in environmental Force Model Pembuatan Kebijakan Yang Dikembangkan Oleh Paine dan Naumes (Input) (Feedback) (Output)
2 Model Rasional Komprehensif Padadasarnya model initerdiridaribeberapaelemen, yaitu: • Pembuatkeputusandihadapkanpadasuatumasalahtertentu • Tujuan-tujuan, nilai-nilaiatausasaran-sasaran yang mengarahkanpembuatkeputusandijelaskandandisusunmenurutartipentingnya • Berbagaialternatifuntukmengatasimasalahperludiselidiki • Konsekuensi-konsekuensi (biayadankeuntungan) yang timbuldarisetiappemilihanalternatifditeliti • Setiapalternatifdankonsekuensi yang menyertainyadapatdibandingkandenganalternatif-alternatif lain.
Kritik Terhadap Model Rasional Komprehensif • Para pembuat keputusan tidak dihadapkan pada masalah-masalah konkrit yang celas • Teori rasional komprehenship tidak realistis dalam tuntutan-tuntutan yang dibuat oleh para pembuat keputusan • Para pembuat keputusan publik biasanya dihadapkan dengan situasi konflik daripada kesepakatan nilai • Pembuat keputusan mempunyai kebutuhan-kebutuhan, hambatan-hambatan, sehingga menyebabkan mereka tidak dapat mengambil keputusan-keputusan atas dasar rasionalitas yang tinggi • Terdapat hambatan dalam mengumpulkan semua informasi yang diperlukan untuk mengetahui semua kemungkinan alternatif dan konsekuensi dari masing-masing alternatif.
3 Model Penambahan(The Incremental Model) Beberapahal yang harus diperhatikandalam Model Penambahan, yaitu: • Para pembuatkeputusanhanyamempetimbangkanbeberapaalternatif (hanyamelengkapi yang sudahada) • Untuksetiapalterntif, pembuatkeputusanhanyamengevaluasibeberapakonsekuensi yang dianggappentingsaja • Masalah yang dihadapiolehpembuatkeputusandibatasikembalisecaraberkesinambungan • Tidakadakeputusantunggalataupenyelesaianmasalah yang dianggap “tepat” • Pembuatkeputusansecarainkrementalpadadasarnyamerupakanremedial dandiarahkanlebihbanyakkepadaperbaikanterhadapketidaksempurnaansosial
PenyelidikanCampuran(mixedscanning)AmitaiEtzioni 4 Padadasarnya model ini, sebagaisuatupendekatanterhadappembuatankeputusan yang memperhitungkankeputusan-keputusanpokokdaninkremental, menetapkanprosespembuatankebijakanpokokdanurusantinggi yang menentukanpetunjukdasar, proses yang mempersiapkankeputusanpokokdanmenjalankannyasetelahkeputusanitutercapai.
Tahap-tahapdalamperumusankebijakan: • Perumusan Masalah (defining problem) • Agenda Kebijakan • Pemilihan Alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah • Penetapan kebijakan
Aktor-aktor dalam perumusan Kebijakan • Badan-badan atministrasi (agen-agen pemerintah) • Presiden (eksekutif) • Lembaga yudikatif • Lembaga legislatif
PERENCANAAN PEMBANGUNAN Perencanaan Pembangunan Nasional Perencanaan Jk. Panjang Perencanaan Jk. Menengah Perencanaan Jk. Pendek RPJP Nasional RPJP Daerah Rens. KL Rens. SKPD RKP Renja. KL RKPD Renja. SKPD
PENYUSUNAN PENETAPAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG Musrenbang 1 Musrenbang Menyiapkan Rancangan RPJP (Kepala Bapeda) Menyiapkan Rancangan RPJP (Menteri) 1 2 2 MenyusunRancanganganAkhir RPJP (Menteri) Menyusun Rancangangan Akhir RPJP (Kepala Bapeda) 3 3 Penetapan RPJP (UU) Penetapan RPJP (Perda)
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH Menyiapkan Rancangan Renstra KPD (KepalaSKPD) Menyusun Rancangan RPJM (Bapeda) Menyiapkan Rancangan Renstra–KL (PimpinanKL) Menyusun Rancangan RPJM (Menteri) Menyiapkan Rancangan Awal RPJM (KepalaBapeda) Menyiapkan Rancangan Awal RPJM (Menteri) 1 2 1 2 3 3 Musrenbang Musrenbang 4 4 Menyusun Rancangan Akhir RPJM (Menteri) Menyusun Rancangan Akhir RPJM (Bapedai) 5 5 Penetapan RPJM (Peraturan Presiden) Penetapan RPJM (Peraturan Kepala Daerah) Penetapan Renstra-KL (Peraturan Pimp. (Kementrian Lembaga) Penetapan Renstra-SKPD (Peraturan Pimp. Kepala Stuan Kerja)
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PENDEK Menyiapkan Rancangan Renja – KL (PimpinanKL) Menyiapkan Rancangan Awal RKP (Menteri) Menyiapkan Rancangan Awal RKP (KeplaBapeda) Menyiapkan Rancangan Renja. SKPD (KepalaSKPD) 1 1 2 2 Mengkoordinasikan Penyusunan Rancangan RKP (Menteri) Mengkoordinasikan Penyusunan Rancangan RKPD (Kepala Bapeda) 3 3 Musrenbang Musrenbang RKPD Bisa Menjadi Pedoman Penyusunan RAPBD RKP Bisa Menjadi Pedoman Penyusunan RAPBN 4 4 Menyusun Rancangangan Akhir RKPD (Kepala Bapeda) Menyusun Rancangangan Akhir RKP (Menteri) 6 6 5 5 Penetapan RKP (Peraturan Presiden) Penetapan RKPD (Peraturan KepalaDaerah
Sentralistik - Moneter - Keamanan - Hukum - Hubungan Internasional Desentralistik (Lihat UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 13) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
PELAKSANAAN TUGAS DALAM DESENTRALISASI Pemerintah Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah • 16 Dinas 7 Badan 2 Instansi penunjang • Dinas Kesehatan 9. Dinas Kepend. 1. BAdan Pengawasan 1. Satpol PP • Dinas Pertanian 10. Dinas Ten. Kerja 2. Badan Perencanaan 2. Rumah Sakit Daerah • Dinas Kehutanan 11. Dinas Pendidikan 3. BAdan LITBANG • Dinas Kelautan 12. Dinas Pasar 4. BAdan Kesbanglinmas • Dinas Pendapatan 13. Dinas Binamarga 5. BAdan Pemberdayaan MAsy. • Dinas Perhubungan 14. Dinas Pengairan 6. Badan KEpegawaian • Dinas Perindustrian 15. Dinas Permukiman 7. Badan Pendidikan & Pelatihan • Dinas Koperasi 16. Dinas Sosial
PENGEVALUASIAN KEBIJAKAN • Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Laporan Kinerja dan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LAKIP) • Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Sistem Akuntabilitas Keuangan Daerah (SAKD)
