PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

1. PENDIDIKAN ANTI KORUPSI OLEH : • IDA NURMAYANTI (134254054) • DESY YUWAVI (134254063) • ADINTA RAGIL S (1342540) • RIZAL AGMAS TAHTA P (134254064)

2. A. LATAR BELAKANG INDEKS PERSEPSI KORUPSI DI INDONESIA IPK inidilansirolehLembaga Transparency International CATATAN : Rentangindeks 0 (sangatkorup) dan 10 (sangatbersih) semakinrendahnilai IPK berartisemakintingggitingkatkorupsi

3. Duabelastahunsetelahreformasi 1998 berlalu, terciptanyapemerintahan yang bersihtanpa KKN belumdapatterealisasikandenganbaik. Alih – alihmemberantaskorupsi, namuntindakpidanakorupsijustrudilakukanolehparapenyelenggaranegara, anggotalegislatifdanpihak – pihak lain. Para penyelenggaranegaradengan modus dancara yang lebihsistematikdenganmelibatkanberbagaielementermasukaparaturnegara

4. APA UPAYA PEMERINTAH UNTUK MENANGANI KASUS KORUPSI? KPK yang dibentukberdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2002 dandibentuknyaperangkatpengadilanKhususTindakPidanaKorupsi PemerintahmelaluiKabinet Indonesia Bersatumenempatkanpemberantasankorupsisebagaisalahsatuprioritasdalamkebijakannasionaldanberkomitmenuntukmewujudkanpemerintahan yang bebasdari KKN MengadakankerjasamaInternasionaldalamkerangkaKonvensi PBB TentangKejahatanLintas Batas Negara yang Terorganisir (untuktidakmemberikanperlindunganbagiparakoruptordanasetmereka yang berasaldaritindakpidanakorupsi) Akan tetapirendahnyaprofesionalismeaparatpenegakhukummasihmenjadikendalautama

5. B. DEFINISI KORUPSI

6. EMPAT AKAR HALANGAN BESAR PEMBERANTASAN KORUPSI DIMENSI KORUPSI (ONGHOKHAM) TINGKAT ATAS, melibatkanpenguasadanmencakupnilaiuang yang cukupbesar TINGKAH MENENGAH DAN BAWAH, bersentuhanlangsungdengankepentinganrakyat. Korupsiiniseringkalimenghambatkepentingankalanganmenengahkebawahsepertiberbelitnya proses perizinan, pembuatan KTP, SIM, dll OPPORTUNITY, terkaitdengansistem yang memberilubangterjadinyakorupsi SYSTEM, saatsistempengawasantakketat, orang akanmudahmemanipulasiangkadanberlakucurang NEED, sikap mental yang tidakpernahmerasacukupdanselalusaratkebutuhan yang takpernahusai. EXPOSES, berkaitandenganhukumanpadapelakukorupsi yang rendah.

7. B. PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA Korupsi adalah salah satu faktor penghambat utama pelaksanaan pembangunan di Indonesia kini semakin meluas dan merambah pada lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Ketidakberhasilan pemerintah dalam upaya memberantas korupsi telah melemahkan citra pemerintah di kalangan masyarakat, dan apabila tidak ada perbaikan kondisi tersebut akan sangat membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa.

8. Dampak korupsi pada tataran perekonomian mikro: • Menurunnya kualitas taraf hidup rakyat. • Sulitnya upaya masyarakat memperoleh pendapatan ekonomi • Meningginya pola pengeluaran masyarakat • Tingkat kesehatan masyarakat semakin buruk • Menurunnya kinerja sektor produksi, distribusi dan industri • Dampak korupsi pada tataran ekonomi makro: • Merosotnya pertumbuhan ekonomi nasional • Semakin tinggi tingkat inflasi • Semakin rendahnya kinerja investasi nasional • Nilai tukar mata uang rupiah merosot • Semakin rendahnya kinerja perbankan nasional

9. DAMPAK KORUPSI perbedaan yang ada di depanmata & tanpajarak

10. HAMBATAN PENANGANAN KORUPSI • Hambatan struktural yang bersumber dari praktik-praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan semestinya. • Hambatan kultural yaitu hambatan yang bersumber dari kebiasaan negatif yang berkembang dimasyarakat. Adanya “sikap sungkan” dan toleran antar aparatur pemerintah dapat menghambat penanganan tindak pidana korupsi. • Hambatan instrumental yaitu yang bersumber dari kurangnya instrumen pendukung dalam bentuk peraturan perundang-undangan. • Hambatan manajemen yang bersumber dari diabaikannya prinsip-prinsip managemen yang baik.

11. D. PENDIDIKAN ANTI KORUPSI Keberhasilan praktek penanggulangan korupsi tidak hanya bergantung pada aspek penegakkan hukum, namun juga pada aspek pendidikan yakni pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi dipandang merupakan inovasi dalam dunia pendidikan, hal ini sesuai dengan dinamika masyarakat, dari masyarakat yang otorian menuju masyarakat yang demokratis.

12. Menurut Dharma (2003) secara umum tujuan pendidikan anti korupsi adalah: • Pembentukan pengetahuan dan pemahaman mengenai bentuk korupsi dan aspek-aspeknya. • Pengubahan presepsi sikap terhadap korupsi. • Pembentukan keterampilan dan kecakapan baru yang dituduhkan untuk melawan korupsi. • Manfaat jangka panjangnya di harapkan dapat menyumbang pada keberlangsungan sistem integrasi nasional dan progam anti korupsi. • Dalam jangka pendek adalah pembangunan kemauan politik bangsa Indonesia untuk memerangi korupsi (kesuma, 2004).

13. E. STRATEGI PEMBERANTASAN KORUPSI

15. DASAR – DASAR HUKUM TINDAK KORUPSI

16. KATEGORI TINDAK PIDANA KORUPSI

17. TIDAK PIDANA YANG BERKAITAN DENGAN KORUPSI

21. F. KESIMPULAN Hasilrisetmenunjukkanbahwamasyarakattelahtahubanyaktentangkorupsi di Indonesia. Merekamengetahuiinformasitersebutdari media massaterutama media televisi.Parapelakukorupsimulaidarikelaskakapsampaikelasteri, danterjadibaikdarilembaga yang memilikiwewenangbesarmaupunwewenangkecil. Salah satuupayauntukmemberikanpemahamanterhadappelajaradalahdenganmemberikan PENDIDIKAN ANTI KORUPSI yang dapatdilakukan di sekolahsekolahdanperguruantinggi.

22. Ada duatujuan yang ingindicapaipendidikan anti korupsi Menanamkansemangat anti korupsipadasetiapanakbangsa. Menyadarkanmasyarakatbahwapemberantasankorupsibukanhanyatanggungjawablembagapenegakhukumseperti KPK, KepolisiandanKejaksaanAgung, melainkanmenjaditanggungjawabsetiapanakbangsa.