MENYIKAPI PENGADUAN DAN MENANGANI SENGKETA INFORMASI PUBLIK

1. MENYIKAPI PENGADUAN DAN MENANGANI SENGKETA INFORMASI PUBLIK BIRO HUKUM SETDA PROVINSI BANTEN KEPALA BIRO HUKUM H.SAMSIR,SH.MSi.

2. ASAL MULA PENGADUAN PEMOHON INFORMASI • Tidakterpenuhinya hak Pemohon Informasi untuk mendapatkan informasi dari Badan Publik • (Pasal 4 Publik UU No 14 Th 2008). • tidak disediakannya informasi; • tidak ditanggapinya permintaan informasi; • ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta; • penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur PEMOHON Tidak meneyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. (wajib menyediakan), Tidakmenyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.(wajib) Tidak membangun & mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secarabaik dan efisien sehingga dapat diakses denganmudah. (Harus) (Pasal 4 Publik UU No 14 Th 2008). BADAN PUBLIK

3. ASAL MULA PENGADUAN INFORMASI 1.Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang­-Undang ini. 2. Setiap Orang berhak: melihat dan mengetahui Informasi Publik; menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik mendapatkan salinanInformasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang­Undang ini; menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang­undangan. Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaantersebut. Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang­Undang ini. HAK PEMOHON Hak

4. 1.Badan Publik berhak : menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­undangan. menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­undangan. Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, adalah: yang dapat membahayakan negara; yang berkaitan dengan : kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat; hak­hak pribadi; rahasia jabatan; dan/atau Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan . HAK DAN KEWAJIBAN BADAN PUBLIK Hak

5. Badan Publik wajib : menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Badan Publik harus membangun & mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secarabaik dan efisien sehingga dapat diakses denganmudah. Badan Publik wajib membuat pertimbangan secaratertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik. Pertimbangan dimaksud antara lain memuat pertim-bangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanannegara. HAK DAN KEWAJIBAN BADAN PUBLIK KEWAJIBAN

6. JANGKA WAKTU MAKSIMAL JAWABAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK Dasar : UU KIP PERKI 1/ 2010 DIBERIKAN PUAS SELESAI SELESAI TIDAK DIBERIKAN TIDAK PUAS --------------- 30 hr --------------- -------------- 30 hr --------------- ----------- 14 hr ----------- ---------- 10 hr ---------- JAWABAN PPID Ps. 22 (7) UU jo. Ps. 26 (7) PERKI TANGGAPAN KEBERATAN ATASAN PPID Ps. 36 (2) UU jo. Ps. 34 PERKI PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK Ps. 22 (1) UU jo. Ps. 23 PERKI PENGAJUAN KEBERATAN Ps. 36 (1) UU jo. Ps. 30 PERKI jo. Ps. 8 (1) c.2 PERKI2 PERMOHONAN PSI PADA KI Ps. 37 (2) UU jo. Ps. 35 (1) PERKI PERPANJANGAN JAWABAN (max. 7 hr) Ps. 22 (8) UU jo. Ps. 26 (10) PERKI *) Ket: hr = harikerja

7. Setiap Permohonan informasi wajib memberikan jawaban secara tertulis : Jawaban tersebut disampaikan paling lambat 10 hari kerja sejak permohonan diterima ; dapat memperpanjang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja jikabelumdapatmemenuhiinformasi yang dimohonkandengan memberikan alasan secara tertulis. Jawaban tersebut berisikan : Apakah informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak; Menberitahukan SKPD yang menguasai jika tidak dalam penguasaannya; Menerima atau menolak permohonan informasi berikut alasanya; Penjelasan atas penghitaman/pengaburan informasi yang dimohon jika ada; Penjelasan apabila informasi tidak dapat diberikan karena belum dikuasai atau belum didokumentasikan; MENYIKAPI SETIAP PERMOHONAN INFORMASI Badan Publik

8. Permohonan dilakukan secara tertulis dengan :: Persyaratan pemohon informasi sebagai berikut : Mencantumkan identitas yang jelas. Mencantumkan alamat dan nomor telepon yang jelas Menyampaikan secara jelas jenis informasi dan dokomentasi yang dibutuhkan. Mencantumkan maksud dan tujuan informasi publik dan dokumentasi (Pasal 20 Pergub nomor 16 tahun 2011) Mengisi formulir permohonan (Pasal 21 Pergub nomor 16 tahun 2011) PROSEDUR PERMOHONAN INFORMASI (Menurut Pergub Nomor 16 Tahun 2011) Pemohon

9. KEBERATAN OLEH PEMOHON INFORMASI dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut: • Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian ; • tidak disediakannya informasi berkala; • tidak ditanggapinya permintaan informasi; • permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta; • tidak dipenuhinya permintaan informasi; • pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau • penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini. KEBERATAN PEMOHON Persyaratannya dengan melampirkan : surat tanggapan tertulis atas keberatan Pemohon oleh atasan PPID; atau surat pengajuan keberatan disertai tanda pemberian/pengajuan, tanda pengiriman atau tanda terima; dokumen lainnya, bila dipandang perlu.

10. LANJUTAN Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) harikerjasetelah ditermukanya alasan. Atasan pejabat memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis. RegistrasiKeberatan Pengajuankeberatandilakukandengancaramengisiformulirkeberatan yang disediakanolehBadanPublik. Jikapengajuankeberatandisampaikansecaratidaktertulis, maka : PPID wajibmembantuPemohonInformasiPublik yang mengajukankeberatanataupihak yang menerimakuasauntukmengisikanformulirkeberatandankemudianmemberikannomorregistrasipengajuankeberatan. PPID wajibmemberikansalinanformulirkeberatankepadaPemohonInformasiPublik yang mengajukankeberatanataukuasanyasebagaitandaterimapengajuankeberatan. WAKTU DAN MEKANISME

11. TAHAPAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK DI KOMISI INFORMASI DasarHukum : UU KIP PERKI 1/ 2013 MENERIMA PUTUSAN MEDIASI BERHASIL TDK LENGKAP SELESAI (PUTUSAN MEDIASI) Ps. 47 PERKI PERMOHONAN TDK DIREGISTER Ps. 17 (4) PERKI SELESAI (INKRAH) Ps. 60 (3) PERKI MEDIASI GAGAL LENGKAP TDK MENERIMA PUTUSAN KELENGKAPAN BERKAS PEMANGGILAN PARA PIHAK SIDANG PEMBUKTIAN PUTUSAN AJUDIKASI Ps. 58 dan Ps. 59 PERKI PERMOHONAN DIREGISTER Ps. 16 PERKI PERMOHONANPSIPADA KI Ps. 37 (2) UU jo. Ps. 6 PERKI KEBERATAN Ps. 47 dan Ps. 48 UU jo. Ps. 60 (1) dan (2) PERKI AJUDIKASi (PEMERIKSAAN AWAL) Ps. 35 dan Ps. 36 PERKI dan MEDIASI Ps. 29 (1) dan Ps. 37 PERKI *) Ket: hr = harikerja

12. INFORMASI FAVORIT BAGI PEMOHON INFORMASI SPJ DI IDENTIKKAN DENGAN LAPORAN KEUANGAN LaporanKeuangan : ringkasanlaporankeuangan yang sekurang-kurangnyaterdiriatas: rencana dan laporanrealisasianggaran Neraca laporanaruskasdancatatanataslaporankeuangan yang disusunsesuaidenganstandarakuntansi yang berlaku daftar aset dan investasi; S P J

13. INFORMASI FAVORIT BAGI PEMOHON INFORMASI • DPA • Informasi yang diberikankepadapemohonberdasarkanPasal 22 ayat (1) huruf b Perki No 1 Tahun 2010 adalahRingkasaninformasitentangprogram dan/ataukegiatan yang sedangdijalankandalamlingkupBadanPublik yang sekurang-kurangnyaterdiriatas: • nama program dankegiatan • penanggungjawab, pelaksana program dankegiatansertanomortelepondan/atau • alamat yang dapatdihubungi • target dan/ataucapaian program dankegiatan • jadwalpelaksanaan program dankegiatan • anggaran programdankegiatan yang meliputisumberdanjumlah • agenda pentingterkaitpelaksanaantugasBadanPublik • informasikhususlainnya yang berkaitanlangsungdenganhak-hakmasyarakat • informasitentangpenerimaancalonpesertadidikpadaBadanPublik yang menyelenggarakankegiatanpendidikanuntukumum; DAPTAR PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA)

14. PENYELESAIAN PIDANA • SuratEdaranKomisiInformasinomor 1Tahun 2012, tangal 15 Maret 2012 isinya : • ProsesPermohonanInformasimengalamipenolakandanatautidakditangggapimakaharusdiselesaikanterlebihdahulumelaluiKomisiinformasi; • DengandemikianProsestuntutanpidanatanpaadanyaputusanpenyelesaiansengketainformasipublikolehKomisInformasitidakdapatdilanjutkan; • UpayahukumkeberatanterhadapputusanKomisInformasiBaikProsedurrmaupunsubstansi) hanyadapatdilakukanmelaluikeberatankepada PTUN atauPengadilanNegeri; • MajelisKomisionerdalammemutussengketainformasitidakdapatdipanggilataudiperiksasebagaisaksiatautersangkadalamdugaantindakpidana UU KIPBadanPublik SURAT EDARAN KOMISI INFORMASI

15. SEKIAN TERIMAKASIH

18. MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PenyelesaianSengketaInformasiPublikdapatditempuhapabila: Pemohontidakpuasterhadaptanggapanataskeberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau Pemohontidakmendapatkantanggapanataskeberatan yang telahdiajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID. Permohonandiajukanoleh Pemohon atau kuasanya kepada Komisi InformasisecaratertulisbaikdenganmengisiformulirPermohonan atau mengirimkan surat Permohonan. PermohonanlisanhanyadapatdiajukandengandatanglangsungolehPemohon yang memilikikebutuhankhusus. PemohonwajibmenyertakandokumenkelengkapanPermohonansebagaiberikut: identitasPemohon yang sah, yaitu: fotokopiKartuTandaPenduduk, Pasporatauidentitas lain yang sah yang dapatmembuktikanPemohonadalahwarganegara Indonesia; atau PERSYARATAN

19. LANJUTAN anggarandasar yang telahdisahkanolehMenteriHukumdanHak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalamhalPemohonadalahBadanHukum. SuratkuasadanfotokopiKartuTandaPendudukpemberikuasadalamhalPemohonmewakilikelompokorang. permohonaninformasikepadaBadanPublik, yaitu: surat permohonan, formulir permohonan, tanda terima atau tanda pemberian/pengajuanpermohonaninformasi; dan/atau suratpemberitahuantertulisdariBadanPublikataspermohonaninformasi; keberatan kepada Badan Publik, yaitu: Surat tanggapan tertulis atas keberatan Pemohon oleh atasan PPID; atau suratpengajuankeberatandisertaitandapemberian/pengajuan, tandapengirimanatautandaterima; dokumen lainnya, bila dipandang perlu. PERSYARATAN

20. MEKANISME AJUDIKASI Padaharipertamasidangajudikasi, MajelisKomisionermewajibkanparapihakuntukmenempuhprosespenyelesaiansengketamelaluimediasiterlebihdahuludalamhalpenolakanpermohonaninformasi; DalamhalpenolakanpermohonaninformasiatasalasanpengecualianberdasarkanPasal 35 ayat (1) huruf a UU KIP, MajelisKomisionerlangsungmemeriksapokoksengketatanpamelaluimediasi. MajelisKomisionermemeriksa: kewenanganKomisiInformasi; kedudukanhukum(legal standing) Pemohonuntukmengajukanpermohonanpenyelesaiansengketainformasi; kedudukanhukumTermohonsebagaiBadanPublikdidalamsengketainformasi; bataswaktupengajuanpermohonanpenyelesaiansengketainformasi. Dalamhalpermohonantidakmemenuhisalahsatuketentuandiatas, Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima ataupun menolak permohonan. TAHAPAN PERSIDANGAN

21. MEKANISME AJUDIKASI LANJUTAN DalamhalMajelisberpendapattidakperlumenjatuhkanputusansela, makaprosespemeriksaandapatdilanjutkandandiputusbersamaandenganputusanakhir. DalamhalTermohonbelummemberikanketerangantertulissebelumpersidangan, Ketua Majelis Komisioner memerintahkan Termohon untuk memberikan keterangan singkat secara lisan terkait PermohonanPemohon. Para pihakdapatmenyampaikankesimpulansecaratertulisdalamjangkawaktu yang ditentukanMajelisKomisionersetelahtahappembuktiandinyatakanselesai. Kesimpulandisampaikan paling ambat 3 (tiga) hari kerja sebelum sidang putusan. Pemohontidakhadir 2 kali tanpaalasanyang jelas , permohonandinyatakangugur; CATATAN SidangajudikasibersifatterbukauntukumumkecualidalamhalMajelisKomisionermelakukanpemeriksaan yang berkaitandengandokumen-dokumen yang dikecualikan. MajelisKomisionerbersifataktifdalamprosespersidangan. Pemohon dan/atau kuasanya tidak dapat melihat atau melakukan pemeriksaanterhadapdokumen-dokumen

22. MEKANISME PENYELESAIAN MEDIASI Jangka waktu mediasi adalah 14 (empat belas) hari kerja sejak pertemuan mediasi pertama. Apabila diperlukan, atas dasar kesepakatan para pihak mediasi dapat diperpanjang 1 (satu) kali dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja. PELAKSANAAN MEDIASI Mediator menyatakan mediasi gagal apabila: salah satu pihak atau para pihak menyatakan secara tertulisbahwaprosesmediasigagal; salah satu pihak atau para pihak menarik diri dari perundingan; atau kesepakatanbelumtercapaidalamjangkawaktu 14 Haridan 7 hariapabiladiperlukan; Termohonataukuasanyatidakhadir 2 (dua) kali tanpaalasan yang jelas. (Pasal 48 (1)Perki no 1/2013)

23. PROSES SIDANG AJUDIKASI Sidang ajudikasi bersifat terbuka untuk umum kecuali dalam hal Majelis Komisioner melakukan pemeriksaan yang berkaitan dengan dokumen-dokumen yang dikecualikan. Majelis Komisioner bersifat aktif dalam proses persidangan. Pemohon dan/atau kuasanya tidak dapat melihat atau melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen Pemohon tidak hadir 2 kali tanpa alasan yang jelas , permohonan dinyatakan gugur; PERSIDANGAN Persidangandilakukanuntukmemeriksa: keteranganPemohonataukuasanya; keteranganTermohonataukuasanya; Surat-surat; keterangan saksi, apabila diperlukan; Keterangan ahli, apabila diperlukan; rangkaiandata, keterangan, perbuatan, keadaan, atauperistiwa yang bersesuaiandenganalat-alatbukti lain yang dapatdijadikanpetunjuk, apabiladiperlukan; dan/atau kesimpulandari Para Pihak, apabilaada. MEKANISME PERSIDANGAN

24. LANJUTAN Dalam hal Pemohon dan/atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama 2 (dua) kali tanpa alasan yang jelas, Permohonan dinyatakan gugur. Dalam hal Termohon dan/atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan, Majelis Komisioner dapat memeriksa dan memutus sengketa tanpa kehadiran Termohon. CATATAN Putusan Majelis Komisioner diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Salinan putusan diberikan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak putusan dibacakan. Pemohon dan/atau Termohon yang tidak menerima putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepengadilan yang berwenang. Keberatan dimaksud diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak salinan putusan Komisi lnformasi diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan. Jika salah satu atau para pihak tidak mengajukan keberatanmaka putusan Komisi Informasi berkekuatan hukum tetap. Putusan Komisi lnformasi yang berkekuatan hukum tetap dapatdimintakan penetapan eksekusi kepada Ketua Pengadilan yang berwenang oleh Pemohon lnformasi. Permohonan untuk mendapatkan penetapan eksekusi dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis dengan melampirkan salinan resmi putusan Komisi Informasi yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut ke Pengadilan dalam wilayah hukum Termohon. PUTUSAN

25. PIDANA BadanPublik yang dengansengaja: tidakmenyediakan, memberikan, dan/atautidakmenerbitkanInformasiPublikberupaInformasiPublik : secaraberkala, InformasiPublik yang wajibdiumumkansecaraserta-merta, InformasiPublik yang wajibtersediasetiapsaat, dan/atauInformasiPublikyang harusdiberikanatasdasarpermintaan sesuai dengan Undang-Undang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana : kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). SetiapOrang yang dengansengajamembuat : InformasiPublikyang tidakbenaratau menyesatkandan mengakibatkankerugianbagiorang lain dipidanadenganpidanapenjara : paling lama 1 (satu) tahundan/atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). BADAN PUBLIK Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan Informasi Publik secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). PEMOHON

26. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA Terhadap putusan Majelis KomisionerhasildariPutusanAjudikasidapat diajukan gugatan ke pengadilan; Diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat) belas hari Sejak Putusan diterima salah satu atau Kedua belah pihak menyatakan secara tertulis tidak menerima putusan tersebut. Pengajuan gugatan dilakukan melalui : Pengadilan TataUsaha Negaraapabila yang digugat adalah Badan Publik negara. Pengadilan Negeri apabila yang digugat adalah Badan Publik selain Badan Publik negara Pihakadalahpihak-pihak yang semulabersengketadiKomisiInformasi, yaituPemohonlnformasidenganBadanPublikNegara atauBadanPublikselainBadanPublik Negara. GUGATAN DIAJUKAN Pengajuan gugatan hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi .