1 / 11

PENGECUALIAN Informasi Publik

PENGECUALIAN Informasi Publik. Desember 2010. Alamsyah Saragih. Peta Keterbukaan Informasi 2009. Disclosure Policy.

yardley
Download Presentation

PENGECUALIAN Informasi Publik

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PENGECUALIANInformasi Publik Desember 2010 Alamsyah Saragih

  2. PetaKeterbukaan Informasi 2009

  3. Disclosure Policy Padaharipertamapemberlakuan UU Keterbukaan Informasi Publik (UUKIP) PresidenSusiloBambangYudhoyonomenyampaikanbeberapapernyataanketikamenerima Komisi Informasi Pusat: “dalameraketerbukaan, dalamerakebebasan, suka adaekses, fitnah, beritayangtidakjelasdasarnya, manipulasi, atassesuatuyangtidakseperti itu,” “kitaberharap, agar keterbukaaninformasipubliksebagaibagian dari goodgovernance, tatapemerintahanyangbaik, tatakelolayangbaik, itu bisabetul-betuldijalankan.Teruslahberjalan, mengalirsambilpersiapkansegalanya. Seringlahberkomu-nikasidenganjajaranbadanpublik di pusatmaupundaerah” DalampertemuantersebutdisepakatibahwameskipunbarusedikitBadanPublik yang siap, implementasi UU KIP tidakmungkinditunda. PadaharipertamasebagaiPresiden, Barack Obama menerbitkan memorandum untuksemuakepaladepartemendanlembagapemerintahterkait Freedom of Information Act (FOIA). Dalam memorandum iamenyatakan: “a democracy requires accountability, and accountability requires transparency.” “FOIA should be administered with a clear presumption: In the face of doubt, openness prevails.” President Obama memerintahkanJaksaAgungmenerbitkanpedomanbaruuntukpelaksanaan FOIA dan Office of Management and Budget (OMB) untukmemperbaharuipedomanpelaksanaandikantortersebut agar perintahtersebutefektif.

  4. PerubahanMendasar

  5. PrinsipDasar… seluruhnyaterbukaselain yang dikecualikan • Pasal 2 UU KIP • Setiap Informasi PublikbersifatterbukadandapatdiaksesolehsetiapPengguna Informasi Publik. • Informasi Publik yang dikecualikanbersifatketatdanterbatas. • Informasi Publik yang dikecualikan: • bersifatrahasia • sesuaidenganUndang­Undang, • sesuaikepatutan, dankepentinganumum • didasarkanpadapengujiantentangkonsekuensiyang timbulapabilasuatuinformasidiberikankepadamasyarakat; serta • setelahdipertimbangkandengansaksamabahwamenutup Informasi Publikdapatmelindungikepentingan yang lebihbesardaripadamembukanyaatausebaliknya. Terbuka KerahasiaanPolitikdanBirokrasi Ujikonsekuensi & ujikepenting-an publik Kerahasiaan Derivatif Dikecualikan (Pasal 6 danPasal17) KerahasiaanMendasar

  6. 2. PengecualiandanKerahasiaan Pasal 6 UU KIP: (1) BadanPublikberhakmenolakmemberikaninformasi yang dikecualikansesuaidenganketentuanperaturanperundang­undangan. • BadanPublikberhakmenolakmemberikanInformasi Publikapabilatidaksesuaidenganketentuanperaturanperundang­undangan. (3) Informasi Publik yang tidakdapatdiberikanolehBadanPublik, sebagaimanadimaksudpadaayat (1) adalah: a.informasi yang dapatmembahayakannegara; b. informasi yang berkaitandengankepentinganperlindunganusahadaripersainganusahatidaksehat; c. informasi yang berkaitandenganhak­hakpribadi; d. informasi yang berkaitandenganrahasiajabatan; dan/atau e. Informasi Publik yang dimintabelumdikuasaiataudidokumentasikan. PengecualianAtasSubstansi PengecualianAtasProsedur • RAHASIA NEGARA • RAHASIA BISNIS • RAHASIA PRIBADI ✔ ✔ Genuine Secrecy

  7. 3. Informasi danKerahasiaan Satu Informasi yang dikecualikanbisamengandunglebihdarisatujeniskerahasiaan (multiple secrecy) N B P • RAHASIA • NEGARA • 17a • 17c-f • 17i • RAHASIA • BISNIS • 17b • RAHASIA • PRIBADI • 17g • 17h

  8. Informasi yang apabiladiberikandapat: menghambat proses penyelidikandanpenyidikansuatutindakpidana; mengungkapkanidentitasinforman, pelapor, saksi, dan/ataukorban yang mengetahuiadanyatindakpidana; mengungkapkan data intelijenkriminaldanrencana­rencana yang berhubungandenganpencegahandanpenanganansegalabentukkejahatantransnasional; membahayakankeselamatandankehidupanpenegakhukumdan/ataukeluarganya; dan/atau membahayakankeamananperalatan, sarana, dan/atauprasaranapenegakhukum. Rahasia Negara Apabiladibukadapatmengungkap: • posisi, dayatawardanstrategi yang akandantelahdiambilolehnegaradalamhubungannyadengannegosiasiinternasional; • korespondensidiplomatikantarnegara; • sistemkomunikasidanpersandian yang dipergunakandalammenjalankanhubunganinternasional; dan/atau • perlindungandanpengamananinfrastrukturstrategis Indonesia di luarnegeri Apabilainformasidiberikandapatmengungkap: • informasitentangstrategi, intelijen, operasi, taktikdanteknik yang berkaitandenganpenyelenggaraansistempertahanandankeamanannegara, meliputitahapperencanaan, pelaksanaandanpengakhiranatauevaluasidalamkaitandenganancamandaridalamdanluarnegeri; • dokumen yang memuattentangstrategi, intelijen, operasi, teknikdantaktik yang berkaitandenganpenyelenggaraansistempertahanandankeamanannegara yang meliputitahapperencanaan, pelaksanaandanpengakhiranatauevaluasi; • jumlah, komposisi, disposisi, ataudislokasikekuatandankemampuandalampenyelenggaraansistempertahanandankeamanannegarasertarencanapengembangannya; • gambardan data tentangsituasidankeadaanpangkalandan/atauinstalasimiliter; • data perkiraankemampuanmiliterdanpertahanannegara lain terbataspadasegalatindakandan/atauindikasinegaratersebut yang dapatmembahayakankedaulatan Negara KesatuanRepublik Indonesia dan/atau data terkaitkerjasamamiliterdengannegara lain yang disepakatidalamperjanjiantersebutsebagairahasiaatausangatrahasia; • sistempersandiannegara; dan/atau • sistemintelijennegara. PenegakanHukum (17a) Pertahanandankeamanan (17c) SumberDayaAlam (17d) KetahananEkonomiNasional (17e) HubunganInternasional (17f) Suratdan memorandum BadanPublik (17i) Apabiladibukadapatmengungkap: • rencanaawalpembeliandanpenjualanmatauangnasionalatauasing, sahamdanaset vital miliknegara; • rencanaawalperubahannilaitukar, sukubunga, dan model operasiinstitusikeuangan; • rencanaawalperubahansukubunga bank, pinjamanpemerintah, perubahanpajak, tarif, ataupendapatannegara/daerahlainnya; • rencanaawalpenjualanataupembeliantanahatauproperti; • rencanaawalinvestasiasing; • proses danhasilpengawasanperbankan, asuransi, ataulembagakeuanganlainnya; dan/atau • hal­hal yang berkaitandengan proses pencetakanuang. Apabiladibukadapat: • mengurangikebebasan, keberanian, dankejujurandalampengajuanusul, komunikasi, ataupertukarangagasansehubungandengan proses pengambilankeputusan; • menghambatkesuksesankebijakankarenaadanyapengungkapansecaraprematur; • mengganggukeberhasilandalamsuatu proses negosiasi yang akanatausedangdilakukan. Apabiladibukadapatmengungkapkekayaanalam Indonesia.

  9. RahasiaPribadi Wasiatdanaktaotentikseseorang(17g) Data pribadisesorang (17c) Apabiladiberikandapatmengungkap: • Aktaotentikdanwasiatseseorang. • Riwayatdankondisianggotakeluarga. • Riwayat, kondisidanperawatan, pengobatankesehatanfisik, danpsikisseseorang. • Kondisikeuangan, aset, pendapatan, danrekening bank seseorang. • Hasil-hasilevaluasisehubungandengankapabilitas, intelek-tualitas, danrekomendasikemampuanseseorang; dan/atau • Catatan yang menyangkutpribadiseseorang yang berkaitandengankegiatansatuanpendidikan formal dansatuanpendidikannonformal. “ Pasal 18 ayat (2): Tidaktermasukinformasi yang dikecualikansebagaimanadimaksuddalamPasal 17 huruf g danhuruf h, antara lain apabila : a. pihak yang rahasianyadiungkapmemberikanpersetujuantertulis; dan/atau b. pengungkapanberkaitandenganposisiseseorangdalamjabatan­jabatanpublik RahasiaBisnis Kekayaanintelektualdandayasaing (17a) Apabiladiungkapdapat: • Menggangguperlindunganterhadaphakataskekayaanintelektual (HAKI). • Menggangguperlindunganpersainganusaha yang sehat (rahasiadagang).

  10. KerangkaPengecualiandalam UU KIP • Bersifatrahasia, • SesuaidenganUndang­Undang, • Sesuaikepatutan, dankepentinganumum: • UjiKonesekuensi • UjiKepentinganPublik Asas Pasal 2 Pasal 6 ayat 3 huruf a-c Pasal 17 huruf a-i Keterangan: RN = Rahasia Negara RB = RahasiaBisnis RP = RahasiaPribadi JenisKerahasiaan Konsekuensi yang ditimbulkan

  11. TerimaKasih

More Related