MEDIA RELATIONS DAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

1. MEDIA RELATIONS DAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK Dr. Eko Harry Susanto, M.Si ekohs@centrin.net.id www.ekoharrysusanto.wordpress.com Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara Jakarta Disampaikan dalam Pelatihan Media Relations Kementerian Perhubungan di Swiss Bell Hotel Banjarmasin, 04 Maret 2010

2. PENDAHULUAN • Lembaga pemerintah dituntntut lebih adaptif terhadap pelayanan publik yg lebih baik • Tanpa kritik dan pengawasan dari berbagai eleman yang terdapat di masyarakat.

3. PENDAHULUAN Pesan Pembangunan Lembaga Pemerintah Lembaga Pemerintah Hegemoni Kekuasaan Lembaga Politik LSM Media Massa Dampak Minimal Masyarakat Masyarakat

4. PENDAHULUAN • UU No.14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). UU ini menjadi payung hukum • Badan Publik harus menyesuaikan dengan ketentuan

5. DINAMIKA PERS PASCA REFORMASI • Sikap media untuk menjunjung tinggi keterbukaan informasi, tidak selalu memperoleh respon positif : • Masyarakat • Elite Politik • Pemerintah • Entitas lain yang menghendaki “harmoni”

6. Media Pembangunan • Media Pembangunan menurut Denis McQuail (1991): • Media seyoganya melaksanakan tugas pembangunan • Kebebasan media dibatasi • Media memprioritaskan isi pada kebudayan dan bahasa nasional,

7. Media Pembangunan • Memprioritaskan berita negara sedang berkembang lainnya • Memiliki tanggungjawab mengumpulkan informasi dan penyebarluasannya, • Untuk kepentingan pembangunan, negara memiliki hak untuk campur tangan

8. Teori Pers Bebas • Teori Pers bebas menekankan kepada kegiatan sbb • Publikasi bebas dari penyensoran pendahuluan oleh pihak ketiga, • Penerbitan dan pendistribusian terbuka bagi setiap orang atau kelompok, tanpa memerlukan ijin atau lisensi • Kecaman terhadap pemerintah, pejabat atau partai politik (bukan terhadap orang secara pribadi), tidak dapat dipidanakan, bahkan setelah terjadinya peristiwa itu.

9. Teori Pers Bebas • Tidak ada kewajiban mempublikasikan segala hal • Publikasi kesalahan dilindungi sama halnya dengan publikasi kebenaran opini atau keyakinan, • Selayaknya tidak ada batasan hukum yang diberlakukan terhadap upaya pengumpulan informasi untuk kepentingan publikasi • Tidak ada batasan hukum dalam impor, ekspor atau pengiriman dan penerimaan pesan, diseluruh pelosok negeri • Wartawan bisa menuntut otonomi profesional yang sangat tinggi di dalam organisasi mereka.

10. Kode Etik Jurnalistik • Asas moralitas, yaitu nilai – nilai moral yang terkandung didalamnya, • Asas profesionalitas, yang meliputi membuat berita yang akurat, faktual, jelas sumbernya, dapat membedakan fakta dan opini, tidak membuat berita bohong dan fitnah, menghargai off the record dll, • Asas demokratis, wartawan harus bertindak adil, fair dan berimbang • Asas Supremasi Hukum , yang menyangkut wartawan tidak boleh melakukan plagiat, menghormati praduga tidak bersalah, memiliki hak tolak dan tidak menyalahgunakan profesinya

11. Kode Etik Jurnalistik • Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006, menyangkut ketentuan yang harus ditaati oleh jurnalis, antara lain: • Bersikap independen • Profesional • Menguji informasi, memberitakan secara berimbang • Menghormati hak narasumber • Memperbaiki berita yang keliru dan minta maaf • Melayani hak jawab dan koreksi secara profesional.

12. UU KIP DAN EKSISTENSI INFORMASI PUBLIK • Variabel Lingkungan Humas, yaitu : • Sistem Hukum dan Sistem Politik yang berlaku, • Taraf Aktivisme, • Aspek kultural • Faktor Ekonomi, dan • Praktek Media.

13. UU KIP DAN EKSISTENSI INFORMASI PUBLIK • Humas Pemerintah mengelola informasi sejalan dengan semangat tranparansi yang diunggulkan oleh UU No. 14 Tahun 2008. • UUD 1945 pasal 28F, menyebutkan : Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, meperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

14. A. Informasi yang Wajib Diumumkan secara berkala • Badan Publik wajib menyediakan informasi berkala meliputi : informasi yang berkaitan dengan badan publik, kinerja, laporan keuangan dan informasi lain yang diatur oleh peraturan perundangan.

15. B. Informasi Yang wajib Diumumkan Serta Merta • Mencakup informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.

16. B. Informasi Yang wajib Diumumkan Serta Merta • Informasi yang bersifat serta merta adalah informasi yang spontan pada saat itu juga. • Seyogyanya tidak direkayasa untuk kepentingan badan publik

17. C. Informasi Yang Wajib Tersedia Setiap Saat • Badan Publik wajib menyediakan delapan macam informasi publik, yang meliputi : • Daftar Informasi Publik dibawah pengelolalannya • Hasil keputusan dan pertimbangan Badan Publik • Kebijakan berikut dokumen pendukung • Rencana Kerja Proyek

18. C. Informasi Yang Wajib Tersedia Setiap Saat • Perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga, • Informasi dan Kebijakan yang disampaikan oleh Pejabat Publik • Prosedur kerja pegawaiyang terkait pelayanan masyarakat • Laporan pelayanan akses informasi

19. D.Informasi yang Dikecualikan • Badan publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik, kecuali delapan informasi publik yang menyangkut : • Informasi publik, jika dibuka akan menghambat proses penegakan hukum • Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat.

20. D.Informasi yang Dikecualikan • Membahayakan pertahanan dan keamanan negara • Mengungkapkan kekayaan alam Indonesia • Merugikan ketahahan ekonomi nasdional • Merugikan hubungan kepentingan luar negeri • Mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi • Mengungkap rahasia pribadi (kesehatan,pendidikan dll)

21. D.Informasi yang Dikecualikan • Tidak termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan, antara lain: Putusan badan peradilan, keputusan,surat edaran dll • Informasi yang dikecualikan dapat juga dibuka atas ijin presiden

22. D.Informasi yang Dikecualikan • Materi perkecualian sebagai pedoman untuk memilah informasi • Dalam paradigma komunikasi, yang berjalan linier dan interaktif, tidak diposisikan untuk menutup informasi atau menghambat akses informasi publik

23. MEDIA RELATIONS LEMBAGA PEMERINTAH Informasi yang wajib diumumkan secara berkala Media Relations Publik PenggunaInfor masi Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta Informasi yang wajib Tersedia Setiap saat Informasi yang Dikecualikan

24. A.Meningkatkan Kohesivitas dengan Media PengumpulanFakta UU KIP Jurnalis Media PublikasiInformasi MerumuskanMasalah Masy. Peng Guna Info KomisiInfor masi Perencanaan & PenyusunanProg Publik Inter nal Aturan Inter nal MenjalankanRencana Umpan Balik

25. A.Meningkatkan Kohesivitas dengan Media Ideologi Media Struktur Birokrasi Sosial Kultural Media Massa PR Media Relations Kolektivitas Mekanistis Pemilik Media Paternalistik

26. A.Meningkatkan Kohesivitas dengan Media Penguatan Institusi Citra Nilai, Belief, Orgnss Sosial Worldview Umpan Balik Media Rela tions Informasi Positif PublikKhala yak Massa Media Massa Situasi Hubungan Profesional dengan Media Massa

27. B.Menyiapkan Pengelola Informasi • Badan publik wajib menyedikan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik • Humas menyikapi transparansi bukan sebagai hambatan

28. B.Menyiapkan Pengelola Informasi • Prinsip efisiensi, mempersiapkan entitas pengelola informasi, bukan berarti harus membentuk unit baru • Secara esensial,badan publik selayaknya melakukan tindakan, antara lain : • Membentuk unit kerja yang didukung oleh sumberdaya manusia berkualitas • Menyiapkan fasilitas teknologi komunikasi – informasi yang memadai. • Membangun sistem informasi dan dokumentasui dalam mengelola informasi publik

29. C.Media Relations, Pencitraan dan Pengawasan Masyarakat • Transparansi tidak mudah dijalankan oleh Badan Publik (lembaga pemerintah) • Institusi Pemerintah terbiasa memperoleh perlindungan, untuk tidak membuka informasi kepada masyarakat • Karakteristik birokrasi berjenjang, membatasi penyebaran pesan publik

30. C.Media Relations, Pencitraan dan Pengawasan Masyarakat Perkecualian Informasi Potensi Hambatan Perbedaan Kewajiban Badan Publik Sengketa Informasi UU KIP Independensi Komisi Informasi Biaya Akses Info Hak Tolak Badan Publik Batas Waktu Permohonan Info Mekanisme Memperoleh Informasi

31. C.Media Relations, Pencitraan dan Pengawasan Masyarakat • KIP bukan berarti membuka sisi Badan Publik yang kurang menguntungkan • Transparansi memberikan jalan agar Badan Publik berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan.

32. C.Media Relations, Pencitraan dan Pengawasan Masyarakat Tantangan Eksternal Ketentuan Internal UU ITE Birokrasi Kekuatan Parpol UU KIP Rahasia Negara Kelompok Dominan Ketimpangan Teknologi Budaya Tertutup Patrimonial

33. Value, Belief, Orgnanisasi Sosial Worldview UU No.40/ 99 Kode Etik Jurnalistik UU No.32 /2002 UU KIP Masyarakt (Pengguna Informasi) Media Massa dan Jurnalis Struktur Birokrasi Kebijakan Internal Humas Pem. Med.Relations Transparansi Informasi Feed Back Feed Back Masyarakat Informasi yang berkeadilan Keterkaitan Humas , Media Massa dan Masyarakat

34. PENUTUP • Media Relations memegang peran kunci dalam menyikapi diberlakukannya UU KIP. • Transparansi informasi mengupayakan peningkatan pelayanan publik yang lebih baik dengan dukungan media. • Birokrasi pemerintahan dan aspek sosial kultural masyarakat yang terbiasa dengan ketertutupan, menghambat transparansi informasi

35. TERIMAKASIH ATAS PERHATIAN BAPAK DAN IBU PESERTA PELATIHAN MEDIA RELATIONS Pusat Komunikasi Publik Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan Hotel Swiss Bell Banjarmasin 04 Maret 2010

36. REFERENSI • Delia, Jesse G ( 1987 ), Communication Research : A History, dalam Charles R. Berger (ed), Handbook of Communication, California Newburry :Sage Publication • Dewan Pers. 2008. Keterbukaan Informasi dan Kebebasan Pers, Jakarta : Dewan Pers dan UNESCO • ELSAM. 1999. Majalah bulanan ”Asasi” Analisis Dokumentasi Hak Azasi Manusia, Edisi bulan Juni tahun 2009, Jakarta : Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) • Frank Jefkins.2003. Public Relations, ”terjemahan” Jakarta : Penerbit Erlangga • Jayaweera, Neville and Sarath Amunugama. ed.. 1987. Rethinking Development Communication : The Asia Mass Communication. Singapore : Kefford Press Pte Ltd

37. REFERENSI • AIriantara, Yosal.2005. Media Relations : Konsep, Pendekatan dan Praktek, Bandung : Simbiosa Rekatama Media. • Kasali, Rhenald.2003.Manajemen Public Relations, Konsep dan Aplikasinya di Indonesia, Jakarta : Penerbit Pustaka Utama Grafiti • Lesly, Phillip (ed). • 1992. Lesly’s Handbook of Public Relations and Communication, Chicago : Probus Publishing Company. • Litllejohn, Stephen W and Karen Foss. 2007. Theories of Human Communication, Seventh Edition, Belmont California, Wadsworth Publishing Company • Mc.Leod, Jr. Raymond .1995. Management Information System: A Study Computer-Based Information System, atau Sistem Informasi Manajemen, terjemahan Hendra Teguh, Jakarta : PT. Prenhallindo. • McQuail, Denis.1987. Mass Communication Theory : An Introduction, second edition, London : Sage Publication • Melvin I. Urofsky .2001. “ Naskah Pertama, Pendahuluan : Prinsip – Prinsip Dasar Demokrasi” dalam Demokrasi, USIS : Jakarta • Myers, Michele Tolela and Gail E. Myers .1988. Managing By Communication,New York, New Newsey, London, Mc. Graw Hill Int. Book. Co.

38. REFERENSI • ARakhmat, Jalaluddin. 2005. Psikologi Komunikasi, Bandung : Penerbit PT. Rosda Karya • Rivers, William L, Jay W. Jensen and Theodore Peterson.2003. Media Massa dan Masyarakat Modern. Jakarta : Penerbit Kencana • Smola, Rodney A. 2001. “ Naskah Kesepuluh Hak Masyarakat untuk Tahu Transparansi di dalam Lembaga – Lembaga Pemerintah” dalam Demokrasi, USIS : Jakarta • Soemirat, Soleh dan Elvinaro.2007. Dasar – Dasar Public Relations, Bandung : Penerbit PT. Remaja Rosda Karya. • Sudibyo, Agus.2008. Informasi Publik dan Kebebasan Pers, Jakarta : USAID, DRSP dan Yayasan SET • Sukardi, Wina Armada.2008. Kode Etik Jurnalistik dan Dewan Pers, Jakarta : Dewan Pers. • Surat Keputusan Dewan Pers No. 03/ SK-DP/III/2006 tanggal 24 Maret 2006, tentang Kode Etik Jurnalistik

39. REFERENSI • Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. • Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. • Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. • Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • Undang – Undang Dasar 1945. ”Sejarah UUD 1945 Sejak Pembentukan hingga Amandemen pada Zaman Reformasi” , Jakarta : Penerbit Visi Media • Undang – Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Jakarta : Penerbit Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. • West, Richard dan Lynn H.Turner. 2008. Teori Komunikasi : Analisis dan Aplikasi, Jakarta : Penerbit Salemba Humanika.

40. REFERENSI • Artikel Surat Kabar: • Susanto, Eko Harry. 2006. RUU Informasi & Pemberantasan Korupsi, Jakarta : Seputar Indonesia, 21 Maret 2006 • -----------------------. 2006. Rahasia Neg.& Pelembagaan Anti Kritik, Jakarta : Seputar Indonesia, 22 Agustus 2006 • -----------------------. 2007. RUU KMIP dan Kultur Keterbukaan, Jakarta : Suara Pembaruan, 17 Juni 2007 • -----------------------. 2007. Keterbukaan Informasi BUMN, Jakarta : Suara Pembaruan, 9 Oktober 2007 • -------------------------.2007.Keterbukaan Informasi dan FOIA, Jakarta: Media Indonesia, 17 Oktober 2007 • -------------------------.2008. Birokrasi Informasi dan Korupsi, Jakarta: Suara Karya, 14 Januari 2008 • -------------------------.2008. Rahasia Negara, Korupsi dan Komisi Informasi, Jakarta : Media Indonesia, 21 Agustus 2008 • -------------------------.2009. Rahasia Negara, KPK & Komisi Informasi, Jakarta : Suara Pembaruan, 14 November 2008 • -------------------------.2009. ”Rahasia Negara dan Keterbukaan Informasi”, Bandung : 6 Februari 2009 • -------------------------.2009. Demokratisasi Informasi dan Transaksi Elektronik, Jakaarta : Media Indonesia, 1 April 2009