SOP PPID DAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. KomisiInformasi ProvinsiJawaTimur SOP PPID DAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

2. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SOP merupakanperaturanmengenaistandarproseduroperasionallayananInformasiPubliksebagaibagiandarisisteminformasidandokumentasiuntukmengelolaInformasiPubliksecarabaikdanefisiensehinggadapatdiaksesdenganmudah.

3. SOP sekurang-kurangnya memuat: • kejelasan tentang pejabat yang ditunjuk sebagai PPID; • kejelasan tentang orang yang ditunjuk sebagai pejabat fungsional dan/atau petugas informasi apabila diperlukan; • kejelasan pembagian tugas, tanggung jawab, dan kewenangan PPID dalam hal terdapat lebih dari satu PPID; • kejelasan tentang pejabat yang menduduki posisi sebagai atasan PPID yang bertanggung jawab mengeluarkan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik; • standar layanan Informasi Publik serta tata cara pengelolaan keberatan di lingkungan internal Badan Publik; dan • tata cara pembuatan laporan tahunan tentang layanan Informasi Publik.

4. Untukmewujudkanpelayanancepat, tepat, dansederhanasetiapBadanPublik: a. menunjukPejabatPengelolaInformasidanDokumentasi; dan b. membuatdanmengembangkansistempenyediaanlayananinformasisecaracepat, mudah, danwajarsesuaidenganpetunjukteknisstandarlayananInformasiPublik yang berlakusecaranasional. Pasal 13 Ayat 1, UU KIP

5. PPID • adalah pejabat yg bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.

6. Tanggung jawab PPID: • 1. Mengkoordinasikan pengumpulan seluruh informasi publik secara fisik dari setiap unit/satuan kerja, yang meliputi : • - Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; • - Informasi yang wajib tersedia setiap saat; • - Informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon informasi publik. • 2. Mengkoordinasikan pendataan informasi publik yang dikuasai oleh setiap unit/satuan kerja dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP), setelah dimutakhirkan oleh pimpinan masing2 unit/satuan kerja sekurang-kurang 1 (satu) kali dalam sebulan. • 3. Mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan seluruh informasi publik yang dapat diakses oleh publik. • 4. Mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan informasi publik melalui pengumuman dan/atau permohonan.

7. Kewajiban Uji Konsekuensi PejabatPengelolaInformasidanDokumentasidisetiapBadanPublikwajibmelakukanpengujiantentangkonsekuensisebagaimanadimaksuddalamPasal 17 dengansaksamadanpenuhketelitiansebelummenyatakanInformasiPubliktertentudikecualikanuntukdiaksesolehsetiapOrang. Pasal 19, UU KIP

8. Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan langsung PPID Atasan PPID wajib memberikan tanggapan dalam bentuk keputusan tertulis yang disampaikan kepada Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan. http://bangherri.com

9. Standar Layanan Informasi Publik • SetiaporangberhakmemperolehInformasiPublikdengancaramelihatdanmengetahuiinformasisertamendapatkansalinanInformasiPublik. • (2) Badan Publik wajib memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui: • a. pengumumanInformasiPublik; dan • b. penyediaan Informasi Publik berdasarkan permohonan.

10. JENIS INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB DIUMUMKAN DAN DISEDIAKAN • Informasi yang WajibDiumumkansecaraBerkala • Informasi yang WajibDiumumkansecara Serta Merta • Informasi yang WajibTersediaSetiapSaat

11. PemohonInformasi Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permohonan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

12. HakPemohonInformasi • SetiapOrangberhakmemperolehInformasiPubliksesuaidenganketentuanUndang­-Undangini. • SetiapOrangberhak: • melihatdanmengetahuiInformasiPublik; • menghadiripertemuanpublik yang terbukauntukumumuntukmemperolehInformasiPublik; • mendapatkansalinanInformasiPublikmelaluipermohonansesuaidenganUndang­Undangini; dan/atau • menyebarluaskanInformasiPubliksesuaidenganperaturanperundang­undangan. • SetiapPemohonInformasiPublikberhakmengajukanpermintaanInformasiPublikdisertaialasanpermintaantersebut. • SetiapPemohonInformasiPublikberhakmengajukangugatankepengadilanapabiladalammemperolehInformasiPublikmendapathambatanataukegagalansesuaidenganketentuanUndang­Undangini. • (Pasal 4 UU KIP)

13. …. LANJUT

15. Formulir permohonan FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI (RANGKAP DUA) No. Register* : ……………………………………………… Nama : ……………………………………………………………………………………………………….. Alamat : ……………………………………………………………………………………………………….. Nomor Telp / Email : ……………………………………………………………………………………………………….. Rincian Informasi yg Dibutuhkan : ……………………………………………………………………………………………………….. Alasan /Tujuan Penggunaan Informasi: ……………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………… Cara Memperoleh Informasi** : 1.  Melihat/membaca/mendengarkan/mencatat 2.  Mendapatkan salinan informasi (hardcopy/softcopy) Cara Mendapatkan Salinan Informasi*** : 1.  Mengambil langsung 2.  Kurir 3.  Pos 4.  Faksimili 5.  Email Surabaya, ……………………… Petugas Pelayanan Informasi Pemohon Informasi (Penerima Permohonan) (……………………….) (………………………..) NIP. ……………………. * No. Register

16. DI BALIK Formulir permohonan Hak-hak Pemohon Infornasi Berdasarkan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik No. 14/2008 I. Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik kecuali (a) informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat : Menghambat proses penegakan hukum; Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; Mengungkapkan kekayaan alam Indonesia; Merugikan ketahanan ekonomi nasional; Merugikan kepentingan hubungan luar negeri; Mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; Mengungkap rahasia pribadi; memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan; informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang­Undang, (b) Badan Publik juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau tidak didokumentasikan. II. Biaya yangdikenakan bagi permintaan atas salinan informasi berdasarkan Peraturan Pimpinan Badan Publik adalah (diisi sesuai dengan Peraturan Pimpinan Badan Publik) ……………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. III. Pemohon Informasi berhak untuk mendapatkan Pemberitahuan Tertulis atas diterima atau tidaknya permohonan informasi dalam jangka 10 (sepuluh) hari kerja sejakditerimanya permohonan informasi oleh Badan Publik. Badan Publik dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis 1 x 7 hari kerja. PASTIKAN ANDA MENDAPATKAN TANDA TERIMA PERMINTAAN INFORMASI BERUPA NOMOR PENDAFTARAN KE PETUGAS INFORMASI/PPID. Bila tanda terima tidak diberikan tanyakan kepada petugas informasi alasannya, mungkin permintaan informasi anda kurang lengkap. IV. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik (misal menolak permintaan anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta), maka pemohon informasi dapat mengajukan kebaratan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan informasi ditolak. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan tertulis yang diajukan oleh Pemohon Informasi diterima. V. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada Komisi Informasi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggapan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon Informasi Publik. 16

17. PEMBERITAHUAN TERTULIS • PEMBERITAHUAN TERTULIS • Berdasarkan permohonan Informasi pada tanggal …… bulan…… tahun …… dengan nomor register* ………… …………………………… , Kami menyampaikan kepada Saudara: •  Nama : ………………………………………………………………………………….. • Alamat : ………………………………………………………………………………….. • Nomor Telepon/Email : ………………………………………………………………………………….. • Pemberitahuan sebagai berikut : ………………………………………………………………………………….. • Informasi Dapat Diberikan • B. Informasi tidak dapat diberikan karena ** •  Informasi yang diminta belum dikuasai •  Informasi yang diminta belum didokumentasikan • Penyediaan informasi yang belum didokumentasikan dilakukan dalam jangkan waktu ……………….. ***** • Surabaya , ………………………………….. • Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi • (PPID) • (……………………………….) • NIP…………….. 17

18. PENOLAKAN PERMOHONAN SURAT KEPUTUSAN PPID TENTANG PENOLAKAN PERMOHONAN INFORMASI No. Pendaftaran* : ……………………………. Nama : Alamat : Kec. ………….. Kab. …………… Nomor Telp / Email : Rincian Informasi yg Dibutuhkan : PPID memutuskan bahwa Informasi yang dimohon adalah : INFORMASI YANG DIKECUALIKAN Pengecualian Informasi yang : Pasal 17 huruf ............. UU KIP ** didasarkan alasan Pasal ............ Undang-Undang ....................... *** Bahwa berdasarkan Pasal-Pasal di atas, membuka Informasi tersebut dapat menimbulkan konsekuensi sebagai berikut: ..................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Dengan demikian menyatakan bahwa: PERMOHONAN INFORMASI DITOLAK Jika Pemohon Informasi keberatan atas penolakan ini maka Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari kerja sejak menerima Surat Keputusan ini. Surabaya,……………………................. ****   Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)   ( ________________ ) NIP.

19. KeberatanKepadaAtasan PPID SetiapPemohonInformasiPublikdapatmengajukankeberatansecaratertuliskepadaAtasanPejabatPengelolaInformasidanDokumentasiberdasarkanalasanberikut: a. penolakanataspermintaaninformasiberdasarkanalasanpengecualiansebagaimanadimaksuddalamPasal 17; b. tidakdisediakannyainformasiberkalasebagaimanadimaksuddalamPasal 9; c. tidakditanggapinyapermintaaninformasi; d. permintaaninformasiditanggapitidaksebagaimana yang diminta; e. tidakdipenuhinyapermintaaninformasi; f. pengenaanbiaya yang tidakwajar; dan/atau g. penyampaianinformasi yang melebihiwaktu yang diaturdalamUndang­Undangini. (UU 14 Th 2008 Pasal 35)

20. TanggapanAtasKeberatan (1) Atasan PPID wajibmemberikantanggapandalambentukkeputusantertulis yang disampaikankepadaPemohonInformasiPublik yang mengajukankeberatanataupihak yang menerimakuasaselambat-lambatnya 30 (tigapuluh) harisejakdicatatnyapengajuankeberatantersebutdalambuku register keberatan. (2) Keputusantertulissebagaimanadimaksudpadaayat (1) sekurang-kurangnyamemuat: a. Tanggalpembuatansurattanggapanataskeberatan; b. Nomorsurattanggapanataskeberatan; c. Tanggapan/jawabantertulisatasan PPID ataskeberatan yang diajukan; d. Perintahatasan PPID kepada PPID untukmemberikansebagianatauseluruhInformasiPublik yang dimintadalamhalkeberatanditerima; dan e. Jangkawaktupelaksanaanperintahsebagaimanadimaksudpadahuruf d. (3) PPID wajibmelaksanakankeputusantertulissebagaimanadimaksudpadaayat (1) padasaatditetapkannyakeputusantertulistersebut. Pasal 34 PERKI 1 Tahun 2010

21. Form keberatan FORM KEBERATAN (RANGKAP DUA) PERNYATAAN KEBERATAN ATAS PERMOHONAN INFORMASI A. INFORMASI PENGAJU KEBERATAN Nomor Registrasi Keberatan : ………………………………………...............................…………………… Nomor Permohonan Informasi :…………………………………………………………...........................…… Alasan Permohonan Informasi :…………………………………………………………...............................…………………… Identitas Pemohon Nama : ………………………………….…….................................................................................... Alamat : ……………………………………………………………..……………………………………... …………………………………………………………...............................…………………… No Telpon/Email : ……………………………………………………….............................................................. Pekerjaan : …………………………..…………...................................................................................... Identitas Kuasa Pemohon Nama : ……………………………………...................................................................................... Alamat : ...................………………………...................................................................................... No Telpon/Email :  ……………………………………...................................................................................... B. ALASAN KEBERATAN a. Permohonan Informasi ditolak b. Informasi berkala tidak disediakan c. Permintaan informasi tidak ditanggapi d. Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta f. Permintaan informasi tidak dipenuhi g. Biaya yang dikenakan tidak wajar h. Informasi disampaikan melebihi jangka waktu yang ditentukan  C. KASUS POSISI (tambahkan kertas bila perlu) (Diisi kronologis singkat pengajuan keberatan) ....................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. D. HARI/TANGGAL TANGGAPAN ATAS KEBERATAN AKAN DIBERIKAN : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  Demikian keberatan ini saya sampaikan, atas perhatian dan tanggapannya, saya ucapkan terima kasih. Surabaya, ……………………..    Petugas Pelayanan Informasi Pengaju Keberatan   (Penerima Keberatan)  ( ………………… ) ( …………………)

22. TERIMA KASIH