1 / 19

Pelaporan Keuangan Perkara berbasis SMS

Pelaporan Keuangan Perkara berbasis SMS. Mekanisme Pemantauan oleh Pengadilan Tingkat Banding Rapat Kerja Nasional MARI 2009. Tim Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung RI | IALDF. Pengantar. Sistem Pelaporan Keuangan Perkara Berbasis SMS telah beroperasi selama lebih dari 7 bulan

idola-swanson
Download Presentation

Pelaporan Keuangan Perkara berbasis SMS

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Pelaporan Keuangan Perkara berbasis SMS Mekanisme Pemantauan oleh Pengadilan Tingkat Banding Rapat Kerja Nasional MARI 2009 Tim Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung RI | IALDF

  2. Pengantar • Sistem Pelaporan Keuangan Perkara Berbasis SMS telah beroperasi selama lebih dari 7 bulan • Telah digunakan sebagai basis dalam Laporan Tahunan MARI 2008 (data per desember 2008) • Merupakan implementasi dari SEMA Nomor 09 Tahun 2008 tentang pelaporan penerimaan dan penggunaan keuangan perkara di pengadilan.

  3. Ilustrasi Sistem

  4. Situasi TerkiniTingkat Aktivasi SIM Card • Peradilan Agama : 99% • Peradilan Umum : 89% • Peradilan TUN : 100% Artinya masih ada satker yang belum terdaftar di dalam sistem, dan belum mampu memberikan laporan.

  5. Situasi TerkiniTingkat Kepatuhan Laporan (status terlampir)

  6. Situasi TerkiniBeberapa Masalah Yang Perlu Ditangani • Masih ada beberapa satker yang belum mengaktifkan SIM Card nya (daftar terlampir) • Beberapa satker meskipun sudah mengaktifkan SIM Cardnya, namun tidak memberikan laporan (daftar terlampir) • Ada trend penurunan kepatuhan • Akurasi data laporan masih meragukan dibandingkan dengan laporan L1A7, L1PA7.

  7. Peran Pengadilan Tk Banding Dalam Mendorong Kepatuhan (1) • Pengadilan Banding membantu Direktorat Jenderal Badan Peradilan untuk memastikan kepatuhan pelaporan. • Memastikan bahwa pengadilan di bawah yurisdiksinya telah terdaftar pada sistem database pelaporan, dengan melakukan registrasi ke sistem database. • Memastikan bahwa pengadilan telah melaporkan laporan keuangan selengkap mungkin untuk setiap bulannya. • Memastikan bahwa laporan yang dikirim melalui SMS adalah lengkap, akurat dan konsisten dengan formulir L1 A7 atau L1 PA7.

  8. Peran Pengadilan Tk Banding Dalam Mendorong Kepatuhan (2) • Karena ujung tombak peningkatan kepatuhan adalah pengadilan tingkat banding, maka pengadilan tingkat banding diharapkan untuk: • Memonitor website Ditjen Badil untuk setiap informasi terkini tentang status pemenuhan pelaporan dan agenda-agenda lain terkait dengan pelaporan keuangan perkara. • Menggunakan akses web aplikasi database SMS untuk memonitor status pelaporan pengadilan tingkat I pada http://sms.mahkamahagung.go.id) • Untuk akses web silakan menghubungi Direktorat Jenderal Peradilan masing-masing • Pengadilan tingkat banding diharapkan untuk terus berkomunikasi dengan masing-masing Ditjen Badan Peradilan untuk memonitor kepatuhan pelaporan pengadilan di bawahnya.

  9. Langkah Praktis:Aktivitas Pengawasan Rutin • Cek Status Laporan Bulanan (sudah melapor atau belum) • Kelengkapan dan keakuratan Laporan Bulanan tersebut (konsistensi dengan formulir L1 A7 atau L1 PA7)

  10. Contoh Status Pelaporan (1) Cek Kepatuhan Status pelaporan Pengadilan Agama di lingkungan PTA Palembang – 2009 (akses melalui menu Laporan Status)

  11. Contoh Status Pelaporan (2) Cek Kepatuhan Status pelaporan Pengadilan Agama di bawah PTA Palembang - 2008

  12. Contoh Status Pelaporan (3) Cek Akurasi Akses melalui menu Laporan pada akses Web

  13. Contoh Status Pelaporan (4) Cek Akurasi

  14. Pelaporan Pelaksanaan Sidang Prodeo dan Sidang Keliling • Selain pelaporan keuangan perkara, sistem SMS juga digunakan untuk pelaporan penanganan perkara prodeo dan pelaksanaan sidang keliling. • Partisipasi pengadilan agama dalam menggunakan fasilitas pelaporan ini masih sangat rendah. • Hanya 53 pengadilan yang melaporkan pada tahun 2009. • Pada tahun 2008, ada 45 pengadilan yang melaporkan. • Total ada 78 pengadilan yang pernah berinteraksi dengan sistem pelaporan ini. • Ada pengadilan-pengadilan yang pada tahun 2008 memberikan laporan, tapi tidak melaporkannya lagi pada tahun 2009. • Dengan terbitnya PERMA No. 2/2009, diharapkan tidak ada lagi keraguan dalam memanfaatkan anggaran prodeo.

  15. Kenapa pelaporan prodeo dan sidang keliling ini penting? • Pada tahun 2008, Mahkamah Agung memperoleh peningkatan alokasi dana yang signifikan, +/- Rp 30m untuk mendorong akses pengadilan bagi kalangan tidak mampu. • Tetapi MA tidak bisa menunjukkan bagaimana penggunaan dan penyerapan anggaran itu, sehingga mengalami penurunan signifikan pada tahun 2009. • Padahal hasil laporan dari sistem SMS, baik tahun 2008 maupun 2009 menunjukkan bahwa pemanfaatannya sudah cukup baik. • Pantauan lebih mendetil menunjukkan bahwa ada beberapa pengadilan yang sudah hampir habis anggarannya.

  16. Agenda Selanjutnya • Mengingat pentingnya kebutuhan data bagi pengambilan keputusan, maka ketersediaan data dari sistem pelaporan berbasis SMS ini sangat lah vital. • Pengadilan Tingkat Banding sangat diharapkan untuk terus mendorong pengadilan tingkat pertama di bawahnya agar menyampaikan pelaporan secara rutin. • Untuk membantu proses tersebut, telah tersedia buklet untuk memberikan penyegaran mengenai cara melakukan pelaporan maupun cara untuk memantau tingkat kepatuhan pelaporan oleh Pengadilan Tingkat Banding. • Sebagai langkah terapi, para pengadilan diharapkan melengkapi status pelaporan untuk tahun 2008 dan untuk tahun 2009 (sampai bulan berjalan). • Selain untuk melengkapi data juga berfungsi untuk melakukan pengecekan ulang terhadap akurasi data. • Bagi Pengadilan Agama yang sudah menggunakan SIADPA sepenuhnya, bisa memanfaatkan modul aplikasi NIR yang mengintegrasikan data SIADPA secara nasional.

  17. Distribusi Pedoman Teknis • Masing-masing PT/PTA/PTTUN akan menerima pedoman penggunaan aplikasi pelaporan, diterima oleh masing-masing Pansek • Diharapkan agar bisa didistribusikan kepada Pengadilan Tingkat Pertama • Dapat dijadikan menjadi bahan pembinaan teknis pengadilan tingkat pertama untuk memastikan pemenuhan pelaporan.

  18. Dukungan Teknis • Peradilan UmumDirektorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia – Bagian Statistik dan Dokumentasi Telp: 021 - 525 1450 ext 296 Faks: 021 – 525 1577 Email : badilum_stadok@yahoo.co.id • Peradilan Agama Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Telp: 021 – 390 5020 ext 304 Faks: 021 – 390 7020 Email : redaksi@badilag.net • Peradilan Tata Usaha NegaraDirektorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia -  Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara Telp: 021 – 350 6989; Faks: 021 – 350 5193 Email : redaksi@ditjenmiltun.com • Masalah teknis server Bagian Pemeliharaan Teknologi Informasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Bapak Ahmad Jauhar ST., MH-- Kasubbag Pemeliharaan Sistem Jaringan Informatika; Telp : 02170971435 ; No. Telp. VPN. 5000/5001.Email : jauhar@mahkamahagung.go.id

  19. Diskusi

More Related