1 / 11

PENGANTAR DISKUSI REGULASI PROSEDUR ETIK

PENGANTAR DISKUSI REGULASI PROSEDUR ETIK. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jakarta, 13 Juli 2012. PROSEDUR ETIK. PROSEDUR ETIK. PROSEDUR ETIK. PROSEDUR ETIK. PROSEDUR ETIK. Hasil pengawasan internal KPU/Bawaslu.

idola
Download Presentation

PENGANTAR DISKUSI REGULASI PROSEDUR ETIK

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PENGANTAR DISKUSIREGULASI PROSEDUR ETIK Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jakarta, 13 Juli 2012

  2. PROSEDUR ETIK

  3. PROSEDUR ETIK

  4. PROSEDUR ETIK

  5. PROSEDUR ETIK

  6. PROSEDUR ETIK Hasil pengawasan internal KPU/Bawaslu Pengaduan/laporan dari peserta Pemilu, masyarakat pemilih, tim kampanye, rekomendasi DPR

  7. Panggilan sidang pada pelapor/terlapor 5 hari sebelum pelaksanaan sidang Memenuhi syarat Pengaduan/laporan Verifikasi administrasi Tidak memenuhi syarat Hadir Tidak hadir Panggilan kedua 5 hari sebelum pelaksanaan sidang Penyampaian alasan pengaduan & pembelaan serta pembuktian Penyampaian putusan kepada KPU/Bawaslu Rapat pleno DKPP menetapkan putusan Sidang lapangan (jika diperlukan) Tidak hadir tanpa alasan yang dapat diterima DKPP membahas & menetapkan putusan tanpa kehadiran terlapor

  8. Pengawasan internal KPU/Bawaslu Verifikasi & klarifikasi KPU/Bawaslu Penyampaian putusan KPU/Bawaslu kepada DKPP Putusan KPU/Bawaslu Panggilan sidang pada KPU/Bawaslu & terperiksa 5 hari sebelum pelaksanaan sidang Hadir Tidak hadir Panggilan kedua 5 hari sebelum pelaksanaan sidang Penyampaian alasan KPU/Bawaslu, terperiksa & pembelaan serta pembuktian Penyampaian putusan kepada KPU/Bawaslu Rapat pleno DKPP menetapkan putusan Sidang lapangan (jika diperlukan) Terperiksa tidak hadir tanpa alasan yang dapat diterima DKPP membahas & menetapkan putusan tanpa kehadiran terperiksa

  9. DKPP menetapkan pembentukan Panel Majelis di tingkat kabupaten/kota Pengaduan/laporan pelanggaran etik PPK. PPS & KPPS Memenuhi syarat Panggilan sidang pada pelapor/terlapor 5 hari sebelum pelaksanaan sidang Verifikasi administrasi Tidak memenuhi syarat Hadir Tidak hadir Penyampaian hasil pemeriksaan kepada Ketua DKPP Panggilan kedua 5 hari sebelum pelaksanaan sidang Penyampaian alasan pengaduan & pembelaan serta pembuktian Penyampaian putusan kepada KPU/Bawaslu Rapat pleno DKPP menetapkan putusan Tidak hadir tanpa alasan yang dapat diterima DKPP membahas & menetapkan putusan tanpa kehadiran terlapor

  10. MUATAN MATERI PROSEDUR ETIK

  11. S E K I A N & T E R I M A K A S I H

More Related