1 / 27

SISTEM REGULASI KEPERAWATAN

SISTEM REGULASI KEPERAWATAN. Oleh: BUDI SUSATIA, SKp, M.Kes. KEPERAWATAN sebagai PROFESI. P elayanan harus : Profesional Memenuhi standart kompetensi Memperhatikan etik & moral. SISTEM REGULASI. KEPERAWATAN. KETETAPAN HUKUM. MENGATUR LAYANAN PRAKTEK PENGENDALIAN MUTU PRAKTEK

penn
Download Presentation

SISTEM REGULASI KEPERAWATAN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. SISTEM REGULASI KEPERAWATAN Oleh: BUDI SUSATIA, SKp, M.Kes

  2. KEPERAWATAN sebagai PROFESI Pelayananharus: Profesional Memenuhi standart kompetensi Memperhatikan etik & moral SISTEM REGULASI KEPERAWATAN

  3. KETETAPAN HUKUM • MENGATUR LAYANAN PRAKTEK • PENGENDALIAN MUTU PRAKTEK • LEGISLASI KEPERAWATAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN Nomor:647/2000 YANG MENGATUR TENTANG REGISTRASI DAN PRAKTIK PERAWAT Kemudian direvisi dg KEPMENKES NO 1239/2001

  4. ADANYA PENGAKUAN PEMERINTAH • ADANYA KEWENANGAN PRAKTEK SECARA LEGAL • PENGATURAN KINERJA DG STANDART PROFESI • KEHARUSAN PROFESI UNTUK PEMBINAAN

  5. PRAKTIK KEPERAWATAN MANIFESTASI DARI: A.Undang-Undang RI no 23 tahun 1992 tentang Kesehatan Bab VI ps 53 ayat 1 dan 2 yang berbunyi: 1.Tenaga kesehatan berhak memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya 2.Tenaga kesehatan dalam melakukan tugasnya berkewajiban untuk mematuhi standart profesi dan menghormati hak pasien

  6. PRAKTIK KEPERAWATAN MANIFESTASI DARI: B. Peraturan Pemerintah No.32 tahun 1966 tentang Tenaga KesehatanBab III ps 4 ayat 1 berbunyi: 1.Tenaga kesehatan hanya dapat melakukan upaya kesehatan setelah tenaga kesehatan yang bersangkutan memiliki ijin dari menteri

  7. TUJUAN TERBITNYA KEPMENKES NO.1239/2001 • TUJUAN UMUM Pengaturan terhadap Registrasi dan Praktik perawat adalah untuk memberikan landasan hukum terhadap Praktik Keperawatan agar masyarakat dan perawat dapat terlindungi • TUJUAN KHUSUS • Mempertahan dan meningkatkan mutu pelayanan keperawatan dan kesehatan yang diberikan oleh perawat • Melindungi masy atas tindakan yg dilakukan oleh perawat • Menetapkan standar pelayanan keperawatan • Menapis ilmu pengetahuan dan tehnologi keperawatan • Menilai boleh tidaknya perawat untuk menjalankan praktik keperawatan • Menilai ada tidaknya kesalahan dan atau kelalaian yang dilakukan perawat dalam memberikan pelayanan

  8. PENGERTIAN LEGISLASI KEPERAWATAN Legislasi adalah suatu ketetapan atau ketentuan hukum yang mengatur hak dan kewajiban seseorang yang berhubungan erat dengan tindakan

  9. PENGERTIAN LEGISLASI KEPERAWATAN Hal ini diperlukan untuk: • Mempertahankan identitas & status profesi • Menopang,melaksanakan & membina standar pendidikan keperawatan & praktik keperawatan Legislasi merupakan proses yang terdiri dari: • Registrasi (administrasi & kompetensi) • Lisensi • Sertifikasi

  10. HUBUNGAN LEGISLASI & KEPMENKES1239 ADA 3 BENTUK PERIJINAN,yaitu: • Surat Ijin Perawat selanjutnya disebut SIP adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan keperawatan diseluruh wilayah Indonesia

  11. HUBUNGAN LEGISLASI & KEPMENKES1239 • Surat Ijin Kerja selanjutnya disebut SIK adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perawat untuk melakukan praktik keperawatan disarana pelayanan kesehatan • Surat Ijin Praktik Keperawatan selanjutnya disebut SIPPadalah bukti tertulis yang diberikan kepada perawat untuk menjalankan praktik perawat perorangan/berkelompok

  12. PENJELASAN SIP BERLAKU SELAMA 5 TAHUN & DAPAT DIPERBARUI SERTA MERUIPAKAN DASAR UNTUK MEMPEROLEH SIK & ATAU SIPP (diberikan kepada seluruh lulusan Sekolah/Akademi/Sarjana Keperawatan) BAB II PS 7

  13. PENJELASAN Ayat 2 Perawat yang melaksanakan praktik keperawatan pada sarana pelayanan kesehatan harus memiliki SIK BAB III PS 8 Ayat 3 Perawat yang melakukan praktik perorangan/berkelompok harus memiliki SIPP

  14. PENJELASAN Ayat 2 SIPP hanya diberikan kepada perawat yang memiliki pendidikan Ahli Madya Keperawatan atau memiliki pendidikan keperawatan dengan kompetensi lebih tinggi BAB III PS 12

  15. PENJELASAN Ayat 1 Rekomendasi untuk mendapatkan SIK dan/atau SIPP dilakukan melalui penilaian kemampuan keilmuan dan ketrampilan dalam bidang keperawatan,kepatuhan terhadap Kode Etik Profesi serta kesanggupan melakukan Praktik Keperawatan BAB III PS 13

  16. PENJELASAN Ayat 2 Setiap perawat yang melakukan praktik keperawatan berkewajiban meningkatkan kemampuan keilmuan dan/atau ketrampilan bidang keperawatan melalui pendidikan dan/atau pelatihan BAB III PS 13

  17. PROSEDUR Pelaporan dan Registrasi: • Pimpinan penyelenggara pendidikan • Permohonan perwat yg baru lulus kepada kadinkes propinsi utk sip dg kelengkapan • Foto Copy Ijazah • Surat Sehat • Pas Photo

  18. PERIJINAN Untuk mengurus SIK, permohonan ke Ka. Dinkes Kota/Kab. setempat dg lampiran: • Foto Copi SIP • Surat Sehat • Pas Foto • Surat Keterangan Pimpinan Tempat Kerja • Rekomendasi Organisasi Profesi

  19. PERIJINAN Untuk SIPP mengajukan dg kelengkapan:(awal) • Foto Copi Ijazah Ahli Madya Keperawatan atau yang lebih tinggi • Surat Pengalaman Kerja • Foto Copi SIP • Surat Sehat • Pas Photo • Rekomendasi Organisasi

  20. PERIJINAN Untuk SIPP Ulang: • Mengisi Formulir Permohonan • Foto Copy SIP • Foto Copi SIPP • Rekomendasi PPNIdg Syarat: • Foto Copi SIP Terbaru • Foto Copi SIPP Sebelumnya • Foto Copi Sertifikat BLS/ALS • Laporan Kegiatan Setahun Terakhir • Alamat Praktik Dan Bukti Kepemilikan Tempat Praktik

  21. SIK DAN SIPP DAPAT DICABUT OLEH KEPALA DINAS KOTA/KAB. SETEMPAT Persyaratan tempat praktik perorangan: • Memiliki tempat yang memenuhi syarat kesehatan • Memiliki perlengkapan tindakan • Memiliki perlengkapan administrasi

  22. ALUR PEMBUATAN SIPP AWAL • Isi Form IV • Foto Copy Ijazah • Surat Pengalaman Kerja • Foto Copy SIP • Rekomendasi PPNI Pemohon • Permohonan (Form E) • Anggota PPNI • Sertifikasi BLS/ALS • Alamat & Denah Lokasi • Bukti Kepemilikan Tempat Praktek Ka. Dinkes Kab/Kota Ditolak Form VII Diterima Kirim Tembusan SIPP PPNI Kab/Kota

  23. ALUR PEMBUATAN SIPP (PERBAHARUAN) Melampirkan: • SIP terbaru • SIPP sebelum • Rekomendasi • PPNI Pemohon • Sertifikasi BLS/ALS • Foto Copy SIP terbaru • Foto Copy SIPP sebelum • Alamat & Bukti Kepemilikan • Laporan kegiatan setahun terakhir Ka. Dinkes Kab/Kota Ditolak Form VII Diterima Tembusan SIPP PPNI Kab/Kota

  24. TATA RUANG PRAKTIK KEPERAWATAN 4 m • Keterangan: • R. Tunggu • Meja Praktik Perawat • Filling kabinet/MR/Lemari Instrument/Lemari Obat • Wastafel/Waskom cuci tangan • Meja Instrumen • Gorden/Pembatas • Tempat tidur periksa • Tempat sampah bertutup • Toilet Pria/Wanita 7 4 5 3 6 6 m 2 8 9 1

  25. Hospital Diploma Program (3 years) Bachelor of Science in Nursing (4 years) Associate Degree (2 years) Register Nurse R.N. to B.S.N (2–3 years) Advance Degree Master’s Degree (MSN) Doctoral Degree (PhD, EdD, DNS) Post – Doctoral

  26. The Nurse candidate must complete nursing education in an accredited program, then pass the National Council Licensure Examination for registered nurse (NCLEX-RN) a comprehensive nursing test that ensure entry level nursing knowledge, in order to become a licensed registered nurse

  27. TERIMA KASIH

More Related