1 / 47

SOSIALISASI PER 35/BC/2013 PERUBAHAN KETIGA PER 57/BC/2011 TENTANG KAWASAN BERIKAT

SOSIALISASI PER 35/BC/2013 PERUBAHAN KETIGA PER 57/BC/2011 TENTANG KAWASAN BERIKAT. DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI - 2014. LATAR BELAKANG. MAKSUD DAN TUJUAN. PERUBAHAN KETENTUAN. KAWASAN BERIKAT. IZIN KAWASAN BERIKAT.

india
Download Presentation

SOSIALISASI PER 35/BC/2013 PERUBAHAN KETIGA PER 57/BC/2011 TENTANG KAWASAN BERIKAT

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. SOSIALISASIPER 35/BC/2013PERUBAHAN KETIGA PER 57/BC/2011TENTANG KAWASAN BERIKAT DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI - 2014

  2. LATAR BELAKANG

  3. MAKSUD DAN TUJUAN

  4. PERUBAHAN KETENTUAN

  5. KAWASAN BERIKAT

  6. IZIN KAWASAN BERIKAT * = berlaku sampai dengan izin usaha industri dari instansi terkait dan/atau izin KB dicabut. ** = tergantung jangka waktu izin Penyelenggara KB nya.

  7. PERSYARATAN FISIK KB * = dalam hal Bahan Baku dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus  batas-batas dapatberupapembatasbuatan dan/ataupembatasalamyang mengelilingi atau menyekat KB untuk membatasi atau mencegah gerakan melintasi batas.

  8. PERSYARATAN LOKASI Rencana Tata Ruang Kab. Manalagi Kawasan pemukiman/ perdagangan • KB harus berlokasi di Kawasan Industri. • Boleh di kawasan budidaya peruntukkan industri hanya untuk perusahaan yang memiliki luas lokasi minimal 10.000 M2 dalam satu hamparan, yaitu: • Bahan Baku dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus; • perusahaan industri mikro dan kecil; dan/atau • di kabupaten atau kota lokasiperusahaantersebutbelum memiliki kawasan industriatautelah memiliki kawasan industri namun seluruh kavling industrinya telah habis atau tidak memiliki ketersediaan lahan yang dimintakan oleh perusahaan. Kawasan budidaya peruntukkan industri Kawasan Industri

  9. PERSYARATAN ADMINISTRASI

  10. ALUR PERMOHONAN IZIN KB • Permohonan diajukan dengan melampirkan berkas dalam bentuk hardcopy + softcopy berupa hasil scan dari dokumen asli atau fotokopi dalam media penyimpan data elektronik atau media elektronik lainnya • Ka KPPBC melakukan penelitian berkas dan pemeriksaan lapangan. • Ka KPPBC dapat meminta pemohon untuk memaparkan profil, kegiatan produksi, IT Inventory, dan SPI perusahaan • Berkas yang diteruskan ke Direktur Fasilitas adalah: • Softcopy berkas permohonan • Softcopy berita acara pemeriksaan lokasi • Softcopyrekomendasisesuai contoh format Lampiran II PER 35/BC/2013 • Surat pengantar yang mencantumkan daftar data yang dikirim • Direktur Fasilitas menerbitkan skep izin KB atau menyampaikan surat penolakan. KPPBC 15 hari kerja 10 hari kerja

  11. ALUR PERPANJANGAN IZIN KB • Permohonan perpanjangan diajukan dengan melampirkan berkas dalam bentuk hardcopy + softcopy berupa hasil scan dari dokumen asli atau fotokopi dalam media penyimpan data elektronik atau media elektronik lainnya. • Ka KPPBC melakukan penelitian berkas. • Ka KPPBC dapat meminta pemohon untuk memaparkan profil, kegiatan produksi, IT Inventory, dan SPI perusahaan. • Berkas yang diteruskan ke Direktur Fasilitas adalah: • Softcopy berkas permohonan; • Softcopyrekomendasi sesuai contoh format Lampiran III PER 35/BC/2013; • Surat pengantar yang mencantumkan daftar data yang dikirim. • Direktur Fasilitas menerbitkan skep perpanjangan izin KB atau menyampaikan surat penolakan. KPPBC 7 hari kerja 10 hari kerja

  12. REKOMENDASI KPPBC

  13. PERUBAHAN IZIN KB * = Pengajuan tetap melalui KPPBC yang mengawasi KB

  14. MERGER DAN AKUISISI (1) • Penyelenggara Kawasan Berikat, Penyelenggara Kawasan Berikat sekaligus Pengusaha Kawasan Berikat, atau PDKB harus mengajukan permohonan pencabutan izin Kawasan Berikat dan sekaligus mengajukan permohonan izin Kawasan Berikat yang baru dalam hal terjadi merger atau diakuisisi. • Ada dua kondisi: • memenuhi ketentuan Pasal 4 PMK 147  proses sebagaimana pada umumnya • tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 PMK 147  ada kriteria khusus, yaitu: • telah mendapatkan izin KB sebelum berlakunya PMK 147; • memiliki kategori layanan hijau/kuning dalam 6 bulan terakhir; • memiliki IT inventory yang dapat diakses secara realtime dan online serta keterkaitan dokumen pabean; • tidak memiliki tunggakan utang; • memiliki CCTV yang bisa diakses dari kantor pabean secara realtime dan online serta memiliki data rekaman minimal 7 hari sebelumnya.

  15. MERGER DAN AKUISISI (2) Ilustrasi syarat profil untuk merger dan akuisisi pada kondisi tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 PMK 147 KB Baru

  16. PERLUASAN KB (TEMPAT TIMBUN) A • KB dapat mengajukan perluasan KB berupa tempat penimbunan bahan baku dan/atau hasil produksi yang berlokasi tidak dalam satu hamparan kepada Ka KPU/Ka Kanwil melalui KPPBC • Persyaratan: • memiliki kategori layanan hijau atau kuning; • Kapasitas tempat penimbunan bahan baku/hasil produksi di KB tidak lagi mencukupi atau karakteristik hasil produksi KB memerlukan tempat penimbunan khusus di luar lokasi KB; • Tempat penimbunan yang diajukan perluasan harus dimiliki/dikuasai oleh perusahaan KB, terdapat tempat pengawasan petugas BC, CCTV, dan sistem IT Inventory. • Perpindahan barang dari lokasi KB ke lokasi perluasan menggunakan dokumen pemberitahuan perpindahan barang antar tempat penimbunan dalam satu KB (PPB) B

  17. PENAMBAHAN PINTU KB

  18. IT INVENTORY KPPBC IT INVENTORY Laporan • AKSES: • Membaca laporan; dan • Mengunduh data laporan Kriteria: • Pencatatan secara kontinu dan realtime • Mencatat history perekaman dan penelusuran kegiatan pengguna • Harus bisa diakses online dari KPPBC dan realtime ketika diakses • Pencatatan dilakukan oleh orang dengan akses khusus • Perubahan data hanya dapat dilakukan oleh orang yg berwenang • Menggambarkan keterkaitan dengan dok kepabeanan  data jenis, nomor, dan tanggal dok kepabeanan Atensi: Batas waktu pemenuhan IT Inventory : 1 Oktober 2014

  19. KRITERIA RUANGAN HANGGAR Realtime/Online KPPBC Ruang Hanggar IT INVENTORY Komputer • Perusahaan KB harus menyediakan ruangan, sarana kerja, dan fasilitas yang layak bagi Petugas BC untuk menjalankan fungsi pelayanan dan pengawasan. • Kriteria: • Ruangan memiliki akses memonitor aktifitas in out barang; • Memiliki CCTV yang bisa diakses dari KPPBC secara realtime dan online serta memiliki data rekaman paling singkat 7 hari sebelumnya; • Sarana dan prasarana lainnya; • Adanya perangkat komputer yang terkoneksi dengan IT Inventory sistem dan Internet.

  20. setiap 4 (empat) bulan sekali paling lama tanggal 10 bulan berikutnya PELAPORAN LaporanPertanggungjawabanMutasiBahanBaku Dan Bahan Penolong IT INVENTORY PERUSAHAAN KPPBC Laporan Pertanggungjawaban Mutasi Barang Jadi KANWIL Laporan Pertanggungjawaban Mutasi Barang Sisa Dan Scrap Laporan Pertanggungjawaban Mutasi Mesin & Peralatan Perkantoran KPDJBC

  21. IN - OUT BARANG Luar Daerah Pabean Luar Daerah Pabean Kawasan Berikat Kawasan Berikat MENIMBUN BARANG GUNA DIOLAH ATAU DIGABUNGKAN Gudang Berikat Gudang Berikat TPPB TPPB KAWASAN BERIKAT TLB KITE Kawasan Bebas Kawasan Bebas TLDDP TLDDP KEK KEK

  22. PEMASUKAN BARANG YANG MEMERLUKAN IZIN

  23. PENGELUARAN BARANG YANG MEMERLUKAN IZIN

  24. PENJUALAN HPKB KE TLDDP (1) • Dapat dilakukan max 50% dari penjumlahan nilai realisasi tahun sebelumnya. • Nilai realisasi tahun sebelumnya meliputi: nilai ekspor; nilai penjualan HPKB ke KB lain; nilai penjualan HPKB ke Kaw Bebas, nilai penjualan HPKB ke Kawasan Ekonomi Khusus. • Perubahan penghitungan kuota terhadap KB yang mendapat fasilitas pemusatan PPN • Perubahan kuota penjualan lokal terhadap perusahaan baru ditahun pertama dan kedua. • Utk tahun pertama  persentase x penjumlahan nilai realisasi tahun berjalan • Utk tahun kedua  persentase x (penjumlahan nilai realisasi tahun pertama + tahun berjalan) • Mengubah tatacara penghitungan penjualan lokal  Lampiran V

  25. PENJUALAN HPKB KE TLDDP (2) • Jika over kuota  persentase kuota tahun berikutnya dikurangi • Jika dua kali over kuota  pembekuan 3 bulan • Dalam periode pembekuan: • Tidak boleh jual lokal • Harus ekspor + AKB + Kaw bebas + KEK minimal 2 kali over kuota • Jika KB telah mengajukan permohonan persetujuan jual lokal > 50%, Ka KPPBC dapat menunda pembekuan izin KB

  26. TATALAKSANA > 50% • Dapat dilakukan lebih dari 50% dengan persetujuan Dirjen atas nama Menteri, dengan menyampaikan data sbb: • Data nilai realisasi 2 tahun terakhir • Informasi kapasitas produksi perusahaan • Surat rekomendasi dari kementerian perindustrian yang menyatakan besaran persentase pengeluaran yg direkomendasikan • Janji layanan  paling lama 10 HK sejak berkas permohonan diterima secara lengkap. • Keputusan penetapan persentase pengeluaran HPKB ke TLDDP > 50% berlaku 2 tahun. • Setelah masa berlaku keputusan berakhir, perusahaan KB dapat mengajukan kembali permohonan pengeluaran HPKB ke TLDDP > 50%

  27. PEMINDAHTANGANAN BARANG DLM RANGKA SALING MELENGKAPI

  28. PEMINDAHTANGANAN BARANG MODAL (1)

  29. PEMINDAHTANGANAN BARANG MODAL (2) * = dengan mendapat pembebasan BM, dan tidak diwajibkan melakukan pembayaran PDRI namun berkewajiban memungut PPN yang terutang atas penyerahan tersebut.

  30. PEMINDAHTANGANAN PERALATAN PERKANTORAN

  31. REPARASI BARANG Luar Daerah Pabean Kawasan Berikat KB Lain TLDDP KB MENERIMA REPARASI BARANG KB MEREPARASIKAN BARANG MODAL • KB dapat menerima pekerjaan reparasi barang dari: • KB lain; atau • TLDDP (after sales services) • Perusahaan KB harus mengajukan permohonan ke KPPBC. • Perusahaan KB dapat menambahkan bahan atau barang dalam rangka reparasi. • Penambahan barang dalam rangka reparasi dari TLDDP  harus melunasi BM + PDRI • Perusahaan KB harus mengajukan permohonan ke KPPBC. • Jangka waktu reparasi 3 bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 3 bulan dengan mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu reparasi ke KPPBC. • Pengeluaran barang modal dalam rangka reparasi ke TLDDP, perusahaan KB harus mempertaruhkan jaminan.

  32. SUBKONTRAK (1) KB Lain • Untuk subkontrak dengan jangka waktu < 60 hari  izin KPPBC • Untuk subkontrak dengan jangka waktu > 60 hari  izin KWBC • Perusahaan KB atau badan usaha di TLDDP yang menerima subkontrak dapat menambahkan barang untuk pekerjaan subkontrak. TLDDP KB MEMBERIKAN PERKERJAAN SUBKONTRAK SEBAGIAN KEGIATAN PENGOLAHAN • Penambahan barang dilakukan dg ketentuan sbb: • Data jenis dan jumlah barang yang akan ditambahkan diberitahukan pada saat pengajuan permohonan subkontrak • Data jenis dan jumlah barang tercantum dalam perjanjian subkontrak • Data jenis dan jumlah barang diberitahukan dalam lampiran dok BC 2.6.2 atau BC 2.7

  33. SUBKONTRAK (2) TLDDP Kawasan Berikat KB MENERIMA PEKERJAAN SUBKONTRAK • Perusahaan KB harus mengajukan permohonan ke KPPBC. • Perusahaan KB yang menerima pekerjaan subkontrak dari TLDDP tidak diperbolehkan menambahkan barang untuk kepentingan subkontrak. • Syarat: • Pekerjaan utama produksi yang ditujukan untuk ekspor, diimpor untuk dipakai, KB lainnya dan/atau KEK tetap dilakukan; • Tidak sedang memberikan subkontrak atas jenis pekerjaan yang sama/identik ke perusahaan lain di TLDDP dan/atau KB lain; • Tidak dalam proses pidana kepabeanan, tidak memiliki tunggakan utang kepabeanan, dan tidak dalam proses pailit.

  34. SUBKONTRAK BERLANJUT • Syarat: • Perusahaan KB pemberi dan penerima  kategori layanan hijau atau kuning • Dilakukan sesuai tahapan proses produksi yang dibutuhkan dan tercantum dalam perjanjian subkontrak. • Dalam hal KB dibawah pengawasan KPPBC yang berbeda, KPPBC yang mengawasi KB pemberi subkontrak melakukan konfirmasi untuk mengetahui kategori layanan KB penerima subkontrak.

  35. JAMINAN DALAM RANGKA SUBKONTRAK • Pengeluaran barang subkontrak kepada badan usaha di TLDDP,  jaminan diserahkan paling sedikit sebesar pungutan BM, cukai, dan PDRI yang masih terutang. • Ka KPPBC melakukan penelitian terhadap besarnya jaminan yang dipertaruhkan dan mencantumkan besarnya perkiraan nilai jaminan pada surat persetujuan. • Setiap pengeluaran barang  mengurangi nilai jaminan yang dipertaruhkan. • Jika sisa nilai jaminan yang dipertaruhkan < dari nilai pungutan yang terutang  perusahaan KB harus menambahkan nilai jaminan yang dipertaruhkan. • Jika corporate guarantee, tidak perlu dilakukan pengurangan nilai jaminan. • Bentuk dan tatacara penyerahan jaminan dilakukan sesuai ketentuan perundangan mengenai jaminan dalam rangka kepabeanan.

  36. PENCABUTAN IZIN KB (1) • Hal-hal yang dapat menyebabkan pencabutan izin: • tidak melakukan kegiatan 12 bulan secara terus menerus; • menggunakan izin usaha industri yang sudah tidak berlaku; • dinyatakan pailit; • bertindak tidak jujur dalam usahanya antara lain menyalahgunakan fasilitas KB dan melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan dan/atau cukai; • mengajukan permohonan pencabutan; atau • tidak memenuhi ketentuan subkontrak • Pencabutan izin dilakukan olehDirektur Jenderal atas nama Menteri. • Dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal pencabutan izin harus melunasi semua BM dan/atau Cukai, dan PDRI yang terutang, yang meliputi utang yang berasal dari hasil temuan audit dan/atau utang yang terjadi karena pengeluaran barang dari KB ke TLDDP

  37. PENCABUTAN IZIN KB (2) • Berdasarkan manajemen risiko dapat dilakukan audit kepabeanan dan/atau audit cukai atau pemeriksaan sederhana. • Barang asal impor (LDP) yang masih terutang atau masih menjadi tanggung jawab KB yang telah dicabut izinnya, dlm jangka waktu 30 hari sejak tanggal pencabutan harus: • diekspor kembali; • dikeluarkan ke TLDDP dengan membayar BM dan/atau Cukai, dan PDRI; • dipindahtangankan ke KB lainnya, • Pelaksanaan ekspor kembali, pengeluaran ke TLDDP, pemindahtanganan ke KB lainnya, menggunakan dokumen pemberitahuan pabean atas nama perusahaan KB yang telah dicabut izinnya. • Barang asal TLDDP yang masih tersisa pada KB yang telah dicabut izinnya, dlm jangka waktu 30 hari sejak tanggal pencabutan harus: • diekspor; • dipindahtangankan ke KB lainnya; • dikeluarkan ke TLDDP,

  38. PENCABUTAN IZIN KB (3) • Permohonan pembebasan BM untuk penyelesaian barang modal asal LDP yang masih ada di KB sebelum izin KB dicabut diajukan kepada: • KWBC dalam hal barang modal telah melebihi 4 tahun sejak diimpor; • Direktur Fasilitas dalam hal barang modal telah melebihi 2 tahun dan tidak melebihi 4 tahun sejak diimpor dan diimpor sebelum berlakunya PMK 147 (1 Januari 2012) • Atensi  Perusahaan KB yang telah dicabut izinnya tidak dapat mengajukan permohonan pembebasan BM untuk penyelesaian barang modal asal LDP yang masih ada di KB. • Persetujuan pembebasan BM yang terbit sebelum izin KB dicabut dapat dipergunakan untuk penyelesaian barang asal LDP yang masih terutang atau masih menjadi tanggungjawab KB yang telah dicabut izinnya.

  39. INTERMEDIATE GOODS Perusahaan KB yang telah mendapatkan penetapan HPKB sebagai intermediate goods, tetap dapat melakukan pengeluaran HPKB ke TLDDP dengan batasan pengeluaran HPKB sesuai penetapan dimaksud.

  40. CORPORATE GUARANTEE (1) Perusahaan KB kategori layanan hijau dapat menggunakan corporate guarantee sebagai jaminan yang diserahkan dalam rangka sbb: • pengeluaran Barang Modal ke TLDDP untuk keperluan perbaikan/reparasi; • pengeluaran barang contoh/sampel ke TLDDP; • pengeluaran barang dalam rangka pekerjaan subkontrak ke perusahaan/badan usaha di TLDDP; • pengeluaran mesin produksi dan cetakan (moulding) untuk dipinjamkan kepada perusahaan/badan usaha di TLDDP dalam rangka subkontrak; dan/atau • peminjaman Barang Modal berupa mesin produksi dan cetakan (moulding) selain dalam rangka subkontrak, ke perusahaan/badan usaha TLDDP

  41. CORPORATE GUARANTEE (2) • Perusahaan KB mengajukan permohonan kepada Menteri up Direktur Fasilitas Kepabeanan , dilampiri dengan Surat Jaminan Perusahaan (corporate guarantee). • Direktur Fasilitas Kepabeanan atas nama Menteri memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu maksimal 10 HK sejak permohonan lengkap. • Dalam hal permohonan disetujui, Direktur Fasilitas Kepabeanan atas nama Menteri menerbitkan keputusan izin penggunaan Jaminan perusahaan atau corporate guarantee. • Dalam hal permohonan ditolak, Direktur Fasilitas Kepabeanan membuat surat pemberitahuan penolakan permohonan dengan menyebutkan alasan.

  42. KAWASAN BERIKAT KB yang lokasinya tidak memenuhi syarat lokasi (Pasal 4 PMK 147) dapat diberikan Perpanjangan izin KB dengan kriteria: • Izin KB terbit sebelum PMK 147 berlaku; • termasuk dalam kategori layanan hijau atau kuning dalam 6bulan terakhir; • memiliki IT Inventoryyang dapat diakses secara real time dan online ketika dibutuhkan serta menunjukkan keterkaitan dengan dokumen kepabeanan; • tidak memiliki tunggakan hutang kepabeanan; dan • memiliki CCTV yang bisa di akses dari Kantor Pabean secara realtime, online, dan arsip rekamannya, yang dapat memberikan gambaran mengenai pemasukan dan pengeluaran barang.

  43. KITE (1) • Perusahaan KITE dapat beralih status menjadi perusahaan KB. • Ada dua kondisi: • Memenuhi syarat lokasi (Pasal 4 PMK 147)  proses sebagaimana umumnya • Tidak memenuhi syarat lokasi  dengan kriteria khusus, yaitu: • memiliki NIPER dalam status aktif pada saat berlakunya PMK 147. • Permohonan diajukan paling lambat 6 bulan sejak berlakunya PMK 120 (max 26 Februari 2014). • mempunyai reputasi baik atau sangat baik; • memiliki IT Inventory yang dapat diakses secara realtimedan onlineserta menunjukkan keterkaitan dengan dokumen kepabeanan; • tidak memiliki tunggakan utang kepabeanan; dan • memiliki CCTVyang bisa di akses dari Kantor Pabean secara realtime dan online serta memiliki data rekaman paling singkat 7 (tujuh) hari sebelumnya

  44. KITE (2) • Realisasi ekspor dan penyerahan ke KB dapat diperhitungkan dalam penentuan batasan penjualan hasil produksi KB ke TLDDP. • Pengeluaran hasil produksi KB ke perusahaan KITE Pembebasan/Pengembalian: • dapat diberikan pembebasan BM dan/atau PPN/PPN dan PPnBM tidak dipungut jika dikeluarkan ke perusahaan fasilitas Pembebasan, atau dapat dimintakan pengembalian BM jika dikeluarkan ke perusahaan fasilitas Pengembalian; • tetap diberlakukan batasan penjualan hasil produksi ke TLDDP.

  45. OFFICE AUTOMATION Hal-hal yang bisa disampaikan melalui media elektronik atau email: • Rekomendasi atau konfirmasi antar unit di DJBC; • Persetujuan atau penolakan perizinan KB; • Laporan bulanan.

  46. BARANG KENA CUKAI Pemasukan dan pengeluaran Barang Kena Cukai ke dan dari KB berlaku ketentuan perundangan cukai di bidang pemasukan, pengeluaran, dan pengangkutan Barang Kena Cukai.

  47. TERIMA KASIHSARAN & KRITIKkitetpb@customs.go.id DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI - 2014

More Related