1 / 25

PMK 147/PMK.04/2011 TANGGAL 06 SEPTEMBER 2011 TENTANG KAWASAN BERIKAT

PMK 147/PMK.04/2011 TANGGAL 06 SEPTEMBER 2011 TENTANG KAWASAN BERIKAT. Jakarta, 04-05 Oktober 2011. LATAR BELAKANG. ADANYA PERUBAHAN UU TENTANG KEPABEANAN  UU NO 10/1995 SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN UU NO 17/2006

dawn
Download Presentation

PMK 147/PMK.04/2011 TANGGAL 06 SEPTEMBER 2011 TENTANG KAWASAN BERIKAT

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PMK 147/PMK.04/2011 TANGGAL 06 SEPTEMBER 2011 TENTANG KAWASAN BERIKAT Jakarta, 04-05 Oktober 2011

  2. LATAR BELAKANG • ADANYA PERUBAHAN UU TENTANG KEPABEANAN  UU NO 10/1995 SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN UU NO 17/2006 • ADANYA PERUBAHAN PP TENTANG TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT  PP 33/1996 DIUBAH DENGAN PP 32/2009 • UPAYA MENGEMBALIKAN FUNGSI KB UNTUK TUJUAN UTAMA EKSPOR • MENGAKOMODIR MASUKAN DARI STAKE HOLDER • MENINGKATKAN PELAYANAN DAN PENGAWASAN KB • MENINDAKLANJUTI DIREKTIF PRESIDEN RI (UKP4) PMK 147/PMK.04/2011

  3. POKOK-POKOK KEBIJAKAN KB

  4. SUSUNAN PMK KAWASAN BERIKAT BERISI : 15 BAB dan59 PASAL , TERDIRI DARI: • BAB I KETENTUAN UMUM: 4 Pasal • BAB II PENDIRIAN KAWASAN BERIKAT : 9 Pasal • BAB III PERLAKUAN KEPABEANAN, CUKAI, DAN PERPAJAKAN: 5 Pasal • BAB IV KEWAJIBAN DAN LARANGAN: 4 Pasal • BAB V PEMASUKAN DAN PENGELUARAN : 14 Pasal • BAB VI PEMUSNAHAN DAN PERUSAKAN BARANG : 2 Pasal • BAB VII SUBKONTRAK : 2 Pasal • BAB VIII PEMINJAMAN BARANG MODAL : 2 Pasal • BAB IX PEMBERITAHUAN PABEAN : 1 Pasal • BAB X PERGUDANGAN DAN KONSOLIDASI BARANG EKSPOR: 2 Pasal • BAB XI PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN IZIN : 6 Pasal • BAB XII PENGAWASAN : 3 Pasal • BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN : 1 Pasal • BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN : 1 Pasal • BAB XV KETENTUAN PENUTUP : 3 Pasal

  5. GAMBARAN UMUM ISTILAH KB KMK No. 291 tahun1997 PMK 147 tahun 2011 PKB PT A PenyelenggaraKB PT A A A PKB merangkapPDKB PT A PenyelenggaraKB sekaligusPengusahaKB PT A A A A A PDKB PT B Pengusaha di KB merangkapPenyelenggara di KB (PDKB) PT B A A B B A A

  6. MANAJEMEN RISIKO • PELAYANAN DAN PENGAWASAN TPB BERDASARKAN PROFIL DAN KETERSEDIAAN IT PERUSAHAAN • PROFIL BAGUS  PELAYANAN MAKSIMAL, PENGAWASAN MINIMAL • PROFIL TIDAK BAGUS  PELAYANAN MINIMAL, PENGAWASAN MAKSIMAL • IMPLEMENTASI BERUPA TPB YANG MENDAPAT STATUS PRIORITAS.

  7. LOKASI KB • KB HARUS BERLOKASI DI KAWASAN INDUSTRI, ATAU • KB DAPAT BERLOKASI DI KAWASAN BUDIDAYA YANG DIPERUNTUKKAN BAGI KEGIATAN INDUSTRI: • INDUSTRI YG MEMERLUKAN LOKASI KHUSUS • INDUSTRI MIKRO & KECIL • INDUSTRI DI DAERAH YG BLM ADA KAWASAN INDUSTRI ATAU KAVLING INDUSTRINYA SUDAH PENUH • SYARAT LUAS LOKASI KB DI KAWASAN BUDIDAYA : MINIMAL 10.000 M2 DALAM SATU HAMPARAN (dapatterdiri dari 1 ataulebihPDKB) • KB (DILUAR KAWASAN INDUSTRI) YANG SUDAH ADA SEKARANG  DIBERI JANGKA WAKTU SD 31-12-2014 UNTUK MENYESUAIKAN DENGAN PERSYARATAN LOKASI (Pasal 56 Huruf c.)

  8. JANGKA WAKTU IZIN KB • IZIN KB YANG BERLOKASI DI DALAM KAWASAN INDUSTRI  BERLAKU SAMPAI DENGAN IZIN USAHA INDUSTRI DAN/ATAU IZIN KB DICABUT • IZIN KB YANG BERLOKASI DI LUAR KAWASAN INDUSTRI  DIBERI BATASAN JANGKA WAKTU : • PENYELENGGARA KB  5 TAHUN • PENYELENGGARA KB SEKALIGUS PENGUSAHA KB  3 TAHUN • PENGUSAHA DI KB  3 TAHUN

  9. PERSYARATAN PERUSAHAAN/ ORANG YANG BISA MENGAJUKAN IZIN KB • Perusahaan dan/ataupenanggungjawabperusahaan yang pernahmelakukantindakpidanakepabeanandan/ataucukai, dan/atau • Perusahaan dan/ataupenanggungjawabyang perusahaannyatelahdinyatakanpailitolehpengadilan, tidakdapatdiberikanpersetujuansebagaiKB selama 10 (sepuluh) tahunterhitungsejakselesaimenjalanihukumanpidanadan/ataupenetapanpailit.

  10. PERPANJANGAN IZIN KB • PERPANJANGAN IZIN DIAJUKAN SEBELUM IZIN BERAKHIR. • JIKA IZIN PERPANJANGAN BELUM KELUAR NAMUN IZIN TELAH BERAKHIR, TERHADAP PEMASUKAN BARANG KE KB TIDAK MENDAPATKAN FASILITAS. • JIKA TIDAK DIAJUKAN PERPANJANGAN : SECARA HUKUM SAMA DENGAN IZIN DICABUT, BARANG-BARANG HARUS DISELESAIKAN FASILITASNYA. • ATTENSI: BATAS WAKTU BERAKHIRNYA IZIN KB YANG TIDAK TERCANTUM JANGKA WAKTU IZINNYA (TERMASUK KB DI KAWASAN INDUSTRI YANG DITERBITKAN SEBELUM BERLAKUNYA PMK 147) YAITU TANGGAL 23 MEI 2012(PASAL 56)

  11. KATEGORI BARANG YANG MENDAPAT FASILITAS DI KB • TIDAK LAGI ADA ISTILAH BARANG BERHUBUNGAN LANGSUNG & BARANG TIDAK BERHUBUNGAN LANGSUNG DENGAN PRODUKSI • KATEGORI BARANG : • BARANG UNTUK DIOLAH ATAU DIGABUNGKAN • BAHAN BAKU • BAHAN PENOLONG • BARANG U/ DIGABUNGKAN DG HASIL PRODUKSI TUJUAN EKSPOR • BARANG MODAL • PERALATAN PERKANTORAN  DG KRITERIA TERTENTU : MENUNJANG ADMINISTRASI BARANG, TIDAK HABIS PAKAI, MUDAH DIAWASI, JUMLAH YANG WAJAR, MEMPERHATIKAN INDUSTRI DALAM NEGERI --> DENGAN IZIN DARI KANWIL (SURAT PERSETUJUAN)

  12. 1. PENANGGUHAN BEA MASUK, PEMBEBASAN CUKAI, DAN TIDAK DIPUNGUT PDRI ATAS PEMASUKAN DARI LDP/KB LAIN KE KB PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS PEMASUKAN BARANG KE KB BAHAN BAKU DAN BAHAN PENOLONG UNTUK DIOLAH LEBIH LANJUT BARANG MODAL ASAL LDP DAN KB LAIN DIGUNAKAN DI KB PERALATAN PERKANTORAN ASAL LDP DIGUNAKAN OLEH PENGUSAHA KB / PDKB BARANG HASIL PRODUKSI KB LAIN UNTUK DIOLAH LEBIH LANJUT/JADI BARANG MODAL BARANG HASIL PRODUKSI KB DIMASUKAN KEMBALI DARI LDP KE KB (REIMPOR) BARANG HASIL PRODUKSI KB DIMASUKAN KEMBALI DARI TPPB / ETP KE KB BARANG JADI ASAL LDP DIMASUKAN KEMBALI KE KB UTK DIGABUNGKAN DG BARANG HASIL PRODUKSI UTK EKSPOR PENGEMAS DAN ALAT BANTU PENGEMAS ASAL LDP / KB LAIN MENJADI SATU KESATUAN DENGAN BARANG HASIL PRODUKSI KB

  13. 2. TIDAK DIPUNGUT PPN ATAU PPN DAN PPnBM(EKS TLDDP) PEMASUKAN BARANG DARI TLDDP KE KB UNTUK DIOLAH LEBIH LANJUT PEMASUKAN KEMBALI BARANG DAN HASIL PRODUKSI KB LAIN DALAM RANGKA SUBKONTRAK DARI KB LAIN ATAU TLDDP PEMASUKAN KEMBALI MESIN / CETAKAN DALAM RANGKA PEMINJAMAN DARI KB LAIN ATAU TLDDP PEMASUKAN HASIL PRODUKSI KB LAIN ATAU TLDDP UNTUK DIOLAH LEBIH LANJUT OLEH KB PEMASUKAN HASIL PRODUKSI ASAL KB LAIN ATAU TLDDP DIGABUNGKAN DENGAN BARANG HASIL PRODUKSI KB UTK DIEKSPOR PEMASUKAN PENGEMAS DAN ALAT BANTU PENGEMAS DARI TLDDP KE KB UTK MENJADI SATU KESATUAN DENGAN HASIL PRODUKSI KB

  14. KEWAJIBAN KB • KEWAJIBAN KB UNTUK MENDAYAGUNAKAN SISTEM IT (IT INVENTORY) UNTUK PENGELOLAAN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG YANG DAPAT DIAKSES DJBC • BATAS AKHIR KEWAJIBAN PEMENUHAN KEWAJIBAN IT : 31 DESEMBER 2012 (BAGI KB YANG SUDAH ADA) • PENCACAHAN (STOCK OPNAME) PALING KURANG 1 (SATU) KALI DALAM KURUN WAKTU 1 (SATU) TAHUN (KEWAJIBAN LAINNYA TIDAK ADA PERUBAHAN)

  15. KETENTUAN LARANGAN KB berlakuketentuanlarangan : • pemasukanbarang yang dilaranguntukdiimpor; dan/atau • eksporbarang yang dilarangekspornya

  16. KETENTUAN PEMBATASAN • PemasukanbarangimporkeKB belumdiberlakukanketentuanpembatasan di bidangimporkecualiditentukan lain berdasarkanketentuanperaturanperundang-undangan. • PengeluaranbarangimporuntukdipakaidariKB ke TLDDP berlakuketentuanpembatasan di bidangimpor, kecualisudahdipenuhipadasaatpemasukannya

  17. PENGELUARAN HASIL PRODUKSI DARI KB KE TLDDP • 25% dari • realisasiekspordanrealisasiantar KB • DAPAT DIKELUARKAN KE TLDDP

  18. CONTOH PERHITUNGAN PENGELUARAN HASIL PRODUKSI DARI KB KE TLDDP • NilaiRealisasiEkspor = $ 2.000 • NilaiRealisasiAntar KB = $ 1.000 Selamatahun2012, ybsdapatmengeluarkanhasilproduksike TLDDP senilai $ 750 25% x (2000 + 1000) = 750 KB yang baruberdiritidakdiizinkanmenjualke TLDDP padatahunizinditerbitkan (Pasal 27 ayat7)

  19. PEMUSNAHAN DAN PERUSAKAN • PEMUSNAHAN DPT DILAKUKAN ATAS BARANG-BARANG YANG BUSUK DAN/ATAU YANG KARENA SIFAT DAN BENTUKNYA DAPAT DIMUSNAHKAN • BARANG YANG KARENA SIFAT DAN BENTUKNYA TIDAK DAPAT DIMUSNAHKAN DAPAT DILAKUKAN PERUSAKAN • HASIL PERUSAKAN DAPAT DIKELUARKAN KE TLDDP DENGAN MEMBAYAR BEA MASUK DAN PDRI

  20. JENIS LAYANAN DAN KEWENANGAN KPPBC / KPU • Pemusnahandanperusakan (scrapping) (Psl 38) • Perubahanizin KB terkait : NPWP, alamatkantorperusahaan, Penanggungjawab (Pasal 19) • Pemasukanbahanbaku, barang modal, bahanpenolongdlmrangkasalingmemenuhikebutuhan (Psl 29) • Reimpor (rperdirjen) • Reekspor (rperdirjen) • Izin KB memberikansubkontrakkpdperusahaan lain (Psl 39) • Peminjamanmesindalamrangkasubkondanperpanjanganizinnya (Psl 39) • Peminjamanmesinbukandalamrangkasubkondanperpanjanganizinnya (Psl 41) • Perubahantataletak (lay out) (rperdirjen) • Pembekuan KB (Psl 46)

  21. JENIS LAYANAN DAN KEWENANGAN KANWIL / KPU • Perubahanizin KB terkaitLuas, hasilproduksi, namaperusahaan (bukanentitas) (Psl 19 f. ) • Izinpemasukanperalatanperkantoranke KB (rperdirjen) • Pembebasan BM ataspengeluaranbarang modal yang telahlebihdari 4 tahundari KB ke TLDDP (Psl 32) • Penambahanpintuuntukkeluar/masukkaryawandanuntukselainkeluar/masukkaryawan (pintuuntukbarang) (rperdirjen) • Pemindahtangananbarang, bahan/sisabahanke TLDDP dan KB lain (Psl 30) • Memberikansubkontraklebihdari 60 hari (Psl 40) • Peminjamanbarang modal selainsubkonmelebihijangkawaktu 12 bulan (Psl 42)

  22. JENIS LAYANAN DAN KEWENANGAN KANTOR PUSAT Perijinan yang masih di Kantor Pusat: • PemberianIzin KB (Psl 6, 7, 8, 9) • Pencabutan KB (Psl 50) • Perpanjanganizin KB (Psl 13) • KB yang mendapat status Prioritas (rperdirjen) • Perubahanizin KB terkaitnamaperusahaan (entitasbaru) (Psl 19 & rperdirjen)

  23. KEPASTIAN WAKTU PELAYANANPERIZINAN KB UntukPerpanjanganizin KB : Di KPPBC : 7 HariKerja * (Psl 13) * Setelahpermohonan di terimasecaralengkap

  24. PEMBERLAKUAN PMK PeraturanMenteriKeuangan Nomor 147/PMK.04/2011 mulaiberlakupada tanggal 1 Januari 2012

  25. TERIMAKASIH

More Related