HUKUM

1. HUKUM KEUANGAN NEGARA Unduhbahandari Internet SatriaPrayoga

2. PRESIDEN PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGANNEGARA MENTERI KEUANGAN MENTERI/ PIM. LEMBAGA GUBERNUR/BUPATI/ WALI KOTA SELAKU KEPALA PEMDA SELAKU PENGELOLA FISKAL DAN WAKIL PEMERINTAH DALAM KEPEMILIKAN KEKAYAAN NEGARA YANG DIPISAHKAN SELAKU PENGGUNA ANGGARAN/ PENGGUNA BARANG KEMENTRIAN NEGARA/ LEMBAGA YANG DIPIMPINNYA SELAKU KEPALA PEMDA UNTUKMENGELOLA KEUANGAN DAERAH DAN MEWAKILI PEMDA DALAM KEPEMILIKAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN TIDAK TERMASUK KEWENANGAN DI BIDANG MONETER, YANG MELIPUTI ANTARA LAIN MENGELUARKAN DAN MENGEDARKAN UANG, YANG DIATUR DENGAN UNDANG-UNDANG

3. MenurutUndangUndang No 17 Tahun 2003 PresidenselakuKepalaPemerintahanmemegangkekuasaanpengelolaankeuangannegarasebagaibagiandarikekuasaanpemerintahan Kekuasaanataspengelolaankeuangannegaradigunakanuntukmencapaitujuanbernegara. Dalamrangkapenyelenggaraanfungsipemerintahanuntukmencapaitujuanbernegarasebagaimanadimaksuddalamayat (1) setiaptahundisusun APBN dan APBD.

4. Pembagian Pos Keuangan MenteriKeuanganadalah Chief Financial Officer PemerintahsecaraLuas Berartiiiiiiii Sedangkanpimpinandanpos yang lain adalahChief Operating Officer padabidangtertentu Berartiiiiiiii

5. KEKUASAAN ATAS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

6. Pasal 7 UU No. 17 Tahun 2003 menegaskan: Kekuasaanataspengelolaankeuangannegaradigunakanuntukmencapaitujuanbernegara Dalamrangkapenyelenggaraanfungsipemerintahanuntukmencapaitujuanbernegarasebagaimanadimaksuddalamayat 1 setiaptahundisusun APBN dan APBD

7. Sub – bidangpengelolaanfiskalmeliputifungsi-fungsipengelolaankebijakanfiskaldankerangkaekonomimakro, penganggaran, administrasiperpajakan, administrasikepabeanan, perbendaharaan, danpengawasankeuangan

8. Tugas Menteri Keuangan dalam rangka pelaksanaan kekuasaan atas pengelolaan fiskal meliputi (Pasal 8):

9. (a) menyusun kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro (b) menyusun rancangan APBN dan rancangan Perubahan APBN (c) mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran (d) melakukan perjanjian internasional di bidang keuangan (e) melaksanakan pemungutan pendapatan negara yang telah ditetapkan dengan undang-undang (f) melaksanakan fungsi bendahara umum negara (g) menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN (h) melaksanakan tugas-tugas lain di bidang pengelolaan fiskal berdasarkan ketentuan undang-undang.

10. Sementara itu, menteri/pimpinan lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya mempunyai tugas sebagai berikut:

11. menyusun rancangan anggaran kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya menyusun dokumen pelaksanaan anggaran melaksanakan anggaran kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya

12. melaksanakan pemungutan penerimaan negara bukan pajak dan menyetorkannya ke Kas Negara mengelola piutang dan utang negara yang menjadi tanggung jawab kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya

13. mengelola barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya

14. melaksanakan tugas-tugas lain yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan ketentuan undang-undang. Lihat UU 17 tahun 2003 Dan Pasal 23 ayat (1) UU 1945

15. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

16. Presiden diserahkan gubernur/bupati/walikota selakukepalapemerintahandaerah dilaksanakan kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selakupejabatpengelola APBD kepala satuan kerja perangkat daerah selakupejabatpenggunaanggaran/barangdaerah (Pasal10 danPasal 6)

17. PENDEKATAN ILMU HAN DI LAPANGAN Freies ermessen/ diskresi Menteri Koordinator Membawahi Departemen/Hal2 yg Khusus PemerintahPusat Pemerintah Provinsi Peraturan pengganti UU Pem Kabupaten/Kota

18. 1. menyusunlaporankeuangan yang merupakanpertanggungjawabanpelaksanaan APBD T U G A S 2. melaksanakanfungsibendaharaumumdaerah 5. melaksanakanpemungutanpendapatandaerah yang telahditetapkandenganPeraturan Daerah pejabatpengelolakeuangandaerah 3. menyusunrancangan APBD danrancanganPerubahan APBD 4. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD

19. 2. mengelolautangpiutangdaerah yang menjaditanggungjawabsatuankerjaperangkatdaerah yang dipimpinnya 1. menyusunanggaransatuankerjaperangkatdaerah yang dipimpinnya TUGAS 7. menyusundanmenyampaikanlaporankeuangansatuankerjaperangkatdaerah yang dipimpinnya kepala satuan kerja perangkat daerah 3. menyusundokumenpelaksanaananggaran 5. melaksanakananggaransatuankerjaperangkatdaerah yang dipimpinnya 6. mengelolabarangmilik/kekayaandaerah yang menjaditanggungjawabsatuankerjaperangkatdaerah yang dipimpinnya 4. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak

20. S L I S E A E