LEMBAGA EKSEKUTIF

1. LEMBAGA EKSEKUTIF

2. PENGERTIAN. • Pengertianeksekutif, menurutAustin Ranneyadalahparapejabatpolitik yang memegangperananpelaksanaankebijakandimanamerekadipilihataudiangkatuntukwaktuterbatasdengantugasmemprakarsaikebijakansertamengggerakkankerjaBirokrasi. • Negara modern , memilikipejabateksekutifdengansebutanbervariasi, diantaranyaPresiden, PerdanaMenteri, atauKonselor. • Bentukdarilembagaeksekutif bias secara individual ataukolektif, seperti cabinet, lembagakementerian, politburo atau presidium.

3. Sebagaisebuahlembaga yang memegangperananpentingdalamsetiappemerintahan (core of government), eksekutifmemiliki 2 fungsidasar, yaitu : • Kepala Negara, dalamhaleksekutifmenjalankanfungsi formal kenegaraan. • KepalaPemerintahan, birokrasisebagaipelaksanakebijakan. • Sementaraituterdapat 4 type prinsipilkekuasaaneksekutifsebagaikepalanegara yang dimilikinegara-negara modern.(Ranney 1993 :270-271). Tipe-tipetersebutadalah:

4. Monarki keturunan (Hereditary Monarch), dimana eksekutif menduduki kepala negara atas dasar keturunan. • Termasuk dalam kategori ini, misalnya Ratu Inggris, Raja Belgia, Kaisar Jepang. • Monarki yang dipilih.(Elected Monarch), dimana eksekutif biasanya dipilih dan diseleksi oleh parlemen atau komite pemilihan khusus. • Tipe ini biasanya presiden yang tidak memiliki kekuasaan dalam pembuatan kebijakan.Contohnya, Presiden Austria, Italia, India dsb.

5. Kepala Pemerintahan Yang di Pilih Langsung (Directly Elected Heads of Government) dimana eksekutif di pilih langsung oleh warga negara. • Termasuk dalam kategori ini, Indonesia, Amerika Serikat, dsb. • Swiss Collegial Executif, dimana eksekutif terdiri dari 7 anggota Federal Council yang diseleksi dan di pilih setiap 4 tahun oleh parlemen. • Mereka di pimpin oleh seorang Presiden Konfederasi yang dirotasi setiap tahun yang juga berfungsi sebagai pimpinan seremonial.

6. Dalam pandangan atau Doktrin trias Politika, lembaga eksekutif, merupakan lembaga yang melaksanakan kekuasaan eksekutif. • Lembaga ini melaksanakan undang-undang yang telah di buat oleh lembaga legislative. • Dalam sistem politik demokrasi yang dianut oleh negara-negara modern saat ini, terdapat 2 (dua) ciri dan praktek lembaga eksekutif : • Kedua macam lembaga eksekutif tersebut adalah Sistem Presidensial dan Sistem Parlementer.

7. Dalam sistem Presidensial, lembaga eksekutif adalah Presiden dan Menteri-Menteri yang diangkat oleh Presden.Oleh karena itu, Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada Presiden. • Dalam sistem Presidensial , kelangsungan lembaga eksekutif tidak bertanggung jawab kepada lembaga legislative.dalam sistem ini, kedudukan lembaga eksekutif lebih dominan dibandingkan dengan parlementer. • Sementara itu dalam sistem Parlementer, lembaga eksekutif terdiri dari pada Perdana Menteri dan Menteri-menteri. • Perdana Menteri merupakan pimpinan cabinet dan mereka bertanggung jawab kepada Parlemen.Kelangsungan cabinet sangat tergantung kepada dukungan mayoritas parlemen.

8. Dalamsistemparlementer yang menganutasasmonarkikonstitusional, Raja merupakanlembagaeksekutif yang tidakdapatdiganggugugat. • PerdanaMenteridanMenteridinamakansebagaibagianeksekutif yang bertanggungjawab. • Raja seringdinamakansebagaiKepalanegarasehinggaperanannyaseringbersifatserimonial, • sementaraPerdanaMenteridisebutsebagaiKepalaPemerintahan yang melaksanakantugaspemerintahansehari-hari.

9. Dalam negara-negara yang menganut sistem politik demokrasi, lembaga eksekutif biasanya menyelenggarakan dan melaksanakan undang-undang yang telah ditetapkan oleh legislative. • Sesuai dengan asas Trias Politika, lembaga legislative merumuskan undang-undang dan eksekutif melaksanakan undang-undang. • Berkembangnya kompleksitas maslah negara telah mendorong lahirnya konsep negara kesejahteraan (welfare state).Konsep negara kesejahteraan ini menghendaki peran yang lebih luas lagi dari negara untuk menjamin kesejahteraan warga negaranya. • Hal ini berarti eksekutif sudah harus terjun dalam masalah permusan undang-undang tau pembuatan undang-undang bersama lembaga legislative.

10. Perkembangan ini di dorong banyak factor, seperti perkembangan teknologi, proses modernisasi,terjalinnya hubungan politik dan ekonomi antar negara, krisis ekonomi dan revolusi social. • Disamping itu eksekutif di tunjang oleh tenaga kerja yang terampil dan ahli, serta fasilitas yang memadai, sementara fasilitas yang dimiliki legislative sangat terbatas.

11. WEWENANG BADAN EKSEKUTIF • Kekuasaan badan eksekutif mencakup beberapa bidang : • Administratif, yakni kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang dan peraturan perundangan lainnya dan administrasi negara • Legislatif, yaitu membuat rancangan undang-undang dan membimbingnya dalam badan perwakilan rakyat sampai menjadi undang-undang.

12. Keamanan, artinya kekuasaan untuk mengatur Polisi dan Angkatan bersenjata, menyelenggarakan perang, pertahanan negara, serta keamanan dalam negeri • Yudikatif, member grasi, amnesty dan abolisi • Diplomatik, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan hubungann diplomasi dengan negara lain.

13. BENTUK PEMERINTAHAN dan PEMBAGIAN BADAN EKSEKUTIF. • Bentuk pemerintahan adalah suatu sistem yang berlaku yang menentukan bagaimana hubungan anatara alat kelengkapan negara, seperti lembaga-lembaga eksekutif, legislative dan yudikatif, dalam mekanisme pemerintahan yang diatur dalam konstitusinya.Itulah sebabnya bentuk pemerintahan sering kali disebut dengan sistem pemerintahan • Secara teorits menurut Kranen Burg, mekanisme pemerintahan dapat dibedakan atas tiga pola, yaitu: • 1.Pemerintahan rakyat melalui perwakilan dengan pemisahan kekuasaan (presdiensial) • 2.Pemerintahan rakyat melalui perwakilan dengan sistem parlemen • 3.Pemerintahan rakyat melalui perwakilan dengan disertai pengawasan langsung oleh rakyat.

14. Tetapi dalam praktek pemerintahan modern, umumnya dikenal dua macam sistem pemerintahan, yaitu sistem pemerintahan presdensial dan sistem pemerintahan parlementer. • Sistem pemerintahan dapat diartikan sebagai suatu struktur yang terdiri dari fungsi-fungsi legislative, eksekutif, yudikatif yang saling berhubungan, bekerja sama dan mempengaruhi satu sama lain. • Dengan perkataan lain sistem pemerintahan adalah cara kerja lembaga-lembaga negara dan hubungannya satu sama lain.

15. Sementara itu , di negara demokratis kita melihat ada dua macam badan eksekutif, yaitu Sistem pemerintahan Presidensial dan sistem pemerintahan parlementer. • Suatu sistem pemerintahan dinamakan Parlementer apabila badan eksekutif (pemegang kekuasaan eksekutif) secara langsung bertanggung jawab kepada badan legiislatif (pemegang kekuasaan legislative). • Atau menurut Strong yang menyatakan, kelangsungan kekuasaan eksekutif sangat bergantung pada kepercayaan dan dukungan politis mayoritas suara di badan legislative. • Setiap eksekutif kehilangan kepercayaan dan dukungan dari badan legislative, seperti mosi tidak percaya, eksekutif akan jatuh dengan cara mengembalikan mandate kepada kepala negara.

16. Sementara sistem pemerintahan Presidensial adalah sistem pemerintahan yang pemegang kekuasaan eksekutif tidak harus bertanggung jawab kepada badan legislative. • Pemegang kekuasaan eksekutif tidak dapat dijatuhkan oleh atau badan legislative meskipun kebijaksanaan yang dijalankan tidak diseutjui atau bahkan ditentang oleh legislative..Pemegang kekuasaan eksekutif terpisah dari badan legislative. • Menurut C.F. Strong, dalam negara-negara di dunia ini terdapat dua macam sistem pemerintahan, yakni sistem pemerintahan Presidensial dan sistem pemerintahan Parlementer.

17. DalamsistempemerintahanPresidensialterapatciri-ciri : • Di sampingmempunyaikekuasaan nominal (sebagaikepalanegara) PresidenjugasebagaiKepalaPemerintahan.SebagaiKepalaPemerintahandiamempunyaikekuasaan yang besar. • Presidentidakdipiliholehpemegangkekuasaan legislative akantetapidipilihlangsungolehrakyatatauolehdewanpemilihsepertiberlakudiAmerikaserikat. • Presidentidaktermasukpemegangkekuasaan legislative • Presidentidakdapatmembubarkanlegislaltifdantidakdapatmemrintahkandiadakanpemilu.

18. Di lain pihaksistempemerintahanParlementermemilikiciri-ciri : • Kabinet yang dipimpinolehPerdanaMenteridibentukolehatauberdasarkankekuatan-kekuatan yang menguasaiparlemen • Para anggota cabinet mungkinsebagianatauseluruhnyaanggotaParlemen • PerdanaMenteribersama cabinet bertanggungjawabkepadaParlemen • KepalaNegara dengan saran ataunasehatPerdanaMenteridapatmembubarkanParlemendanmemerintahkandiadakannyaPemilu

19. Contohdari Negara KeatuandanFerasitersebutadalah : • I.NegaraKesatuan • Negara kesatuan yang berbentukRepublikdengansiatempemerintahanPresdiensial; Indonesia, Filipina, Korea selatan • Negara kesatuan yang berbentukRepublikdengansiatempemerintahanParklementer; Singapura, Iran, Pakistan, Israel, Vietnam • Negara kesatuan yang berbentukmonarki absolute; Arab Saudi, Yordania • Negara kesatuan yang berbentukmonarkidengansistempemerintahanparlementer; Inggrisdan Thailand.

20. 2. Negara Serikat/Federasi. • Negara serikat yang berbentuk republic dengansiatempemerintahanPresidensial; AmerikaSerikat • Negara serikat yang berbentuk republic dengan sistempemerintahanParlementer; Jermandan Italia • Negara serikat yang berbentukmonarki absolute; UniEmirat Arab • Negara serikat yang berbentukmonarkidengansistempemerintahanParlementer; Malaysia.

21. SISTEM PEMERINTAHAN YANG DIANUT DI INDONESIA • SETELAH PERUBAHAN UUD 1945. • Salah satu yang mendorong dilakukannya perubahan terhadap UUD 1945 dikarenakan krisis di Indonesia saat ini bermuara pada ketidakjelasan konsep penyelenggaraan negara yang ada dalam UUD 1945. • Ketidakjelasan tersebut disebabkan, sifat kesementaraan UUD 1945 dan juga dibuktikan dengan tidak adanya cheks and balance antar alat kelengkapan lembaga negara

22. Alhasil, pada era reformasiini UUD 1945 telahmengalamiperubahansebanyakempat kali (tahun 1999-2002).Ditengahprosesperubahan UUD 1945 PAH menyusunkesepatandasarberkaitandenganperubahan UUD 1945, yaitu : • TidakmengubahPembukaan UUD 1945 • Tetapmempertahankan Negara Kesatuan RI • MemepertegassistemPemerintahanPresidensial • PenjelasanUUD 1945 ditiadakansertahal-hal yang normative dalampenjelasandimasukkankedalampasal-pasal • Perubahandilakukandengan addendum.

23. UNDANG-UNDANG DASAR 1945 SEBELUM DAN SESUDAH PERUBAHAN

24. Di dalamdemokrasiParlemter, kedudukanlembagaeksekutifsangatdipengaruhiolehlembagalegislative.Haliniterjadikarenalembagaeksekutifbertanggungjawabkepadalembaga legislative. • Dengandemikian, lembaga legislative memiliikiperanan yang dominandalammengontroldanmengawasifungsidanperanlembagaeksekutif. • Dimasademokrasiterpimpin, peranlembagaeksekutifjauhlebihkuatbiladibandingkandenganperanannyadimasasebelumnya. • PeranandominanlembagaeksekutiftersentralisasiditanganPresidenSoekarno.Lembagaeksekutifmendominasisistempolitik, dalamartimendominasilembaga-lembagatingginegaralainnyamaupunmelakukanpembatasanataskehidupanpolitik.

25. DimasadcemokrasiPancasilaatauOrdeBaru, kedudukanlembagaeksekutif, tetapdominan.Kedudukaneksekutifoadaawalnyaditujukanuntukkelancaranprosespembangunanekonomi.Untukberhasilnya program pembangunantersebutdiperluasstabilitaspolitik. • Kedudukaneksekutifmemilikiposisi yang kuatdibandingkandengan legislative maupunyudikatif.PembatasanjumlahpartaipolitikmaupunpartisipasimasyarakatditujukanuntukmenopangstabilitaspolitikuntukmenopangpembangunandibawahPresidenSoeharto.

26. Di masa Pasca Orde Baru atau Reformasi terjadi perubahan penting atas kedudukan lembaga eksekutif di Indonesia.Dimasa Pemerintahan Gusdur (Abdurrahman Wahid), terlihat perimbangan kekuasaan, dimana lembaga legislative mulai menunjukkan dominasinya. • Jatuhnya posisi Presdien Gusdur sebagai Presiden adalah disebabkan tekana lembaga legislative atas kebijakan-kebijakan Presiden. • Di masa ini muncul pemikiran untuk membatasi kekuasaan Presiden sekaligus memperkuat kekuasaan Presiden dalam sistem pemerintahan presidensial.

27. Dengan dilakukannya amandemen UUD 1945 maka keinginan tersebut secara konstitusional dapat berlangsung. • Masa jabatan Presiden dibatasi maksimal 2 periode dengan ketentuan dapat diberhentikannya Presiden di tengah masa jabatannya (impeach). • Prosedur pemberhentian tersebut dapat dilakukan setelah DPR mengajukan pertimbangan hukum kepada Mahkamah Konstitusi (MK) atas dugaan penyimpangan Presiden atau wakil presiden dalam kekuasaannya. • Setelah MK memberikan pertimbangan hukum, MPR dapat menetapkan pemberhentian Presiden. • Untuk memperkuat kedudukan Presiden, amandemen UUD 1945 juga menegaskan dilangsungkannya pemilihan Presiden dan wakil Presiden secara langsung, mulai tahun 2004 sampai sekarang.

28. TERIMAKASIH • DAN WASSALAMM