1 / 44

PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BAGIAN-1

PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BAGIAN-1. L K PP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. MODUL 2. DAFTAR ISI. 2. TUJUAN PELATIHAN . PENDAHULUAN . PENGKAJIAN ULANG RENCANA UMUM PENGADAAN. HARGA PERKIRAAN SENDIRI. JENIS KONTRAK DAN BUKTI PERJANJIAN .

jada
Download Presentation

PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BAGIAN-1

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAHBAGIAN-1 LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah MODUL 2

  2. DAFTAR ISI 2 TUJUAN PELATIHAN PENDAHULUAN PENGKAJIAN ULANG RENCANA UMUM PENGADAAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI JENIS KONTRAK DAN BUKTI PERJANJIAN JAMINAN PENGADAAN & SERTIFIKAT GARANSI

  3. TUJUAN PELATIHAN 3 PESERTA DIHARAPKAN MAMPU MEMAHAMI PROSES PERSIAPAN YANG HARUS DILAKUKAN MELIPUTI: • MemahamitahapanpersiapandalamPengadaanBarang /Jasa. • Memahami evaluasi penyusunan spesifikasi • Memahamievaluasipenyusunan HPS • Melaksanakanevaluasi HPS danrevisi HPS denganlatihankelompok • Memahamipemilihanjeniskontrak. • MemahamiKetentuanJaminanPengadaan & SertifikatGaransi

  4. PENDAHULUAN 4 TAHAPAN PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA Rencana Umum Pengadaan (identifikasiKebutuhan, Anggaran, Cara Pengadaan, Pemaketan, PengorganisasianPBJ,dan KAK) PA/ KPA • PerencanaanPemilihanPenyedia B/J: • Pengkajianulangpaket • Pengkajianulangjadwalkegiatanpengadaan PPK/ULP/ Pejabat Pengadaan • Penyusunan danPenetapanRencana Pelaksanaan Pengadaan, yang terdiridari: • SpesifikasiTeknis, Penetapan HPS, danRancanganKontrak PPK • Pemilihan sistem Pengadaan B/J : • PenetapanmetodePemilihan • PenetapanmetodePenyampaianDokumen • PenetapanMetodeEvaluasiPenawaran • PenetapanJenisKontrak • TandaBuktiPerjanjian ULP/ Pejabat Pengadaan Pemilihan metode penilaian kualifikasi pengadaan Penyusunan Tahapan dan Jadwal Pengadaan Penyusunan Dokumen Pengadaan

  5. PengkajianUlang RUPDefinisiUmum RUP 5 3 • Merupakan tahap awal dalam kegiatan pengadaan barang/ jasa pemerintah, • Peranannya sangat strategis dan menentukan • Harus bisa memberikan informasi mengenai target, lingkup kerja, SDM, waktu, mutu, biaya dan manfaat pengadaan, • Menjadi acuan kegiatan pengadaan.

  6. Langkah-langkah Menyusun RUP 6 • Diumumkan di Website K/L/D/I, PapanPengumumanResmidan Portal PengadaanNasional • Setelah RKA disetujui DPR / Setelah APBD disetujui Pemerintah Daerah dan DPRD • DapatmengumumkanPengadaan yang kontraknyadilaksanakan TA berikutnya. • Isi Pengumuman paling kurang: • NamadanAlamatPenggunaAnggaran • PaketPekerjaan • Lokasipekerjaan • Perkiraanbiaya Barang/Jasa Pemerintah yang dibutuhkan oleh K/L/D/I mencakup jenis, spesifikasi, jumlah/volume barang/jasa yang dibutuhkan Menyusun dan Menetapkan Rencana Anggaran dalam DIPA/DPA : biaya paket, honorarium, biaya pengumuman, biaya penggandaan, dan biaya lainnya Output RUP oleh PA/KPA Kebijakan umum tentang Pemaketan, Cara Pengadaan, dan Pengorganisasian PBJ Menyusun Kerangka Acuan Kerja, paling sedikit memuat: Uraian kegiatan, waktu pelaksanaan, spek. Teknis dan perkiraan biaya

  7. PROSEDUR PEMAKETAN 7 Barang/PK/JL ≤ 2,5 Milyar Usaha Mikro/ Kecil/Koperasikecil TIDAK MenuntutKompetensiTeknisdan/ataukesatuansistemdan/ataukualitas Untuk Usaha Non-Kecil YA

  8. Ketentuan Umum Pemaketan dalam RUP 8 Memaksimalkanpenggunaanproduksidalamnegeri Menetapkan sebanyak-banyaknya paket yang bisa dilaksanakan untuk Usaha Mikrodan Usaha Kecil sertakoperasikecil dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem, dan kualitas kemampuan teknis. NilaipaketpekerjaansampaidenganRp 2.500.000.000,00 (duamiliar lima ratusjuta rupiah) diperuntukkanbagi Usaha Mikrodan Usaha Kecil sertakoperasikecil, dengan syarat kompetensiteknis yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan dapatdipenuhi

  9. LARANGAN PEMAKETAN 9 Menyatukanataumemusatkanbeberapakegiatan yang tersebardibeberapadaerah/lokasi yang menurutsifatpekerjaandantingkatefisiensinyaseharusnyadilakukan di daerah/lokasimasing-masing Menyatukan/menggabungkanbeberapapaketpengadaanyang bila dipisah seharusnya bisa dilaksanakan oleh Usaha Mikrodan Usaha Kecil sertakoperasikecil; MemecahPengadaanBarang/Jasamenjadibeberapapaketuntukmenghindaripelelangan Menentukankriteria, persyaratanatauprosedurpengadaan yang diskriminatifdan/ataudenganpertimbangan yang tidakobyektif

  10. KETENTUAN MENYUSUN KAK 10 Kerangka Acuan Kerja merupakan dokumen yang memuat uraian tentang acuan-acuan yang harus dipedomani dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa Kerangka acuan kerja memuat: 4W – 1H • Uraian kegiatan yang akan dilaksanakan • Waktu pelaksanaan yang diperlukan serinci mungkin dengan memperhatikan batas-batas tahun anggaran • Spesifikasi teknis Barang/Jasa yang akan diadakan • Besarnya total perkiraan biaya pekerjaan

  11. PengkajianUlangRencanaUmumPengadaan (RUP) 11 Langkah-langkah Pengkajian: PPK dapatmengundang ULP/PejabatPengadaandantimteknisuntukmelakukanpengkajian ulang (pembahasan) terhadap rencana umum pengadaan • Hal-hal yang dikaji ulang dan dibahas meliputi: • Pengkajianulangkebijakanumumpengadaan • Pengkajianulangrencanapenganggaranbiayapengadaan • Pengkajianulang KAK Penyusunan Berita Acara hasil rapat koordinasi tentang pengkajian ulang rencana umum pengadaan PPK mengajukan usulan perubahan rencana umum pengadaan kepada PA/KPA berdasarkan berita acara pengkajian ulang rencana umum pengadaan PA/KPA menetapkan Rencana Umum Pengadaan yang sudah dikaji ulang sesuai dengan kewenangan nya 1 2 3 4 5

  12. PengkajianUlang RUPKetentuanUmum 12 • Ketentuan Dalam PengkajianUlangKebijakanUmumPengadaan : • Materi yang dikaji terbatas pada kebijakan umum tentang pemaketan pekerjaan • Tujuannya meneliti dan memastikan apakah pemaketan yang ditetapkan telah mendorong persaingan sehat, efisien, meningkatkan peran usaha kecil dan memaksimalkan penggunaan produksi dalam negeri • Hasil survei pasar dapat digunakan sebagai dasar pengkajian • Berdasarkan hasil pengkajian ulang, PPK dan/atau ULP/Pejabat Pengadaan dapat mengusulkan untuk menggabungkan atau memecah paket • Penggabungan paket dapat dilakukan sejauh tidak menghalangi pengusaha kecil untuk ikut serta • Pemecahan paket pekerjaan dapat dilakukan sejauh tidak untuk menghindari pelelangan/seleksi

  13. PengkajianUlang RUPKetentuanUmum 13 • Ketentuan Dalam PengkajianUlangRencanaPenganggaranBiayaPengadaan : • Materi yang dikaji : • Rencana biaya paket pekerjaan. • Rencana biaya pendukung pelaksanaan pengadaan • Pengkajian ulang rencana pembiayaan pengadaan dilakukan untuk memastikan : • Kode akun yang tercantum dalam dokumen anggaran sesuai dengan peruntukan dan jenis pengeluaran; dan • Perkiraan jumlah anggaran yang tersedia untuk paket pekerjaan dalam dokumen anggaran mencukupi kebutuhan pelaksanaan pekerjaan atau biaya paket pekerjaan. • Tersedia biaya pendukung pelaksanaan pekerjaan • Apabila kurang dianggarkan dan atau terdapat kesalahan administrasi dalam dokumen anggaran, maka PPK dan/atau ULP/Pejabat Pengadaan mengusulkan revisi dokumen anggaran

  14. PengkajianUlang RUPKetentuanUmum 14 • Ketentuan Dalam PengkajianUlangKerangkaAcuanKerja : • Uraian kegiatan yang akan dilaksanakan sudah jelas • Jenis, isi dan jumlah laporan yang harus • Jadwal pelaksanaan pengadaan barang/jasa (bukan jadwal pemilihan penyedia barang/jasa) • Spesifikasi teknis barang/jasa • Total perkiraan biaya pekerjaan • Jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan • Pencantuman syarat-syarat bahan yang dipergunakan dalam pelaksanaan pekerjaan • Pencantuman kriteria kinerja produk yang diinginkan • Bila diperlukan dilengkapi dengan gambar-gambar brosur barang • Persyaratan penyedia dan kualifikasi tenaga ahli serta jumlah personil inti • Kejelasan analisa kebutuhan tenaga ahli. Perkecualian untuk pekerjaan yang bersifat rahasia, tidak perlu analisis tersebut

  15. PengkajianUlang RUPKetentuanUmum 15 • Ketentuan Dalam Penetapan Rencana Umum Pengadaan Setelah Dikaji Ulang : • Apabila PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan sepakat untuk mengubah Rencana Umum Pengadaan maka perubahan tersebut diusulkan oleh PPK kepada PA/KPA untuk ditetapkan kembali • Apabila ada perbedaan pendapat antara PPK dengan ULP/Pejabat Pengadaan terkait Rencana Umum Pengadaan maka PPK mengajukan permasalahan ini kepada PA/KPA untuk diputuskan • Putusan PA/KPA bersifat final

  16. PengkajianUlang RUPKeluaran (Output) 16 KELUARAN PENGKAJIAN ULANG RENCANA UMUM PENGADAAN YANG DILAKUKAN PPK DAN/ATAU ULP/PEJABAT PENGADAAN

  17. PROSES SETELAH RUP DITETAPKAN 17 PA/KPA menetapkan: RencanaUmumPengadaan PPK menyusundanmenetapkan: Rencana Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa • ULP/Pejabat Pengadaan menerima dan melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa: • Dokumen Ketetapan Rencana Pelaksanaan Pengadaan • Kerangka Acuan Kerja • Harga Perkiraan Sendiri • Rancangan Kontrak 5

  18. Latihan 1PendahuluandanPengkajianUlang RUP? 18 • Cara Pengadaan • Pemaketan

  19. SPESIFIKASI BARANG/JASAKetentuanTentangSpesifikasiBarang/Jasa 19 • Spesifikasi teknis benar-benar sesuai dengankebutuhan pengguna/penerima akhir; • Tidak mengarah kepada merek/produk tertentu, kecuali untuk pengadaan suku cadang; • Memaksimalkan penggunaan produksi dalam negeri; • Memaksimalkan penggunaan Standar Nasional Indonesia (SNI)

  20. SPESIFIKASI BARANG/JASAPihak yang menyusunSpesifikasiBarang/Jasa 20 KajiUlang PersyaratanTeknis RencanaUmumPengadaan RencanaPelaksanaanPengadaan DokumenPengadaan Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen ULP/Pejabat Pengadaan Perubahan terhadap Spesifikasi harus dengan persetujuan PPK

  21. PENYUSUNAN SPESIFIKASI BARANG/JASATujuanPenyusunanSpesifikasiBarang/Jasa 21 • Menyediakan informasi tentang barang/jasa yang dibutuhkan oleh pengguna barang jasa/ • Spesifikasi ini digunakan oleh: • Penyedia barang/ Jasa dalam menyampaikan penawaran • ULP dalam menyusun dokumen pengadaan dan mengevaluasi penawaran

  22. HARGA PERHITUNGAN SENDIRIKetentuantentang HPS 22 Ketentuan Umum HPS HPS disusundan ditetapkan oleh PPK, kecualiuntukkontes/sayembara ULP/pejabatpengadaanmengumumkannilai total HPS Nilai HPS bersifatterbukadantidakrahasia, sedangkanrinciannyabersifatrahasia HPS disusun paling lama 28 harikerjasebelumbatasakhirpemasukanpenawaran HPS bukansebagaidasaruntukmenentukanbesarankerugian Negara Riwayat HPS harusdidokumentasikan

  23. SPESIFIKASI BARANG/JASAPihak yang menyusunSpesifikasiBarang/Jasa 23 DisusundanDitetapkan DiumumkanNilai Total HPS UsulanDokumen HPS UsulanDokumen HPS UsulanDokumen HPS Pejabat Pembuat Komitmen ULP/Pejabat Pengadaan • Sahjika:ditandatanganioleh: • PejabatPembuatKomitmen (sebagaiygmenetapkan). Dokumen HPS SAH Dokumen HPS SAH Dokumen HPS SAH

  24. HARGA PERHITUNGAN SENDIRIPenggunaan HPS 24 • Alat untuk menilai kewajaran penawaran harga termasuk rinciannya • Dasaruntuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah • Dasaruntuk menetapkan besaran Jaminan Pelaksanaan bagipenawaran yang nilainya lebihrendahdari 80% nilai total HPS Pejabat Pembuat Komitmen Menetapkan HPS HPS bukansebagaidasaruntukmenentukanbesarankerugiannegara. ULP/Pejabat Pengadaan Mengumumkan Nilai Total HPS Harga optimal/ wajar Rp Memperhitungkan semua komponen biaya Perhitungkan keuntungan penyedia + overhead TIDAK “MARK-UP” Penyedia Barang/ Jasa

  25. HARGA PERHITUNGAN SENDIRIData /Informasiuntukmembuat HPS 25 Penyusunan HPS dikalkulasikansecarakeahlianberdasarkan data yang dapatdipertanggungjawabkanmeliputi: • Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa dilokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/ dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya Pengadaan Barang/Jasa • Informasibiayasatuan yang dipublikasikansecararesmiolehBadanPusat Statistik (BPS); • Informasibiayasatuan yang dipublikasikansecararesmiolehasosiasiterkaitdansumber data lain yang dapatdipertanggungjawabkan; • Daftarbiaya/tarifBarang/Jasa yang dikeluarkanolehpabrikan/distributor tunggal; • biayaKontraksebelumnyaatau yang sedangberjalandenganmempertimbangkanfaktorperubahanbiaya; • inflasitahunsebelumnya, sukubungaberjalandan/ataukurstengah Bank Indonesia;

  26. HARGA PERHITUNGAN SENDIRIData /Informasiuntukmembuat HPS 26 • hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain; • perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer’s estimate); • norma indeks; dan/atau • informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan HPS untuk pelelangan/seleksi internasional dapat menggunakan informasi harga barang/jasa di luar negeri HPS telahmemperhitungkanPPndan( overhead + Profit yang wajar ) HPS TIDAK BOLEH memperhitungkanbiayatakterduga, biaya lain-lain danPPhpenyediabarang/jasa

  27. HARGA PERHITUNGAN SENDIRIProsedurPenyusunan HPS 27 Pekerjaan Pengadaan Barang atau Jasa Lainnya Mengecek besarnya pagu dana dari DIPA/PO Mempelajari Dokumen Perencanaan Umum (DIPA/DPA, KAK dan RAB) Menghitung/menetapkan harga satuan Menghitung PPN Menjumlahkan semua biaya untuk seluruh mata pembayaran. Menghitung jumlah biaya untuk` setiap mata pembayaran Menentukan Besarnya HPS Catatan: Jika HPS lebihbesardariPagu Dana, makadapatdilakukan Perubahanspesifikasiteknis Revisi PO/LK.

  28. HARGA PERHITUNGAN SENDIRIProsedurPenyusunan HPS 28 Pekerjaan Konstruksi Mengecek besarnya pagu dana dari DIPA/PO Mempelajari Dokumen PerencanaanUmum Hitunganalisahargauntuksetiap mata pembayaran (pay-item) Menjumlahkansemuabiayauntukseluruh mata pembayaran Menjumlahkanjumlahbiayauntuksetiap mata pembayaran Menghitung / menetapkanhargasatuan Menghitung PPN Menentukan Besarnya HPS

  29. HARGA PERHITUNGAN SENDIRIProsedurPenyusunan HPS 29 Pekerjaan Jasa Konsultasi MenghitungKomponenBiaya (BiayaLangsungPersonil/Remuneration) danBiayaLangsung Non Personil (Direct Reimbursable Cost). Mengecek besarnya pagu dana dari DIPA/PO Mempelajari Dokumen Perencanaan Umuma.l: KAK dan RAB Menghitung PPN Menjumlahkan semua biaya untuk seluruh item pembayaran Menghitung jumlah biayauntuksetiap item pengeluaran Menentukan Besarnya HPS Catatan: Biaya langsung non-personil tidak melebihi 40% dari biaya total, KECUALI untuk pekerjaan yang bersifat khusus

  30. Latihan 1Spesifikasi dan HPS…..? 30

  31. JENIS KONTRAK DAN BUKTI PERJANJIAN 31 Langkah Pemilihan Jenis Kontrak

  32. lump sum JENIS KONTRAK 32 hargasatuan Penetapan Jenis Kontrak carapembayaran gabungan lump sum danhargasatuan terimajadi (turnkey) tahunjamak Persentase pekerjaantunggal tahuntunggal pembebanantahunanggaran jenispekerjaan kontrakpayung pekerjaanterintegrasi kontrakpengadaantunggal; sumberpendanaan kontrakpengadaanbersama.

  33. JENIS KONTRAK DAN BUKTI PERJANJIAN 33 Bukti Perjanjian • PengadaanJasaKonsultansidiatasRp. 50 juta • PengadaanBarang/Pek. Konstruksi/JasaLainnyadiatasRp 200 juta Bukti Perjanjian • PengadaanJasaKonsultansis.dRp. 50 juta • PengadaanBarang/Pek. Konstruksi/JasaLainnyas.dRp 200 juta

  34. Latihan 2JenisKontrak 34

  35. Jaminan Pengadaan dan Sertifikat Garansi 35 JaminanAtasPengadaanBarang/Jasa

  36. JAMINAN PENGADAAN DAN SERTIFIKAT GARANSISuratJaminan 36 • Surat jaminan adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan bank umum/lembaga keuangan lainnya yang diberikan oleh penyedia barang/jasa kepada pengguna barang/jasa untuk menjamin terpenuhinya persyaratan/kewajiban penyedia barang/jasa; • Penerbit surat jaminan = Bank Umum/ Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi

  37. JAMINAN PENGADAAN DAN SERTIFIKAT GARANSISuratJaminan 37 • Digunakanuntukmenyertaisuratpenawaran • Nilainya 1%-3% dari HPS • Masaberlakus.d. penandatanganankontrak • UntukpaketpekerjaandiatasRp. 200jt (untukPelelangan) • Fungsimenjamin data penawarandankesungguhanpenyediabarangjasa • JaminanPenawarantidakdiperlukanuntukpengadaanJasaKonsultansi

  38. JAMINAN PENGADAAN DAN SERTIFIKAT GARANSIJaminanPelaksanaan 38 • SuratJaminanPelaksanaanharusdiberikansetelah SPPBJ dansebelumkontrakditandatangani • Nilainya 5% dariKontrakatau 5%xHPS jikakontrakdibawah 80% HPS • Masaberlakus.d. tanggalserahterimaBarang/JasaLainnyaatauserahterimapertamaPekerjaanKonstruksi • Untukkontrakdiatas 200 juta. kecualiuntukJasalainnya --- asetpenyediadikuasiPengguna • Untukmenjaminpelaksanaanpekerjaan

  39. JAMINAN PENGADAAN DAN SERTIFIKAT GARANSIPengembalianJaminanPelaksanaan 39 • penyerahanBarang/JasaLainnyadanSertifikatGaransi; atau • penyerahan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak khusus bagi Penyedia Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.

  40. JAMINAN PENGADAAN DAN SERTIFIKAT GARANSIJaminanUangMuka 40 • JUM harus diberikan dalam meminta uang muka • Nilainya setinggi-tingginya dari Kontrak untuk usaha kecil 30% atau 20% non kecil dan jasa konsultansi • Pengembalian Uang Muka diperhitungkan secara proporsional pada setiap tahapan pembayaran • Diberikan bila dicantumkan di kontrak

  41. JAMINAN PENGADAAN DAN SERTIFIKAT GARANSIJaminanPemeliharaan 41 • JaminanPemeliharaandibutuhkanuntuk: • PekerjaanKonstruksi; • PengadaanJasaLainnya yang membutuhkanmasapemeliharaan. • Diberikandalammemintapembayaran 100%, karenaadapekerjaanpemeliharaan • Nilainya 5% darikontrak • Jaminanpemeliharaanatauretensi • Masaberlakus.d. 14 harisetelahmasapemeliharaanselesai

  42. JAMINAN PENGADAAN DAN SERTIFIKAT GARANSIJaminanSanggah Banding 42 • JaminanSanggahan Banding ditetapkansebesar 1/100 (satuperseratus) darinilai total HPS

  43. JAMINAN PENGADAAN DAN SERTIFIKAT GARANSIJaminanSanggah Banding 43 Dalam Pengadaan Barang modal, Penyedia Barang menyerahkan Sertifikat Garansi. Sertifikat Garansi diberikan terhadap kelaikan penggunaan Barang hingga jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak Sertifikat Garansi diterbitkan oleh Produsen atau pihak yang ditunjuk secara sah oleh Produsen.

  44. TES ?........ 44

More Related