BAHAYA LIBERALISASI JAMINAN SOSIAL (MOTIF BUSUK UU SJSN & UU BPJS) Oleh

1. BAHAYA LIBERALISASI JAMINAN SOSIAL (MOTIF BUSUK UU SJSN & UU BPJS) Oleh HizbutTahrir Indonesia

2. Berdasarkan UU SJSN dan UU BPJS : • Yang dimaksud dengan Jaminan Sosial itu adalah Asuransi Sosial • Jaminan Sosial menjadi ” Komoditas / Barang Dagangan” yang diperjualbelikan (Komersialisasi Layanan Publik) • Kebijakan Sistem Ekonomi Kapitalis utk melengkapi Swastanisasi (Liberalisasi) di Bidang Sosial : Ekonomi, Pendidikan dan Kesehatan. FAKTA JAMINAN SOSIAL KAPITALISME PENDIDIKAN : UU No. 20/2003 (Sisdiknas) UU No. 9/2009 (BHP) KESEHATAAN : UU No.40/2004 : SJSN UU No. 24/2011 : BPJS EKONOMI : UU No. 22/ 2001 ( MIGAS) UU No. 23/2010 (MINERBA) UU No. 7/2004 (SDA) LAIN 2 : UU PP

3. REGULASI LIBERALISASI JAMINAN SOSIAL(UU SJSN) • Pasal 1 • DalamUndang-Undangini yang dimaksuddengan: • Jaminansosialadalahsalahsatubentukperlindungansosialuntukmenjaminseluruhrakyat agar dapatmemenuhikebutuhandasarhidupnya yang layak. • Asuransisosialadalahsuatumekanismepengumpulandana yang bersifatwajib yang berasaldariiurangunamemberikanperlindunganatasrisikososialekonomi yang menimpapesertadan/atauanggotakeluarganya. • Pasal 4 • SistemJaminanSosialNasionaldiselenggarakanberdasarkanpadaprinsip • a. kegotong-royongan; • Penjelasan : • prinsipgotongroyongyaitupeserta yang mampu (membantu) kepadapeserta yang kurangmampudalambentukkepesertaanwajibbagiseluruhrakyat; peserta yang berisikorendahmembantu yang berisikotinggi; danpeserta yang sehatmembantu yang sakit. Jadijelasundang-undanginijustruinginmelepaskantanggungjawab Negara terhadapjaminansosialataukesehatan.

4. REGULASI LIBERALISASI JAMINAN SOSIAL • BAB VKEPESERTAAN DAN IURANPasal 13 • (1) PemberikerjasecarabertahapwajibmendaftarkandirinyadanpekerjanyasebagaipesertakepadaBadanPenyelenggaraJaminanSosial, sesuaidengan program jaminansosial yang diikuti. • Pasal 14 • (1) PemerintahsecarabertahapmendaftarkanpenerimabantuaniuransebagaipesertakepadaBadanPenyelenggarajaminansosial. • (2) Penerimabantuaniuransebagaimanadimaksudpadaayat (1) adalah fakir miskindanorangtidakmampu.

5. PASAL-PASAL MAUT SJSN

6. PASAL-PASAL MAUT SJSN

7. DAMPAK DARI UU SJSN • Terjadipengalihantanggungjawabnegarakepadaindividu ataurakyatmelaluiiuran . • Semua Rakyat WajibmembayarIuranAsuransiSosial • Yang akanmenerimajaminansosialadalahmereka yang teregisteratautercatatmembayariuran. • Jaminansosialtersebuthanyabersifatparsialyaitu misalnyajaminankesehatantapitidakmemberikan Jaminankepadarakyatdalampemenuhankebutuhan pokoknyasandang, pangandanpapan. • Rakyat didzolimidandirugikan

8. KETERLIBATAN ASING BANTUAN ADB • Asia Development Bank (ADB) tahun 2006 yang bertajuk “Financial Governance and Social Security Reform Program (FGSSR). Dalamdokumentersebutantara lain disebutkan: “ADB Technical Assistance was provided to help develop the SJSN in line with key policies and priorities established by the drafting team and other agencies.” (BantuanTeknisdari ADB telahdisiapkanuntukmembantumengembangkan SJSN yang sejalandengansejumlahkebijakankuncidanprioritas yang dibuatolehtimpenyusundanlembaga lain). Nilaibantuan program FGSSR inisendirisebesar US$ 250 jutaatauRp 2,25 triliun (kurs 9.000/US$). Sumber: ADB

9. KETERLIBATAN ILO • ILO Jakarta yang hampirtidakterdengarkiprahnyadibidangjaminansosialselama 7 tahunterakhirpascapengesahan UU SJSN, kinibangkitmembantupemerintah Indonesia danparapemangkunyadenganmengusungisu“social security and social protection floor”-  perlindungansosial universal untukseluruhpenduduk Sumber: ADB

10. KETERLIBATAN WORLD BANK • Dari pertemuan ILO tersebut, terungkap pula bahwa World Bank Jakarta tengahmempersiapkanskenarioimplementasi program jaminanpensiun SJSN.  Mitchell Winner, pakarjaminanpensiun World Bank Jakarta, menyampaikandesainreformasi program jaminanpensiundanperluasankepesertaanjaminanpensiun Sumber: ADB

11. REGULASI LIBERALISASI BADAN PENGELOLA (UU BPJS)

12. REGULASI LIBERALISASI JAMINAN SOSIAL

13. REGULASI LIBERALISASI JAMINAN SOSIAL

14. PASAL-PASAL MAUT BPJS

15. PASAL-PASAL MAUT BPJS

16. PASAL-PASAL MAUT BPJS

17. PASAL-PASAL MAUT BPJS

18. DAMPAK DARI UU BPJS • Inibentuk lain darimemprivatisasi (menswastakan) jaminansosialberkedokWaliAmanahdanatauBadanHukumPublik. • BPJS akanmenerapkanprinsipbisnisdalampelayanankesehatan. • PemerintahmenyerahkanpengelolaandanajaminansosilakepadaSwastabaiklokalmaupunasingsehingamerekabisamengekploitasidanadarimasyarakatbaiksecaralangsungmaupunmelaluidana APBN untukkepentingannya. • RawanpenyalahgunaandanKorupsi • PemerintahDzolimdan Rakyat dirugikan

19. IMPLEMENTASI SJSN DAN BPJS PP 101/2012 (PBI)

20. IMPLEMENTASI SJSN DAN BPJS PERPRES NO. 12/2013

21. IMPLEMENTASI SJSN DAN BPJS PERPRES NO. 12/2013

22. IMPLEMENTASI SJSN DAN BPJS PERPRES NO. 12/2013

23. IMPLEMENTASI SJSN DAN BPJS PERPRES NO. 12/2013

24. DAMPAK DARI PP DAN PERPRES • SemakinmenunjukkanbahwaJaminanSosialitubohong. • Rakyat Miskin yang katanyaditangungpemerintahtetapitetapharusmembayarsebesarRp. 7.000 (yaituselisihPremikelas 3 Rp. 22.500 dikurangandana yang mampuditanggungpemerintahhanyaRp. 15.500) • Dana yang ditanggungolehPemerintahsifatnyaSubsidi yang setiapsaatbisadihapussehinggasuatusaatrakyatmiskinharusmembayarpenuh. • SumberKorupsibarudalampenentuanjumlahorangmiskin, misalnyatahun 2014 orangmiskin yang akanmenerimabantuansebanyak 86 jutatapiselamainipemerintahmelalui BPS menyatakanorangmiskinsekitar 31 juta.

25. DAMPAK DARI PP DAN PERPRES • MenurutIkatanDokter Indonesia IuransebesarRp. 22.500 itudinilaibelummencukupinilaikeekonomianpelayanankesehatan. Hal itudikhawatirkanbisamenurunkanmutulayananmediskarenatidakcukupuntukmembiayaitenagamedis, obat-obatan, investasi, danbiaya lain. IkatanDokter Indonesia mengusulkan, besaraniuransetidaknyaRp 60.000 per orang per bulan. • Selainmembebanirakyat, sistempelayanankesehatantersebutbersifatdiskriminatifsebab yang ditanggungolehpemerintahhanyalahorangmiskinsaja. Sementara yang dianggapmampuharusmembayarsendiri. Tragisnyalagi, pelayanankesehatanterhadaprakyatdibedakanberdasarkan status ekonomidanjabatannya.

26. PANDANGAN ISLAM TENTANG ASURANSI DAN JAMINAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

27. PANDANGAN ISLAM - ASURANSI Hukumsyara’ dalamhalasuransiiniadalahharam. Hal itu: 1.  Asuransiinibukantabarru’ (ta’awun/tolongmenolong) tapipertangunggandantransaksibisnis. Jadiasuransiinitidakbolehdibahasberdasarkanasassebagaitabarru’. 2.  Asuransiiniadalahpertanggungan (dhamân) dariperusahaanasuransi yang terbentukdariorang-orang yang berserikatterhadappartisipan yang mengalamikejadian. Karenaitusyarat-syaratpertangungan (adh-dhamân) didalam Islam wajibditerapkanterhadapnya: a.  Di sanawajibadahak yang wajibditunaikan yang beradadidalamtanggungan. b. Di sanaharustidakadakompensasi. Yaknipenanggungtidakmengambilkompensasibaikdisebutkeuntunganatau surplus ataupartisipasi (premi)

28. PANDANGAN ISLAM - ASURANSI • Asuransiatau Takaful ituAkadBisnis ( Muamalah), makaharusmemenuhisyaratakadMuamalah : a. TidakbolehadaunsurRiba, Judi dan Kedzoliman. b. Akad syirkahharusmerupakanakad yang syar’idenganmemenuhisyarat-syaratsyirkahdidalam Islam : (1) Harus ada Pihak Pemodal dan Pengelola yang syah menurut syara’. (2) ada ijab dan qabul dari kedua belah pihak utk melakukan muamalah ekonomi/bisnis. Perusahaan Asuransi maupun takaful semuanya berbentuk Perseroan Terbatas ( PT) yang tidak memenuhi syarat-syarat syirkah yang benar. c. Obyek transaksi harus pada barang dan jasa tidak boleh yg ditransaksikan itu “ Janji”.

29. JAMINAN ISLAM TERHADAP KESEJAHTERAN RAKYAT

30. PolitikEkonomi Islam MembantuPemenuhankebutuhan-kebutuhansekunder/ tersiernya MenjaminPemenuhansemuakebutuhan primer Masyarakat (Jasa) Individu (Barang)

31. Tatacara Pemenuhan Kebutuhan Primer (Per Individu/Barang) Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Mewajibkan semua laki-laki yang mampu bekerja Anak-anaknya serta ahli warisnya Baitul Maal wajib memenuhinya

32. Tatacara Pemenuhan Kebutuhan Primer (Masyarakat/Jasa) Tahap 1 Tahap 2 Jika negara tidak mempunyai dana, maka negara bisa mengambil dharibah dari kaum Muslim yang mampu. Mewajibkan negara untuk menyediakan layanan pendidikan, kesehatan dan keamanan sebagaimana yang dibutuhkan rakyat dg. dana yang tersedia

33. PolitikEkonomi Islam MenjaminPemenuhansemuakebutuhan primer Membantupemenuhankebutuhan-kebutuhansekunder/ tersiernya KEBIJAKANKEUANGAN NEGARA PENDAPATAN BELANJA

34. POLITIK EKONOMI ISLAM SELURUH HARTA KEKAYAAN KEPEMILIKAN INDIVIDU KEPEMILIKAN NEGARA KEPEMILIKAN UMUM DIKELOLA OLEH NEGARA MEKANISME PASAR SYARI’AH DIKELOLA OLEH NEGARA • BAITUL MAL (APBN): • SEKTOR KEPEMILIKAN INDIVIDU • SEKTOR KEPEMILIKAN UMUM • SEKTOR KEPEMILIKAN NEGARA ZAKAT, INFAQ, SHODAQOH KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT: PENDIDIKAN, KESEHATAN, KEAMANAN KEBUTUHAN POKOK INDIVIDU: SANDANG, PANGAN, PAPAN MEMBANGUN INDUSTRI BERAT, INFRASTRUKTUR, BELANJA NEGARA

35. Lembagatempatmenghimpunhartabaikpendapatanmaupunbelanjannya • BersifatSentralisasi

36. KEBIJAKAN PENDAPATAN • عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ مَكْسٍ يَعْنِي الْعَشَّارَ • dariUqbah bin Amir diaberkata, "SayamendengarRasulullahshallallahu 'alaihiwasallambersabda: "Tidakakanmasuksurga, yaitupemungutpajakilegal (secaratidakbenar).".[HR. Imam Ahmad] الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْمَاءِ وَالْكَلَإِ وَالنَّارِ وَثَمَنُهُ حَرَامٌ “Kaum Muslim berserikatdalamtigahal; air, padangrumput, danapi, danharganyaharam”.[HR. Imam IbnuMajah]

37. Pemasukanbagibaitul maladalahharta yang dibolehkanoleh Allah SWT bagikaummusliminuntukmenjadisumberpendapatannegara

39. PENUTUP • Liberalisasi (swastanisasi) pelayananpublik (Kesehatan, pendidikandanKeamanan) dinegeriiniberpangkaldarisistemekonomikapitalisme yang menjadipijakanpemerintah. Dalamsisteminiperannegaradiminimalkandalamkegiatanekonomidanhanyadiposisikansebagi regulator. Dengandemikianpeluangswastakhususnyaasingakansemakinbesardalammenguasaiperekonomiannegeriini. Allah swtmengingatkan : وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا “Dan Allah tidak memberikan jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang beriman.” (QS: An-Nisa: 141) • DalamPandangan Islam JaminanKesejahteraankhususnyaPendidikan, KesehatandanKeamananrakyatbaikburuhmaupunrakyatbiasaberadaditanganpemerintahsecaralangsungbukantanggungjawabPengusahatidakjugadibebankankepadaIndividu. • Olehkarenaitu, tidakadacara lain untukmembebaskanrakyatdarisistemKapitalisme yang terbuktimenyengsarakaninikecualimenerapkansistemsyariahdibawahKhilafahIslamiyyah, sebuahsistem yang bersumberdariAqidah Islam danmengaturseluruhurusanmasyarakattermasukjaminankesejahteraannya.

40. MembawaBerkahBagiSemua