Aspek Hukum Perikatan dalam CyberSpace

1. Aspek Hukum Perikatan dalam CyberSpace Disampaikan pada Perkuliahan STMIK/STIE MDP Ryzky Yan Deriza

2. Prolog • Pada awalnya perdagangan dilakukan scr barter antara 2 belah pihak yg langsung bertemu & bertatap muka yg kmudian mlakukan suatu ksepakatan mengenai apa yg akan dipertukarkan tanpa ada suatu perjanjian. • Tata cara perdagangan kemudian berkembang dengan adanya suatu perjanjian diantara kedua belah pihak yang sepakat mengadakan suatu perjanjian perdagangan yang di dalam perjanjian tersebut mengatur mengenai apa hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak. • Perkembangan IPTEK yg semakin pesat, perdagangan yg pd awalnya dilakukan dgn cra bertemu langsung &bertatap muka antar para pihaknya mengalami perubahan.

3. Pengertian • Prof. Subekti • Perikatan → hubungan hukum antara 2 pihak/lebih, dimana satu pihak berhak menuntut, sementara pihak lain berkewajiban memenuhi tuntutan • Perjanjian → suatu peristiwa dimana seorang berjanji pada orang lain atau 2 orang saling berjanji untuk melakukan suatu prestasi Perjanjian ≠ Kontrak ≠ Perikatan ??

4. Menurut Ps. 1313 KUHPerdata • “Suatuperbuatandimanasatuorangataulebihmengikatkandirinyaterhadapsuatuorangataulebihlainnya” • Dalampraktektidakdibedakanistilahkontrakatauperjanjianatauperikatan. • Dalamteoridibedakanistilahperjanjianatauperikatan

5. SistematikaBuku III KUHPerdata Sumberperikatan Prestasi Syaratsahnyaperikatan Wanprestasi Keadaanmemaksa Resikos.dhapusnya perikatan BagianUmum (1233-1456) Buku III Lexspecialisderogatlexgeneralis BagianKhususNominat15 Perj. 1319 SistemTerbuka • Sumber: • Peraturan Per UU • Kebiasaan Asaskeb. berkontrak Inominat

6. Pengaturan Hukum Perikatan • Buku ke III • Bab I s.d Bab IV tentang Perikatan Pada Umumnya • Bab V s.d Bab VII tentang Perjanjian Khusus • Lihat pasal 1319 KUHPerdata • Ketentuan Bagian Umum berlaku juga pada perjanjian-perjanjian yang diatur dalam KUHD

7. Perjanjian Dalamperjanjiansetidak-tidaknyamelibatkan 2 pihak: • Yaitu • Pihakyang mengajukanPenawaran;dan • Pihakyang menerimaPenawarantersebut. • KUHPerdata: keduabelahpihakitu,pihakyang berkewajibanuntukmelakukanprestasi (debitur) danpihak yang berhakmenuntutterlaksananyaprestasitersebut (kreditur)

8. SumberPerikatan PactaSuntServanda Kongret Peristiwahukum Perjanjian(1313) UU saja UU 1354, 1359 HalalKrnPrbtn Manusia. PMH(1365) PERIKATAN Ps. 1233

9. 3 MacamPrestasi (Ps. 1234 KUHPerdata) • Memberikansesuatu (to Geven) • Berbuatsesuatu (to Doen) • Tidakberbuatsesuatu (NietDoen) MacamPerjanjian Macam-macamperjanjiandapatdilihatdariKUHPerdatamaupundoktrinhukum

10. MenurutDoktrin • Menurut Doktrin Perjanjian dilihat dari segi: • Dilihatdarisegiprestasi; • Dilihatdarisegipembebanan; dan • Dilihatdarisegikesepakatan • Dilihatdarisegiprestasi • TimbalBalik→ salingmemenuhikewajibanutamanya • TimbalBalikTidakSempurna→ salingmemenuhitetapikewajibantptidakseimbang. Misalperjanjianpemberiankuasa (ps. 1792-1808) • PerjanjianSepihak→ hanya 1 pihak yang mempunyaikewajiban. Misalperjanjianhibah (ps. 1666)

11. Dilihatdarisegipembebanan • PerjanjianTanpaBeban→ perjanjianhibah (pemberihibahtidakmenarikmanfaatbagidirinyasendiri) • PerjanjianAtasBeban (perjanjian yang mewajibkanmasing-masingpihakmelakukanprestasi) • Dilihatdarisegikesepakatan • PerjanjianKonsesual→ lahirpadasaattercapainyakatasepakatdiantaraparapihak • Perjanjian Riel → lahirdisampingkatasepakatjugadiiikutidenganpenyerahanbarang

12. Menurut KUHPerdata • Perikatanuntukmemberikansesuatu, berbuatsesuatu, dantidakberbuatsesuatu • Bersyarat→jikadigantungkanpadasuatuperistiwatertentu yang akandatangdanmasihbelumterjadi. Ada 2 macam: • Syarattangguh • Syaratbatal • Ketetapanwaktu • Alternatif (manasuka)

13. Tanggungmenanggung→ Ps. 18 KUHD → firma, dikatakantiapperserobertanggungjawabsecaratanggungmenanggunguntukperikatan firma • Dapatdibagi/tidakdapatdibagi→ prestasidalamhalterdapatbeberapaorangdebitur/kreditur • Ancamanhukuman→ diwajibkanpadadebituruntukmenjaminpelaksanaanperikatannya, melakukansesuatuperbuatan, jikaperikatantidakterpenuhi. Ancamanhukummengandung 2 maksud: • Untukmendorongdebiturmelaksanakankewajibannya • Membebaskankrediturdaripembuktiantentangjumlah/besarnyakerugian yang diderita.

14. Perikatanalam (NatuurlijkeVerbintenis) → secarategastidakdiaturdalamKUHPerdata Satu-satunyapasal yang menyebutkanadalah Ps. 1359 ayat (2) → “Pembayaran yang tidakdiwajibkantidakbolehdimintakembali” denganperkataan lain yang tidakdiwajibkantetapmenjadihakkreditur

15. Perikatanalamadalahperikatan yang beradaditengah2diantaraperikatan moral danperikatanhukum → perikatanygtdksempurna, tdkdptdituntutdimuka hakim, “hutangada, tphakmenuntutpembayarantdkada” tergantungpadakemauandebitur, jikahutangdibayar → mnjdiperikatanhukumbiasa, hutang pun hapuskrnpembayaran • Yang termasukperikatanalam • Ps. 1788 KUHPerdata • Pembayaranbungapinjaman yang tidakdiperjanjikan • Sisahutangpailit, setelahdiadakanperjanjianperdamaian

16. Asas-asas penting dalam hukum perikatan • Sistemterbukadanasaskonsensualisme-Ps. 1338 (1) • Sistemterbuka x sistemtertutup→ berkaitandenganaanvullendrecht (optinal law)atauhukumpelengkap • Konsensualisme→ lahirpadasaattercapaikatasepakat • Pengecualiannya: • Perjanjian formal → formalitastertentu. Misalnyaperjanjianhibahaktanotaris • Perjanjianriil • Asaskebebasanberkontrak→ kebebasanuntukmenentukanisidanbentukperjanjian • Asaskekuatanmengikat→ asas yang menyatakanbahwaparapihakterkaituntukmelaksanakanisiperjanjiantermasukterikatpadakebiasaan & kepatutan

17. Asas kepribadian → asas yang menyatakan bahwa perjanjian berlaku bagi pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri (Ps. 1315 jo 1340). Pengecualiannya ps. 1317 • Asas itikad baik → ps. 1338 (3) → perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Itikad baik harus diartikan objektif → maksudnya perjanjian didasarkan pada keadilan, kepatutan, dan kesusilaan. Itikad baik dalam buku II KUHPerdata → kejujuran subjektif • Pacta Sunt Servanda • Ps. 1338 ayat (1) • Asas Pacta Sunt Servanda berkaitan dengan akibat perjanjian → adanya asas kepastian hukum • Pada asas ini tersimpul adanya larangan bagi para hakim untuk mencampuri isi dari perjanjian

18. Syarat-syarat sahnya perjanjian Kesepakatan (Consensus) Subjektif Kecakapan (Capacity) Ps. 1320 KUHPerdata Hal tertentu (Certanty of Terms) Objektif Sebab yang halal (Legality)

19. Kesepakatan (Consensus) • Intiataupokokperjanjian (objek/prestasi) • thdsuatukonsep • Ketidaksesuaiankontrakdgnnegosiasi Kekhilafan • Psychis (viscompulsiva) → relatif • Bukanpaksaanfisik Bebas Paksaan • Suaturangkaiankebohonganygdiatur • perludipertimbangkan: • Tarafpendidikan • Kecakapan org yang ditipu Penipuan

20. Kecakapan (Capacity) Orang SubjekHukum BadanHukum • Ps. 1330 KUHPerdata • Orangbelumdewasa • Dibawahpengampuan • Orangperempuan

21. Hal Tertentu (Certainty of Terms) Ps. 1333 KUHPerdata Prestasi Pokok Objek Perjanjian • Ps. 1234 KUHPerdata • Memberikansesuatu • Berbuatsesuatu • Tidakberbuatsesuatu

22. Sebab yang halal (legality) • Sebab yg Halaladlhisiperjanjianitusendiri, yang menggambarkantujuan yang akandicapaiolehparapihak (Ps.1377 KUHPdt) • Isidariperjanjianituharusmemuatsuatukausayang diperbolehkanatau legal (geoorloofdeoorzaak) yaitu oleh: • Undang-undang • Ketertibanumum (openbareorde/public policy) • Kesusilaan (zenden/morality) • PATIHA (Kepatutan, Ketelitian, danKehati-hatian)

23. e-commerce dan e-contract • Aspek hukum di bidang Teknologi Informasi yaitu UU No.11/ 2008 ttg ITE • Ada akta2 otentik tertentu yg tdk dpt dibuat dlm bentuk elektronis. • Pengakuan kontrak elektronik sbg suatu bentuk perjanjian dlm KUHPerdata Indonesia masih merupakan permasalahan yang pelik. • Pasal 1313 KUH Perdata mengenai definisi perjanjian memang tidak menentukan bahwa suatu perjanjian harus dibuat secara tertulis.

24. Pasal 1313 KUHPerdata hanya menyebutkan perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. • Jika mengacu pada definisi ini maka suatu kontrak elektronik dpt dianggap sbg suatu bentuk perjanjian yg memenuhi ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata tersebut. • Namun pd prakteknya suatu perjanjian biasanya ditafsirkan sbg perjanjian yg dituangkan dlm bentuk tertulis (paper-based) dan bila perlu dituangkan dlm bentuk akta notaris.

25. Ps 1320 KUHPerdata, suatu perjanjian barulah sah jika memenuhi syarat subyektif (ada kesepakatan antar para pihak dan para pihak cakap untuk membuat perjanjian) dan syarat obyekif (obyek perjanjian harus jelas dan perjanjian dilakukan karena alasan yang halal). • Dalam transaksi konvensional di mana para pihak saling bertemu. Permasalahan timbul dalam hal transaksi dilakukan tanpa adanya pertemuan antar para pihak. • Transaksi komersial elektronik sangat bergantung pada kepercayaan di antara para pihak, karena para pihak tidak melakukan interaksi secara fisik. • Masalah pembuktian jika terjadi sengketa menjadi hal yang sangat penting. Dalam hukum acara perdata Indonesia dikenal ada lima macam alat bukti di mana surat/bukti tulisan diletakkan pada urutan pertama. • Yang dimaksud dengan surat di sini adalah surat yang ditandatangani dan berisi perbuatan hukum. Sedangkan surat yang dapat menjadi alat bukti yang kuat adalah surat yang dibuat oleh atau dihadapan notaris (akta otentik).

26. UU ITE solusi e-commerce dan e-contract • Ps.5 ayat (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. (2)merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. (3) dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yg diatur dlm UU ITE. (4) tidak berlaku untuk: • Surat yg menurut UU harus dibuat dlm bentuk tertulis; • Surat beserta dokumennya yg menurut UU harus dibuat dlm bentuk akta notaril atau akta yg dibuat oleh pejabat pembuat akta.

27. Pasal 9 “Pelaku usaha yg menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yg lengkap dan benar berkaitan dgn syarat kontrak, produsen, dan produk yg ditawarkan.” • Pasal 10 • Setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan Transaksi Elektronik dapat disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan. • Ketentuan mengenai pembentukan Lembaga Sertifikasi Keandalan diatur dengan Peraturan Pemerintah. • Ps.18 ayat (1) “Transaksi Elektronik yg dituangkan ke dlm Kontrak Elektronik mengikat para pihak.”

28. SEKIAN DAN TERIMA KASIH SEMOGA BERMANFAAT Pendidikan mempunyai akar yang pahit, tapi buahnya manis. -Aristoteles- Fisuf, Mahaguru, Penemu, Peneliti Yunani Kuno