HAK GUNA USAHA Untuk Kepastian Hukum

1. HAK GUNA USAHAUntukKepastianHukum Ir. R. RoestomoEkoErnanto, M.Sc KepalaBidangSurveiPengukurandanPemetaan Kantor Wilayah BadanPertanahanNasional Provinsi Kalimantan Barat 2014

2. HAK GUNA USAHA Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria HAK GUNA USAHA “Hakuntukmengusahakantanah yang dikuasailangsungoleh Negara, dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 29, gunaperusahaanpertanian, perikananataupeternakan”. (Pasal 28 ayat 1 UUPA) 2

3. JangkaWaktu(1) : • HakGuna Usaha untuk waktu paling lama 25 tahun • HakGuna Usaha dapat diberikanuntuk waktu paling lama 35 tahun(untuk perusahaan yang memerlukan jangka waktu lebih lama dari 25 tahun) • dandapatdiperpanjangdenganwaktu paling lama 25 tahun. (Pasal 29ayat 1 UUPA)

4. JangkaWaktu(2) : • Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan untuk jangka waktu paling lama 35 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 25 tahun. • Sesudah jangka waktu Hak Guna Usaha dan perpanjangannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berakhir, kepada pemegang hak dapat diberikan pembaharuan Hak Guna Usaha di atas tanah yang sama. (Pasal 8, PP No.40/1996)

5. KEWENANGANPEMBERIAN HAK GUNA USAHA Kakanwil BPN Propinsi tidak lebih dari 2.000.000 m2 (≤ 200 ha) Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Pemberian Hak Atas Tanah yang tidak dilimpahkan kewenangannya kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi. Peraturan Ka. BPN Nomor 2 Tahun 2013 tentang PelimpahanKewenanganPemberianHakAtas Tanah danKegiatanPendaftaran Tanah Tertentu 5

6. TerjadinyaHakGuna Usaha • TerjadinyaHak : PenetapanPemerintah(beschikking) • Lahirnyahaksejakdidaftarkanpada Kantor PertanahanKabupaten/Kota dandicatatpadabukutanah 6

7. SubyekHakGuna Usaha Subyek Hak Guna Usaha (Pasal 30 ayat 1 UUPA jo. Pasal 2 PP No. 40/1996 jo. Pasal 17 Permenag/Ka.BPN No. 9/1999) a. Warga Negara Indonesia b. Badan Hukum didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia 7

8. ObyekHakGuna Usaha ●tanah Negara ● tanahkawasanhutan yang dapatdikonversiperlupelepasankawasanhutandariMenteriKehutanan ● tanah yang mempunyaihakharusdilepaskankepada Negara terlebihdahulu ● diatastanah yang dimohonterdapattanamanataubangunanmilikpihak lain ygkeberadaannyaberdasarkan alas hakygsah, makapemiliktanamanataubangunantsbharusmendapatgantikerugian Catatan : BerdasarkanPeraturanPemerintah RI No. 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara PerubahanPeruntukandanFungsiKawasanHutanPasal 22 ayat (4) Pemohondilarangmemindahtangankanpersetujuanprinsippelepasankawasanhutankepadapihak lain tanpapersetujuanMenteri. 8

9. Prinsip-prinsipPemberian HGU • Clear : Dokumen permohonan danpersyaratannyalengkapdanlayak diproses sesuai ketentuandanperaturan perundang-undangan • Clean : Tidak ada sengketa, konflik dan perkara dengan pihak lain, terhadaplahannya.

10. Permasalahan yang sering ditemui • Pembebasan lahan / perolehan lahan belum tuntas. • Pembebasan lahan di luar Ijin Lokasi dan atau di luar batas waktu Ijin Lokasi. • Batas wilayah administratif pemerintahan tidak jelas (batas desa, batas kecamatan, batas kabupaten). • Plasma belum terbangun dan belum diserahkan kepada yang berhak.

11. Tumpang Tindih Perizinan (tumpang tindih antar ijin lokasi, tumpang tindih IL dengan ijin pertambangan, tumpang tindih IL vsIUP perusahaan lain, dsb). • Tanah yang dimohon masuk dalam kawasan hutan. • Masalah di luar pertanahan seperti Masalah ketenagakerjaan, CSR yang tidak merata, dsb.

12. PemecahanMasalah • Bahwaapabilapembebasantanahbelumkeseluruhandapatdiselesaiperusahaan, areal yang dapatdiajukanuntukpermohonanHakGuna Usaha hanya areal yang telahdibebaskansajadilengkapidenganbuktibuktipembebasantanahnya • Bahwapermasalahansengketabatasantaradesa, kecamatandankabupaten, diselesaikanolehPemerintahKabupatendanPemerintahProvinsi, apabilatelahadapenyelesaian, buktibuktinyadapatdisampaikanuntukmendukungprosespermohonanHakGuna Usaha

13. Bahwaterhadaptumpangtindihperijinan, harusadapenyelesaianterlebihdahulusebelumdiajukanpermohonanHakGunaUsahanya • Untukmasalahtumpangtindihizinperkebunandenganizinpertambangan , sesuaidenganSuratEdaranKepala BPN RI No. 5/SE/VI/2014 tanggal 18 Juni 2014 makaapabila : > IzinpertambanganterbitsetelahIzinLokasiperkebunanditerbitkan, permohonanh.a.t. dapatdiprosestanpapersetujuanpemegangizinusahapertambangan. > Izinusahapertambanganditerbitkanlebihdahuludariizinlokasiperkebunan, permohonanh.a.t. dapatdiprosessetelahmendapatpersetujuandaripemegangizinusahapertambangan.

14. Apabilapermohonan HGU tanahnyaberasaldaripelepasankawasanhutan, perusahaanwajibmembangunkebununtukmasysebesar 20 % dari total luaskawasanhutan yang dilepaskandanwajibmemfasilitasipembangunankebunmasytsb. • Apabila dalam SK PelepasanKawasanHutantsbtidakmensyaratkanmembangunkebunmasysebesar 20 % dari total luaskawasanhutan yang dilepaskan, perusahaantetapwajibmembangunkebunmasyarakat paling rendah 20 % dariluas areal IUP-B (untukbudidaya) dan IUP Pengolahan.

15. HGU • LAPORAN BERKALA • (kpd : Pemprov, • Pemkab, BPN) PERIJINAN KEPASTIAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM(Framework of A Perception) LAPORAN INSIDENTIL & KOORDINASI KEBIJAKAN & RTRW PENGELOLA PERKEBUNAN MENGGUNAKAN & MEMELIHARA TANAH MEMBANTU AKSES JALAN DARAT/AIR UNTUK KEPENTINGAN UMUM & / MASYARAKAT MEMASANG PATOK TANDA BATAS TANAH & MEMELIHARANYA Master Plan MELAKSANAKAN KEGIATAN CSR MEMBAYAR PAJAK-PAJAK &/ RETRIBUSI KONSERVASI LH,TANAH,AIR (contoh:HCV) DIBEBASKAN MEMBANGUN & MENGELOLA PLASMA HAK HAK PIHAK LAIN / KWS.HUTAN

16. Panitia Pemeriksaan Tanah B 1. Susunan Anggota Panitia B a. Kakanwil BPN Prov, sebagaiKetuamerangkapanggota b. Anggota : • KabidHak Tanah danPendaftaran Tanah • Kabid Survey, PengukurandanPemetaan • KabidPengaturandanPenataanPertanahan • KabidPengendalianPertanahandanPemberdayaanMasyarakat • Bupati/WalaikotaatauPejabat yang ditunjuk

17. KakantahKab/Kota yang bersangkutan • KepalaDinasInstansiTeknisterkaitProvinsi, sebagaianggotasesuairencanapenggunaantanah • KepalaDinasKehutananProvinsi • KasiPenetapanHak Tanah BadanHukumatauKasiPengaturan Tanah PemerintahpadaKanwil BPN Prov

18. 2. TugasPanitia B • Menelitikelengkapanberkaspermohonan • Meneliti status tanah, riwayattanahdanhubunganhukumantaratanahygdimohondenganpemohonsertakepentinganlainnya • Menelitidanpeninjauanfisikatastanah yang dimohonpenguasaan, penggunaan/keadaantanahsertabatas-batasbidangtanah yang dimohon

19. MenentukansesuaiatautidaknyapenggunaantanahtersebutdenganrencanapembangunandaerahMenentukansesuaiatautidaknyapenggunaantanahtersebutdenganrencanapembangunandaerah Panitia B melakukansidangberdasarkan data fisikdan data yuridishasilpemeriksaanlapangantermasuk data pendukungnyalainnya Memberikanpendapatdanpertimbanganataspermohonantersebut yang dituangkandalamRisalahPanitiaPemeriksaan Tanah B yang ditandatanganiolehsemuaanggotaPanitia B

20. Syarat Permohonan HGU • Permohonan • Identitas pemohon • Akta pendirian dan akta perubahannya • Pengesahan dari kemenkumham • TDP • IUP • SIUP • Ijin Lokasi dan perpanjangannya

21. NPWP • SITU • Rekomendasi Makro dari Guberur • Izin Usaha Perkebunan (IUP) • SK Kelayakan Lingkungan • Bukti perolehan tanah • Surat Keterangan dari Kades yang dikuatkan oleh BPD dan Camat • Rekapitulasi Perolehan Lahan

22. Peta Rincikan Perolehan Lahan • Peta Site Plan Inti dan Plasma • Surat Pernyataan Kesanggupan Membangun Kebun Plasma • Surat Pernyataan Kesanggupan Memberikan CSR • Surat Pernyataan Tanah-Tanah yang dipunyai pemohon. • Project Proposal

23. Pertimbangan Teknis Penatagunaan Tanah • Peta Bidang Tanah • Telaahan Teknis dari BPKH • Telaahan Teknis dari Dinas Kehutanan Provinsi • MOU antara perusahaan dengan masyarakat/ peserta plasma • SK Calon Petani Calon Plasma (CPCL).

24. BIAYA Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2010 ttg. Jenis Dan TarifAtasJenisPenerimaan Negara BukanPajak Yang BerlakuPada BPN, untuk pelayananpendaftaran tanah pertama kali, tarifantara lain : - Biayapengukuran - Biayapemeriksaan tanah - Biayapendaftaran tanah

25. Monitoring • Berdasarkan PP No. 11 Tahun 2010, Pasal 6, yang pada intinya Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi melakukan identifikasi dan penelitian (monitoring) 3 tahun setelah diterbitkannya SK HGU dan atau setelah berakhirnya ijin/surat keputusan/surat perolehan lahan lainnya yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. • Apabila belum terbangun dapat dikategorikan/ diidentifikasi sebagai tanah terlantar.

26. Harapan • Masuknya investor memberikan keuntungan bagi : • 1. Masyarakat • 2. Perusahaan • 3. Pemerintah.

27. TERIMA KASIH