1 / 13

KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL. KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN PERTANIAN. 2. DASAR HUKUM. UU 8/1974 jo. UU 43/1999 (psl 28 dan psl 30) PNS mempunya Kode Etik sebagai pedoman sikap, tingkah laku. Dan perbuatan didalam dan diluar kedinasan

tauret
Download Presentation

KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN PERTANIAN

  2. 2 DASAR HUKUM • UU 8/1974 jo. UU 43/1999 (psl 28 dan psl 30) • PNS mempunya Kode Etik sebagai pedoman sikap, tingkah laku. Dan perbuatan didalam dan diluar kedinasan • Pembinaan Jiwa Korps, Kode Etik, dan Peraturan Disiplin PNS tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 • Pembinaan Jiwa Korps, Kode Etik, dan Peraturan Disiplin PNS, ditetapkan dengan PP • PP 42/2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS

  3. 3 PENGERTIAN • Jiwa Korps PNS : rasa kesatuan dan persatuan, kebersamaan, kerja sama, tanggung jawab, dedikasi, disiplin, kreativitas, kebanggaan dan rasa memiliki organisasi PNS dalam NKRI. • Kode Etik PNS : pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan yang harus dilaksanakan PNS (didalam dan diuar dinas)

  4. 4 • LATAR BELAKANG • 1. PNS sebagai unsur aparatur negara harus : • memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional. • Netral • Mampu menjadi perekat bangsa • Bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas • Setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, dan Pemerintah • Perlu pembinaan jiwa korps secara terus menerus • Pelaksanaan dan penerapan kode etik PNS

  5. 5 • Maksud dan Tujuan Pembinaan Jiwa Korps PNS • Maksud : Untuk meningkatkan perjuangan, pengabdian, kesetiaan dan ketaatan PNS kepada Negara • Tujuan : • 1.Membina karakter/watak dan memelihara rasa persatuan dan kesatuansecara kekeluargaan • 2. Mendorong etos kerja PNS • 3. Menumbuhkan dan meningkatkan semangat, kesadaran dan wawasan kebangsaan

  6. 6 RUANG LINGKUP • Peningkatan etos kerja • Partisipasi dalam penyusunan kebijakan Pemerintah terkait dengan PNS • Peningkatan kerja sama antar PNS • Perlindunganterhadap hak-hak sipil

  7. LANDASAN PEMBINAAN JIWA KORPS 7 Kode etik PNS merupakan landasan dalam mewujudkan pembinaan jiwa korps PNS dan menjunjung tinggi kehormatan serta keteladanan sikap, tingkah laku dan perbuatan PNS dalam melaksanakan tugas maupun dalam pergaulan • NILAI-NILAI DASAR BAGI PNS Nilai-nilai dasar adalah nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Oleh karena itu wajib dijunjung tinggi dan digunakan sebagai pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan seluruh PNS, tanpa membedakan dimana mereka bekerja

  8. 8 KODE ETIK PNS PNS wajib bersikap dan berpedoman pada : • Etika dalam bernegara • Etika dalam penyelenggaraan pemerintahan • Etika dalam berorganisasi • Etika dalam bermasyarakat • Etika terhadap diri sendiri • Etika terhadap sesama PNS (berhimpun dalam wadah Korpri)

  9. 9 KODE ETIK INSTANSI DAN KODE ETIK PROFESI • Kode Etik Instansi ditetapkan PPK sesuai karakteristiknya • Kode Etik Profesi ditetapkan Organisasi Profesi sesuai karakteristiknya • Kode Etik Instansi Dan Kode Etik Profesi tidak boleh bertentangan dengan Kode Etik PNS

  10. 10 PENEGAKAN KODE ETIK • PNS yang melanggar kode etik dikenakan sanksi moral • Sanksi moral dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh PPK yang disampaikan secara tertutup atau terbuka - Tertutup : hanya diketahui PNS ybs, pejabat yang menyampaikan pernyataan, dan pejabat terkait yang pangkatnya tidak boleh lebih rendah - Terbuka : dapat disampaikan melalui forum pertemuan resmi, upacara bendera, media masa dan forum lain • Selain dikenakan sanksi moral, dapat dikenakan tindakan administratif/dijatuhi hukuman disiplin atas rekomendasi Majelis Kode Etik

  11. 11 MAJELIS KODE ETIK (MKE) • MKE dibentuk pada setiap instansi dan ditetapkan PPK • MKE bersifat temporer, yang dibentuk apabila ada yang disangka • Keanggotaan MKE : a. Ketua merangkap anggota b. Sekretaris merangkap anggota c. 3 orang anggota atau lebih dengan ketentuan ganjil jumlahnya

  12. 12 • Jabatan dan pangkat MKE tidak boleh lebih rendah dari yang disangka • MKE mengambil keputusan setelah memeriksa, dan memberi kesempatan PNS bela diri • Keputusan MKE diambil secara musyawarah mufakat atau suara terbanyak • Keputusan MKE bersifat final, sehingga tidak dapat diajukan keberatan • MKE wajib menyampaikan keputusan kepada Pejabat yang berwenang sebagai bahan memberikan sanksi moral atau tindakan adminitratif

  13. 18 Terima Kasih Semoga Bermanfaat

More Related