Download
1 / 10
110 likes | 338 Views
E-procurment : Jujur dan Bersih. Melihat realitas lelang barang jasa setelah era electronic system. Definisi. Versi PP 54/2010 E-Procurement : p engadaan barang/jasa dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai UU
E N D
E-procurment : Jujur dan Bersih Melihat realitas lelang barang jasa setelah era electronic system
Definisi • Versi PP 54/2010 • E-Procurement : pengadaan barang/jasa dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai UU • E-tendering : tata cara pemilihan penyedia barang/jasa secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia terdaftar, dengan sistem pengadaan elektronik dan 1 (satu) kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan • Bappenas, 2008 : pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik berbasis web/internet yang diselenggarakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE • Mustafa (2011) : pengadaan barang/jasa pemerintah menggunakan perangkat teknologi informasi dan komunikasi dalam setiap proses dan langkahnya.
Tujuan • Versi PP 54/2010 : menghindari dan mencegah • Pertentangan kepentingan pihak terkait, • Pemborosan dan kebocoran keuangan negara • Penyalahgunaan wewenang dan atau kolusi untuk keuntungan pribadi,yang merugikan negara • Versi Efendi : • Mendorong pasar yang terintegrasi nasional, yang efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas • Mempercepat proses lelang
Dasar Hukum e procurment UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Peraturan Kepala LKPP No. 1 Tahun 2011 tentang Tata Cara e-Tendering.
Suap Pengadaan Barang Jasa Susan Rose-Ackerman (2006), • Tujuan suap • Agar dapat diikutsertakan dalam daftar prakualifikasi dan membatasi peserta tender. • Untuk mendapatkan informasi mengenai proyek dari orang dalam. • Untuk mengatur spesifikasi tender sehingga menjadi satu-satunya yang lolos prakualifikasi. • Untuk memenangi kontrak. • Dampak suap : penggelembungan harga dan penurunan kualitas barang dan jasa yang dihasilkan.
Indikasi penyimpangan lelang dari Temuan BPK (Analisis LHP) • Bentuk-bentuk temuan • Penambahan nilai proyek pada saat proses pengadaan berjalan • Perubahan spesifikasi barang/jasa yang dihasilkan • Barang/jasa mangkrak dan tidak terpakai • Penambahan waktu pengerjaan dan ketiadaan denda sesuai dengan ketentuan • Tindakan sanksi (yang direkomendasikan BPK) • Mengembalikan nilai proyek berlebih, pembayaran denda atau pengembalian barang/jasa yang mangkrak • Sanksi pidana nyaris tidak ada sehingga hanya sebatas teguran kepada pemilik lelang (SKPD) atau penyedia jasa (perusahaan) • Temuan BKP masih memungkinkan LHP BPK dalam ketgori penilaian WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) sepanjang hasil temuan ditindaklanjuti
Potensi Penyimpangan • Kasus-kasus penyimpangan pengadaan barang jasa • Pada sistem lelang tender : penggunaan “bendera” ganda atau “fiktif” pada saat lelang untuk memuluskan menang tender • Pada sistem penunjukan : penggunaan bendera “pinjaman” atau anak perusahaan agar masuk spesifikasi penyedia • Sistem pengerjaan sub kontrak yang berdampak penurunan kualitas spesifikasi tender atau waktu pengerjaan overlimit • Problem krusial • E procurement tidak didesain untuk menghadapi kasus • Ketentuan tidak pidana korupsi tidak akan berlaku sebelum ada dugaan kerugian negara • Temuan “berdampak kerugian negara” oleh BPK hanya mendapatkan sanksi “mengembalikan kepada kas keuangan negara”
Penyimpangan vs e procurement • Penyimpangan bersifat sistemik dan laten karena bediri diatas asas saling menguntungkan • E procurement tidak dapat mengatasi penyimpangan, karena • Bagi penyedia : • Temuan kasus tidak bersifat menghentikan (black list) penyedia yang bersangkutan. Hanya tidak boleh ikut dalam 2-3 lelang berikutnya • Jika terhenti, penyedia bisa menggunakan penyedia lain (pinjam nama) • Bagi pengelola anggaran • Tidak ada sanksi tegas dengan adanya temuan atau keterlibatan penyimpangan
Metode Pembenahan • Pembenahan sistem hukum pengadaan barang jasa • Pelanggaran pengadaan harus dapat “mengendus” model bendera ganda atau fiktif • Menciptakan sistem e procurement berbasis integritas penyelenggara negara dan reformasi sistem tender • Keberanian PPK dan ULP untuk memblack list penyedia barang/jasa nakal dan mengumumkan kepada publik • Kejujuran PPK dan ULP dalam menyelenggarakan lelang • Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pengadaan barang jasa • Pengumuman tidak dibatasi hanya pada saat pengumuman pelelangan dan hasil lelang • Tetapi juga pengumunan terbuka siapa saja penydia yang mengikuti lelang beserta profilnya • Masyarakat mendapatkan informasi detail pada saat pengerjaan barang/jasa (tidak sebatas nilai proyek dan penyedia barang/jasa saja)
