SOSIALISASI PERATURAN MENTERI PAN DAN RB NOMOR 60 TAHUN 2012 TENTANG

1. SOSIALISASI PERATURAN MENTERI PAN DAN RB NOMOR 60 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN PEMERINTAH DAERAH Samarinda, 10 Desember 2012

2. OUTLINE PEDOMAN UMUM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI BAB I. PENDAHULUAN Latar Belakang Maksud dan Tujuan Pengertian Umum BAB II. TAHAP-TAHAP PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PenandatangananDokumenPaktaIntegritas Pencanangan Pembangunan ZonaIntegrias Proses Pembangunan ZonaIntegritas BAB III. PENILAIAN DAN PENETAPAN UNIT KERJA BERPREDIKAT WBK/WBBM PenilaiandanPenetapan Unit KerjaBerpredikat WBK PenilaiandanPenetapan Unit Kerjaberpredikat WBBM BAB IV. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pembinaan Pengawasan BAB IV. EVALUASI DAN PELAPORAN Evaluasi Pelaporan BAB IV. PENUTUP

3. LATAR BELAKANG • Pemberantasan korupsi harus dilakukan melalui penindakan dan pencegahan. Penindakan menghasilkan detterence effect tetapi berdampak kecil dan bersifat jangka pendek, sedangkan pencegahan menghasilkan dampak yang besar dan bersifat jangka panjang, tetapi kurang menghasilkan detterence effect. Sinergi kedua upaya tersebut akan menghasilkan detterence effect dandampak yang besar/jangka panjang. • Keberhasilan upaya pencegahan korupsiselama ini kurang optimal. Salah satu di antaranya adalah Program Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) sebagai bagian dari Inpres Nomor 5 Tahun 2004 yang minim sekali implementasinya. • Untuk mewujudkan unit kerja berpredikat WBK, perlu lebih dahulu dilakukan pembangunan Zona Integritas (ZI), yang didahului dengan penandatanganan dokumen pakta integritasberdasarkan Per.MENPAN dan RB Nomor 49 Tahun 2011 dan Pencanangan Pembangunan ZI berdasarkan Per.MENPAN dan RB Nomor 60 Tahun 2012 sebagai wujud komitmen pemberantasan korupsi pada tingkat individu dan instansi pemerintah. • Pembangunan ZI merupakan model pencegahan korupsi melalui berbagai upaya pencegahan korupsi secara konkrit dan terukur

4. PENGERTIAN UMUM Pada pedoman ini, yang dimaksud dengan : 1). Zona Integritas (ZI) adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada K/L dan Pemdayang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen)untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik; 2). Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi syarat indikator hasil WBK dan memperoleh hasil penilaian indikator proses di atas 75 pada ZI yang telah memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK atas laporan keuangannya;

5. PENGERTIAN UMUM (Lanjutan).... Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi syarat indikator hasil WBBM dan memperoleh hasil penilaian indikator proses di atas 75 pada ZI yang telah memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK atas laporan keuangannya; Unit Kerja adalah Unit/Satuan Kerja di lingkungan K/L dan Pemda serendah-rendahnya Eselon III yang menyelenggarakan fungsi pelayanan kepada masyarakat.

6. PETA ZI, WBK, WBBM ZONA INTEGRITAS (K/L/PEMDA) WBK/WBBM (UNIT KERJA/SATUAN KERJA)

7. DASAR HUKUM UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2002; UU No. 30 Tahun 2002; UU No. 14 Tahun 2008; PP No. 60 Tahun 2008; Perpres No. 24 Tahun 2010; Inpres No. 5 Tahun 2004; Inpres No. 9 Tahun 2011; Inpres No. 17 Tahun 2011; Per.MENPAN dan RB Nomor 49 Tahun 2011;

8. Pelaksanaan InstruksiPresiden Nomor5 Tahun 2004 dan Nomor 17 Tahun 2011 PAKTA INTEGRITAS DAN PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KKN Di masadepannanti, PaktaIntegritasakanmenjadibest practicesdisemualinipembangunan. Pemerintahan Indonesia masadepan, Insya Allah, akanmakinbersihdarisemuawujudtindakpidana KKN (Presiden RI, 14/08/2009) PulauIntegritas/ Bebas Dari Korupsi Pakta Integritas

9. Integritasdan Good Governance satunyahati, ucapandantindakan

10. TARGET DAN REALISASI PENCANANGAN DAN PEMBANGUNAN ZI TAHUN 2012 • S/d 14 November 2012

11. ALUR FIKIR PEMBANGUNAN ZI MENUJU WBK MEANS/HOW TO ACHIEVE (Kegiatan/Proses) ENDS/WHAT TO ACHIEVE (Outcomes/Hasil) • ULTIMATE OUTCOMES: • (Nilai Minimum) • Indeks Integritas Yanlik (KPK) • PKUPP(Kem.PAN dan RB) • IMMEDIATE OUTCOMES :(Nilai Maksimum) • % kerugian negara belum selesai • % temuan in efektif • % temuan in efesien • % PNS dihukum disiplin • % Dumas belum selesai • % PNS dihukum pidana • PROGRAM PENCEGAHAN KORUPSI TERDIRI DARI 20 KEGIATAN/ PROSES WBK / WBBM

12. PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) Clean Government 3 1 2 • Proses Pembangunan ZI: • Program Pencegahan Korupsi: LHKPN, Kode Etik, Whistle Blower, Pengendalian Gratifikasi, penanganan conflict of interest, rekrutmen secara terbuka, e-procurement, dll. • APIP sebagai Unit Penggerak Integritas (UPI). Pencanangan Pembangunan ZI secara terbuka Inpres 17/2011 & PerMenPAN & RB 60/2012 Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas (PI) (Inpres 9/2011& PerMenPAN&RB No. 49/2011) 5 4 6 • Monitoring dan penilaian oleh Tim Penilai Nasional (Kem. PAN dan RB, KPK, ORI) • Indikator Proses • Indikator Hasil Identifikasi Pengajuan Calon Unit Kerja WBK kepada Menpan dan RB Penetapan Unit Kerja Sebagai WBK/WBBM* • Penetapan WBK dilakukan oleh Pimpinan K/L dan Pemda berdasarkan hasil self assessment Tim Penilai Internal & reviu oleh Tim Penilai Nasional. • Penetapan WBBM dilakukan oleh MenPAN dan RB berdasarkan hasil self assessment Tim Penilai Internal dan evaluasi oleh Tim Penilai Nasional

13. PROGRAM/KEGIATAN PENCEGAHAN KORUPSI DAN INDIKATOR PROSESMENUJU WBK/WBBM

14. Lanjutan..... PROGRAM/KEGIATAN PENCEGAHAN KORUPSI DAN INDIKATOR PROSES MENUJU WBK/WBBM * Belumditerapkankarenabelumadaacuannya

15. KOMPONEN PENILAIAN KEGIATAN PENCEGAHAN KORUPSI (INDIKATOR PROSES)

16. INDIKATOR HASIL WBK/WBBM * Penerapannyamenunggupersetujuan KPK

17. MEKANISME PENILAIAN DAN PENETAPAN WBK DAN WBBM 1. Self Assessment oleh TPI atas indikator proses dan indikator hasil 2. Usulanpimpinan K/L danPemdatentang unit kerja yang akandiusulkan menjadi WBK/WBBM dilengkapi/dilampiri Dokumen Hasil Self Assessment oleh TPI. 3. Penilaianlangsungoleh Tim PenilaiNasional (TPN): - Reviu dalam rangka penetapan WBK oleh pimpinan K/L dan Pemda. - Evaluasi dalam rangka penetapan WBBM oleh Menpan dan RB 4. Rekomendasi TPNkepadaPimpinan K/L dan Pemda atau MenPANdan RB dalam rangka penetapan WBK/WBBM. 5. Penetapan unit kerjaberpredikat WBK oleh pimpinan K/L dan Pemda atau WBBM oleh MenPAN dan RB.

18. SUSUNAN ORGANISASI TIM PENILAI NASIONAL (TPN) • Ketua: UnsurKementerian PAN dan RB; • WakilKetua: Unsur KPK; • WakilKetua: Unsur ORI; • Sekretaris: UnsurKementerian PAN dan RB; • Anggota: Unsur-unsur instansi pemerintah yang terkait, KPK, dan ORI.

19. KETENTUAN DALAM PELAKSANAAN PENILAIAN OLEH TPN • Penilaiandilakukansecara Independen dalam arti tidak dipengaruhi oleh pihak manapun; • Komunikasi dengan pihak yang dinilai hanya dapat dilakukan untuk mengklarifikasi atau melengkapi data/informasi yang diperlukan dalam rangka penilaian; • Tidakdiperkenankan adanyakomunikasidalambentukapapunantara Tim Penilai Nasionaldengan pihak yang dinilai yang secara langsung maupun tidak langsung mengarah kepada informasi tentang nilai yang akan diperoleh; • Pihakyang dinilai tidakdipungutbiayaapapun; • Keputusan/hasil Tim PenilaiNasional bersifatmutlak; dan • Keputusan/hasil Tim PenilaiNasional disampaikankepadaMenteri PAN dan RB dalam bentuk laporan Hasil Evaluasi dari Koordinator Tim Penilai Nasional.

20. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN • Pembinaan : • Terhadap Unit Kerja (untuk mempersempit kesempatan) • perbaikan sistem dan prosedur • perbaikan sarana • penghargaan berupa percepatan kenaikan pangkat, renumerasi, dsb • Terhadap pegawai (untuk meluruskan niat) • pelatihan Anti Korupsi dengan tujuan membangun Integritas PNS dengan metode yang efektif Unit Kerja berpredikat WBK/WBBM • Pengawasan/pemantauan : • Tim Pemantau Independen ditingkatnasional(Per.MenPAN dan RB60/2012) • Forum PemantauIndependenditingkat K/L danPemda, danmasyarakat (Per.MenPAN dan RB 49/2011)

21. TIM PEMANTAU INDEPENDEN • DipimpinolehDeputiBidangPengawasandanAkuntabilitasAparatur. • Tugas Tim PemantauIndependenadalahmelakukanpemantauansecaraproaktifke unit kerjaberpredikat WBK/WBBM atauberdasarkanlaporan-laporandarimasyarakatmaupun Forum PemantauIndependenpadatingkat K/L danPemda. • Tim PemantauIndependendapatmengajukanrekomendasipencabutan/perubahan status WBK/WBBM, jikaternyatasyarat-syaratindikatormutlakdanindikatoroperasionaltidakdapatdipertahankan.

22. Padi ditumbuk menjadi beras Beras dimasak menjadi nasi Mari membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi 22

23. WassalamualaikumWr.Wb. Terima Kasih Kementerian PAN dan RB