150 likes | 621 Views
EVALUASI KINERJA PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN APBD. BPK RI P ERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT. Landasan Konstitusi. UUD 1945 Mengamanatkan bahwa Kekayaan negara termasuk suber daya alam dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat dengan asas kekeluargaan
E N D
EVALUASI KINERJA PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN APBD BPK RI PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT
LandasanKonstitusi • UUD 1945 MengamanatkanbahwaKekayaannegaratermasuksuberdayaalamdipergunakansebesar-besarnyauntukkesejahteraanrakyatdenganasaskekeluargaan • APBN sebagaiwujuddaripengelolaankeuangannegaraditetapkansetiaptahundengan UU dandilaksanakansecaraterbuka & bertanggungjawabuntuksebesar-besarnyakemakmuranrakyat. • Pasal 23E UUD 1945 : UntukmemeriksapengelolaandantanggungjawabtentangkeuangannegaradiadakansatuBadanPemeriksaKeuanganygbebasdanmandiri
BPK WEWENANG BPK Pemeriksaan Pemantauan Rekomendasi Perbaikan Tata Kelola APBD Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Identifikasi Masalah (Pengecualian) Tindak Lanjut Good Governance and Clear Government WTP
BPK OPINI AUDIT Rekomendasi Rekomendasi WDP TMP atau TW WDP WDP WTP WTP 3 ENTITAS 24 ENTITAS
TATA KELOLA YANG BAIK DAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH (GOOD GOVERNANCE AND CLEAN GOVERNMENT ) Tata Kelola yang Baik (Good Governace) Pemeriksaan Laporan KeuangandanKinerja TMD / TW WDP WTP Pemerintahan yang Bersih (Clean Government) Pemeriksaan LK dan PDTT
BPK PERAN BPK DAN INSTANSI LAINNYA DPRD KEPALA DAERAH INSPEKTORAT BPKAD & SATKER ROAD MAP TO WTP BPKP MEDIA
Permasalahan/Pengecualian • AsetTetap • Persediaan • Investasi • Piutang, Utang • BelanjaBarang • Kas di BendaharaPengeluaran
APBD PENDAPATAN