MANAJEMEN PENGAWASAN K3 UU KESELAMATAN KERJA No. 1 Tahun 1970

1. Dasar Hukum Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

2. MENAKER DIREKTUR PEGAWAI PENGAWAS AHLI K3 DOKTER PRSH PANITIA BANDING P2K3 KANDEP/ DINAS LUAR DEPNAKER - POLI PRSH -JASA KESEH PRSH - INDUSTRI - JASA ----PJIT PEMERINTAH SWASTA MANAJEMEN PENGAWASAN K3 UU KESELAMATAN KERJA No. 1 Tahun 1970 PENGAWASAN Bab IV Pasal 5

3. Sistem Pengawasan K3 • Organisasi • Peraturan • Standar • Pedoman • Peralatan inspeksi • Laboratorium uji Kelembagaan • Pem. Pertama • Pem. Berkala • Pem. Khusus • Pem. Ulang Mekanisme/ Prosedur PENGAWASAN Personil • Pemberitahuan pem. • Pem. Lapangan • Konfirmasi temuan • Nota pemeriksaan • Tindakan hukum • Laporan pem. • Kebutuhan • Rekruitmen • Diklat • Penempatan Tata laksana • Rencana kerja • Laporan pengawasan • Administrasi pengawasan

4. Sistem Pengawasan K3 Dalam Siklus Kebijakan Kebijakan pengawasan Makro / Mikro ObjekPengawasan Norma/ Standar/ Pedoman PENGAWASAN Temuan Tidak Sesuai Norma Tdk Sesuai Sesuai Norma Baru NOTA Tindakanhukum BiroHukum Laporan Tripartitnas Menteri / Dirjen Pimpinan unit pengawasan

5. PARADIGMA PENGAWASAN K3 1996 SMK3 PerMen. 05/1996 jo. Ps. 87 UU No.13/2003 1994 Fihak III PJK3 PerMen.04/1995 1992 AHLI K3 PerMen. 02/1992 1988 PJIT Uap KepMen. 1261/1988 1987 P2K3 PerMen. 04/1987 1970 Era VR 1910 Direct Inspection Proses transformasi dari rawing ke steering Stakeholder Privatisasi inspeksi K3

6. K3 UU No.14/1969 P. 3, 9, 10 UU No.13 /2003 p. 87 p. 86 UU No.1/1970 PP - SMK3 UU No.1/1970 Tempat Kerja Tempat Kerja Perusahaan a.l. : Per.Men. 05/1996 SMK3

7. Pasal 27 (2) UUD1945 Undang-undang Ketenagkerjaan Pasal 86 Pasal 87 • UU No.1/1970 • Per. Menaker No. 05/Men/1996 • Kep.Menaker No. Kep.19/Men/1997 PP Penerapan SMK3 Sangsi pelanggaran

8. UU No.13 tahun 2003 • Pasal 86 • Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas a. keselamatan dan kesehatan kerja b. moral dan kesusilaan; dan c. perlakuan yang sama yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama • (2) Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja • (3) Perlindungan sebagaiamana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku • Pasal 87 • Setiap perusahaan wajib menetapkan sistem manajemen keselamatan dan • kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan • (2) Ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan • kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah

9. Per.Menaker No.05/Men/1996 Tentang SMK3 • 10 Bab 12 Pasal 4 Lampiran • Bab I - Ketentuan Umum • Bab II - Tujuan Dan Sasaran SMK3 • Bab III - Penerapan SMK3 • Bab IV - Audit SMK3 • Bab V - Kewenangan Direktur • Bab VI - Mekanisme Pelaksanaan Audit • Bab VII - Sertifikat K3 • Bab VIII - Pembinaan Dan Penngawasan • Bab IX - Pembiayaan • Bab X - Ketentuan Penutup • Lampiran I : Pedoman Penerapan SMK3 • Lampiran II : Pedoman Teknis Audit SMK3 • Lampiran III : Formulir Laporan Audit • Lampiran IV : Ketentuan Hasil Penilaian Hasil Audit SMK3

10. Terima kasih …… atas perhatiannya …….