Kebijakan Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)

1. KebijakanPerlindungandanRehabilitasiSosialAnak yang BerhadapandenganHukum (ABH) Dra. Puti Chairida Anwar, MM Kasubdit PRSABH Kementerian Sosial RI 2010

2. DASAR HUKUM • KESEPAKATAN BERSAMA MENSOS, MENHUKHAM, MENDIKNAS, MENKES, MENAG DAN KAPOLRI Ttg perlindungan dan Rehabilitasi sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum • Keputusan bersama Ketua MA, Jaksa Agung, Kapolri, MENHUKHAM, MENSOS dan Meneg PP & PA ttg Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum

3. LATAR BELAKANG PERJALANAN SKB TAHUN 2009 TAHUN 1984 KESEPAKATAN BERSAMA MENSOS, MENHUKHAM, MENDIKNAS, MENKES, MENAG DAN KAPOLRI 2009 Tentang Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial ABH TAHUN 2005 TAHUN 2009 SKB MENTERI SOIAL, MENTERI KEHAKIMAN DAN MENTERI TENAGA KERJA Tentang Kerjasama dlm Penyelenggaraan Program Latihan Kerja bagi Narapidana serta Rehab Sos dan Resosialisasi Bekas Narapidana dan Anak Negara KESEPAKATAN BERSAMA DIRJEN PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL DEPSOS RI DAN DIRJEN PEMASYARAKATAN DEPARTEMEN KEHAKIMAN RI Tentang PelayananRehabilitasiSosialAnakDidikPemasyarakatan KEPUTUSAN BERSAMA KETUA MA RI, JAKGUNG RI, KAPOLRI, MENHUKHAM, MENSOS, MENEG PP 2009 TentangPenanganan ABH

4. DATA ABH YANG DITANGANI Sumber data: Ditjen PRS/Dit. PSA Kementrian Sosial RI

5. DATA ABH YANG DITANGANI

6. DATA ANAK DI LAPAS/RUTAN Sumber data: Ditjen Pemasyarakatan Kementrian Hukum dan HAM RI

7. DATA ABH DAMPINGAN BAPAS Ket : PK = Pembimbing Kemasyarakatan Sumber : 27 BAPAS Menkumham RI

8. PETA LEMBAGA PELAYANAN & REHABILITASI SOSIAL ANAK BERHADAPAN HUKUM 1 12 8 10 3 4 6 11 5 2 13 6 4 7 1 8 2 5 9 16 14 3 7 15 Lembaga Pemasyarakatan Anak (16) Panti Sosial Marsudi Putra (8) Orsos/LSM (4) Jakarta, Januari 2009. Dit. Pelayanan Sosial Anak

9. Pengertian • Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. •  Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat. •  Anak berhadapan dengan hukum yang selanjutnya disingkat ABH adalah anak yang telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapanbelas) tahun dan belum menikah: • yang diduga, disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana; • yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana

10. TUJUAN DAN PRINSIP PRINSIP TUJUAN • Non Diskriminasi • Kepentingan terbaik bagi anak • Menjamin tumbuh kembang dan partisipasi anak • Penahanan dan proses peradilan formal merupakan upaya terakhir Memberikan perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi ABH dengan mengutamakan pendekatan keadilan restoratif serta agar penanganannya lebih terintegrasi dan terkoordinasi.

11. RUANG LINGKUP • ABH terdiri anak yang menjadi : a. Pelaku atau tersangka tindak pidana b. Korban tindak pidana c. Saksi suatu tindak pidana • Meliputi upaya perlindungan dan rehabilitasi sosial kepada ABH

12. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KEMENTERIAN SOSIALberdasarkan Kesepakatan Bersama Mensos, Menhukham, Mendiknas, Menkes, Menag Dan Kapolri ttg Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan Dengan Hukum&Keputusan Bersama Ketua MA, Jaksa Agung, Kapolri, Menhukham, Mensos dan Meneg PP & PA ttg Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum

14. Tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama PRSABH • Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) sesuai Inpres No 1 Tahun 2010 ttg Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Thn 2010 • Peningkatan peran dan fungsi UPT ( Panti Sosial Marsudi Putra) dalam penanganan ABH berdasarkan keadilan restoratif • Advokasi Amendemen UU no 3 thn 1997 ttg Pengadilan Anak menjadi RUU Peradilan Pidana Anak • Kerjasama dengan UNICEF dan NGO yang mendukung tindak lanjut kesepakatan bersama dimaksud

15. I. PKSAPROGRAM KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK • Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010 • Keputusan Menteri Sosial Nomor 15A/HUK/2010 tentang Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak • Ruang lingkup penerima manfaat: • anak dan balita terlantar, • anak jalanan, • anak dengan kecacatan, • anak berhadapan dengan hukum, dan • anak yang membutuhkan perlindungan khusus

16. Tujuan PKS-ABH • terwujudnya pemenuhan kebutuhan dan hak dasar ABH dan /atau yang rentan berhadapan dengan hukum, Peningkatan tanggung jawab ortu dan partisipasi masyarakat serta Peningkatan Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak sehingga masalah ABH dapat tertangani dan terlindungi

17. Kriteria Penerima Program • Anak berhadapan dengan hukum (6 sampai di bawah 18 tahun) dari keluarga RTSM, meliputi: - anak diindikasikan melakukan pelanggaran hukum - anak yang mengikuti proses peradilan - anak yang berstatus diversi - anak yang telah menjalani masa hukuman pidana - anak yang reintegrasi pada orang tua/ keluarga - anak yang menjadi korban. • Keluarga miskin dari anak yang berhadapan dengan hukum • Tokoh Masyarakatdimana ABH tinggal. • Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang menangani ABH

18. Karakteristik PKS-ABH • PKS-ABH dirancang sebagai upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan dan bantuan kesejahteraan sosial anak bersyarat (conditional cash transfer) , yang meliputi : • bantuan sosial/ subsidi pemenuhan kebutuhan dasar ABH • peningkatan aksesibilitas ABH terhadap pelayanan sosial dasar (akte kelahiran, pendidikan, kesehatan, tempat tinggal & air bersih, rekreasi, bimbinganketerampilan, dll.) • penguatan tanggung jawab orang tua/ keluarga dalam pengasuhan dan perlindungan anakygberhadapandenganhukum • penguatan kelembagaan kesejahteraan sosial anak yang menangani ABH

19. Persyaratan dan kewajibanpenerima layanan • Sasaran penerima layanan PKS-ABH, baik anak, orang tua/ keluarga maupun lembaga kesejahteraan sosial yang menjadi mitra pendamping harus memenuhi persyaratan (conditionalities) sebagai berikut: • Adanya perubahan sikap dan perilaku (fungsi sosial) ke arah positif • Intensitas kehadiran dalam layanan sosial dasar dari berbagai organisasi/ lembaga semakin meningkat. • Tanggung jawab orang tua/ keluarga dalam pengasuhan dan perlindungan anak semakin meningkat. • Peran Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang bermitra dengan Kementerian Sosial dalam mendampingi anak sehingga anak dapat terhindar dari penelantaran, eksploitasi, kekerasan dan diskriminasi.

20. Indikator perubahan sikap perilaku dari penerima layanan • Bagi anak yang berhadapan dengan hukum : • anak tidak lagi melakukan perbuatan yang dapat melanggar hukum, anak kembali sekolah, kembali ke keluarga (bagi anak yang terpisah), mengikuti kegiatan peningkatan potensi diri/ keterampilan. • Mentaati peraturan yang berlaku pada lembaga rehabilitasi • Mentaati ketentuan yg telah disepakati dalam mediasi penyelesaian kasus • Bagi Keluarga dari ABH : • orang tua/ keluarga memberikan pengasuhan dan perlindungan terhadap anak sehingga hak-hak dasarnya semakin terpenuhi, terutama anak yang memperoleh putusan diversi kembali kepada orang tua. • Tidak melakukan kekerasan kepada anak • Tidak melakukan diskriminasi • Tidak mengisolasi anak dan memberikan kesempatan kepadanya untuk bersosialisasi • Mendorong anak untuk mendapatkan pelayanan rehabilitasi dr lembaga-lembaga yang ditunjuk • Mendorong anak untuk mentaati kesepakatan yang dibuat dalam mediasi penyelesaian kasus

21. Bagi LembagaKesejahteraanSosial yang menangani ABH: • Melakukanperlindungandanrehabilitasisosialterhadap ABH • Memberikanpemenuhanhakdasaranak ( pendidikan, kesehatandll) • Memfasilitasiaksesibilitasterhadaplayana 2 lain diluarlembagaybs • Memberikanpenguatanterhadapkeluargadanmasyarakat • Melakukanpendampinganpsikososialthd ABH • Menumbuhkankesadaranmasyarakatdalampenanganan ABH • Bantuanoperasionalbagilembagadigunakan minimal 80% untukkepentingananak • Untukmendapatkanbantuanoperasionallembagaybsharusmenyusun TOR danpelaporan yang ditujukankeKementerianSosial RI

22. II.Penanganan ABH berdasarkanPendekatanRestoratif Justice Melalui UPT (PSMP) • Melakukan penjangkauan kasus • Menerima rujukan dari pihak kepolisian, putusan sidang, masyarakat, LSM/ORSOS dll • Melakukan pendampingan psikososial terhadap ABH bila diperlukan/diminta oleh penegak hukum (saat proses penyidikan, penuntutan, proses putusan sidang dan pasca putusan sidang/ pasca pembinaan di LAPAS) • Assesment kasus • Pembahasan kasus (Case Conference) dalam rangka upaya penentuan kebutuhan pelayanan/rehabilitasi sosial anak • Melakukan Advokasi sosial • Melakukan Mediasi penyelesaian kasus antara pihak korban dan pelaku( Dalam RUU Peradilan Pidana Anak menjadin tugas penyidik dan PK Bapas ) • Memfasilitasi reintegrasi dan reunifikasi • Melakukan rujukan (pendidikan, kesehatan, psikolog dll)

23. Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) adalah salah satu unit pelaksana teknis (UPT) di lingkungan Kementrian Sosial yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial dan secara fungsional sehari-hari dibawah binaan Direktur Pelayanan Sosial Anak 4 PSMP pusat, sedang PSMP yang bertanggungjawab kepada Pemda 4 PSMP yaitu :

24. Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP)

25. RAGAM KASUS yg ditangani PSMP Handayani Bambu Apus Judi Koin Rawa Rengas Putusan: ABH dikembalikan kepada ortu/ keluarga di bawah binaan Kemensos RI Parenting Skill Pendampingan selama proses persidangan (Juli 2009) Konseling Keluarga Family Support

26. … Lanjutan Rawa Rengas Case Conference (November 2009) Family Conference (November 2009) Kunjungan ke PSMP Handayani sehabis penandatanganan kontrak pelayanan (Oktober 2009) Pemberian bantuan ekonomi produktif ABH secara simbolis oleh Bapak Salim Segaf Al-Jufri, Menteri Sosial RI (Desember 2009)

27. … Ragam Kasus Kasus Kekerasan terhadap Ibu Angkat, Ciracas (masih dalam proses) Rekonstruksi peristiwa pembunuhan Assesmen oleh Peksos dan Psikolog Berbincang-bincang dengan M/HAG Pemberian keterangan pers oleh orangtua ABH dalam proses reunifikasi Reunifikasi ABH dengan ibunya

28. III. Advokasi RUU PeradilanPidanaAnak Memberikanbeberapamasukanterhadap RUU PeradilanPidanaAnakantara lain: • Peningkatanusia minimal anakdr 8 thnmenjadi 15 th • Perananpendamping (peksos)/ pendampinganpsikososialdimulaisaatprosespenyidikan, penuntutan, keputusansidangdanpascaputusan( biladiperlukan: permintaandaripenegakhukumatausebagaiwali ) • PeranKementerianSosialtidakhanyamenerimarujukanpascaputusansidang/ pascapembinaananakdi LAPAS melainkanberperan pd saatawalterjadinyakasusutkmenghindarkan/ meminimalisiranakmasukprosesperadilan

29. III. Advokasi RUU PeradilanPidanaAnakLanjutan…. • Mendukung penanganan anak berdasarkan perubahan paradigma dari retributive justice (penghukuman terhadap anak) menjadi restorative justice (perlindungan dan rehabilitasi sosial) dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak melalui penghentian proses peradilan pidana anak kasus ringan / petty crime (diskresi) atau pengalihan proses pidana ke rehabilitasi sosial (diversi) • Mengedepankan pemenuhan kebutuhan dasar anak, aksesibilitas pelayanan yang dibutuhkan ABH, advokasi sosial dan advokasi hukum selama proses peradilan • Penahanan ABH harus dilakukan secara manusiawi dan tidak disatukan dengan penahanan org dewasa

30. IV. Kerjasama dengan UNICEF dan NGO UNICEF • Penyusunan Perjanjian Kerjasama antara 5 kementerian dan POLRI terkait dengan Kesepakatan Bersama ttg Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial ABH • Penyusunan manual/ Panduan Capacity Building utk Pekerja Sosial / Tenaga Kesejahteraan Sosial ABH dalam melaksanakan PRSABH • Penyusunan panduan operasional utk Pekerja sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial ABH PLAN Indonesia • Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Berbasis Masyarakat • Pengembangan model pelatihan pendamping ABH Berbasis Masyarakat • Penyiapan sistem data based ABH PERADI • Kerjasama bantuan hukum cuma-cuma untuk ABH

31. TERIMA KASIH