FILOSOFI PENYULUHAN (2)

1. FILOSOFI PENYULUHAN (2) FILOSOFI  VISI  MISI

2. FILOSOFI  VISI  MISI • Filosofi  Prinsip yang mengandung nilai dasar yang menjadi landasan perbuatan/ tindakan (dalam melaksanakan penyuluhan). Misalnya : Manusia harus berusaha mampu bekerja produktif yang hasilnya dapat diguna-kan untuk menopang kehidupannya. • Visi Tujuan jangka panjang yang ingin dica-pai Institusi Penyuluhan ; misalnya: Semua war-ga dapat bekerja produktif yang mampu meno-pang kesejahteraan hidupnya.

3. Misi Tindakan-tindakan pokok yang harus di-lakukan untuk dapat mewujudkan visi institusi. Misalnya: membantu memberdayakan, melatih, memfasilitasi, menyantuni, mensubsidi, menca-rikan solusi, menyediakan berbagai informasi yang dapat diakses, membuat regulasi ke arah terbangunnya norma-norma sosial baru, dll. • Membangun sistem penyuluhan pembangunan selanjutnya diteruskan dengan memikirkan dan menentukan segala prasarana dalam bentuk lembaga-lembaga yang diperlukan untuk dapat menjalankan penyuluhan pembangunan dengan lancar: efektif dan efisien. • Prasarana yang perlu dibangun termasuk kebi-jakan-kebijakan dasar yang relevan; misalnya:

4. Kelembagaan yang diperlukan, SDM / Aparat dan sistem persiapan (pendidikan & pelatihan), dan sistem pendukung seperti lembaga penelitian & pengembangan, penyiapan segala sarana, dan lain sebagainya. • Dalam era modern ini dimana ilmu pengetahuan dan metoda penelitian sosial telah berkembang pesat, semua persiapan tersebut di atas harus di-dasari ilmu pengetahuan dan penelitian (knowledge and research based). Hal itu perlu agar segala sesuatunya realistik, dapat dilakukan secara efektif dan efisien. • Research based faktual ditunjang data. Terma-suk permasalahan sosial yang dihadapi dan ke-mampuan yang dimiliki dan yang diperlukan.

5. KELEMBAGAAN YANG AKAN MENANGANI • Untuk menangani masalah-masalah sosial tak perlu selalu oleh fihak pemerintah. Harus selalu difikirkan dan dipertimbangkan potensi yang di-miliki masyarakat untuk menanganinya. • Pada masa lalu sebelum pemerintah/negara menjadi kuat masalah-masalah ditangani sendiri oleh masyarakat meskipun tidak semua dapat ditangani sampai tuntas. • Pada dasarnya masyarakat punya potensi untuk menangani; kalau tak mampu dibantu oleh Pem. • Masyarakat jangan terlalu dimanjakan sehingga mereka kehilangan inisiatif dan kreativitas.

6. Potensi masyarakat jangan diremehkan (under-estimate), tetapi dibina dan dikembangkan. • Masyarakat perlu diberi tanggungjawab sosial, jangan semua diambil alih pemerintah. Pemerin-tah tak akan sanggup, dan masyarakat akan manja. • Beri tanggungjawab dan beri pembinaan !!! • Masalah ada dalam masyarakat, dan dialami oleh masyarakat. Mereka harus diberi tanggung-jawab dan peran untuk menyelesaikan. Kalauperlu diberi bantuan oleh pemerintah. • Dinamika masyarakat harus dihidupkan, jangan dihilangkan, dengan cara diberi tanggungjawab, peranan, dan diberi kesempatan berpartisipasi. • Jadikan mereka sebagai subyek bukan obyek.

7. Dengan demikian negara ini tak perlu dipenuhi dengan aparat pemerintah yang melakukan pe-nyuluhan; tetapi aparat yang terbatas jumlahnya akan bertugas menyiapkan/melatih unsur-unsur masyarakat yang akan melakukan gerakan masyarakat yang akan menangani masalah-2 sosial yang ada dlm masyarakat mereka sendiri. • Bina dan fasilitasi masyarakat, beri tanggungjawab dan peranan mengatasi masalah mereka sendiri. Beri kesempatan mereka mengatur dan merenca-kan serta mengawasi diri mereka sendiri. Ini akan lebih efektif dan lebih efisien. • Semua prinsip-prinsip tsb di atas perlu dirangkum menjadi filosofi dan dijadikan dasar pelaksanaan program penyuluhan pembangunan nasional.

8. Semua yang ditentukan sebagai misi institusi pe-nyuluhan pembangunan, dan yang disebutkan se-bagai penyedia prasarana dan sarana penunjang tadi dapat dipertimbangkan untuk dibangun kelem-bagaannya. • Misi Pemberdayaan perlu diselenggarakan oleh suatu lembaga yang kuat. Siapa yang diberdaya- kan ? • Misi mencarikan solusi bagi berbagai masalah sosi-al barangkali juga perlu dilakukan oleh lembaga khusus. • Demikian pula yang mempersiapkan tenaga profesi-onal perlu ditentukan lembaga yang melaksanakan.