STRUKTUR BELANJA DAERAH

1. STRUKTUR BELANJA DAERAH Muhammad Jihadi

2. STRUKTUR APBD • anggaran pendapatan • anggaran belanja • anggaran pembiayaan Pasal 16 UUKN Pasal 70 UU 33/2004 Muhammad Jihadi

3. Pendapatan Daerah • Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih • meliputi semua penerimaan uang yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang diterima melalui kas umum daerah Muhammad Jihadi

4. Pengertian belanja • Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih • meliputi semua pengeluaran yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang dibayarkan melalui kas umum daerah Muhammad Jihadi

5. Pembiayaan Daerah • Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya • meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus Muhammad Jihadi

6. KLASIFIKASI ANGGARAN • Pendapatan: • Pendapatan asli daerah • Dana perimbangan • Lain-lain pendapatan yang sah • Belanja: • Organisasi • Fungsi • Program • Kegiatan • Jenis Belanja Pasal 16 dan Pasal 20 UUKN & Pasal 70 UU 33 Muhammad Jihadi

7. PENDAPATAN Muhammad Jihadi

8. PAD • pajak daerah; • retribusi daerah; • hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan • lain-lain PAD yang sah. Muhammad Jihadi

9. Lain-lain PAD yang sah • hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; • hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; • jasa giro; • pendapatan bunga; • tuntutan ganti rugi; • keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan • komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah. Muhammad Jihadi

10. BELANJA Muhammad Jihadi

11. KLASIFIKASI ORGANISASI Sesuai dengan struktur organisasi Pemda Pasal 16 UUKN Muhammad Jihadi

12. Organisasi • Pengguna Anggaran • Kuasa Pengguna Anggaran Muhammad Jihadi

13. Klasifikasi menurut fungsi(pengaturan lebih lanjut dalam PP 21/2004) • Pelayanan Umum • Pertahanan (tidak berlaku untuk daerah) • Ketertiban dan Keamanan • Ekonomi • Lingkungan Hidup • Perumahan dan Fasilitas Umum • Kesehatan • Pariwisata dan Budaya • Agama • Pendidikan • Perlindungan Sosial Muhammad Jihadi Pasal 16 UUKN dan Pasal 70 UU 33

14. Klasifikasi Ekonomi • Belanja Pegawai • Belanja Barang • Belanja Modal • Bunga • Subsidi • Bantuan Sosial • Hibah • Belanja Tak Terduga • Belanja bagi Hasil dan Bantuan Keuangan Pasal 16 UUKN dan Pasal 70 UU 33 Muhammad Jihadi

15. Belanja pegawai • belanja kompensasi, dalam bentuk uang maupun barang • ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan • diberikan kepada DPRD, dan pegawai pemerintah daerah baik yang bertugas di dalam maupun di luar daerah • sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. • Contoh: gaji dan tunjangan, honorarium, lembur, kontribusi sosial, dan lain-lain sejenis. Muhammad Jihadi

16. Belanja barang • Belanja barang dan jasa adalah digunakan untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai guna memproduksi barang dan jasa. • Contoh: pembelian barang dan jasa keperluan kantor, jasa pemeliharaan, ongkos perjalanan dinas Muhammad Jihadi

17. Belanja Modal • pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian / pengadaan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan • Contoh: tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, buku, dan binatang Muhammad Jihadi

18. Bunga • Pembayaran bunga utang, pembayaran yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (principal outstanding), yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman jangka pendek atau jangka panjang. • Contoh : bunga utang kepada Pemerintah Pusat, bunga utang kepada Pemda lain, dan lembaga keuangan lainnya Muhammad Jihadi

19. Subsidi • Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak Muhammad Jihadi

20. Hibah pemberian uang/barang yang sifatnya tidak wajib dan dibatasi kepada pemerintah/ pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan Muhammad Jihadi

21. Bantuan Sosial • Pemberian bantuan yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif dalam bentuk uang/barang kepada masyarakat atau organisasi profesi yang bertujuan untuk kepentingan umum. • Dalam bantuan sosial termasuk antara lain bantuan partai politiksesuai dengan peraturan perundang-undangan. Muhammad Jihadi

22. Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan • Belanja bagi hasil merupakan bagi hasil atas pendapatan daerah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Contoh: bagi hasil pajak provinsi untuk kabupaten/kota, bagi hasil pajak kabupaten/ kota ke kabupaten/kota lainnya, bagi hasil pajak kabupaten/kota untuk pemerintahan desa, bagi hasil retribusi ke pemerintahan desa, • Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.Contoh: bantuan keuangan provinsi kepada kabupaten/ kota/desa, bantuan keuangan kabupaten/kota untuk pemerintahan desa Muhammad Jihadi

23. Belanja Tak Terduga • Belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya. Muhammad Jihadi