KARIR PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL NON PENELITI DI LINGKUNGAN BADAN LITBANG PERTANIAN

1. KARIR PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL NON PENELITI DI LINGKUNGAN BADAN LITBANG PERTANIAN DISAMPAIKAN OLEH : KEPALA BIRO ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN KEMENTERIAN PERTANIAN

2. KEBIJAKAN MANAJEMEN PNS PENSIUN PNS UU. 11 TAHUN 1969 PEMBERHENTIAN PP. 32 TAHUN 1979 FORMASI PNS PP.97/2000, PP. 54/2003 PENDELEGASIAN WEWENANG PP. 9 TAHUN 2003 PEMBERHENTIAN SEMENTARA PP. 4 TAHUN 1966 PENGADAAN PNS PP.98/2000, PP. 11/2002, PP. 48/2005 GAJI PNS PP. 7/1977 jo. PP. 22/2013 LARANGAN PNS MENJADI ANGGOTA PARPOL PP 37/2004 UNDANG–UNDANG NO. 5 TAHUN 2014 PRAJABATAN KEPPRES. 30/1981 PENGHARGAAN PP. 25 TAHUN 1994 TES KESEHATAN PP. 26 TAHUN 1977 PERAWATAN TUNJANGAN CACAT PP. 12 TAHUN 1981 DP-3 PP. 10 TAHUN 1979 IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN PNS PP. 10/1983, PP. 45/1990 SUMPAH PNS PP. 21 TAHUN 1975 DISIPLIN PNS PP. 53 TAHUN 2010 CUTI PP. 24 TAHUN 1976 RUMPUN JAFUNG KEPPRES 87/99 PENGANGKATAN DLM JAB. PP 16/1994PP. 100/2000, PP. 13/2002 KENAIKAN PANGKAT PNS PP. 99/2000, PP. 12/2002 KEP. KA. BKN 12/2002 DIKLAT PP. 101 TAHUN 2000 DUK PP. 15 TAHUN 1979

3. MANAJEMEN SDM DAN PERMASALAHANNYA • Perencanaan Pegawai • Pengadaan Pegawai (rekruitmen, seleksi) • Penempatan dalam jabatan (fungsional, struktural, umum) • Penyusunan Pola Karier Pegawai • Pengelolaan kinerja pegawai • Pengembangan kualitas pegawai • Penegakan Disiplin Pegawai • Remunerasi • Pemberhentiandan/pemensiunan

4. Program percepatan Program Percepatan Reformasi Birokrasi (Ekstraksi dari Grand Design Reformasi Birokrasi sampai dengan tahun 2014 ) 1 Penataan StrukturBirokrasi. (Ekstraksi dari Grand Design Reformasi Birokrasi sampai dengan tahun 2014 ) 2 Penataan Jumlah dan distribusi PNS. 3 Sistem Seleksi CPNS & Promosi PNS Secara Terbuka 4 Profesionalisasi PNS. 5 Pengembangan sistem Elektronik Pemerintah (E-Government). 6 Penyederhanaan Perizinan Usaha. 7 Peningkatan TransparasidanAkuntabilitasAparatur PeningkatanKesejahteraanPegawaiNegeri 8 EfisiensiPenggunaanFasilitas, SaranadanPrasarananKerja PNS. 9

5. JABATAN ASN Jabatan ASN diisi dari Pegawai ASN. Jabatan ASN tertentudapatdiisidariprajurit TNI dananggotaPolri

6. PNS

7. BATAS USIA PENSIUN Batas usia pensiun PNS yaitu: • 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pejabat Administrasi; • 60 (enam puluh) tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi; dan • sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Pejabat Fungsional.

8. BATAS USIA PENSIUN PEJABAT FUNGSIONAL(PP 21 TAHUN 2014, Pasal 2 ayat (2)) • BUP 58 th • Pejabat Fungsional Ahli Muda, Ahli Pertama serta Pejabat Fungsional Keterampilan • BUP 60 th • Jabatan Fungsional Ahli Utama dan Ahli Madya • Apoteker, dokter dan dokter gigi yang ditugaskan secara penuh pada unit pelayanan kesehatan negeri, Dokter Pendidik Klinis Muda dan Pertama, Medik Veteriner, Penilik, Pengawas Sekolah, Widyaiswara Madya dan Muda; atau • Jabatan Fungsional lain yang ditentukan oleh presiden • BUP 65 th • Peneliti Utama dan Peneliti Madya yang ditugaskan secara penuh dibidang penelitian, Dokter Pendidik Klinis Utama dan Madya, Widyaiswara Utama, Pengawas Radiasi Utama, Perekayasa Utama, Pustakawan Utama, Pranata Nuklir Utama; atau • Jabatan Fungsional lain yang ditentukan oleh presiden.

9. Pengembangan Karier • dilakukan berdasarkan: • kualifikasi; • Kompetensi (teknis, manajerial, sosial kultural); • penilaian kinerja, dan • kebutuhan Instansi Pemerintah. • Dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas.

10. PERUBAHAN KULTUR PNS Peningkatan Kompetensi

11. PENGUATAN JABATAN FUNGSIONAL • Identifikasi output jabatan fungsional • Penyusunan standar kompetensi • Pengelolaan kinerja jabatan fungsional

12. PENGUATAN JABATAN FUNGSIONAL Tertentu Penguatan Jabatan Fungsional Tertentu Core Bussiness Organisasi Jabatan Fungsional Tertentu 12

13. KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL

14. KONDISI PEJABAT FUNGSIONAL SAAT INI & YANG DIHARAPKAN

15. PENINGKATANKOMPETENSIJABATAN FUNGSIONALTERTENTU

16. JENIS JABATAN FUNGSIONAL LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN NON RUMPUN ILMU HAYAT RUMPUN ILMU HAYAT • PENELITI; • TEKNISI LITKAYASA; • PEREKAYASA; • PENGAWAS SEKOLAH; • G U R U; • DOSEN; • WIDYAISWARA; • AUDITOR; • INSTRUKTUR; • PUSTAKAWAN; • PRANATA KOMPUTER; • STATISTISI; • ARSIPARIS; • ANALIS KEPEGAWAIAN; • PERENCANA; • PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN; • PRANATA HUMAS; • DOKTER; • DOKTER GIGI; • PERAWAT. • PERAWAT GIGI; • PRANATA LAB KES; • PRANATA LAB PENDIDIKAN; • PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA; • ASSESSOR SDM APARATUR; • AUDITOR KEPEGAWAIAN. • 1. PENYULUH PERTANIAN; • 2. PENGENDALI OPT; • 3. PENGAWAS BENIH TANAMAN; • 4. PENGAWAS BIBIT TERNAK; • 5. MEDIK VETERINER; DAN • PARAMEDIK VETERINER; • PENGAWAS MUTU PAKAN ; • PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN; • ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN; • PEMERIKSA PVT.

17. TIGA UNSUR PENTING DALAM PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL TIM PENILAI DAN SEKRETARIAT TIM PENILAI PEJABAT FUNGSIONAL PENGELOLA KEPEGAWAIAN

18. PENILAIAN KINERJA PNS Dilakukan berdasarkan: • perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi; Memperhatikan • target, sasaran, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS. Metode • objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. • Berada di bawah kewenangan PyB, didelegasikan secara berjenjang kepada atasan langsung dari PNS, dan dapat mempertimbangkan pendapat rekan kerja setingkat dan bawahannya. • Hasil penilaian kinerja PNS disampaikan kepada Tim Penilai Kinerja PNS. PNS yang penilaiankinerjanyatidakmencapai target kinerjadikenakansanksi administrasi sampai dengan pemberhentian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

19. Penerapan Sistem Penilaian Kinerja PNS PP Nomor 46 Tahun 2011 PERKA BKN Nomor 1 Tahun 2013 SasaranKerja Pegawai (SKP) + Perilaku Kerja Penerapan SistemPenilaianKinerjaPNS 19

20. PP NO 53 TAHUN 2010 • TENTANG DISIPLIN PNS • PASAL 3 ANGKA 12 (KEWAJIBAN PNS) : • mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan • PASAL 9 ANGKA 12 (HUKUMAN DISIPLIN SEDANG) : • apabila pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun hanya mencapai 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) • PASAL 10 ANGKA 12 (HUKUMAN DISIPLIN BERAT) : • apabila pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun kurang dari 25% (dua puluh lima persen)

21. DISIPLIN SEDANG (SKP 25% s/d 50%) • DISIPLIN BERAT(SKP < 25%) PP 46 TAHUN 2011 PP 53 TAHUN 2010 PEJABAT FUNGSIONAL PERMENTAN 45 TAHUN 2014 BEBAS SEMENTARA TUNJ.KINERJA DI BAYAR 50%

22. TunjanganKinerja • Tunjangan Kinerja adalahtunjangan yang diberikankepadapegawai yang merupakan fungsi dari keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi dandidasarkanpadacapaiankinerjapegawaitersebut yang sejalandengancapaiankinerjaorganisasidimanapegawaitersebutbekerja. • Tunjangan Kinerja diberikankepadapegawai yang mempunyaitugas/pekerjaan/jabatantertentudilingkunganKementerianPertanian. • PegawaiNegeriSipil (PNS) danCalonPegawaiNegeriSipil (CPNS) yang berdasarkanKeputusanPejabat yang berwenangdiangkatdalamsuatujabatanatauditugaskandanbekerjasecarapenuhpadasatuanorganisasidilingkunganKementerianPertanian. • PegawaidiberikanTunjanganKinerjasesuaijabatannya yang ditetapkanoleh pimpinan Unit Kerja Eselon I dalam bentuk Keputusanberdasarkanhasilevaluasijabatandanrekonsiliasiperubahan data pemangkujabatanlingkupKementerianPertanian.

23. TunjanganKinerja TIDAK DiberikanKepada • pegawai yang tidak mempunyai tugas/pekerjaan/jabatan tertentu; • pegawai yang diberhentikan sementara atau dinonaktifkan berdasarkan peraturan perundang-undangan; • pegawai yang diberhentikan dari jabatan negeri karena menjadi pejabat negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; • pegawai yang diberhentikan dengan hormat dari jabatan negeri dan mendapatkan uang tunggu; • pegawai yang dipekerjakan atau diperbantukan pada instansi atau lembaga lain di luar lingkungan Kementerian Pertanian; • pegawai yang menjalani Masa Persiapan Pensiun atau Bebas Tugas; • pegawai yang menjalani cuti di luar tanggungan negara; • pegawai yang dikenakan hukuman disiplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri (PDHTAPS), Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atau dalam proses keberatan atas kedua hukuman disiplin tersebut ke Badan Pertimbangan Kepegawaian atau mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara; • pegawai pada Badan Layanan Umum yang mendapat remunerasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

24. HUKUMAN DISIPLIN(PERMENTAN 45 TAHUN 2014)

25. MEKANISME TERTIB ADMINISTRASIJABATAN FUNGSIONAL(SURAT EDARAN KEPALA BIRO ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN NO.1069/A2/KP.460/5/2013) • PENGIRIMAN DUPAK WAJIB SETAHUN SEKALI • DALAM RANGKA MELAKSANAKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2011 TENTANG PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL, BAHWA SETIAP PNS DIWAJIBKAN MENYUSUN SKP SETIAP TAHUN, MAKA SETIAP PEJABAT FUNGSIONAL WAJIB MENGIRIMKAN DUPAK SETIAP TAHUN SEBAGAI BAHAN PENILAIAN PRESTASI KERJA • PENGANGKATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI, PEMBERHENTIAN DILAKUKAN SESUAI PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU

26. TERIMA KASIH