PERAN JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

1. PERAN JABATAN FUNGSIONAL PERENCANADALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Pusbindiklatren Bappenas 2010

2. BEBERAPA PENGERTIAN • Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia (UU No. 25 tahun 2004) • Perencana adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pada unit perencanaan tertentu. (SK MENPAN 16/2001) • Profesi adalah pekerjaan yang : berdasarkan ilmu pengetahuan spesifik, moralitas dan etika, memenuhi kebutuhan publik, dan memiliki kewenangan dan derajat kebebasan, yang diakui publik (Schein & Kommers, 1972; Pellegrino, 2002). • Jabatan Fungsional Perencana (JFP) adalah suatu profesi yang berstatus PNS dan berada di dalam lingkungan birokrasi.

4. Bagan Alur Penyusunan RPJMN Dan Renstra-KL

5. Visi, Misi dan Prog. Presiden Terpilih Amandemen UUD’45 RPJM Nasional (5 tahunan) : Strategi Pemb. Nas.; Kebijakan umum, prog. Kementrian/lembaga dan lintas KL; kewilayahan dan lintas wilayah, kerangka ekonomi makro, kebijakan fiskal : regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif. RPJP Nasional (20 tahunan) : Visi, Misi, dan Arah Pemb. Nas RKP RKP RKP RKP RKP RPJM Daerah (5 tahunan) : Strategi Pemb. Daerah; Keb. Keu. Daerah; Keb. Umum dan prog. SKPD dan lintas SKPD; Prog. Kewilayahan dan lintas wilayah; Renja : regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif. RPJP Daerah (20 tahunan) : Visi, Misi dan Arah Pemb. Da. Visi, Misi dan Prog. Kepala Daerah terpilih RKPD RKPD RKPD RKPD RKPD

6. RE-KLASIFIKASI BUTIR KEGIATAN PERENCANAAN PERENCANA PERTAMA PERENCANA MUDA PERENCANA MADYA PERENCANA UTAMA Identifikasi masalah Analisis Data Pengumpulan data sekunder Pengumpulan Data Primer Dukungan proses pengkajian alternatif Perumusan alternatif Kebijakan Penyusunan dan Pengkajian Model Penyesuaian dan Penentuan Alternatif Penyusunan rencana kebijakan strategis Tahunan Penyusunan rencana kebijakan/program stra- tegis jangka menengah Penyusunan rencana kebijakan/program strategis jangka panjang Penyusunan rencana kebijakan/program strategis regional Penyusunan rencana kebijakan/program strategis sektoral Penyusunan rencana kebijakan/program strategis makro Penyusunan rencana kegiatan (project) sektor tunggal Penyusunan rencana kegiatan (project) multi-sektor Penyusunan rencana kegiatan (project) kawasan Dukungan proses pengendalian pelaksanaan Pengendalian pelaksanaan Pengendalian pelaksanaan Dukungan proses penilaian pelaksanaan Penilaian pelaksanaan rencana tahunan Penilaian pelaksanaan rencana jangka menengah Penilaian pelaksanaan rencana jangka panjang

7. Perencana Pertama : 1. Identifikasi masalah; 2. Pengumpulan data sekunder; • 3. Dukungan proses pengkajian alternatif; 4. dukungan pengendalian • pelaksanaan; 5. dukungan penilaian pelaksanaan; • Perencana Muda : 1. Analisis data; 2. Pengumpulan data primer; 3. Perumusan • alternatif kebijakan; 4. Penyusunan rencana kebijakan/program strategis tahunan; • 5. Penyusunan rencanan kebijakan/program strategis regional; 6. Penyusunan • rencana kegiatan (project) sektor tunggal; dan 7. Penilaian pelaksanaan rencana • tahunan. • Perencana Madya : 1. Penyusunan dan Pengkajian Model; 2. Penyusunan rencana • kebijakan/program strategis jangka menengah; 3. Penyusunan rencana kebijakan/ • program strategis sektoral; 4. Penyusunan rencana kegiatan (project) multi sektor; • 5. Pengendalian pelaksanaan; dan 7. Penilaian pelaksanaan rencana jangka • menengah. • Perencana Utama : 1. Penyesuaian dan penentuan alternatif; 2. Penyusunan • rencana kebijakan/program strategis jangka panjang; 3. Penyusunan rencana • kebijakan/program strategis makro; 4. Penyusunan rencana kegiatan (project) • kawasan; 5. Pengendalian pelaksanaan; dan 7. Penilaian pelaksanaan • rencana jangka panjang.

8. KOMPETENSI PERENCANA • Kompetensi adalah karakteristik/kemampuan yang digunakan untuk mencapai tujuan kerja yang telah ditetapkan, meliputi : aspek pengetahuan, keahlian/skills, dan sikap (Green, 1999; Dubois, 1993). • Kompetensi (meliputi pengetahuan, keahlian dan sikap) seorang perencana berbeda sesuai dengan tanggungjawab setiap perencana dalam hal : analisis wilayah daerah, administrasi publik, perencanaan spasial, dan konsep dan teknik perencanaan.

9. KOMPETEN DIARTIKAN KEMAMPUANDANKEWENANGANYANG DIMILIKI OLEH SESEORANG UNTUKMELAKUKAN SUATU PEKERJAAN, YANG DIDASARIOLEHPENGETAHUAN , KETERAMPILAN DAN SIKAPSESUAI DENGAN UNJUK KERJA YANG DITETAPKAN KOMPETEN?

10. BUKAN KOMPETENSI SKILL ATTITUDE KNOWLEDGE Menggambarkan Suatu Aktifitas Utuh Di Tempat Kerja Yang Menghasilkan Produk Atau Jasa Dan Atau Fungsi Manajemen

11. Task Management Skills Task skills Job Role / Environment Skills Contingency Management Skills

12. Cakupan pengetahuan dalam kompetensi • Pendidikan formal yang sesuai dengan profesi; • Pelatihan-pelatihan yang yang sesuai dan diverifikasi oleh institusi/lembaga yang berwenang; • Pengetahuan yang didapat dari pengalaman yang diverifikasi oleh institusi/lembaga yang berwenang

13. Cakupan Ketrampilan Dalam Kompetensi • Keterampilan melaksanakan pekerjaan (Task Skill), • Keterampilan mengelola pekerjaan (Task Management Skill), • Keterampilan mengantisipasi Kemungkinan (Contingency Management Skill), • Keterampilan mengelola lingkungan kerja (Job/Role Environment Skill).

15. SIKAP • Performa selama ditempat kerja • Tanggapan lingkungan kerja • Penghargaan • Penilaian kliennya

16. Persandingan Zona Karir dan Tingkat Jabatan BAPPENAS • Pada masing-masing zona karir dapat dipersandingkan pada tingkat jabatan struktural maupun fungsional yang ada di BAPPENAS; • Gambar segi tiga merah merepresentasikan “piramida organisasi” sesuai tingkat jabatan dalam organisasi; 17

17. COMPETENCY BASED TRAINING KOMPETENSI TUJUAN DIKLAT Pengetahuan (Knowledge) Knowledge PERTAMAMengetahui Comprehension Application Memahami/ Cognitive Analysis M’terjemah Synthesis Evaluation UTAMAMerumuskan Keahlian/Keterampilan (Skills) Skills Professionalisme Perencana (Attitude)Affective

18. COMPETENCY BASED TRAINING KOMPETENSIPERENCANA Cognitive Skills Affective Theory Of Theory In Theory For Isu-Isu Globalisasi, Pasar Bebas, Otonomi, Good Governance, Sustainable Development DOMAIN BIDANG Planning Theori- es and Practices Technical Theories In Planning Behavioral Theo- ries for Planning Eco Soc Spa COGNITIVE SKILLS AFFECTIVE

19. Theory of Planningmenjelaskan prinsip-prinsip, prosedur dan langkah-langkah normatif yang seharusnya/sebaiknya dijalankan dalam proses perencanaan, untuk menghasilkan outputs dan outcomes yang efektif.Theory in Planningmerupakan teori substantive dari berbagai disiplin ilmu yang relevan dengan bidang perencanaan.Theory for planning, menjelaskan prinsip-prinsip etika, nilai dan moral yang menjadi pertimbangan bagi para perencana didalam menjalankan perannya Teori Perencanaan (Planning Theory) terdiri dari 3 teori, yaitu : Theory of Planning, Theory in Planning dan Theory for Planning. Planning Theories and Practices (PTP) : Planning System and Process-SPPN; Manajemen Strategik, Managing Public Policy Process, Planning and Budgeting System and Process, Public Accountability System and Reporting Technical Theories in Planning (TTP): (1) ilmu-ilmu dalam bidang keahlian perencanaan ekonomi; (2) ilmu-ilmu dalam bidang keahlian perencanaan sosial dan budaya; dan (3) ilmu-ilmu dalam bidang keahlian perencanaan fisik atau spasial (keruangan); Behavioral Theories for Planning (BTP): Philosophy and Ethics, Development Paradigms, Globalization, Leadership Paradigms, Models of and System Thinking.

20. SPESIALISASI BIDANG KEAHLIAN PERENCANA Ekonomi • Fiskal/Keuangan Neg. • Moneter • Investasi • Tenaga Kerja • Perdagangan Perencana Pertama • Pertanian • Industri • UKM • Pariwisata • Sumber Daya Alam Pertama Muda Sosial (dan Budaya) Kelompok sesuai bidang keahlian • - Politik • Hukum • Pendidikan • Kependudukan • Budaya Perencana Madya • Kesehatan • Birokrasi • - Kesejahteraan Sosial • Administrasi Negara • Antropologi Perencana Utama Spasial • Transportasi • Infrastruktur • Pertanahan • Tata Ruang Catatan : Bidang Keahlian ditentukan melalui mekanisme ujian kompetensi, dan sesuai dengan kualifikasi pendidikan, diklat, dan pengalaman yang dimiliki. • Perencanaan Kota • Perencanaan Wilayah • Lingkungan

21. PUSBINDIKLATREN TUGAS UTAMA FUNGSI Sebagai Instansi Pembina Perencana Sebagai Instansi Penyelenggara Diklat Perencanaan 22 Meningkatkan kompetensi dan produktivitas serta profesionalitas perencana pemerintah di seluruh Indonesia, dalam rangka meningkatkan kapasitas instansi perencanaan pemerintah di pusat dan daerah, sehingga kualitas output dari instansi perencanaan akan meningkat sesuai dengan harapan masyarakat.

22. MAKSUD DAN TUJUAN DIBENTUK JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA • Peningkatan Produktivitas, Profesionalisme dan Kompetensi Tenaga Perencana • Peningkatan Kualitas Output dan Kapasitas Lembaga Perencanaan

23. KETENTUAN UMUM • PERENCANA: PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melaksanakan kegiatan perencanaan di unit perencanaan • UNIT PERENCANAAN: Unit pada Instansi pemerintah baik di pusat dan daerah yang berdasarkan Tupoksi, untuk: a. Melakukan kegiatan perencanaan secara menyeluruh (dari identifikasi permasalahan, sampai penilaian hasil kegiatan) b. Menghasilkan rencana kebijakan lingkup makro, sektor dan daerah serta berdampak nasional dan daerah c. Melakukan pemantauan dan evaluasi • UNIT PERENCANAAN INSTANSI PEMERINTAH: BAPPENAS, Badan Perencanaan (Pembangunan) Propinsi/Kabupaten/Kota, Unit/ Lembaga Perencanaan Lain di Departemen, LPND, Unit Perencanaan di Kantor Menteri Negara, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota. • ANGKA KREDIT: Suatu angka yang diberikan berdasarkan penilaian atas prestasi kerja yang telah dicapai oleh Perencana dalam mengerjakan butir kegiatan sebagai salah satu syarat untuk Pengangkatan dan Kenaikan pangkat/jabatan dalam JFP

24. KETENTUAN UMUM • PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT: a. Kepala Bappenas bagi Perencana Utama di Lingkungan Bappenas dan instansi lainnya baik di Pusat dan di Daerah b. Sekretaris Utama Bappenas bagi Perencana Pertama sampai Perencana Madya di Bappenas c. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat/Daerah bagi Perencana Pertama sampai Perencana Madya di lingkungan instansi masing- masing baik pusat dan daerah • Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat: Menteri, Jaksa Agung, Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Sekretaris Militer, Sekretaris Presiden, Sekretaris Wakil Presiden, Kepala Kepolisian Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara. • Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi: Gubernur. • Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota: Bupati/Walikota. • Instansi Pembina Jabatan Fungsional Perencana (BAPPENAS)

25. JENJANG JABATAN DAN PANGKAT JENJANG PANGKAT, GOLONGAN RUANG KREDIT KUM. PERENCANA PERTAMA • PENATA MUDA, Golongan Ruang III/A; dan • PENATA MUDA TK. I, Golongan Ruang III/B 100 150 PERENCANA MUDA • PENATA, Golongan Ruang III/C; dan • PENATA TK. I, Golongan Ruang III/D 200 300 • PEMBINA, Golongan Ruang IV/A; • PEMBINA TK. I, Golongan Ruang IV/B; dan • PEMBINA UTAMA MUDA, Golongan Ruang IV/C 400 550 700 PERENCANA MADYA PERENCANA UTAMA • PEMBINA UTAMA MADYA, Gol. Ruang IV/D; dan • PEMBINA UTAMA, Golongan Ruang IV/E 850 1050

26. Seorang PNS yang telah melaksanakan tugas di bidang perencanaan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang dan pada saat ditetapkan Keputusan MENPAN No.16/KEP/M.PAN/3/2001 tgl 19 Maret 2001 masih melaksanakan tugas perenca-naan tersebut. • Status sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) • Berijasah serendah-rendahnya Sarjana (S1) dengan kualifikasi pendidikan yang ditentukan untuk jabatan Perencana • Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, golongan ruang III/a • Telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang perencanaan Berijasah serendah-rendahnya Sarjana (S1) Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, golongan ruang III/a • Memiliki pengalaman dalam kegiatan perencanaan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. • Usia setinggi-tingginya 5 (lima) tahun sebelum mencapai usia pensiun dari jabatan terakhir yang didudukinya • Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. • Tersedia Formasi Jabatan SYARAT-SYARAT PENGANGKATAN JFP PENYESUAIAN/INPASSINGDALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT PENGANGKATAN PERTAMA KALIDALAM JABATAN PERENCANA PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN KE JABATAN PERENCANA • Status sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) • Berijasah serendah-rendahnya Sarjana (S1) dengan kualifikasi pendidikan yang ditentukan untuk jabatan Perencana • Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, golongan ruang III/a • Telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang perencanaan • Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. • Tersedia Formasi Jabatan

27. PENENTUAN FORMASI JFP • Tersedia Unit Kerja Perencanaan yang mewadahi JFP • Tidak Menambah Jumlah Pegawai Negeri Sipil • Penambahan formasi dimungkinkan bila ada penambahan beban kerja yang sifatnya permanen • Formasi JFP ditetapkan oleh Menteri PAN untuk formasi pusat, dan Pembina Kepegawaian Propinsi/Kabupaten/Kota untuk formasi Propinsi/Kabupaten/Kota

28. Kedudukan JFP di dalam Organisasi Sesuai dengan Permen PPN/Kepala Bappenas No. 6 Tahun 2009 Menteri PPN/ Kepala Bappenas Setmeneg PPN/ Settama Bappenas Deputi Kelompok Jabatan Fungsional Perencana (Pertama, Muda, Madya, Utama) Direktorat Biro Pusat Kelompok Jabatan Fungsional Perencana Pertama dan Perencana Muda Sub Direktorat Keterangan : garis tegas : menggambarkan perintah kerja dan penugasan garis putus-putus : menggambarkan koordinasi hubungan kerja

29. PENINGKATAN PERAN JFP (Bagaimana?) • Komitmen Pimpinan dan Profesionalitas JFP merupakan dua variabel yang BERSAMA-SAMA berpengaruh terhadap peningkatan peran JFP. • Peran JFP sebagai kelompok profesional di dalam birokrasi adalah meningkatkan responsifitas birokrasi terhadap persoalan masyarakat (Keaney & Sinha, 1988). • Profesionalisme JFP dibangun secara kreatif berdasarkan etika, norma, dan moralitas (Boling & Dempsey, 1981). • Penggunaan etika di dalam birokrasi merupakan : (1) implikasi moral, (2) pertimbangan etis dan kewenangan dalam memberi rekomendasi atas nama publik, (3) implikasi moral penggunaan teknik dan model, dan (4) pertimbangan utama pemilihan alternatif (Wachs, 1985 dalam buku Ethics in Planning)

30. TERIMAKASIH