1 / 30

KEBIJAKAN OBAT NASIONAL (KONAS) Kepmenkes No 189/Menkes/SK/III/2006

KEBIJAKAN OBAT NASIONAL (KONAS) Kepmenkes No 189/Menkes/SK/III/2006. Oleh : Drs. Richard Panjaitan, Apt., SKM. DISAMPAIKAN PADA WORKSHOP KETERSEDIAAN, KETERJANGKAUAN DAN PEMERATAAN OBAT ESENSIAL GENERIK JAKARTA, 5 DESEMBER 2008. SKN 2004. RPJM 2004-2009.

kamana
Download Presentation

KEBIJAKAN OBAT NASIONAL (KONAS) Kepmenkes No 189/Menkes/SK/III/2006

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. KEBIJAKAN OBAT NASIONAL (KONAS) Kepmenkes No 189/Menkes/SK/III/2006 Oleh : Drs. Richard Panjaitan, Apt., SKM DISAMPAIKAN PADA WORKSHOP KETERSEDIAAN, KETERJANGKAUAN DAN PEMERATAAN OBAT ESENSIAL GENERIK JAKARTA, 5 DESEMBER 2008

  2. SKN 2004 RPJM 2004-2009 IV : SUB SISTEM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN TUJUAN : TERSEDIA OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN YANG AMAN, BERMUTU,BERMANFAAT, TERJANGKAU  MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN SE-TINGGI2-NYA. PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN TUJUAN : MENJAMIN KETERSEDIAAN, PEMERATAAN, MUTU, KETERJANGKAUAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN TERMASUK OBAT TRADISIONAL, PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA DAN KOSMETIKA

  3. LATAR BELAKANG • KONAS merupakan penjabaran SKN • KONAS 1983 sebagai penjabaran SKN 1982 telah digunakan > 20 tahun • SKN yang baru telah ditetapkan tahun 2004 • Perkembangan yang sangat pesat baik dalam ketatanegaraan dan global a.l. WTO, otonomi daerah / desentralisasi, IPTEK

  4. LANDASAN KEBIJAKAN • OBAT HARUS DIPERLAKUKAN SEBAGAI SARANA YANKES • ASPEK EKONOMI DAN TEKNOLOGI OBAT HARUS SELARAS DENGAN ASPEK SOSIAL DAN KESEHATAN • PEMERINTAH BERTANGGUNGJAWAB ATAS KETERSEDIAAN, KETERJANGKAUAN DAN PEMERATAAN OBAT ESENSIAL • PEMERINTAH MELAKSANAKAN PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN OBAT • PELAKU USAHA DI BIDANG OBAT BERTANGGUNG JAWAB ATAS MUTU OBAT • MASYARAKAT BERHAK MENDAPATKAN INFORMASI OBAT YANG BENAR

  5. TUJUAN KONAS MENJAMIN : • KETERSEDIAAN, PEMERATAAN DAN KETERJANGKAUAN OBAT ESENSIAL • KEAMANAN, KHASIAT & MUTU OBAT BEREDAR • PENGGUNAAN OBAT YANG RASIONAL

  6. LANGKAH-LANGKAH MENCAPAI TUJUAN KONAS

  7. PEMBIAYAAN OBAT SASARAN : MASYARAKAT, TERUTAMA YG TIDAK MAMPU DAPAT MEMPEROLEH OBAT ESENSIAL SETIAP SAAT DIPERLUKAN LANGKAH KEBIJAKAN : • PENETAPAN TARGET PEMBIAYAAN OBAT SEKTOR PUBLIK SECARA NASIONAL • MENGEMBANGKAN MEKANISME PEMANTAUAN PEMBIAYAAN OBAT SEKTOR PUBLIK DI DAERAH • PEMERINTAH MENYEDIAKAN ANGGARAN OBAT UTK PROGRAM KESEHATAN NASIONAL

  8. PEMBIAYAAN OBAT Lanjutan-1 LANGKAH KEBIJAKAN : • PEMERINTAH MENYEDIAKAN DANA BUFFER STOCK NASIONAL UTK KEPENTINGAN PENANGGULANGAN BENCANA & MEMENUHI KEKURANGAN OBAT DI KABUPATEN/KOTA • PEMERINTAH DAERAH MENYEDIAKAN ANGGARAN OBAT CUKUP YG DIALOKASIKAN DARI DAU • SKEMA JPKM & SISTEM JAMINAN PEMELIHARAAN KES LAINNYA HARUS MENYELENGGARAKAN PELAYANAN KESEHATAN PARIPURNA

  9. PEMBIAYAAN OBAT LANGKAH KEBIJAKAN : • RETRIBUSI YG MUNGKIN DIKENAKAN KPD PASIEN DI PUSKESMAS, MERUPAKAN ALAT “SERTA BAYAR” & TDK DITUJUKAN SBG SUMBER PENDAPATAN • UTK MENGHADAPI KEADAAN DARURAT, PEMERINTAH DAPAT MENERIMA BANTUAN DARI DONOR YANG SIFATNYA HANYA SEBAGAI PELENGKAP. MEKANISME PENERIMAAN OBAT BANTUAN HARUS MENGIKUTI KAIDAH INTERNASIONAL MAUPUN KETENTUAN DALAM NEGERI Lanjutan-2

  10. KETERSEDIAAN & PEMERATAAN OBAT SASARAN : OBAT YG DIBUTUHKAN UNTUK PELAYANAN KESEHATAN, TERUTAMA OBAT ESENSIAL SENANTIASA TERSEDIA DI SELURUH WILAYAH INDONESIA LANGKAH KEBIJAKAN : • MEMBERIKAN INSENTIF UTK PRODUKSI OBAT JADI & BAHAN BAKU DLM NEGERI TANPA MENYIMPANG DARI & DGN MEMANFAATKAN PELUANG YANG ADA DLM PERJANJIAN WTO • MENUNJANG EKSPOR OBAT MENCAPAI SKALA PRODUKSI YG LEBIH EKONOMIS - MENUNJANG PERKEMBANGAN EKONOMI NASIONAL

  11. KETERSEDIAAN & PEMERATAAN OBAT Lanjutan-1 LANGKAH KEBIJAKAN : • MENDORONG KERJASAMA REGIONAL DLM RANGKA PERDAGANGAN OBAT INTERNASIONAL UTK PENGEMBANGAN PRODUKSI DALAM NEGERI • MENUNJANG PENGEMBANGAN & PRODUKSI FITOFARMAKA DARI SUMBER DAYA ALAM SESUAI DGN KRITERIA KHASIAT & KEAMANAN OBAT • PENINGKATAN EFEKTIVITAS & EFISIENSI DISTRIBUSI OBAT MELALUI REGULASI YG TEPAT • MENDORONG PELAYANAN KEFARMASIAN MELALUI PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA FARMASI

  12. KETERSEDIAAN & PEMERATAAN OBAT Lanjutan-2 LANGKAH KEBIJAKAN : • PEMBERIAN INSENTIF UTK PELAYANAN OBAT DI DAERAH TERPENCIL • PENINGKATAN PERAN SERTA PELAYANAN OBAT TERUTAMA DI DAERAH TERPENCIL UTK PENYEBARAN OBAT BEBAS SECARA BAIK • PEMERINTAH MENGEMBANGKAN MEKANISME PEMANTAUAN KETERSEDIAAN OBAT ESENSIAL & MENGAMBIL LANGKAH-LANGKAH PENYEDIAANNYA • KETERSEDIAAN OBAT SEKTOR PUBLIK • KETERSEDIAAN OBAT DALAM KEADAAN DARURAT

  13. KETERJANGKAUAN OBAT SASARAN : HARGA OBAT TERUTAMA OBAT ESENSIAL TERJANGKAU OLEH MASYARAKAT LANGKAH KEBIJAKAN : • PENINGKATAN PENERAPAN KONSEP OBAT ESENSIAL & PROGRAM OBAT GENERIK • PEMERINTAH MELAKSANAKAN EVALUASI HARGA SECARA PERIODIK DENGAN MEMBANDINGKAN HARGA ACUAN INT’L DGN MENGIKUTI METODA STANDAR INT’L TERKINI

  14. KETERJANGKAUAN OBAT Lanjutan-1 LANGKAH KEBIJAKAN : • MEMANFAATKAN PENDEKATAN FARMAKOEKONOMIK DI UPK UNTUK MENINGKATKAN EFISIENSI • PENGENDALIAN HARGA JUAL PABRIK • MENGEMBANGKAN SISTEM INFORMASI HARGA OBAT BAGI MASYARAKAT • MENGEMBANGKAN SISTEM PENGADAAN OBAT SEKTOR PUBLIK DENGAN MENERAPKAN PRINSIP PENGADAAN DLM JUMLAH BESAR / PENGADAAN BERSAMA

  15. KETERJANGKAUAN OBAT Lanjutan-2 LANGKAH KEBIJAKAN : • PENGHAPUSAN PAJAK DAN BEA MASUK UNTUK OBAT ESENSIAL • MELAKUKAN KEBIJAKAN PENGATURAN HARGA OBAT UNTUK MENJAMIN KETERJANGKAUAN HARGA OBAT

  16. SELEKSI OBAT ESENSIAL SASARAN : DITERIMANYA SECARA LUAS DAFTAR OBAT ESENSIAL NASIONAL (DOEN) LANGKAH KEBIJAKAN : • PEMILIHAN OBAT ESENSIAL HARUS TERKAIT DENGAN PEDOMAN TERAPI / STANDAR PENGOBATAN YANG DIDASARKAN PADA BUKTI ILMIAH TERBAIK • SELEKSI OBAT ESENSIAL DILAKUKAN MELALUI PENELAAHAN ILMIAH YG MENDALAM & PENGAMBILAN KEPUTUSAN YG TRANSPARAN DGN MELIBATKAN PARA FARMASIS, FARMAKOLOG, KLINISI & AHLI KESEHATAN MASYARAKAT

  17. SELEKSI OBAT ESENSIAL Lanjutan-1 LANGKAH KEBIJAKAN : • REVISI DOEN DILAKUKAN SECARA PERIODIK PALING TIDAK SETIAP 3-4 THN DGN MELALUI PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN YG SAMA • PENYEBARLUASAN DOEN KPD SARANA PELAYANAN KESEHATAN SAMPAI DAERAH TERPENCIL, BAIK DLM BENTUK TERCETAK MAUPUN ELEKTRONIK

  18. PENGGUNAAN OBAT YANG RASIONAL SASARAN : PENGGUNAAN OBAT DALAM JENIS, BENTUK SEDIAAN, DOSIS DAN JUMLAH YANG TEPAT, DAN DISERTAI INFORMASI YANG LENGKAP, BENAR, DAN TIDAK MENYESATKAN LANGKAH KEBIJAKAN : • PENYUSUNAN PEDOMAN TERAPI STANDAR BERDASARKAN BUKTI ILMIAH TERBAIK YG DIREVISI SECARA BERKALA • PEMILIHAN OBAT DENGAN ACUAN UTAMA DOEN • PEMBENTUKAN DAN ATAU PEMBERDAYAAN KOMITE FARMASI DAN TERAPI DI RUMAH SAKIT

  19. PENGGUNAAN OBAT YANG RASIONAL Lanjutan-1 LANGKAH KEBIJAKAN : • PEMBELAJARAN FARMAKOTERAPI BERBASIS MASALAH DLM KURIKULUM S1 TENAGA KESEHATAN • PENDIDIKAN BERKELANJUTAN SBG PERSYARATAN IZIN MENJALANKAN KEGIATAN PROFESI • PENGAWASAN, AUDIT DAN UMPAN BALIK DALAM PENGGUNAAN OBAT • PENYEDIAAN INFORMASI OBAT YANG JUJUR DAN BENAR MELALUI PUSAT2 INFORMASI DI SARANA PELAYANAN KESEHATAN BAIK PEMERINTAH MAUPUN SWASTA

  20. PENGGUNAAN OBAT YANG RASIONAL Lanjutan-2 LANGKAH KEBIJAKAN : • PENDIDIKAN & PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UTK MENGGUNAKAN OBAT SECARA TEPAT & BENAR, SERTA KEPATUHAN PENGGUNAAN OBAT • REGULASI & PENERAPANNYA UTK MENGHINDARKAN INSENTIF PD PENGGUNAAN & PENULISAN RESEP OBAT TERTENTU • REGULASI UTK MENUNJANG PENERAPAN BERBAGAI LANGKAH KEBIJAKAN PENGGUNAAN OBAT SECARA RASIONAL • PROMOSI PENGGUNAAN OBAT RASIONAL DLM BENTUK KIE YG EFEKTIF & TERUS MENERUS KPD TENAGA KESEHATAN & MASYARAKAT MELALUI BERBAGAI MEDIA

  21. PENGAWASAN OBAT SASARAN : • OBAT YANG BEREDAR HARUS MEMENUHI SYARAT KEAMANAN, KHASIAT, MUTU DAN KEABSAHAN • MASYARAKAT TERHINDAR DARI PENGGUNAAN OBAT YG SALAH & PENYALAHGUNAAN OBAT LANGKAH KEBIJAKAN : • PENGAWASAN OBAT DILAKSANAKAN DGN KOMPETENSI TINGGI SECARA INDEPENDEN, AKUNTABEL & TRANSPARAN • PENGUATAN FUNGSI PENGAWASAN OBAT • PENINGKATAN SARANA & PRASARANA PENGAWASAN OBAT, SERTA PEMENUHAN KEBUTUHAN SDM YG MEMADAI

  22. PENGAWASAN OBAT Lanjutan-1 LANGKAH KEBIJAKAN : • PENGEMBANGAN TENAGA DGN JUMLAH DAN MUTU SESUAI DGN STANDAR KOMPETENSI • PEMBENTUKAN PUSAT INFORMASI OBAT DI PUSAT & DAERAH UTK INTENSIFIKASI PENYEBARAN INFORMASI OBAT • PENINGKATAN KERJASAMA DENGAN INSTANSI TERKAIT DLM PENEGAKAN HUKUM SECARA KONSISTEN • PENGEMBANGAN SISTEM NASIONAL VIJILAN PASCA PEMASARAN

  23. PENGAWASAN OBAT Lanjutan-2 LANGKAH KEBIJAKAN : • PENINGKATAN UPAYA PEMANTAUAN PROMOSI OBAT • PENINGKATAN KERJASAMA REGIONAL MAUPUN INTERNASIONAL • PENGAKUAN INTERNASIONAL DI BIDANG PENGAWASAN OBAT • PENINGKATAN PENGAWASAN DISTRIBUSI OBAT DI JALUR TIDAK RESMI • PENGAWASAN PEREDARAN OBAT PALSU DAN OBAT SELUNDUPAN (TIDAK TERDAFTAR)

  24. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SASARAN : PENINGKATAN PENELITIAN DI BIDANG OBAT UNTUK MENUNJANG PENERAPAN KONAS LANGKAH KEBIJAKAN : • PENGEMBANGAN & MODIFIKASI INDIKATOR PENERAPAN KONAS • PENGEMBANGAN MODEL PENGELOLAAN TERUTAMA OBAT ESENSIAL DI DAERAH TERPENCIL, PERBATASAN, DAERAH RAWAN BENCANA, GUNA MENUNJANG KETERSEDIAAN, PEMERATAAN & KETERJANGKAUAN

  25. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Lanjutan-1 LANGKAH KEBIJAKAN : • PENGEMBANGAN OBAT BARU UTK PENYAKIT BARU, PENYAKIT INFEKSI YG MUNCUL KEMBALI, OBAT YG SECARA EKONOMIS TDK MENGUNTUNGKAN NAMUN SANGAT DIPERLUKAN • PENGEMBANGAN & REVITALISASI SISTEM INFORMASI OBAT DI IFK UTK MENJAMIN KETERSEDIAAN, PEMERATAAN, & KETERJANGKAUAN KHUSUSNYA OBAT ESENSIAL • PENGEMBANGAN & EVALUASI SISTEM MONITORING KEAMANAN PENGGUNAAN OBAT

  26. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Lanjutan-2 LANGKAH KEBIJAKAN : • KAJIAN ATAS EFEKTIVITAS SISTEM SAMPLING PD UJI PETIK PENGUJIAN OBAT DI PASARAN • PENELITIAN & PENGEMBANGAN PENGGUNAAN OBAT RASIONAL • PENERBITAN & REVISI PEDOMAN CARA UJI KLINIS YG BAIK

  27. PENGEMBANGAN SDM SASARAN : TERSEDIANYA SDM YANG MENUNJANG PENCAPAIAN SASARAN KONAS LANGKAH KEBIJAKAN : • MELAKUKAN PEMETAAN KEBUTUHAN TENAGA FARMASI • PENYEDIAAN DAN PENEMPATAN TENAGA FARMASI SECARA MERATA SESUAI DENGAN KEBUTUHAN DI SETIAP DAERAH DAN JENJANG PELAYANAN KESEHATAN

  28. PENGEMBANGAN SDM Lanjutan-1 LANGKAH KEBIJAKAN : • MEMASUKKAN KONAS KE DALAM KURIKULUM PENDIDIKAN & PELATIHAN TENAGA KESEHATAN • MEMASUKKAN KONAS KE DLM KURIKULUM PENDIDIKAN BERKELANJUTAN OLEH ORGANISASI PROFESI KESEHATAN • KERJASAMA REGIONAL & INTERNASIONAL UTK PENGEMBANGAN SDM

  29. PEMANTAUAN DAN EVALUASI SASARAN : MENUNJANG PENERAPAN KONAS SEBAIK-BAIKNYA MELALUI PEMBENTUKAN MEKANISME PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA SERTA DAMPAK KEBIJAKAN, GUNA MENGETAHUI HAMBATAN DAN PENETAPAN STRATEGI YANG EFEKTIF LANGKAH KEBIJAKAN : • PEMANTAUAN DAN EVALUASI DILAKUKAN SECARA BERKALA • PELAKSANAAN DAN INDIKATOR PEMANTAUAN MENGIKUTI PEDOMAN WHO DAN DPT BEKERJASAMA DGN WHO ATAU PIHAK LAIN UTK MEMBANDINGKAN HASILNYA DENGAN NEGARA LAIN • PEMANFAATAN HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI

  30. Terima Kasih selamat berkarya

More Related