Manajemen Kepegawaian Nasional dan Kebijakan Wasdalpeg

1. BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA ManajemenKepegawaianNasionaldanKebijakanWasdalpeg

2. KEDUDUKAN PNS Pasal 3 • PegawaiNegeriberkedudukansebagaiunsuraparaturnegara yang bertugasuntukmemberikanpelayanankepadamasyarakatsecaraprofesional, jujur, adildanmeratadalampenyelenggaraantugasnegara, pemerintahan, danpenyelenggaraantugasnegara, pemerintahan, danpembangunan • Dalamkedudukandantugassebagaimanadimaksuddalamayat (1), PegawaiNegeriharusnetraldaripengaruhsemuagolongandanpartaipolitiksertatidakdiskriminatifdalammemberikanpelayanankepadamasyarakat. • UntukmenjaminnetralitasPegawaiNegerisebagaimanadimaksuddalamayat (2), PegawaiNegeridilarangmenjadianggotadanataupenguruspartaipolitik

3. PERANAN PNS • BIROKRAT : MenjalankanRodaPemerintahan • MANAGER LEADER : MemimpinSatuanKerja • ADMINISTRATOR : MengelolaAdministrasi, asset, keuangan • INVESTOR : Mengelola DIPA • PELAYANAN : Memberipelayananpadamasyarakat

4. RencanaStrategisManajemenKepegawaianNasional KondisiObjektif • Mismatch • Underemployed • Alokasidandistribusi PNS yang tidakmeratadalamkualitasdankuantitas • Rendahnyatingkatproduktivitas • Database PNS belum Online • Belumadanyasistem Reward and Punishment • Rendahnyapenghasilan dankesejahteraan PNS • Usulanformasibelumdidasarkanpadakebutuhanriil • Wasdalbelumeffektif VISI PNS Misi KEGIATAN PROGRAM LANGKAH KEBIJAKAN STRATEGI TEROBOSAN NIP NASIONAL SAPK PenilaianKinerjadengan SKP Rekruitmendengan CAT KPE Accessment Center

5. KONDISI OBJEKTIF • Mismatch, antarasosok PNS yang adabelumsesuaidengantuntutankompetensibidangtugasnya • Underemployed, belumadanya target ataukontrakkinerja yang harusdilakukan PNS dalammelaksanakantugasnya • AlokasidandistribusiPNS yang tidakseimbang/meratamengenaikuantitas, kualitasdandistribusi PNS PNSmenurutteritorial (daerah) • MasihrendahnyatingkatproduktivitasPNS yang belumoptimalnyapelayanan PNS terhadapmasyarakat • Database PNS yang adadimasing-masinginstansibelumterhubungkansecara online dengansistempengolahan data yang adadi BKN • Belumditerapkannyasistemrewarddanpunishmentsecarategasdanjelasdikalangan PNS • Masihrendahnyapenghasilandankesejahteraan PNS • Usulanformasibelumdidasarkapadakebutuhanriil • Wasdalbelumeffektif

6. ArahKebijakanManajemen PNS MenciptakanAparatur Negara • Profesional • Netral • Hiduplayak (sejahtera) • Akuntabel • Perekat NKRI

7. MISI • Mengembangkanmanajemen PNS secaratepatdansesuaidengankompetensi yang dibutuhkan • RegulasidanDebirokratisasikepegawaian • Menyelenggarakanpelayanan prima bidangkepegawaian • MengembangkanSistemInformasiManajemenKepegawaiansecara Online • Menyelenggarakanpengawasandanpengendaliankepegawaian

8. STRATEGI • Pembenahansistemberbasismerit • Mind Setting danbudayakerja • Proses Tata Kelola - Lengkap, akuratdanterkini - Cepat - Transparan - Terukur 4. Produktif, baikdalam output ataupunproses 5. Efektifdanefisien 6. Menciptakan PNS yang profesionaldanpengukurankinerjadengan SKP (SasaranKinerjaPegawai) 7. ManajemenKepegawaianberbasisTeknologiInformasi 8. MembangundanmengembangkanSistemInformasiPengawasandanPengendalian

9. LANGKAH KEBIJAKAN • Perencanaanformasi PNS sesuaikebutuhanriil • Pembenahansistemdanprosesrekruitmen PNS sampaidenganpensiun • Pengembanganpegawaisesuaidengankompetensi yang dibutuhkan • Penilaiankinerja PNS dengan SKP • Kesejahteraan PNS • Modernisasipelayanankepegawaian • Integrated SistemInformasiKepegawaian • Paradigmabarupengawasandanpengendalian

10. TEROBOSAN • NIP Nasional • SAPK • CAT • Penilaian SKP (SasaranKinerjaPegawai) • KPE • Accessment Center • SistemInformasiWasdal

11. Kegiatan • PerencanaanKepegawaiandanFormasi • Standarisasidankompetensi PNS yang didukungAccessment Center • Penelitianpengembangandanpengkajianbidangkepegawaian • Implementasiteknologiinformasidanmodernisasimanajemenkepegawaian • Penyelenggaraanpendidikandanpelatihanbidangkepegawaian yang mendukungkebutuhanjabatanfungsionaldanjabatanstruktural • Penilaiankompetensi PNS • Pembangunan, pengembangansisteminformasi, danpengolahan database • Pengembanganoperasionaljaringankomunikasidaninformasikepegawaian yang terintegrasi • PenguatansisteminformasiWasdal

12. PengawasandanPengendalian Presiden DibantuKepala BKN Melakukantindakanadministrasi peringatan, tegurandanpembatalan

13. PengawasandanPengendalianKepegawaian Audit terhadappelaksanaankepegawaiandenganobjekproduk-produkkepegawaiandibandingkandengannormastandarprosedur

14. RencanaStrategisPengawasandanPengendalianKepegawaian Issue Utama • Good governance • R.B/Pemacu RB • E-Government • Inpres No 1/2013 • RUU ASN AlurPikir DistorsiImplementasiPeraturanKepegawaian KondisidanmasalahBirokrasi Belumfokuswasdalkinerja Renstra Focal Concern Belumeffektifpengawasanpreventifdandetektif IndikatorKinerjaUtama SistemWasdal yang effektifdanakuntabel PNS profesional, Netral & Sejahtera Belumditerapkannya reward dan punishment Program PolitisasiBirokrasi Kegiatan Integritasaparatwasdal Sistemwasdal yang terintegratedbelumada • Lingstra • Peluang • Kendala Paradigmapengawasansebagaiwatchdog

15. Kebijakan • Membangundanmengimplementasikanparadigmabaruwasdalpeg • Melaksanakangerakanpenegakankodeetikdanpenegakandisiplin • Membangunprofesionalismedanintegritasaparatwasdalpeg • Membangundanmenerapkan SOP wasdalpeg • Membangundanmemeliharasistemwasdalpeg • Melaksanakan audit manajemenkepegawaian • Melaksanakanbimtekbidangkepegawaian

16. PERGESERAN PARADIGMA PENGAWASAN

17. PERGESERAN PARADIGMAPENGAWASAN (Lanjutan)

18. m a T e r i a h k s i