KEBIJAKAN PEND NASIONAL MIKRO

1. KEBIJAKAN PEND NASIONALMIKRO S u t a m a

2. PENDIDIKAN NASIONAL • TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH ,MASYARAKAT DAN KELUARGA • TAPI BELUM PERNAH ADA PEMBAGIAN YANG NYATA, APA dan MENJADI TANGGUNGJAWAB SIAPA • PERLUKAH DUDUK BERSAMA ?

3. Kebijakan & Program Pend Wajar 9 tahun. Sarana & prasarana. Pendidikan alternatif. Beasiswa. Pend Anak Usia Dini (PAUD). Profesionalisme guru. Kurilkulum. Demokratisasi pend.

4. Kebijakan & Program Pend Wajar 9 tahun Pemerintah telah berupaya melaks sebagian kewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa dg menyelenggarakan pend dari tk TK-PT, bahkan melalui kursus-kursus. Komitmen pem itu ditegaskan melalui program wajar 6 th (1984) yg kmd ditingkatkan menjadi wajar 9 th (1994): anak usia 7-15 th hrs masuk SD  lulus SMP. Didirikan SMP Terbuka & SMP Keterampilan di setiap kecamatan.

5. Kebijakan & Program Pend Masalah Bagaimana dg anak dini usia ? Bagaimana dg nasib SMP terbuka & SMP keterampilan sekarang ? Bagaimana program wajar 9 th berkaitan dg adanya krisis ekonomi ?

6. Kebijakan & Program Pend Masalah Bagaimana dg anak dini usia ? Di Indonesia program pend unt anak dini usia belum diterapkan scr maksimal. Dari sekitar 3,9 juta anak usia 6 th, baru sekitar 757.000 atau 19,4 % anak yg memperoleh pend dini usia sebelum menempuh SD (Kompas, 30/8/04) keterbatasan ekonomi + ilmu penget orang tua. Padahal, pend anak dini usia sangat penting unt mengoptimalkan potensi yg dimiliki selama masa tumbuh kembang anak. Menurut Fuad Hasan, pend anak dini usia dpt memberikan rangsangan unt meningkatkan potensi bakat minat selama pertumbuhan & perkemb scr optimal. Penitipan anak, Penitipan bayi, Kelompok bermain, TK. Dinas Pend sosialisasikan program PADU ?

7. Kebijakan & Program Pend Masalah Bagaimana dg anak dini usia ? Kesulitan utama unt memperoleh informasi anak dini usia justru diawali dg tdk adanya data yg valid di tk kantor kelurahan = brp anak usia sekolah, brp anak dini usia. Krn adm kelurahan biasanya baru dikerjakan kalau ada lomba atau kunjungan pejabat. Mungkin yg mempunyai data tsb petugas Penyuluh Lap Kel Berenc di bwh naungan BKKBN. Tetapi apa data dimaksud dikerjakan dg cermat & akurat ? data yg diperoleh unicef ternyata ada selisih yg cukup signifikan.

8. Kebijakan & Program Pend Masalah Bagaimana dg nasib SMP Terbuka & SMP Keterampilan sekarang ? Keberhasilan KB mengakibatkan berkurangnya anak usia sekolah secara berjenjang. Krisis ekonomi juga berpengaruh besar thd minat bersekolah program “ayo sekolah”. Akibatnya: SD yg dimerger SMP Terbuka / SMP Keterampilan beralih fungsi  diprotes ILO.

9. Kebijakan & Program Pend Masalah Bagaimana program wajar 9 th berkaitan dg adanya krisis ekonomi ? Adanya krisis ekonomi yg berkepanjangan, akhirnya impian unt mewujudkan pend dasar yg berkualitas semakin berat dan jauh dari kenyataan. Pasalnya, selama ini belum dpt lepas dari persoalan-persoalan fisik-kualitatif, spt: kekurangan kelas, guru & tenaga adm.

10. Kebijakan & Program Pend PADAHAL Kualitas pend dpt menunjuk pd kualitas proses & kualitas output. Pend dpt berkualitas dari segi proses, jika proses pemelajarannya berlangsung efektif. Pemelajaran dpt efektif jika peserta didik mengalami proses pend yg bermakna dg ditunjang oleh sumber daya sekolah (guru yg profesional - sarana yg cukup - dan dana yg wajar)

11. LAYAK PAKAI 41 % 801.216 RUANG 44.868.096 M2 RUSAK BERAT 21 % RUSAK SEDANG 38 % KONDISI INFRASTRUKTUR SD

12. Kebijakan & Program Pend PADAHAL Sebelum krisis, kualitas pend juga berjln di tempat. Dalam situasi krisis stl ada berbagai kebijakan & program juga berjln ditempat. ADA APA ? MUNGKIN SDM PEND YG KURANG MENDUKUNG (GURU BLM PROFESIONAL).

13. PROGRAM STRATEGIS PENDUKUNG WAJAR DIKDAS 1. JPS : Beasiswa, Grant Belanda, BKM dan BKS 2. USB DAN RKB 3. BANTUAN IMBAL SWADAYA UNTUK SWASTA 4. INSENTIF GURU NEGERI & SWASTA 5. PROFESIONALITAS TENAGA KEPENDIDIKAN Penuntasan WAJAR DIKDAS 9 TAHUN yang direncanakan tuntas 2004 menjadi 2008

14. KELEMAHAN INSTITUSI SEBAGAI KENDALA MUTU PEND DASAR&MENENGAH: TEMUAN BANK DUNIA 2001 Pertama: Institusi pemerintah yg mengelola pend dasar sangat rumit dan kurang koordinasi, yaitu antara Depdiknas & Depag serta masyarakat. Masyarakat yg dimaksud adalah yg menyelenggarakan pend (formal & non-formal) dan PADU.Terutama kelemahan di bidang teknis pend, ketenagaan, pembiayaan, dan sertifikasi.

15. KELEMAHAN INSTITUSI SEBAGAI KENDALA MUTU PEND DASAR&MENENGAH: TEMUAN BANK DUNIA 2001 Kedua: Ditengarai bahwa kewenangan TK-SD-SMP akan diserahkan kpd Dinas Pend Kab/Kota, sedang SMA-SMK diserahkan kpd Dinas Pend Prov. Kondisi tsb jelas akan menyulitkan dlm pengalokasian anggaran dan kontinuitas teknis pend. Begitu juga SO dari pusat sampai daerah tdk sinkron.

16. KELEMAHAN INSTITUSI SEBAGAI KENDALA MUTU PEND DASAR&MENENGAH: TEMUAN BANK DUNIA 2001 Ketiga: Anggaran pendidikan nasional dikelola secara kaku dan terkotak-kotak baik jenis anggarannya maupun instansi yg menanganinya. Anggaran Rutin (DIK) disiapkan oleh Depkeu, Depdiknas, Depag. Anggaran Pembangunan disiapkan oleh Bappenas, Depdiknas, Depag. Belum lagi anggaran yg disiapkan oleh daerah Kab/Kota. Belum lagi teknis dan prosedur pembelajaan serta penggunaannya, masing-masing instansi mempunyai aturan sendiri.

17. KELEMAHAN INSTITUSI SEBAGAI KENDALA MUTU PEND DASAR&MENENGAH: TEMUAN BANK DUNIA 2001 Keempat: Manajemen pd tingkat sekolah tdk efektif. Sekolah institusi yg memegang peranan kunci dlm menentukan mutu pend dan Kepala sekolah mrpkan pelaku utama dlm memainkan peranan tsb. Peningkatan mutu sekolah memerlukan Kepala sekolah yg mampu:

18. KELEMAHAN INSTITUSI SEBAGAI KENDALA MUTU PEND DASAR&MENENGAH: TEMUAN BANK DUNIA 2001 • Mendayagunakan sumber daya yg ada shg dpt menyediakan dukungan dana yg memadai bagi staf, bahan pemelajaran dan pemeliharaan fasilitas. • Mampu menciptakan kepemimpinan secara struktural dikalangan staf dan peserta didik. • Mampu mengkomunikasikan secara teratur arus informasi kpd staf, orang tua, peserta didik, dan masyarakat.

19. KELEMAHAN INSTITUSI SEBAGAI KENDALA MUTU PEND DASAR&MENENGAH: TEMUAN BANK DUNIA 2001 Secara ringkas, temuan Bank Dunia tsb mengungkapkan bahwa pengelolaan manajemen pendidikan nasional disebabkan oleh keterbatasan otonomi & kemampuan manajerial dan kepemimpinan Kepala sekolah. Kepala sekolah rata-rata kurang profesional dlm memegang jabatan.

20. A S2 B B B C S3 Orientasi A T A H A P A N K O M P E T E NS I Wajib Belajar 9 Tahun TANGGA KARIR S L P & S D SISTEM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TERBUKA YANG “PERMEABEL” Penyelenggara: DEPDIKNAS Penyelenggara Lain Dunia Kerja Jalur Pendidik Akademik Jalur Pendidikan Profesi Jalur Pelatihan Industri Standar Kompetensi Industri KESINAMBUNGAN KOMPETENSI SP2 Kursus Manajerial Level Kompetensi SP1 S1 Univ. Inst. S. T. D4 7 P P I L D3 6 D2 5 D1 4 Kursus Kejuruan 3 PPI SM U S M K BLK 2 1 Jalur Formal/boleh Permeabilitas Akademik melalui Bridging Course A Persyaratan Bridging System B C Permeabilitas Profesional Melalui Bridging Training

21. KEBIJAKAN PROFESIONALISME GURU PENGERTIAN: GURU AKAN MENJADI PROFESIONAL JIKA MEMILIKI KEAHLIAN DI BIDANG PENDIDIKANNYA DAN IA BELAJAR TERUS MENERUS AGAR SEMAKIN BERHASIL DAN MENGHASILKAN KARYA YANG BERMUTU SESUAI DG KEBUTUHAN PASAR (Dedi Supriadi, 1999 “Reformasi pendidikan dalam konteks otoda”)

22. KEBIJAKAN PROFESIONALISME GURU PENGERTIAN: SEORANG GURU DIKATAKAN PROFESIONAL JIKA IA BELAJAR TERUS MENERUS DI MANAPUN IA BERADA (DePorter & Hernacki, 2000 “ Quantum teaching”)

23. KEBIJAKAN PROFESIONALISME GURU PENGERTIAN: GURU YG BERMUTU = GURU YG PROFESIONAL. GURU YG PROFESIONAL JIKA: 1.MEMILIKI LANDASAN ILMU PENGETAHUAN YG LUAS. 2.MEMILIKI SERTIFIKASI. 3.ADA KERJASAMA DG TEMAN SEJAWAT. 4.MEMILIKI KESADARAN UNT MENGEMBANGKAN ILMUNYA (BELAJAR TERUS MENERUS) (Suyanto, Kompas,16/2/02)

24. KEBIJAKAN PROFESIONALISME GURU PENGERTIAN: GURU YG PROFESIONAL JIKA IA MAMPU MEWUJUDKAN TIGA LAYANAN PROFESI GURU, YAITU LAYANAN INSTRUKSIONAL SEBAGAI TUGAS UTAMANYA, LAYANAN ADMINISTRASI, DAN LAYANAN BANTUAN AKADEMIK - SOSIAL - PRIBADI SEBAGAI LAYANAN YANG IKUT MENENTUKAN KEBERHASILAN UNT PEMELAJARANNYA (Soetjipto & Kosasi (1999) “Profesi keguruan”)

25. TERIMA KASIH