HAK TANGGUNGAN

1. HAK TANGGUNGAN By Inha agustiana ,Hamdan h ,Moh agung Linda rosida sebagai bahan kajian dan pemenuhan tugas mata kuliah hukum agraria

2. OBYEK HAK TANGGUNGAN • Hak Milik (HM) • Hak Guna Bangunan (HGB) • Hak Guna Bangunan (HGU)

3. adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia (WNI) dan badan hukum indonesia yang ditetapkan oleh pemerintah. Ciri-ciri hak milik : Sifat haknya terkuat dan terpenuh bukan berarti hak atas tanah tersebut menjadi mutlak, tak terbatas dan tidak dapat digangu gugat. Hak turun temurun, terkuat dan terpenuh karena tidak dibatasi jangka waktunya. Hak milik dapat dibebani hak tanggungan, dapat teralih dan dialihkan kepada pihak lain. Hak Milik (HM)

4. Hak Guna Bangunan (HGB) • adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendri dengan jangka waktu paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang 20 tahun dan apabila tanah tersebut dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan sifat dari haknya dan atas persetujuan pemegang hak atau yang berwenang, dapat diberikan lagi hak baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. adalah hak untuk mengusahakan tanah yang di kuasai langsung oleh negara untuk perusahaan, pertanian, perkebunan, ataupun peternakan dengan jangka waktu paling lama 35 tahun dengan luas minimal 5 hektar dan apabila tanah tersebut dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan sifat dari haknya secara produktif dapat diberikan lagi hak baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku. dapat dibebani hak tanggungan, dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia (WNI) badan hokum Indonesia (baik swasta maupun BUMN/BUMD). Hak Guna Bangunan (HGU)

6. CIRI-CIRI DAN SIFAT HAK TANGGUNGAN • Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada pemegangnya yaitu krediturnya. • Selalu mengikuti obyek dalam tangan siapapun obyek hak tanggungan itu berada. • Memenuhi asas spesialitas dan asas publisitas pemenuhan asas spesialitas ini tersebut dalam muatan wajib akta pemberian hak tanggungan (APHT)

7. Sifat-sifat hak tanggungan • tidak dapat dibagi-bagi (pasal 2 UUHT) bahwa hak tanggungan membebani secara utuh obyek hak tanggungan dan setiap bagian dari padanya, dan sifat ini tidak berlaku mutlak karena ada kemungkinan untuk mengecualikan atau menyimpang dari sifat tidak dapat dibagi-bagi ini didasarkan dengan roya parsial. • bersifat accesoir atau perjanjian buntutan/ikutan, maksudnya perjanjian jaminan utang atas hak tanggungan tidak berdiri sendiri karena ikut pada perjanjian pokok yaitu perjanjian utang-piutang, apabila perjanjian pokok hapus atau batal, maka otomatis perjanjian accesoir menjadi hapus pula

8. TATA CARA PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN • Pemberian hak tanggungan dilakukan dengan pembuatan akta pemberian hak tanggungan (APHT) yang dibuat oleh PPAT sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Formulirnya disediakan oleh kantor pertanahan kota semarang atau dibeli di kantor-kantor pos. Pemberian kuasa pada hakekatnya merupakan suatu persetujuan dari seorang pemberi kuasa kepada penerima kuasa guna

9. Mekanisme pendaftaran hak tanggungan di kantor pertanahan • mendaftarkan pada loket pendaftaran. • Mengisi blanko permohonan pendaftaran. • Pemeriksaan keabsahan akta oleh kepala sub seksi peralihan,pembebanan hak, dan PPAT. • Membayar biaya pendaftaran sebesar Rp. 25.000,-. • Proses pengerjaan berupa pengetikan blanko sertipikat hak tanggungan, mengisi atau membuat buku tanah yang menjadi obyek hak tanggungan. • Salinan APHT dijilid bersama sertipikat hak tanggungan. • Diserahkan pada kepala sub seksi peralihan, pembebanan hak dan PPAT. • Akta asli yang bermaterai menjadi arsip buku tanah hak tanggungan. • Kemudian dikoreksi oleh kepala seksi pengukuran dan pendaftaran tanah dan diajukan kepada kepala kantor pertanahan untuk ditandatangani. • Setelah penandatanganan oleh kepala kantor pertanahan diberikan ke petugas pembukuan. • Sertipikat hak tanggungan dapat di ambil.

10. syarat pendaftaran hak tanggungan untuk hak atas tanah yang sudah terdaftar • Surat pengantar dari PPAT yang dibuat rangkap 2 (dua) dan memuat daftar jenis-jenis surat yang disampaikan. • Surat permohonan pendaftaran hak tanggungan dari penerima hak tanggungan (kreditur). • Foto copy identitas pemberi dan penerima hak tanggungan. • Sertipikat asli hak atas tanah yang menjadi obyek hak tanggungan. • Lembar ke-2 (dua) akta pemberian hak tanggungan (APHT). • Salinan APHT yang sudah diparaf oleh PPAT yang bersangkutan untuk disahkan sebagai salinan oleh kepala kantor pertanahan untuk pembuatan sertipikat hak tanggungan.

11. Pedoman Pelaksanaan pendaftaran hak tanggungan • Undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agrarian (UUPA). • Undang-undang nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda- benda yang berkaitan dengan tanah. • Undang-undang nomor 5 tahun 1996 tentang pendaftaran hak tanggungan. • Peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.

12. SERTIFIKAT HAK TANGGUNGAN • Dalam peraturan menteri negara agraria/kepala badan pertanahan nasional nomor 3 tahun 1996 ditetapkan bahwa sertipikat hak tanggungan terdiri atas salinan buku tanah hak tanggungan dan salinan akta pemberian hak tanggungan (APHT) yang bersangkutan yang dibuat oleh kantor pertanahan, dijilid menjadi satu dalam sampul dokumen yang bentuknya ditetapkan dengan peraturan tersebut. Hal-hal mengenai penerbitan sertifikat Hak Tanggungan diatur dalam pasal 14 dan peraturan Menteri serta surat Menteri Negara Agraria/Kepala BPN .

13. HAPUSNYA HAK TANGGUNGAN pasal 18 dinyatakan hapusnya Hak Tanggungan Hapusnya piutang yang dijamin, sebagai konsekuensi sifat accessoir Hak Tanggungan Dilepaskannya Hak Tanggungan oleh kreditor pemegang Hak Tanggungan, yang dinyatakan dengan akta, yang diberikan kepada pemberi Hak Tanggungan Pembersihan Hak Tanggungan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan pembeli obyek hak tanggungan, jika hasil penjualan obyek Haak Tanggungan tidak cukup untuk melunasi semua utang debitor.jika tidak diadakan pembersihan, Hak Tanggungan yang bersangkutan akan tetap membebani obyek yang dibeli. Pembersihan Hak Tanggungan tersebut diatur lebih lanjut dalam Pasal 19. Hapusnya hak atas tanah yang dijadikan jaminan

14. Perubahan • diatur dalam Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 16 Tahun 1997, Nomor 9 Tahun 1997 jis 15 Tahun 1997 dan 1 Tahun 1998, Nomor 2 Tahun 1998 dan Nomor 6 Tahun 1998 serta Peraturan Menteri Nomor 5 Thun 1998,

15. EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN @

16. PENGERTIAN EKSEKUSI • Apabila debitor cidera janji, obyek Hak Tanggungan oleh kreditor pemegang hak tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kreditor pemegang hak tanggungan berhak mengambil seluruh atau sebagian dari hasilnya untuk pelunasan piutangnya yang dijamin dengan Hak Tanggungan tersebut, dengan hak mendahulu dari pada kreditor-kreditor yang lain. eksekusi Hak Tanggungan, yang diatur dalam Pasal 20.

17. DASAR EKSEKUSI • Hak pemegang hak tanggungan pertama untuk menjual obyek hak tanggungan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 • Titel eksekutorial yang terdapat dalam Sertifikat Hak Tanggungan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2). Disebut sebagai dasar eksekusi dalam Pasal 20

18. Eksekusi yang mudah dan pasti pelaksanaannya Dengan disebutkannya 2 dasar eksekusi diatas dalam Pasal 20, terpenuhi maksud Pembentukan Undang-Undang akan menyediakan bagi kreditor pemegangan hak tanggungan cara pelaksanaan eksekusi yang mudah dan pasti. Parate Executie Atas dasar ketentuan Pasal 26, sebelum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus eksekusi HT, peraturan mengenai eksekusi hypotheek yang ada pada waktu mulai berlakunya UUHT PELAKSANAAN EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

19. Acara “Parate Executie” Dengan menunjukan bukti, bahwa debitor ingkar janji dalam memenuhi kewajibannya, diajukan permohonan eksekusi oleh kreditor pemegang HT kepada Ketua Pengadilan Negeri, dengan menyerahkan sertifikat HT yang bersangkutan sebagai dasarnya. Eksekusi akan akan dilaksanakan atas perintah dan dengan pimpinan Ketua Pengadilan Negeri Tersebut, melalui pelelangan umum yang dilakukan oleh Kantor Lelang Negara Eksekusi Berdasarkan Pasal 6 Pelaksanaannya lebih mudah dari pada “parate executie”, karena tidak diperlukan perintah Ketua Pengadilan Negeri untuk melakukan penjualan obyek HT yang bersangkutan melalui pelelangan umum. Hal ini sudah dikemukakan dalam uraian 184/1 (2). Kreditor pemegang HT dapat langsung mengajukan permintaan kepada Kepala Kantor Lelang Negara untuk melakukan penjualan obyek HT yang bersangkutan. PELAKSANAAN EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

20. BIOSKOP TRANS LAWS TELAH SELESAI THE END TERIMAKASIH UNTUK PERHATIAN REKAN REKAN DALAM DISKUSI INI SALAM INHA AGUSTINA AND DKK