Undang-undang nomor 9 tahun 2009 tentang “ Badan hukum pendidikan”

1. Undang-undang nomor 9 tahun 2009 tentang “Badan hukum pendidikan” Dr. Setiawan Soeparan, MPH Kepala Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan

2. KENAPA UU BHP? UU SISDIKNAS PASAL 53 • PENYELENGGARA DAN/ATAU SATUAN PENDIDIKAN FORMAL YANG DIDIRIKAN PEMERINTAH ATAU MASYARAKAT BERBENTUK BADAN HUKUM PENDIDIKAN. • . • BADAN HUKUM PENDIDIKAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM AYAT 1) BERPRINSIP NIRLABA DAN DAPAT MENGELOLA DANA SECARA MANDIRI UNTUK MEMAJUKAN SATUAN PENDIDIKAN. • Ketentuantentangbadanhukumpendidikandiaturdenganundang-undang.

3. Pembagian Bab • Bab I, Ketentuan Umum • Bab II, Fungsi, tujuan dan prinsip • Bab III, Jenis, bentuk, pendirian dan pengesahan • Bab IV, Tata Kelola • Bab V, Kekayaan • Bab VI, Pendanaan • Bab VII, Akuntabilitas dan pengawasan • Bab VIII, Pendidik dan Tenaga Kependidikan • Bab IX, Penggabungan • Bab X, Pembubaran • Bab XI, Sanksi Administratif • Bab XII, Sanksi Pidana • Bab XIII, Ketentuan peralihan

4. Badan Hukum Pendidikan Definisi (Psl 1 butir 1 ) Badan Hukum Pendidikan adalah badan hukum yang menyelenggarakan pendidikan formal Tujuan BHP (Psl 3 ) Memajukan pendidikan nasional dg menerapkan otonomi perguruan tinggi pada jenjang pendidikan tinggi

5. Badan Hukum Pendidikan Jenis(Psl 5, 6, 7) BHP Penyelenggara : • Yg berbadan hukum penyelenggaraannya • Pengakuan penyelenggara satuan pendidikan swasta yg sudah ada sebagai BHP, dg syarat menjalankan fungsi2 BHP BHP satuan Pendidikan : • Yg Berbadan hukum Satuan pendidikannya • Terdiri dari : • BHPP: untuksatuanpendidikannegeripusat didirikan dp PP • BHPPD: untuksatuanpendidikannegeridaerahdidirikan dg Pergub/Per Bupati/walikota • BHPM: untuksatuanpendidikanswasta yang didirikansetelahuubhpdisyahkan didirikan dg akta notaris yg disyahkan menteri

6. Badan Hukum Pendidikan Pendirian (Psl 11): (1) Persyaratan BHP yg akan didirikan harus mempunyai : • Pendiri • Tujuan dibidang pendidikan formal • Struktur organisasi • Kekayaan sendiri yg terpisah dari kekayaan pendiri (2) Jumlah kekayaan yg dipisahkan oleh pendiri sebagai kekayaan badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurup d, harus memadai utk biaya investasi dan mencukupi utk biaya operasional BHP dan ditetapkan dalam anggaran dasar

7. Badan Hukum Pendidikan Tata Kelola (Psl 14, 15, 18): • BHP yg menyelenggarakan dikti memiliki paling sedikit : • Fungsi penentu kebijakan umum • Fungsi pengawasan akademik • Fungsi audit bidang non akademik • Fungsi kebijakan dan pengelolaan pendidikan • Organ BHP yg menjalankan fungsi BHP terdiri atas : • Organ refresentasi pemangku kepentingan • Organ representasi pendidik • Organ audit bidang non-akademik • Organ pengelola pendidikan

8. Badan Hukum Pendidikan Tata Kelola (Psl 14 (2-3), 15 (1), 18 (2)): • Anggota organ refresentasi pemangku kepentingan di dlm BHP yg menyelenggarakan dikti, paling sedkit terdiri atas : • Pendiri atau wakil pendiri • Wakil organ reprsentasi pendidik • Pemimpin organ pengelola pendidikan • Wakil tenaga kependidikan • Wakil unsur masyarakat

9. Badan Hukum Pendidikan Kekayaan (Psl 37 (1,2), 38 (1)): • Kekayaan awal BHPP, BHPPD dan BHPM berasal dari kekayaan pendiri yang dipisahkan • Kekayaan dan pendapatan BHP digunakan secara lgsg atau tidak lgsg untuk : • Kepentingan pst didik dlm proses pembelajaran • Pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kpd masyarakat dlm hal BHP memiliki satuan pendidikan tinggi • Peningkatan pelayanan pendidikan • Penggunaan lain sesuai dg ketentuan peraturan perundang-undangan • Semua bentuk pendapatan dan sisa hasil kegiatan BHPP dan BHPPD yg diperoleh dari penggunaan kekayaan negara yg telah disiapkan sebagai kekayaan BHPP dan BHPPD, tidak termasuk PNBP

10. Badan Hukum Pendidikan Pendanaan (Psl 40(2-3), 41(5-7), 46 (1-3)): • Pendanaan pendidikan formal yg diselenggarakan BHP menjadi tg jawab bersama antara pemerintah, pemda, dan masyarakat sesuai dg ketentuan peraturan perundang2an • BHP menyediakan anggaran utk membantu pst didik WNI yg tidak mampu membiayai pendidikannya, dlm bentuk : • Beasiswa • Bantuan biaya pendidikan • Kredit mahasiswa dan/atau • Pemberian pekerjaan kpd mahasiswa

11. Badan Hukum Pendidikan Pendanaan (Psl 40(2-3), 41(5-7), 46 (1-3)): • Pemerintah bersama-sama dg BHPP menanggung seluruh biaya investasi, beasiswa, dan bantuan biaya pendidikan pada BHPP yg menyelenggarakan dikti berdasarkan std pelayanan minimal utk mencapai SNP • Pemerintah bersama-sama dg BHPP menangging paling sedikit ½ (seperdua) biaya operasional, pada BHPP yg menyelenggarakan dikti berdasarkan std pelayanan minimal utk mencapai SNP • Pst didik yg ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan hrs menanggung biaya tsb sesuai dg kemampuan pst didik, orang tua, atau pihak yg bertanggung jawab membiayainya

12. Sumber Pendanaan BHP Menurut UUBHP Pemerintah BHP Hibah Masyarakat Sumber Pendanaan BHP Badan Hukum Pendidikan Peserta Didik

13. Komposisi Pendanaan BHP Menurut UUBHP

14. Badan Hukum Pendidikan Pendidik dan tenega kependidikan (Psl 55(2-4)): • PNS, ditugaskan pemerintah sesuai Peraturan Perundang2an yg berlaku • Pegawai BHP, dipekerjakan sesuai kontrak • PNS yang ditugaskan di BHP menerima gaji PNS dan dapat menerima tambahan kesejahteraan dari BHP yg diatur dalam AD/ART

15. Sumber Daya Manusia BHP Menurut UUBHP Pegawai Negeri Sipil Dipekerjakan (PNS-Dpk) Pendidik Sumber Daya Manusia BHP Status Pegawai Badan Hukum Pendidikan (P-BHP) Tenaga Kependidikan

16. Badan Hukum Pendidikan Penggabungan (Psl 56) • Penggabungan BHP dpt dilakukan melalui : • Dua atau lbh BHP bergabung menjadi satu BHP baru • Satu atau lebih BHP bergabung dg BHP lain Pembubaran (Psl 57) • BHP bubar karena putusan pengadilan yg tlh memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan alasa : • Melanggar ketertiban umum, kesusilaan, dan/atau peraturan perundang2an • Dinyatakan pailit, dan/atau • Asetnya tidak cukup utk melunasi utang setelah pernyataan pailit dicabut

17. Badan Hukum Pendidikan Sanksi Administratif (Psl 60) • Apabila keputusan yg diambil organ BHP melanggar AD, ART dan/atau peraturan perundang2an, Menteri dpt membatalkan keputusan tsb atau mencabut izin satuan pendidikan • pelanggaran thd beberapa Psl dikenai sanksi administratif • Sanksi adm berupa teguran lisan atau tertulis, penundaan atau penurunan pangkat, pemberhentian dg hormat atau tidak hormat, penghentian pelayanan dari pemerintah atau pemda, penghentian hibah hingga pencabutan izin Sanksi Pidana (Psl 63) • Setiap orang yg melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dlm Psl 4 ayat (1), Psl 38 ayat (3) dan Psl 39 dipidana penjara paling lama 5 th dan dapat ditambah denda paling banyak Rp. 500 juta

18. Badan Hukum Pendidikan Ketentuan Peralihan • Satuan pendidikan yg menyelenggarakan pendidikan formal hrs merubah bentuk dan menyesuaikan tata kelola paling lambat 4 th Ketentuan Penutup • Semua peraturan perundangan yg diperlukan hrs ditetapkan peling lambat 2 th

19. Catatan Penutup • Berdasarkan Pasal 63 PP No 48/2008 ttg Pendanaan Pendidikan, Dana Pendidikan pada satuan pendidikan yg diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemda yg blm berbadan hukum dikelola dg menggunakan pola pengelolaan keuangan BLU • Surat Edaran Dirjen Dikti No... Tgl... ttg ..., yg menyatakan bahwa bagi satuan pendidikan yg sampai dg Th 2011 belum terakreditasi maka tidak boleh mengeluarkan Ijazah

20. TerimaKasih “In order to have a good idea you must have lots of idea”