SEKILAS TENTANG KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK

1. SEKILAS TENTANG KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK

2. Indikator Umum KLA • Ada Perda/Perbub/Perwali utk pemenuhan hak-hak anak berdasarkan KHA • Ketersediaan anggaran untuk pemenuhan hak-hak anak berdasarkan KHA • Adanya Forum Anak Kabupaten/Kota • Seluruh tenaga/petugas pemberi layanan kepada anak terlatih KHA • Ketersediaan data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur • Ketersediaan lembaga pelayanan bagi tumbuh kembang dan perlindungan anak dan remaja berbasis masyarakat • Keterlibatan dunia usaha dalam upaya tumbuh kembang dan perlindungan anak

3. Bagaimana Keterpaduan KLA, Sistem Perlindungan Anak,dan Pendekatan Berbasis Sitem dalam Pemenuhan hak Anak K L A Kesehatan dan Kesejahteraan Hak Sipil dan Kebebasan Pendidikan dan Waktu Luang Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Perlindungan Anak Rentang Pengasuhan Anak ( Continuum of Care ) Primer, Sekunder , Tersier Sistem Perlindungan Anak Kerangka Hukum dan Kebijakan Sistem Peradialan Ramah Anak Sistem Kesejahteraan Sosial Keluarga dan Anak Perubahan Perilaku Sosial Sistem Informasi Pendekatan Berbasis Sistem (SBA) Norma, Struktur Proses Peraturan Daerah

4. Apa itu Kabupaten/ Kota Layak Anak ? Kabupaten / Kota Layak Anak adalah sistem pembangunan kabupaten / kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat , keluarga dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan , program dan kegiatan untuk pemenuhan hak hak anak.

5. TujuanUmum KLA • UntukmembanguninisiatifpemerintahKabupaten / Kota yang mengarahpadaupayatransformasiKonvensiHakHakAnak( Convention on the rights of Child ) darikerangkahukumkedalamdefinisi, strategidanintervensipembanganunan , dalambentukKebijakan, Kelembagaan, program dankegiatanpembangunan yang ditujukanuntukpemenuhanhakhakanakpadasuatuwilayahkabupaten / kota.

6. StrategiPelaksanaan KLA • MengarusutamakanHakAnakkedalamkebijakan, program dankegiatanpembangunan. Yang dimulaidaritahapperencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauandanevaluasidenganmengacupadaprinsipprinsiphakhakanak.

7. Siapa Yang Terlibat ? • Sekretaris Daerah ( Koordinator Penanggungjawab Gugus Tugas KLA) • Bappeda ( Ketua gugus Tugas KLA) • Kepala Badan Keuangan Daerah ( Wakil Ketua Gugus Tugas KLA) • Kepala Badan PP dan KB ( sekretaris gugus tugas KLA). • Kepala Dinas Kesehatan ( Pnjwb Pemenuhan hak kesehatan anak) • Kepala Dinas Pendidikan ( Pnjwb Pemenuhan Hak Pendidikan Anak).

8. Siapa Yang Terlibat ? • 7. Kepala Dinas Sosial/Institusi Sosial ( Pnjwb Penanganan Masalah Sosial Anak). • 8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum/Bina Marga ( Pnjwb Bidang Infrakstruktur Layak Anak) • 9. Anggota ; Perhubungan, Lingkungan Hidup, tenaga Kerja, Komunikasi dan Informatika, Kementrian Agama, Kemenhum dan Ham, Biro Otda, BPS, Duk-Capil, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Perguruan tinggi, Perpustakaan, LSM dan Ormas, Organisasi Profesi, Kadin, Lembaga Donor, Forum Anak, P2TP2A, PKK, dll

9. Peran Para pihak • Lembaga Legilslatif: Memberikan dukungan dan persetujuan serta pengawasan terhadap kebijakan, program, kegiatan dan anggaran pelaksanaan KLA. • Institusi Penegak Hukum: Kepolisian daerah, Kejaksaan Tinggi dan Pengadilan Negeri, berperan sesuai tugas dan kewenanangannya untuk mendukung pelakasaan KLA

10. Peran Para pihak • 3. Organisasi Non Pemerintah dan Organisasi Kemasyarakatan : Peran pentingnya adalah untuk melakukan advokasi dan menggerakkan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan KLA • 4. Dunia Usaha: Merupakan kelompok potensial dalam masyarakat yang menerapkan prinsip prinsip KLA dan menfasilitasi dukungan pendanaan antara lain yang bersumber dari alokasi Corporate Social Responsibelity (CSR) untuk mendukung pelaksanaan KLA. • 5. Masyarakat dan Anak; Bertanggungjawab Mengefektifkan dan turut serta dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi KLA dg memberikan masukan berupa informasi yang obyektif.

11. Faktor faktor kunci yang menetukan keberhasilan KLA • 1. Adanya Kebijakan, Dukungan Politis dan Komitmen dari Para Pengambil Keputusan dari Kota/Kab sampai Kelurahan dan Desa • 2. Perencanaan dan Penganggaran yang berpihak pada Hak Anak. • 3. Kapasitas Kelembagaan dan SDM yang memadai • 4. Anak anak secara aktif ikut berperan serta dalam proses pembangunan • 5. Kemitraan dengan seluruh pemangku kewajiban, LSM, Ormas, Media, Swasta, Toma dan Toga dan Masyarakat serta keluarga itu sendiri.

12. Faktor faktor kunci yang menetukan keberhasilan KLA • 6. Koordinasi yang efektif antar program dan instansi serta para Pemangku kewajiban. • 7. Secara terus menerus dan konsisten melakukan Monitoring, Evaluasi, Supervisi dan pelaporan. • 8. Dibangunnya dan berfungsinya fasilitas fasilitas umum yang layak anak seperti, sekolah, puskesmas, Rumah sakit, tempat bermain dan rekreasi, Pasar, Swalayan, dsb. • 9. Ketersediaan data dan sistem informasi anak yang terpilah dan berkelanjutan. • 10. Pemberdayaan Camat dan Kepala Desa/Lurah • 11. Kabupaten dan Kota yang mampu menjalankan pemerintahan dengan baik dan bersih dari bahaya laten