Sosialisasi Konsep Pedoman Pelaksanaan Hibah Insentif Kabupaten /Kota (HIK)

1. SosialisasiKonsepPedomanPelaksanaanHibahInsentifKabupaten/Kota (HIK) Draft 8 Dec 2011

2. LandasanKegiatan HIK PAMSIMAS • Project Appraisal Document “Third Water Supply and Sanitation for Low Income Communities Project/WSLIC-III, September 2006 • Financing Agreement IDA Credit No 4204-IND for WSLIC-III, December 2007

3. Pengertian HibahInsentifKabupaten/Kota (HIK) adalahdanainsentifbagikabupaten/kota yang memenuhi/melampauikriteriakinerja program PAMSIMAS. Dana diberikandalambentukblock grantkepadakabupaten/kota yang memenuhikualifikasiberdasarkankriteriakinerja program PAMSIMAS danungguldalamkompetisi proposal.

4. Fungsi HIK • SebagaidanainsentifbagiPemerintahkabupaten/kota yang telahmemenuhikriteriakinerja program (berprestasi) untukperluasandanpenguatankeberlanjutan program penyediaan air minumdansanitasiberbasismasyarakat; • SebagaidanastimulanbagiPemerintahkabupaten/kotauntukmemprioritaskanpenanganan air minumdansanitasidiperdesaandalamrangkamencapai target MDGs bidang air minumdansanitasisebagaimanadimuatdalamdokumenperencanaandaerah.

5. MaksuddanTujuan HIK Maksud: Memberikaninsentifataupenghargaanpadasejumlahkabupaten/kotaPamsimas yang telahmemenuhikriteriakinerjadanungguldalamkompetisi proposal, untukmemotivasipemerintahdaerah agar terusmemelihara, memperluas, danmeningkatkankualitaspelayanan air minumdansanitasi yang telahdicapaipada Program PAMSIMAS dalamrangkapercepatanpencapaian target Millennium Development Goals (MDGs) Tujuan: MendorongPemerintahKabupaten/Kota dalampengarusutamaandankemandirianpembangunan air minumdansanitasiberbasis masyarakat

6. LingkupPemanfaatan HIK • Perluasan/scaling up expansion program PAMSIMAS melaluikegiatanpeningkatancakupanakses air minumdansanitasiperdesaandiluardesa-desa PAMSIMAS regular, desareplikasi, denganpendekatan PAMSIMAS reguler • Penguatankeberlanjutan program PAMSIMAS melaluikegiatanpenguatankapasitas SKPD danmasyarakatsertafasilitasipembentukanasosiasi BPSPAMS • Pengembanganinisiatif program penyediaankebutuhansanitasidalamrangkamendoronghasilpeningkatan PHBS danLayananSanitasiSehat

7. 1. Perluasan/scaling up expansion Yang dimaksudperluasan/scaling up expansion program PAMSIMAS melaluikegiatanpeningkatancakupanakses air minumdansanitasiperdesaanadalahkegiatanmenambahjumlahpendudukperdesaan yang memilikiaksesterhadap air minumdansanitasi yang layakpadadesasasaran PAMSIMAS yang baru, diluardesa-desa PAMSIMAS regular, desareplikasi, denganpendekatan PAMSIMAS reguler

8. 2. Penguatankeberlanjutan program PAMSIMAS Yang dimaksuddenganpenguatankeberlanjutan program PAMSIMAS melaluikegiatanpenguatankapasitas SKPD danmasyarakatsertafasilitasipembentukanasosiasi BPSPAMS adalahpenyediaankapasitas yang memadaibagi SKPD danmasyarakatsehinggamampumengeloladanmengembangkan SPAMS terbangun

9. 3. Pengembanganinisiatifpenyediaankebutuhansanitasi Yang dimaksuddenganpengembanganinisiatifpenyediaan &kebutuhansanitasidalamrangkamendoronghasilpeningkatan PHBS danLayananSanitasiSehatadalahkegiatanpeningkatankebutuhansanitasidankegiatanpeningkatanpenyediaansanitasi

10. 1. Perluasan/scaling up expansion program PAMSIMAS

11. 2. PenguatanKeberlanjutan Program PAMSIMAS

12. 3. Pengembanganinisiatifpenyediaankebutuhansanitasi

13. PendanaandanSkemaPenganggaranKegiatan HIK • Skemapendanaankegiatan HIK PAMSIMAS ditingkatkabupaten/kotadanmasyarakat • Bentukkegiatan HIK PAMSIMAS ditingkatkabupaten

14. Dana HIK dari APBN digunakanuntuk:pembiayaansebagiankebutuhanpembangunaninfrastrukturSPAMS perdesaan, dan Dana HIK dari APBD kabupaten/kotadigunakanuntuk: • pembiayaanpembangunaninfrastrukturSPAMS perdesaan, dan • pembiayaankegiatan-kegiatanpendukungditingkatkabupaten/kota. Kontribusi masyarakatdalambentukin-cashdan/atauin-kindtetapadaakantetapimerupakanbagiandaridana 60% APBD kabupaten/kotadanmerupakantanggungjawabpemerintahkabupaten/kota.

15. SkemaPendanaanKegiatan HIK PAMSIMAS di Tingkat Kabupaten/Kota danMasyarakat • APBN sebesar 40% dari total kebutuhandanakegiatan HIK yang diusulkankabupaten/kotadalambentukBelanjaSosial, disalurkanmelaluiSuratKuasaPenggunaanAnggaran (SKPA) olehSatkerPembinaanPamsimaskepadaSatker Pembangunan InfrastrukturPermukiman (PIP) Kabupaten/Kota DitjenCiptaKaryaKementerianPekerjaanUmum; dan • APBD kabupaten/kotasebesar minimal 60% dari total kebutuhandanakegiatan HIK yang diusulkankabupaten/kotadalambentukprogramdibidang Air MinumdanPenyehatanLingkungan (AMPL) yang sesuaidengankriteria HIK Pamsimas, disalurkanmelalui SKPD pelaksanamasing-masingkegiatan. Kontribusikabupaten/kotadapatditingkatkanmelaluimekanisme APBD-P, CSR, dansumberpendanaan lain yang legal sampaibatas yang tidakditentukan. Kontribusimasyarakatdandesapenerima BLM HIK dalambentukin-cashdan/atauin-kindadalahbagiandari 60% APBD danmerupakantanggungjawabpemerintahkabupaten/kota.

16. BentukKegiatan HIK PAMSIMAS di Tingkat Kabupaten/Kota • Pengembangan/penguatankapasitaskelembagaanpengelola SPAMS seperti [i] fasilitasipembentukanasosiasiatauperhimpunan/perkumpulanpengelola SPAMS berbasismasyarakatlainnya, [ii] pelatihanpengembangankegiatanekonomiproduktifberbasis air lainnya, [iii] pelatihanpengelolaan asset dalamrangkapeningkatankemampuanchannelingdenganpihakluar, workshop kerjasamamelalui CSR dankegiatanpenguatankapasitaslainnyadibiayai APBD kabupaten/kotamelalui BPMD denganketentuandantatacarasesuaidenganperaturanperundang-undangan yang berlaku; • Pengembangansanitation marketing (supply-demand) drivenmelaluipelatihandibidangpenyediaan[supply]sanitasidanpromosi/advokasipermintaan[demand]sanitasi, sertakegiatanpenguatansupply-demandsanitasilainnyadibiayai APBD kabupaten/kotamelaluiDinasKesehatandenganketentuandantatacarasesuaidenganperaturanperundang-undangan yang berlaku; • Penguatankemampuanteknispengelolaan SPAMS ditingkatkabupatensepertipeningkatanketerampilanpengoperasiandanpemeliharaan SPAMS, pengembanganjaringan air minumdansanitasi, pengolahan air minumdansanitasi (air kotor), danpeningkatanpengelolaanteknislainnyadibiayai APBD kabupaten/kotamelaluiDinas PU denganketentuandantatacarasesuaidenganperaturanperundang-undangan yang berlaku.

17. RancanganKerangkaWaktuPelaksanaan HIK

18. Usulan Format ProposalNamaKab/Kota:Target pembangunanbidang air minumdansanitasitahun 2013:Target pembangunanbidang air minumdansanitasitahun 2015: Proposal PemanfaatanHibahInsentifKabupaten/Kota TahunAnggaran 2013

19. HubunganSkematisPenganggarandanKegiatan HIK Pamsimas

20. Keterangan [1]Biayaoperasionalmanajemen, sekretariat, sosialisasi, rakor, monitoring dansupervisi, jasaadvisorimanajemenproyekdipusat, pelatihankepadaseluruhpengeloladanpelaksanakegiatan (aparatdankonsultan), studidampak; [2]Biayaoperasionalmanajemen, sekretariat, sosialisasi, rakor, monitoring dansupervisi, jasaadvisorimanajemenproyekdiprovinsi; [3]Biayaoperasionalmanajemen, sekretariat, sosialisasi, rakor, monitoring dansupervisi, jasaadvisorimanajemenproyekdikabupaten/kota, jasafasilitasidimasyarakat; [a]Penguatankapasitaskelembagaanpengelola SPAMS seperti [i] fasilitasipembentukanasosiasiatauperhimpunan/perkumpulanpengelola SPAMS berbasismasyarakatlainnya, [ii] pelatihanpengembangankegiatanekonomiproduktifberbasis air lainnya, [iii] pelatihanpengelolaan asset dalamrangkapeningkatankemampuanchannelingdenganpihakluar, workshop kerjasamamelalui CSR dankegiatanpenguatankapasitaslainnya; [a’]Pelatihanpengelolaandanpelaksanaankegiatan HIK ditingkatmasyarakatdandesabagi LKM, Satlak (BP-SPAMS), dantenagakerja - pembiayaandi BPMD kabupaten/kota, pelaku PMD Kecamatan; [b]Pengembangansanitation marketing (supply-demand) drivenmelaluipelatihandibidangpenyediaan[supply]sanitasidanpromosi/advokasipermintaan[demand]sanitasi, sertakegiatanpenguatansupply-demandsanitasilainnya; [b’]Pemicuanperubahanperilakudanpromosi PHBS ditingkatmasyarakatdandesa - pembiayaandi SKPD DinasKesehatankabupaten/kota, pelaku Sanitarian Puskesmas; [c]Penguatankemampuanteknispengelolaan SPAMS ditingkatkabupatensepertipeningkatanketerampilanpengoperasiandanpemeliharaan SPAMS, pengembanganjaringan air minumdansanitasi, pengolahan air minumdansanitasi (air kotor), danpeningkatanpengelolaanteknislainnya; BLMBantuanlangsungmasyarakat, melaluiSuratPerjanjianPemberianBantuanantaraSatker PIP kab./kota (SPPB2) dan SKPD DPU kab./kota (SPPB1) denganKoordinator LKM untukpembiayaanpembangunaninfrastruktur SPAMS.

21. Seleksipenerimahik

22. KriteriaPenerima HIK • HIK diberikankepadaKab/Kota yang memenuhi/melampauikinerjapelaksanaan Program PAMSIMAS danungguldalamkompetisi proposal • Kriteriakinerjapelaksanaan program PAMSIMAS (KriteriaPraQualifikasi) • Telahmemenuhijumlahkewajibandesareplikasi PAMSIMAS; • Seluruhdesa regular, replikasi, dandesa HID sampaidengan 2011 dinyatakantelahselesai; • Telahmemiliki 40% dusun SBS dan CTPS dari total dusun yang diintervensi • Telahmemiliki RAD AMPL ataudokumenpembangunanbidang air minumdansanitasijangkamenengah yang berlaku, yang memuatkebijakanpencapaian target MDGs bidang air minumdansanitasi(RPJMD, Renstra AMPL, SSK, RPIJM); • Hasiltemuan audit BPKP 2008, 2009, 2010 telahselesaiditindaklanjuti • Kriteriapenilaian proposal • Kriteriakelengkapanadministrasi • Kriteriapenilaian proposal

23. KriteriaKelengkapanAdministrasi Proposal • Melampirkansalinanpengesahandokumenperencanaandaerah yang digunakansebagaiacuan program/kegiatandalam proposal • Melampirkanlaporantindaklanjutpenyelesaiantemuan BPKP Tahun 2008, 2009, 2010 • MelampirkanSuratPernyataandariBupati/Walikotatentangpendanaan program kegiatan AMPL yang diusulkandalam proposal HIK, sebesar minimal 60% dari total proposal

24. KriteriaPenilaian Proposal • Tingkat kesesuaianusulan program/kegiatandengankomponenpemanfaatan HIK • % Tambahanjumlahpendudukdenganakses air minum yang layak • % Tambahanjumlahpendudukdenganaksessanitasi yang layak • Kontribusi target program terhadap target akses air minumdansanitasidaerahpadatahunberkenaan • Kenaikan target dusun SBS dan CTPS

25. PenilaianSkor Proposal

26. TahapanSeleksiPenerima HIK

27. TahapanSeleksiPenerima HIK • PenetapanDaftarKab/Kota yang Lulus PraQualifikasi (PQ) • CPMU menyusun long list kab/kota yang lulus PraQualifikasiberdasarkankriteria yang menggunakan data SIM (2 minggu/Feb I-II) • CPMU menyampaikankepada PPMU perihal Long List Kab/Kota yang lulus PQ sekaligussosialisasiPedoman HIK (2 minggu/Feb II-III) • Permintaan Proposal HIK • PPMU menyurati DPMU Kab/Kota yang termasukdalam Long List perihalpermintaanpengajuan proposal HIK (1 minggu/Feb IV) Alokasiwaktupenyiapan proposal 8 Minggu (Feb IV s.d April III ) • Kab/Kota melalui DPMU menyampaikan proposal HIK kepada PPMU (Paling lambat April III) • Penilaian Proposal HIK (8 Minggu/April I s.d Mei IV) • PPMU menyeleksikab/kotaberdasarkankriteria PQ yang menggunakan data kab/kota (RAD AMPL/dokumenkebijakanpencapaian target MDGs bidang air minumdansanitasidanlaporanpenyelesaiantemuan BPKP 2008 dan 2009). Proposal yang tidakmelampirkankedua data tsb, dinyatakangugur. • PPMU memberikanskorpenilaian proposal kab/kota yang lulus PraQualifikasidenganmenggunakankriteriadanskorpenilaian proposal. CPMU berperandalampendampinganprosespenilaian/scoring proposal • PPMU menyusun Ranking kabupaten/kotatingkatprovinsiberdasarkanskorpenilaian proposal • PPMU menyampaikansuratke CPMU perihal ranking kab/kotatingkatprovinsi (Mei III-Juni I)

28. TahapanSeleksiPenerima HIK (lanjutan) • Penetapan Ranking Kab/Kota SecaraNasional (4 minggu/Juni II-Juli II) • CPMU menyusun ranking nasionalkab/kotaberdasarkanhasilpenilaian proposal oleh PPMU (4 minggu/Juni II-Juli II) • CPMU dapatmelakukanverifikasi ranking kab/kotahasilpenilaian proposal oleh PPMU • PenetapanPenerima HIK • CPMU menetapkandaftarkab/kotapenerima HIK (2 minggu/Juli III- IV) • DirjenCiptaKaryamengumumkandaftarkabupaten/kotapenerima HIK (Juli IV)

29. Tata Cara Penyusunan Proposal • Mereview target 2013 dan target MDGs 2015 bidang air minumdansanitasidalamdokumenperencanaandaerah (RAD AMPL ataudokumenpembangunanbidang air minumdansanitasijangkamenengah yang berlaku, yang memuatkebijakanpencapaian target MDGs bidang air minumdansanitasi(RPJMD, Renstra AMPL, SSK, RPIJM, dll) • Menyusunprioritas program dankegiatan air minumdansanitasiuntuktahun 2013 berdasarkan target tahun 2013 dan/atau target MDGs 2015 padadokumenperencanaandaerah • Menyusunprioritas program dankegiatandalam proposal HIK sesuailingkuppemanfaatan HIK • Melengkapi proposal dengan: (1) salinanpengesahandokumenperencanaandaerah yang digunakansebagaiacuan program/kegiatandalam proposal; (2) laporantindaklanjutpenyelesaiantemuan BPKP Tahun 2008, 2009; (3) SuratpernyataanBupati/Walikotadan DPRD perihalkesanggupanpendanaan program kegiatan AMPL yang diusulkandalam proposal HIK, sebesar minimal 60% dari total kebutuhanpendanaan proposal • Mengesahkan proposal dengankeputusanBupati/Walikota

30. Pelaksanaanhikditingkatkabupaten/kota-Perencanaan-pelaksanaan-pelaporanPelaksanaanhikditingkatkabupaten/kota-Perencanaan-pelaksanaan-pelaporan

31. PerencanaanKegiatan • Untukmemastikanperencanaan program HIK berdasarkanprioritasdan target kab/kota. Dilakukanpada 2012 (tahun n-1) Perencanaankegiatanmencakuplangkah-langkahsbb: • Menyepakati Tim (LintasSektor) Penyusun Proposal HIK • Mereview target pembangunanbidang air minumdansanitasidaerahuntuktahun 2013 pada RPJMD atau RAD AMPL, ataudokumenpembangunanbidang air minumdansanitasi yang masihberlaku • Mereview target pembangunanbidang air minumdansanitasidaerahsampaidengantahun 2015 dalamrangkapencapaian target MDGs kabupaten/kota • Mereview/merumuskan program-program prioritasdaerah yang akandilaksanakanuntukmencapai target 2013 ataumempercepatpencapaian target 2015, baik yang dilaksanakanoleh SKPD maupun yang dilaksanakanolehmasyarakat. • Menyepakatidaftar program prioritas yang akandimuatdalam proposal HIK, lengkapdenganindikatorkinerja, target kinerja, kelompoksasaranpenerimamanfaat, kebutuhananggaran, dan SKPD pelaksana • Menyusundokumen proposal sesuaipanduanpenyusunan proposal HIK • Menyampaikan proposal HIK yang telahdisetujuiolehBupatikepada PPMU

32. PelaksanaanKegiatan • Terdiridaritahapprapelaksanaandanpelaksanaan PraPelaksanaankegiatan (dilakukanolehKab/Kota penerima HIK pada 2012) mencakuplangkah-langkahsbb: • Menyusunjadwalpersiapanpelaksanaandanpelaksanaan HIK • Sosialisasitingkatkabkotatentangpelaksanaan program HIK 2013 (sosialisasidilakukanpada 2012) • Penyiapan RKA-SKPD untukmasing-masingkegiatandalam proposal HIK • Memastikan KUA-PPAS dan APBD 2013 memuat program dankegiatandalam proposal HIK (jika APBD tidakmemuatanggaran program sesuaidengan proposal, maka program HIK dibatalkan) • Penyiapantenagapendampingpelaksanaan HIK 2013, baikuntukpendampinganditingkatkabupaten/kotamaupununtukpendampinganditingkatmasyarakat • Penyiapankelengkapanadministrasipencairananggaran program dankegiatan SKPD (untukmencegahkemunduranpelaksanaan program/kegiatanoleh SKPD) • Penyiapankelengkapanadministrasipencairananggaran BLM dari APBN • BersamaPemerintahProvinsidanPemerintahPusat, menyepakatijadwalpemantauandanevaluasihasil program/kegiatan yang didanai HIK

33. PelaksanaanKegiatan • Terdiridaritahapprapelaksanaandanpelaksanaan Pelaksanaankegiatan (dilakukanolehKab/Kota penerima HIK pada 2013) mencakuplangkah-langkahsbb: • Implementasikegiatan SKPD berdasarkanjadwaldan target kinerja • Prosespenyalurandana BLM dari APBN dan APBD • Persiapandanpenyusunan RKM-HIK • Evaluasidanpersetujuan RKM-HIK oleh Tim Evaluasi HIK (Tim Teknis HIK) dandisahkanolehKetua TKK • PenandatangananSuratPerjanjianPemberianBantuan (SPPB) • Pelaksanaankegiatan HIK olehSatlak • SerahKelolaAset • Pelaporanoleh LKM disupervisioleh Tim Teknis HIK

34. PelaporanHasilKegiatan • Untukmemastikanpelaksanaankegiatansesuaijadwal, mencapai target kinerja, dantercatathasilnya, danmembantumenjaminpengelolaan program HIK sesuaidenganprosedurdankualitas yang diharapkan Pelaporanhasilkegiatan (dilakukanolehKab/Kota penerima HIK pada 2013) mencakuplangkah-langkahsbb: • SKPD pelaksana program HIK mengisi format pelaporanhasilpelaksanaankegiatan • SKPD menyampaikanlaporankepadaBappeda • Bappedamenghimpunlaporansetiap SKPD , menyusunkesimpulandanrekomendasi yang diperlukanbagipelaksanaanbulanberikutnya • Bappedamenyampaikankesimpulandanrekomendasikepadasetiap SKPD pelaksana • Bappedamengupdate SIM PAMSIMAS berdasarkanlaporanhasilkegiatan HIK • Laporanpenggunaananggarankegiatan SKPD yang bersumberdari APBD tetapdimuatdalam SIM PAMSIMAS

35. IsuKunci yang PerluDipertimbangkanDalamPelaksanaanKegiatan HIK PAMSIMAS • Bagaimanapeluang In-cash dan in-kind termasukdalam 60% porsi APBD? Mengingatpada PAMSIMAS reguler, in-cash dan in-kind tidaktermasukdalamporsi APBD • Bagaimanapeluangkab/kotauntukmenyediaanfasilitatormasyarakatdari SKPD terkaitdenganpenugasankhusus • Bagaimanamemastikanprosespemberdayaanmasyarakatberjalansesuaipedoman • Bagaimanamemastikanjadwalpelaksanaan HIK ditingkatmasyarakat agar sesuaidengansiklusperencanaandanpenganggarandidaerahjikapenetapanpenerima HIK • Bagaimanaperankecamatandandesadalam program HIK PAMSIMAS

36. Terimakasih