1 / 11

PRANATA KEHAKIMAN DAN ALAT KELENGKAPANNYA

PRANATA KEHAKIMAN DAN ALAT KELENGKAPANNYA. Nama Anggota : Farauq Burhany / 8111409111 Nanda Primazan / 8111409088 Rizqan Naelufar / 8111409093 Ahmad Fahmi .R / 8111409091 Febri Permana / 8111409116 Sony aditya / 8111409037 M. Sauqi Afriansyah / 8111409063

kelda
Download Presentation

PRANATA KEHAKIMAN DAN ALAT KELENGKAPANNYA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PRANATA KEHAKIMAN DAN ALAT KELENGKAPANNYA NamaAnggota : FarauqBurhany / 8111409111 Nanda Primazan / 8111409088 RizqanNaelufar / 8111409093 Ahmad Fahmi .R / 8111409091 FebriPermana / 8111409116 Sony aditya / 8111409037 M. SauqiAfriansyah / 8111409063 M .Rusli Arsyistawaz/8111409107

  2. DefinisiMahkamahKonstitusi MahkamahKonstitusiadalahsalahsatupelakukekuasaankehakimansebagaimanadimaksuddalamUndang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. BeberapaketentuandalamUndang-UndangNomor 24 Tahun 2003 tentangMahkamahKonstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) diubah

  3. Tugasdankewenangan Mahkamahkonstitusimempunyai 4(empat) kewenangandan 1(satu) kewajibansebagaimanadiaturpasal 24C undang-undangdasar 1945 Mahkamahkonstitusiberwenangmengadilipadatingkatpertamadanterakhir yang putusannyabersifat final untuk : a. pengujianundang-undangterhadapUndang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. sengketakewenanganlembaganegara yang kewenangannyadiberikanolehUndang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. pembubaranpartaipolitik; d. perselisihantentanghasilpemilihanumum; atau e. pendapat DPR bahwaPresidendan/atauWakilPresidendidugatelahmelakukanpelanggaranhukumberupapengkhianatanterhadapnegara, korupsi, penyuapan, tindakpidanaberatlainnya, atauperbuatantercela, dan/atautidaklagimemenuhisyaratsebagaiPresidendan/atauWakilPresidensebagaimanadimaksuddalamUndang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

  4. STRUKTUR MAHKAMAH KONSTITUSI

  5. KETERANGAN DARI STRUKTUR MAHKAMAH KONSTITUSI Ketua/ wakilketuamahkamahkonstitusi( Pasal 24C ayat 4 UUD 1945 danberkaitandengan UU No.8 tahun 2011 pasal 4 ayat 3a) Hakim Konstitusi ( Pasal 4 ayat 1 UU No. 8 tahun 2011 dan UUD 1945 pasal 24C ayat 3 da) SekretarisJendral Panitera Biro Perencanaandengankeuangan Biro umum Biro Hubunganmasyarakatdanprotokol (Pasal 6 ayat 1 UU No. 8 tahun 2011) Biro Administrasiperkaradanpersidangan ( pasal 7A ayat 2 UU No.8 tahun 2011) Pusatpenelitiandanpengkajian Kelompokjabatanfungsionalpaniterapenggati

  6. Perbedaanantara UU No. 24 tahun 2003 dan UU No. 8 tahun 2011 24 tahun 2003 8 tahun 20011 • Tidakadapenjelasanmengenaiperangkat yang dibentukmahkamahkonstitusiuntukmemantau, memeriksamdanmerekomendasikantindakanterhadap hakim konstitusi yang didugamelanggarkodeetik hakim konstitusi • Terdapatbeberapaperubahandanpenambahan yang dapatdilihatdarirevisidalam UU No. 8 tahun 2011 MAHKAMAH KONSTITUSI • MajelisKehormatanMahkamahKonstitusiadalahperangkat yang dibentukolehMahkamahKonstitusuntukmemantau, memeriksadanmerekomendasikantindakanterhadap Hakim Konstitusi, yang didugamelanggarKodeEtikdanPedomanPerilaku Hakim Konstitusi. (pasal 1 ayat 4) • KetentuanPasal 4 ayat (3) diubah, diantaraayat (3) danayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat, yakniayat (3a), diantaraayat (4) danayat (5) disisipkan 8 (delapan) ayat, yakniayat (4a) sampaidenganayat (4h), sehinggaPasal 4 berbunyisebagaiberikut:

  7. Pemilihan Hakim Konstitusi Hakim konstitusiharusmemilikiintegritasdankepribadian yang tidaktercela,adil, negarawan yang menguasaikonstitusidanketatanegaraansertatidakmerangkapsebagaipejabatnegara. Hakim konstitusisendiriditetapkanolehpresiden yang masing-masing 3 (tiga) diajukanolehMahkamah Agung,3 (tiga) oleh DPR dan 3 (tiga) olehPresiden yang keseluruhanberjumlah 9 orang hakim MK

  8. Hakim konstitusihanyadapatdikenaitindakan kepolisianatasperintahJaksaAgungsetelah mendapatpersetujuantertulisdariPresiden, kecuali dalamhal: a. tertangkaptanganmelakukantindakpidana; atau b. berdasarkanbuktipermulaan yang cukupdisangkatelahmelakukantindakpidanakejahatan yang diancamdenganpidanamati, tindakpidanakejahatanterhadapkeamanannegara, atautindakpidanakhusus.

  9. MajelisKehormatanMahkamahKonstitusi yang keanggotannyaterdiriatas: a. 1 (satu) orang hakim konstitusi; b. 1 (satu) oranganggotaKomisiYudisial; c. 1 (satu) orangdariunsur DPR; d. 1 (satu) orangdariunsurpemerintah yang menyelenggarakanurusanpemerintahandibidanghukum; dan e. 1 (satu) orang hakim agung.

  10. pemberhentian hakim MK terdapatdalampasal 23 UU No.8 tahun 2011 yaitu Hakim konstitusidiberhentikandenganhormatdandiberhentikandengantidakhormat

  11. sekiandanterimakasih Dari kelompok 1 Temapranatakehakimandanalatkelengkapannya

More Related