120 likes | 367 Views
KERANGKA STRATEGIS PROGRAM AKREDITASI MADRASAH. Direktorat Pendidikan Madrasah Direktorat Pendidikan Islam Kementerian Agama RI. BAB I : PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang
E N D
KERANGKA STRATEGIS PROGRAM AKREDITASI MADRASAH DirektoratPendidikanMadrasah DirektoratPendidikan Islam Kementerian Agama RI
BAB I : PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Akses pendidikan yang bermutumerupakan hak fundamental setiap warga negara Pasal 31 ayat (1) UUD 1945, Program MDG “PendidikanuntukSemua”, danPeningkatan danpenjaminanmutu sejalan dengan agenda RPJMN 2010-2014 danRPJPN 2005-2025. Kebijakan teknispeningkatan dan penjaminan mutu pendidikan nasional mengacu pada PP 19 Tahun 2005 tentang SNP.Pasal 2 ayat (2): penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan dilakukan dalam tiga program terintegrasi, yaitu evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi. Akreditasi mendapat perhatian serius Kemenag; RENSTRA 2010-2014 menetapkanbahwa“padatahun 2014 semua MI, MTs, dan MA harus telah diakreditasi oleh BAN-S/M, dengan 50% memperoleh peringkat terakreditasi minimal B”. Dalamrangkamewujudkan target Renstratersebut, Kementerian Agama RI menetapkankebijakanPercepatanAkreditasiMadrasah KerangkaStrategis Program PercepatanAkreditasiMadrasah 2011-2014 diperlukansebagaipedomanpelaksanaan program
Lanjutan…BAB I 1.3LandasanHukum • Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; • Keputusan MK tanggal 23 September 2011tentangUji Materi UUSistemPendidikanNasional (SISDIKNAS) Pasal 55 ayat (4) Nomor 20 Tahun 2003. Kata “dapat” padapasaltersebutdigantimenjadi “wajib”. • PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; • PP Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemenrintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; • PermendiknasNomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M); • PermendiknasNomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan; • PermendiknasNomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota; • Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional 2010-2014; • Rencana Strategik Pembangunan Pendidikan Islam 2010-2014 Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
Lanjutan…BAB I 1.4 Tujuan • Tujuan Umum : meningkatkan mutu pendidikan madrasah sesuai dengan SNP. • Secara lebih khusus, program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kesiapan madrasah dalam menghadapi proses akreditasi yang dilaksanakan oleh BAN-S/M sesusai dengan target Renstra 2010-2014. • Dengan demikian, program ini tidak dirancang untuk melakukan penilaian akreditasi, karena kewenangan melakukan penilaian akreditasi menjadi kewenangan BAN-S/M. Sebaliknya program ini didesain untuk mempersiapkan madrasah dalam memenuhi 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP)proses akreditasi melalui kegiatan bimbingan teknis dan pendampingan kepada madrasah.
Portofolio Standar Isi KTSP StandarPenilaian Standar Pendidikan & Tenaga Kependidikan Kepemimpinan & Manajemen 8 STANDAR AKREDITASI Standar Kompetensi Kelulusan Standar Pengelolaan Standar Pembiayaan StandarProses Pengelolaan Keuangan Standar Sarana & Prasarana Block Grant Pembelajaran Komputer Tabel 1. Hubunganantara Output dalamkegiatanditingkatmadrasahdenganpencapaian 8 SNP.
BAB 2 CAKUPAN KERJA DAN JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PROGRAM Tabel 2. CakupandanTahapanKerja Program PercepatanAkreditasiMadrasah
Tabel 4 Kerangka waktu pelaksanaan program Tabel 4 Kerangka waktu pelaksanaan program
BAB 3PENGELOLAAN PROGRAM 3.1 PendekatandanPrinsipPengelolaan Program • Sinergi • Berbasis kebutuhan • Pendampingan • Cluster • Pilot project • Perluasan Program (Scale Up)
LanjutanBab 3 3.3 Madrasah Sasaran Dan Lokasi Potensial 3.3.1 Madrasah Sasaran • MadrasahSwasta • Madrasah yang belum terakreditasi oleh BAN-S/M; • Madrasah yang TidakTerakreditasioleh BAN-S/M; • Akreditasi madrasah masih menggunakan lembaga akreditasi yang lama seperti DAM/BAS • Madrasah terakreditasi C; • Madrasah yang telah habis masa akreditasidari BAN-S/M. Prioritas program: madrasah yang belumterakreditasi
LanjutanBab 3 3.4PolaKemitraan • 3.4.1 BAN-S/M : Kuota, danPenambahanAssesor • 3.4.2 KanwilKemenag Prov. danKabupaten : Kordinasi, Monev, danpengganggaranakreditasi • 3.4.3 Pemerintah Daerah : Rehab dandanapelatihan • 3.4.4 LembagaMitraLokal : PelatihandanPendampingan • 3.4.5 Lembaga Donor : Mengikutiperaturan yang berlaku, DukunganTeknis, BG bagimadrasahdanlembagamitra
BAB 4STRATEGI PENDANAAN 4.1 PrinsipPendanaan • UU Nomor 20 Tahun 2003 tentangSistemPendidikanNasionalmengamanatkanbahwa “Pendanaanpendidikanmenjaditanggungjawabpemerintah, pemerintahdaerah, danmasyarakat” (Pasal 46) • PermendiknasNomor 15 Tahun 2010 tentangStandarPelayanan Minimal PendidikanDasardiKabupaten/Kota. • Sinergidengansumberpendanaandari APBN, APBD, bantuan hibah/pinjaman luar negeri, maupun dari sumber lain yangsahsesuaidenganketentuan yang berlaku
BAB 5MONITORING DAN EVALUASI • Monitoring dan evaluasi : 1. Perkembangan 2. Penggunaananggaran 3. Dampak Program • PelibatanPihak lain seperti BAP S/M