Reformasi Sektor Fiskal dan Finansial Indonesia dalam Dekade 1970-an dan 1980-an

1. ReformasiSektorFiskaldanFinansial Indonesia dalamDekade 1970-an dan 1980-an

2. Kelompok 4 NurhadiCahyono(115030101111112) Ayu Wanda Lorentha (115030100111087) Eviana (115030101111058) Alif’khaIndamala (115030101111055) Rindya Agustin (115030101111021) Ana Khairunnisa (11503010711021)

3. LatarBelakang Ketika itu dalam sidang Pleno ISEI (Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia) yang diadakan di Prapat, Sumatera Utara,Prof.Dr.Ali Wardhana mengatakan bahwa beliau sebagai Menteri Keuangan sangat concern terhadap posisi utang luar negeri Indonesia, yang sampai saat itu tidak diketahuiberapa jumlahnya, ke negara dan lembaga internasional mana saja kita berutang, untuk apa uang tersebut digunakan, berapa yang sudah dibayar, dan lain sebagainya. Anggota ISEI membentuk sebuah tim untuk menangani kasus utang luar negeri Indonesia yang diberi nama Tim Administrasi Bnatuan Luar Negeri (TIM ABLN)dengan ketua Dirjen Moneter Luar Negeri dan Sekretaris Drs.Marzuki Usman,MA. Tim ini resmi bekerja tahun 1978 yang bekerja super keras untuk mengumpulkan data dari berbagai instansi dan lembaga negara, dan lembaga/ organisasi internasional yang diperkirakan banyak terkait dengan utang luar negeri Indonesia.

4. Reformasi Perpajakan Tahun 1980-an Diawal era orde baru, beberapa target fiskal yang ditetapkan pemerintah yang mencakup diversifikasi penerimaan pemerintah dari ketergantungan atas pajak internasional,dan APBN ditetapkan dengan sistem anggaran berimbang dengan pengertian bahwa jumlah pengeluaran tidak boleh melebihi penerimaan dari semua sumber termasuk bantuan dan pinjaman luar negeri. Selain itu tabungan pemerintah harus meningkat dari tahun ke tahun agar memungkinkan mengurangi hibah dan pinjaman luar negeri serta untuk menyediakan pembiayaan anggaran pembangunan.

5. Lanjutan…. Dalamtahun 1970 – an realisasidari target – target disampingterpacujugaterpasungolehboom minyak. Di satusisipenerimaanminyakdan gas bumisangatmembantupeningkatanpenerimaandalamnegeridandisisi lain, pertumbuhanpendapatanminyakdan gas bumi yang demikiancepatmengurangiinsentifuntuklebihmengintensifkanpenerimaandalamnegeriutamanyadaripajakpendapatandanpajakpenjualan. Menyadaribahwaposisifiskalsepertiitubukanmerupakanfiskal yang sustainable, makamenterikeuangan Prof. Dr. Ali Wardhanamemutuskanuntukmereformasisistempajak Indonesia.

6. Tujuan : • Meningkatkanrasiopenerimaanpajak non – migasterhadap PDB • Simplikasihukum – hukumpajakdanmemperbaikisistemadministrasiperpajakan. • Mengurangidistorsiekonomidalampengalokasiansumber – sumber yang langka. • Memberikankeadilanbagiparawajibpajakutamanyakelompokmiskindankurangmampu.

7. Tahun 1950 Bersifattambalsulamyghanyaterkaitdenganbeberapaaspekataukelompok – kelompokkecildarijenisjenispajaktertentusaja. Tim ReformasiPajak > 1000 temuwicara, semiloka, seminar, danlokakaryasebelum DPR meyetujuitiga UU perpajakanpadabulanDesembertahun 1983

8. UU Perpajakan Tata caradanProsedurUmumPerpajakan, UU No. 6 Tahun 1983. UU PajakPendapatan, UU No. 7 Tahun 1983 UU PajakPertambahanNilai, UU No. 8 tahun 1983

9. Tim ReformasiPajak KegiatanPenyempurnaanreformasiPajak UU PajakBumidanBangunan, UU No. 12 Tahun 1985 UU Bea Materai , UU No. 13 Tahun 1985

10. REFORMASI SEKTOR FINANSIAL Masa-masa awal orde baru, yang mana ketika hiper inflasi sudah mulai mereda tetapi masih tingkat 50% per tahun, langkah-langkah penting yang diambil adalah menyembuhkan dan memodernkan sistem keuangan indonesia. Langkah-langkah tersebut mencakup kenaikan yang tajam dari suku bunga deposito bank dengan subsidi dari bank Indonesia dan bank indonesia di ijinkan untuk melakukan ekspansi kridit dalam skala yang besar. Dan hal ini berdampak terjadinya kenaikan yang tajam atas deposito bank dan arus masuk modal asing dan rupiah mengalami apresiasi sekitar 25% dalam waktu 6 bulan

11. Tujuan utama Deregulasi Tahun 1988- 1989 (fokus pada struktur sistem finansial)

12. Hasil nyata (significant) dari kebijakan-kebijakan tersebut adalah: Menjadi fleksibelnya manajemen suku bunga dan kurs Depresiasi rupiah terhadap dolar america serikat dikelola secara berangsur-angsur • Tersedianya banyak peluang baru dalam berbagai aspek aktivitas keuangan. • Pintu masuk untuk mendapatkan izin pendirian bank-bank baru terbuka lebar • Bank-bank asing yang sudah beroprasi di indonesia diberikan izin untuk mendirikan cabang dibeberapa kota propinsi yang penting. • Izin baru pendirian bank-bank patungan antara bank domestik dan asing juga diterbitkan. • Izin-izin baru juga diterbitkan untuk perusahaan-perusahaan patungan yang bergerak dalam bidang asuransi, perusahaan sekuritas dan jenis-jenis lembaga keuangan yang lainya.

13. HAL TERPENTING DARI PAKET-PAKET DEREGUASI 1. Tersediannyapeluangbarudalamberbagaiaspekaktivitaskeuangan 2. Pitnumasukuntukmendapatkanijinpendirian bank-bank baruterbukalebar 3. bank-bank asing yang sudahberdiridi Indonesia diberikanijinuntukmendirikancabangdibeberapakotaatauprovinsi yang penting 4. Izinbarupendirian bank-bank patunganantara bank domestikdan bank asingjugaditerbitkan 5. Izinizinbarujugadiberikanuntukperusahaanperusahaanpatungan yang bergerakdalambidangasuransiperusahaan-perusahaansekuritasdanjenis-jenislembagakeuangan yang lainnya

14. KEBIJAKAN PASAR MODALs Kebijakapasar modal padawaktuitu yang kebetulan yang dipegangolehprof.DR.J.Hsumarlinmulaimenjabatmenterikeuangankebijalkannyaantara lain 1. Pakdes 1 (paketdesember 1987) pemodalasinguntukpertamakalinnyadiizinkaanuntukmembelidanmenjualhingga 40%modal yang diterbitkan , batasfluktuasibarangdihapuskandanpersyaratanperiziinanuntukpelelangdanlembagalembagapenunjang modal yang lain danpenyederhanaandankejeasanproseduruntukpenawaransekuritasbaruditerbitkan. Bursa paralediberikanizinuntukmelakukantransaksi 2. Pakdes 2 (paketdesember 2 dilakukanpadadesembertahun 1988) padapakdes 2 mencakupdiizinkannya bursa efekswastauntukberoprasi , dihapuskannyahakprioritas PT (persero) danakersauntukmemesanperusahaanperusahaanbarupatungan yang bergerakpadajasakeuangan

15. PERKEMBANGAN NIAI SAHAM DAN OBLIGASI I PASAR MODAL Indonesia 1977-1990

16. INDIKATOR PERTUMBUHAN PASAR MODAL INONESIA

17. Perbandingan perekonomian orde lama, orde baru dan reformasi 1. Masa Orde Lama (1945-1966) Pada masa ini perekonomian berkembang kurang menggembirakan, sebagai dampak ketidakstabilan politik dan seringnya pergantian cabinet. 2. Masa Orde Baru (1966-1997) Menghadapi perekonomian yang sedemikian rupa, pemerintah peralihan menetapkan beberapa langkah perioritas kebijakan ekonomi sebagai berikut :a. Memerangi inflasi b.Mencukupkan stok cadangan bahan pangan terutama berasc.Merehabilitasi prasarana perekonomian d.Meningkatkan ekspor e. Menyediakan/menciptakan lapangan kerja f. Mengundang kembali investor asing

18. Lanjutan...... 3. Masa Reformasi (1998-sekarang) Pada masa reformasi ini perekonomian indoensia ditandai dengan krisis monoter yang berlanjut menjadi krisis ekonomi yang sampai saat ini belum menunjukkan tanda-tanda kea rah pemulihan. Walaupun ada pertumbuhan ekonomi sekitar 6% untuk tahun 1997 dan 5,5% untuk tahun 1998 dimana inflasi sudah duperhitungkan namun laju inflasi masih cukup tinggi yaitu sekitar 100%. Pada tahun 1998 hampir seluruh sector mengalami pertumbuhan negatif, hal ini berebeda dengan kondisi ekonomi tahun 1999.Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi IndonesiaAdapun faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonom Indonesia, secara umum adalah :1. Faktor produksi 2. Faktor investasi 3. Faktor perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran 4. Faktor kebijakan moneter dan inflasi 5. Faktor keuangan negara