KONSTITUSI TERTULIS DAN TAK TERTULIS (4)

1. KONSTITUSI TERTULIS DAN TAK TERTULIS (4) • UNDANG-UNDANG LEBIH BESAR KEWIBAWAANNYA DARIPADA KONVENSI ; • PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG LEBIH MUDAH DIKETAHUI DAN DAPAT DIAMBIL TINDAKAN LEBIH CEPAT. UNTUK SEORANG HAKIM LEBIH GAMPANG MENAFSIRKAN UNDANG-UNDANG DARIPADA KONVENSI YANG TAK TERTULIS • UNDANG-UNDANG BIASANYA TERANG DAN TEGAS PERUMUSANNYA. KONVENSI BIASANYA TIMBUL DARI KEBIASAAN DAN KADANG-KADANG SUKAR MENETAPKAN KAPAN SUATU KEBIASAAN MENJADI KONVENSI ; • KONSTITUSI TERTULIS (WRITTEN CONSTITUTION) • UNDANG-UNDANG DASAR AMERIKA SERIKAT YANG DISUSUN PADA TAHUN 1787 DAN DIRESMIKAN TAHUN 1789 MERUPAKAN NASKAH YANG TERTUA DI DUNIA. HAK AZASI WARGA NEGARA TERCANTUM DALAM SUATU NASKAH TERSENDIRI YANG DINAMAKAN “BILL OF RIGHTS”. DI SAMPING ITU ADA BEBERAPA KETENTUAN KETATANEGARAAN YANG TIDAK TERMUAT DALAM UNDANG-UNDANG DASAR, MISALNYA ADANYA PARTAI-PARTAI POLITIK ATAU WEWENANG MAHKAMAH AGUNG UNTUK MENGUJI UNDANG-UNDANG (JUDICIAL REVIEW) ;

2. KONSTITUSI TERTULIS DAN TAK TERTULIS (5) • KETENTUAN-KETENTUAN KONSTITUSIONAL AMERIKA SERIKAT TERDAPAT DALAM : • NASKAH UNDANG-UNDANG DASAR ; • SEJUMLAH UNDANG-UNDANG ; • SEJUMLAH KEPUTUSAN MAHKAMAH AGUNG BERDASARKAN HAK UJI ; • UNDANG-UNDANG DASAR AMERIKA SERIKAT TIDAK MENYEBUT ADANYA PARTAI POLITIK DAN HAL INI DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG. SELAIN PARTAI-PARTAI POLITIK YANG TIDAK DISEBUT DALAM UNDANG-UNDANG DASAR, JUGA ADANYA SEPULUH DEPARTEMEN, DASAR SERTA STRUKTUR DARI BADAN PENGADILAN FEDERAL DAN ADANYA BADAN-BADAN LAIN SEPERTI “BUREAU OF THE BUDGET” YANG MENYUSUN ANGGARAN BELANJA, TIDAK DISEBUT DALAM UNDANG-UNDANG DASAR, TETAPI DIATUR DENGAN UNDANG-UNDANG ;

3. UUD YANG FLEKSIBEL DAN KAKU • UUD JUGA DIBAGI ANTARA YANG BERSIFAT “FLEKSIBEL” (FLEXIBLE) DAN YANG “KAKU” (FIXED / RIGID). DASAR PERBEDAAN INI MENURUT C.F.STRONG IALAH APAKAH PROSEDUR UNTUK MENGUBAH UNDANG-UNDANG DASAR SAMA DENGAN PROSEDUR MEMBUAT UNDANG-UNDANG ; • SUATU UNDANG-UNDANG DASAR YANG DAPAT DIUBAH DENGAN PROSEDUR MEMBUAT UNDANG-UNDANG DISEBUT FLEKSIBEL, SEPERTI DI INGGRIS, SELANDIA BARU DAN DI ITALIA SEBELUM PD-II ; • UUD YANG HANYA DAPAT DIUBAH DENGAN PROSEDUR YANG BERBEDA DENGAN PROSEDUR MEMBUAT UNDANG-UNDANG DISEBUT “KAKU”, SEPERTI KONSTITUSI AMERIKA SERIKAT, CANADA ; • UNDANG-UNDANG DASAR YANG FLEKSIBEL • INGGRIS : GAGASAN MENGENAI UNDANG-UNDANG DASAR YANG FLEKSIBEL BERDASARKAN KONSEP SUPREMASI PARLEMEN (PARLIAMENTARY SUPREMACY) ; • PARLEMEN DIANGGAP SEBAGAI SATU-SATUNYA LEMBAGA YANG BOLEH MENGUBAH ATAU MEMBATALKAN UNDANG-UNDANG YANG PERNAH DIBUAT OLEH BADAN ITU ;

4. UUD YANG FLEKSIBEL DAN KAKU (1) • PARLEMEN DAPAT MENYATAKAN BAHWA SUATU TAFSIRAN SEORANG HAKIM ADALAH SALAH DAN MENGGANTINYA DENGAN TAFSIRAN PARLEMEN SENDIRI. MISALNYA MENURUT PARLIAMENT ACT 1911, PARLEMEN HARUS DIBUBARKAN SETELAH LIMA TAHUN. TETAPI DALAM TAHUN1915, WAKTU PERANG SEDANG BERLANGSUNG, PARLEMEN SAMPAI LIMA KALI MENERIMA UNDANG-UNDANG YANG MEMPERPANJANG HIDUPNYA, SEHINGGA BARU DIBUBARKAN TAHUN 1918 ; • SELANDIA BARU : PERUBAHAN DARI NEGARA FEDERAL MENJADI NEGARA KESATUAN DALAM TAHUN 1879, DILAKUKAN DENGAN UNDANG-UNDANG BIASA ; BEGITU PULA PEMBUBARAN MAJELIS TINGGI TAHUN 1951 ; • DALAM UNDANG-UNDANG DASAR SELANDIA BARU YANG BERUPA NASKAH DIKATAKAN SECARA EKSPLISIT BAHWA PARLEMEN BOLEH BERTINDAK DENGAN LELUASA TERMASUK MENGUBAH UNDANG-UNDANG DASAR ;

5. UUD YANG FLEKSIBEL DAN KAKU (2) • UNDANG-UNDANG DASAR YANG KAKU • UUD YANG KAKU BIASANYA MERUPAKAN HASIL KERJA DARI SUATU KONSTITUANTE YANG DIANGGAP LEBIH TINGGI KEKUASAANNYA DARIPADA PARLEMEN, KARENA MEMILIKI “KEKUASAAN MEMBUAT UNDANG-UNDANG DASAR” (POUVOIR CONSTITUANT) ; • OLEH KARENA BIASANYA KONSTITUANTE DIBUBARKAN PADA SAAT TUGASNYA SELESAI, MAKA DIRASA PERLU UNTUK MEMBERI PEDOMAN BAGI GENERASI MENDATANG MENGENAI PROSEDUR MENGUBAH UUD YANG BARU DISUSUN ITU ; • ADAKALANYA DICANTUMKAN KETENTUAN BAHWA ADA BEBERAPA HAL YANG TIDAK BOLEH DIUBAH. MISALNYA : UNDANG – UNDANG DASAR REPUBLIK PERANCIS IV (1946) DAN ITALIA (1947) MENGATAKAN BAHWA BENTUK REPUBLIK TIDAK BOLEH DIUBAH, SEDANGKAN UUD REPUBLIK FEDERASI JERMAN MELARANG DIADAKANNYA PERUBAHAN DALAM BENTUK FEDERALNYA ;

6. UNDANG-UNDANG DASAR INDONESIA • DALAM SEJARAH KETATANEGARAAAN INDONESIA, DIKETEMUKAN BAHWA BANYAK KETENTUAN KONSTITUSIONAL TERDAPAT DI LUAR NASKAH UNDANG-UNDANG DASAR YNG TERTULIS ITU, MALAHAN ADA PERATURN YANG SAMA SEKALI MENGUBAH NASKAH UNDANG-UNDANG DASAR. HAL INI DISEBABKAN KARENA DAHSYATNYA PERKEMBANGAN REVOLUSI SERTA PERGOLAKAN-PERGOLAKAN YANG DIAKIBATKAN OLEHNYA. BEBERAPA KEJADIAN DAPAT DISEBUT DI BAWAH INI : • DARI AGUSTUS 1945 SAMPAI AKHIR 1949 BERLAKU UUD 1945. MENURUT KETENTUAN UUD INI, SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA BERSIFAT PRESIDENSIIL DALAM ARTI BAHWA PARA MENTERI TIDAK BERTANGGUNG JAWAB KEPADA BADAN LEGISLATIF, TETAPI HANYA BERTINDAK SEBAGAI PEMBANTU PRESIDEN. PRESIDEN MERUPAKAN APA YANG KADANG-KADANG DISEBUT “EKSEKUTIF TETAP” (FIXED EXECUTIVE), OLEH KARENA ITU TIDAK DAPAT DIJATUHKAN OLEH BADAN LEGISLATIF. AKAN TETAPI, MULAI NOVEMBER 1945, BERDASARKAN MAKLUMAT WAKIL PRESIDEN NO.: X, 16 OKTOBER 1945, PENGUMUMAN BADAN PEKERJA, 11 NOVEMBER 1945, TANGGUNG JAWAB POLITIK TERLETAK DI TANGAN PARA MENTERI. JADI HAL INI, MERUPAKAN AWAL DARI SUATU SISTEM PEMERINTAHAN PARLEMENTER YANG PRAKTIS DIPERTAHANKAN SAMPAI TAHUN 1959 PADA MASA UUD 1945 DINYATAKAN BERLAKU KEMBALI MELALUI DEKRIT PRESIDEN TANGGAL 5 JULI 1959 ;

7. UNDANG-UNDANG DASAR INDONESIA (1) • DALAM PADA ITU, SISTEM PEMERINTAHAN PARLEMENTER TERSEBUT DI ATAS DALAM PRAKTEKNYA TELAH TIGA KALI DISISIHKAN DENGAN MAKSUD UNTUK MEMUSATKAN KEMBALI KEKUASAAN DI TANGAN PRESIDEN DAN DENGAN DEMIKIAN MEMBERI KESEMPATAN KEPADA PEMERINTAH UNTUK MENANGGULANGI DENGAN CEPAT KEADAAN DARURAT YANG TELAH TIMBUL. HAL INI TERJADI TIGA KALI YAITU: • DENGAN MAKLUMAT PRESIDEN, PRESIDEN MENGAMBIL ALIH KEKUASAAN DARI MASA 28 JUNI SAMPAI 2 OKTOBER 1947 UNTUK MENGATASI KEADAAN DARURAT YANG DIAKIBATKAN OLEH PENCULIKAN TERHADAP BEBERAPA ANGGOTA KABINET OLEH ORGANISASI PERSATUAN PERJUANGAN. ORGANISASI INI TIDAK MENYETUJUI PERUNDINGAN DENGAN PIHAK BELANDA ; • DENGAN MAKLUMAT PRESIDEN, PRESIDEN MENGAMBIL ALIH KEKUASAAN DARI 27 JUNI 1947 SAMPAI 3 JULI 1947 UNTUK MENGATASI KEADAAN DARURAT YANG TIMBUL SEBAGAI AKIBAT DARI PENANDATANGANAN PERSETUJUAN LINGGARJATI ;

8. UNDANG-UNDANG DASAR INDONESIA (2) • DENGAN SUATU UNDANG-UNDANG BADAN LEGISLATIF (YAITU BADAN PEKERJA YANG BERTINDAK ATAS NAMA KPMITE NASIONAL), MEMBERI KEKUASAAN PENUH KEPADA PRESIDEN SELAMA TIGA BULAN MULAI 15 SEPTEMBER 1948 (UNDANG-UNDANG NO. 20 SEPTEMBER 1948) PEMBERIAN KEKUASAAAN PENUH INI DIMAKSUD UNTUK MENGATASI PEMBERONTAKAN PKI DI MADIUN ; • BAIK UNDANG-UNDANG DASAR 1945, MAUPUN UNDANG-UNDANG DASAR 1949 DAN 1950, TIDAK MENYEBUT ADANY PARTAI POLITIK, SEDANGKAN JUSTRU PADA MASA ITU (1945-1959) PARTAI-PARTAI POLITIK MEMAINKAN PERANAN PENTING DALAM PERKEMBANGAN INDONESIA ; • MENURUT C.F.STRONG, BAIK UUD 1945 MAUPUN UUD 1949 DAN UUD 1950 BOLEH DINAMAKAN UUD YANG KAKU, KARENA PROSEDUR MENGADAKAN PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG DASAR ITU BERBEDA DENGAN PROSEDUR MEMBUATNYA. HAL INI DAPAT KITA LIHAT DARI HAL-HAL BERIKUT : • MENURUT KETENTUAN UUD 1945 (PASAL 37), UNTUK MENGUBAH UDNAG-UNDANG DASAR, SEKURANG-KURANGNYA 2/3 DARI JUMLAH ANGGOTA MPR HARUS HADIR DAN SEKURANG-KURANGNYA 2/3 DARI JUMLAH ANGGOTA MPR YANG HADIR HARUS MENYETUJUI USUL PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR ITU. SEDANGKAN PROSEDUR PEMBUATAN UNDANG-UNDANG DILAKUKAN OLEH PRESIDEN DENGAN PERSETUJUAN DPR (PASAL 5) ;

9. UNDANG-UNDANG DASAR INDONESIA (3) • MENURUT PASAL 190NUUD 1949 (RIS), BAIK SENAT MAUPUN DPR MEMPUNYAI WEWENANG UNTUK MENGADAKAN PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR, DENGAN KETENTUAN BAHWA SEKURANG-KURANGNYA 2/3 DARI JUMLAH ANGGOTA SIDANG HARUS HADIR, SEDANGKAN DARI JUMLAH ANGGOTA YANG HADIR 2/3 HARUS MENERIMA USUL PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR. SEDANGKAN PROSEDUR PEMBUATAN UNDANG-UNDANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH BERSAMA-SAMA DENGAN DPR (DAN SENAT) TANPA DITENTUKAN SYARAT QUORUM SEPERTI DALAM HAL MENGADAKAN PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR (PASAL 127) ; • JADI JELASLAH BAHWA PROSEDUR UNTUK MENGADAKAN PERUBAHAN PADA UUD 1949 ADALAH TIDAK SAMA DENGAN PROSEDUR PEMBUATAN UNDANG-UNDANG, SEHINGGA OLEH KARENANYA UUD 1949 DAPAT DIGOLONGKAN SEBAGAI UNDANG-UNDANG DASAR YANG KAKU KALAU DIPAKAI KLASIFIKASI C.F.STRONG.

10. AMANDEMEN UUD 1945 • UUD 1945 TELAH DIAMANDEMEN SEBANYAK 4 (EMPAT) KALI DARI TAHUN 1999-2002 OLEH MPR ; • APA YANG DIKHAWATIRKAN OLEH BANYAK KALANGAN YAITU AKAN TERJADINYA PERUBAHAN TERHADAP “PEMBUKAAN UUD 1945”, TIDAK TERJADI. ANGGOTA MPR BERSEPAKAT BAHWA PEMBUKAAN TIDAK PERLU DIUBAH, JUMLAH PASAL TETAP 37 PASAL, NAMUN TERJADI PENAMBAHAN AYAT-AYAT PADA HAMPIR SETIAP PASAL ; • MPR MENGGUNAKAN SISTEM DUA KAMAR DAN MPR TIDAK LAGI MENJADI LEMBAGA TERTINGGI NEGARA, SEHINGGA KONSEKUENSINYA • PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TIDAK LAGI DIANGKAT OLEH MPR TETAPI DIANGKAT MELALUI PEMILIHAN UMUM SECARA LANGSUNG ; • MPR TIDAK LAGI MENETAPKAN GBHN YANG DIGUNAKAN OLEH PRESIDEN UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS SEBAGAI MANDATARIS MPR. KINI DENGAN PEMILU PRESIDEN SECARA LANGSUNG, PRESIDEN BUKAN LAGI MANDATARIS MPR ;

11. AMANDEMEN UUD 1945 (1) • DIBENTUK BEBERAPA LEMBAGA NEGARA BARU YAITU “MAHKAMAH KONSTITUSI”, “KOMISI JUDICIAL”, SEDANGKAN LEMBAGA TINGGI NEGARA “DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG”, DITIADAKAN ; • BILA PADA UUD 1945 SEBELUM AMANDEMEN UUD 1945 TERDIRI DARI : PEMBUKAAN, BATANG TUBUH, DAN PENJELAN UMUM, YANG KETIGANYA MERUPAKAN SATU KESATUAN, SETELAH AMANDEMEN “PENJELASAN UMUM”, TIDAK LAGI SECARA INTEGRATED MERUPAKAN SATU KESATUAN DARI UUD 1945 ; • TAHUN 2007 ADA WACANA UNTUK MELAKUKAN AMANDEMEN YANG KELIMA KALINYA, TERUTAMA ADANYA PERMINTAAN BEBERAPA KALANGAN YANG MENGINGINKAN “PERLUASAN TUGAS DAN FUNGSI ANGGOTA-ANGGOTA DPD” YANG SEMENTARA INI DIANGGAP KURANG MEMADAI DALAM ERA OTONOMI DAERAH SEJAK TAHUN 2000.

12. HAK AZASI MANUSIA (HAM) • PENGERTIAN DAN SEJARAH PERKEMBANGAN • HAK AZASI MANUSIA (HAM) ADALAH HAK YANG DIMILIKI SETIAP MANUSIA YANG MELEKAT (INHERENT) PADA SETIAP MANUSIA. DALAM PEMBUKAAN PERJANJIAN INTERNASIONAL HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK PBB DINYATAKAN : “THESE RIGHTS DERIVE FROM THE INHERENT DIGNITY OF THE HUMAN PERSON” (HAK-HAK INI BERASAL DARI MARTABAT YANG INHEREN/MELEKAT DALAM MANUSIA) ; • HAM SIFATNYA SANGAT MENDASAR DAN PELAKSANAANNYA MUTLAK AGAR MANUSIA DAPAT BERKEMBANG SESUAI DENGAN BAKAT, CITA-CITA SERTA MARTABATNYA. HAM DIANGGAP “UNIVERSAL”, DIMILIKI SETIAP MANUSIA TANPA MEMBEDAKAN RAS, AGAMA, BANGSA DAN JENIS KELAMIN ; • DALAM PROSES GLOBALISASI DIBEDAKAN TIGA GENERASI HAM YAITU : • GENERASI PERTAMA : HAK-HAK POLITIK DAN SIPIL YANG SUDAH LAMA DIKENAL DAN SELALU DIASOSIASIKAN DENGAN PEMIKIRAN DI NEGARA-NEGARA BARAT ; • GENERASI KEDUA : HAK-HAK EKONOMI DAN SOSIAL YANG DIPERJUANGKAN NEGARA-NEGARA SOSIALIS / KOMUNIS DI PBB DENGAN DUKUNGAN NEGARA-NEGARA DUNIA KETIGA ; • GENERASI KETIGA : HAK ATAS PERDAMAIAN DAN PEMBANGUNAN YANG DIPENGARUHI KEPENTINGAN NEGARA-NEGARA DUNIA KETIGA ;

13. HAK AZASI MANUSIA (1) • CIKAL BAKAL KONSEP HAM • DIMULAI DARI MAGNA CHARTA TAHUN 1215 ANTARA RAJAJOHN DARI INGGRIS DENGAN SEJUMLAH BANGSAWAN YAITU HAK-HAK POLITIK DAN SIPIL YANG DIBERIKAN KEPADA PARA PANGERAN DAN BANGSAWAN YANG TELAH MEMBIAYAI PEMERINTAHAN DAN BERBAGAI PEPERANGAN. KEMUDIAN INI MENJADI BAGIAN DARI SISTEM KONSTITUSIONAL INGGRIS SEBAGAI PERLINDUNGAN ATAS KEBEBASAN SEMUA WARGA NEGARA ; • KONSEP “DEVINE RIGHTS OF KINGS” (HAK SUCI RAJA) MULAI ABAD XVI YANG MEMBERI WARNA KEWAHYUAN KEPADA KEKUASAAN RAJA-RAJA. KARENA BANYAK RAJA-RAJA YANG BERTINDAK SEWENANG-WENANG, ABAD XVII DAN XVIII MULAI MENDAPATKAN TENTANGAN DENGAN MUNCULNYA “MASA PENCERAHAN” (ENLIGHTMENT) YAITU DENGAN ADANYA ALIRAN “LIBERALISME KLASIK DARI THOMAS HOBBES (1588-1679), JOHN LOCKE (1632-1704), MONTESQUIEU (1689-1755) DAN ROUSSEAU (1712-1778). MEREKA MENGHENDAKI MANUSIA HARUS MEMILIKI HAK-HAK ALAMNYA BERDASARKAN “KONTRAK SOSIAL” ; • DI PERANCIS KITA KENAL “DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DU CITOYEN” (PERNYATAAN MENNGENAI HAK-HAK MANUSIA DAN WARGANEGARA) TAHUN 1789 YAITU YANG DIRUMUSKAN PADA AWAL REVOLUSI RAKYAT PERANCIS DENGAN MENCANANGKAN HAK KEBEBASAN (LIBERTE), KESAMAAN (EGALITE) DAN KESETIAKAWANAN (FRATERNITE) ;

14. HAK AZASI MANUSIA (2) • PADA TAHUN YANG SAMA , TAHUN 1789, RAKYAT AMERIKA SERIKAT MENERIMA BILL OF RIGHTS (UNDANG-UNDANG HAK). NASKAH INI MERUMUSKAN HAK-HAK AZASI MANUSIA DALAM BENTUK SEPULUH AMANDEMEN YANG DITERIMA KONGRES TAHUN 1791 ; • DALAM ABAD XX YAITU TAHUN 1929-1934 TERJADI DEPRESSI BESAR (THE GREAT DEPRESSION) YANG MELANDA SEBAGIAN BESAR DUNIA YANG MEMPUNYAI DAMPAK YANG BESAR TERUTAMA BANYAKNYA ORANG YANG KEHILANGAN PEKERJAAN DAN MENGALAMI KELAPARAN. PRESIDEN AS, ROOSEVELT, MENCANANGKAN PROGRAM PEMBANGUNAN BESAR-BESARAN YAITU “NEW DEAL”. MASALAH EKONOMI MULAI MENDAPAT PERHATIAN DAN TEKANAN DAN TAHUN 1941 ROOSEVELT MERUMUSKAN “THE FOUR FREEDOMS” (EMPAT KEBEBASAN) YAITU : • KEBEBASAN UNTUK BERBICARA DAN MENYATAKAN PENDAPAT (FREEDOM OF SPEECH) ; • KEBEBASAN BERAGAMA (FREEDOM OF RELIGION) ; • KEBEBASAN DARI KETAKUTAN (FREEDOM FROM FEAR) ; • KEBEBASAN DARI KEMISKINAN (FREEDOM FROM WANT) ; HAK-HAK EKONOMI MULAI MUNCUL DAN DI BARAT MULAI DISADARI PENTINGNYA ;

15. HAK AZASI MANUSIA (3) • DI RUSIA STELAH REVOLUSI BOLSHEVIK TAHUN 1917 BERHASIL MENGGULINGKAN CZAR, STALIN YANG MENGAMBIL ALIH TAMPUK PIMPINAN DARI LENIN (1870-1924) UNI SOVIET DI BAWAH PIMPINAN STALIN BERUSAHA MENGUBAH SOVIET DARI NEGARA AGRARIS YANG MISKIN MENJADI NEGARA INDUSTRI. MASALAH EKONOMI DI SINI DILAKSANAKAN MELALUI PENYEDIAAN KESEMPATAN KERJA, PERUMAHAN, SERTA PENDIDIKAN, DIANGGAP LEBIH SUBSTANTIF DARIPADA PEMENUHAN HAK-HAK POLITIK YANG DIANGGAP BORJUIS DAN HANYA PROSEDUR SAJA. HAK POLITIK DI SINI DIANGGAP DAPAT MENGGANGGU USAHA MENGKOSOLIDAI KOMUNISME. • DEKLARASI UNIVERSAL HAK-HAK AZASI MANUSIA DAN HELSINKI ACCORD • PADA TAHUN 1948, PBB SECARA AKLAMASI MENERIMA “UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS” YAITU 48 NEGARA SETUJU DAN 8 NEGARA ANTARA LAIN UNI SOVIET, ARAB SAUDI DAN AFRIKA SELATAN MENOLAK. DEKLARASI INI SIFATNYA TIDAK MENGIKAT SECARA YURIDIS. DEKLARASI INI SEBAGAI PEDOMAN SEKALIGUS STANDARD MINIMUM YANG DICITA-CITAKAN OLEH UMAT MANUSIA UNTUK MENCPTAKAN DUNIA YANG LEBIH SEMPURNA, MERUMUSKAN BERBAGAI HAK SEOLAH-OLAH TANPA PEMBATASAN. SATU-SATUNYA PEMBATASAN YAITU PASAL 29 “UNTUK MENGHORMATI HAK DAN KEBEBASAN ORANG LAIN DAN YANG PERLU UNTUK MORALITAS, KETERTIBAN DAN KESEJAHTERAAN UMUM”

16. HAK AZASI MANUSIA (4) • UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS 1948 OLEH PBB, PADA TAHUN 1966 DIJABARKAN DALAM DUA PERJANJIAN DALAM SIDANG UMUM PBB YANG DISETUJUI SECARA AKLAMASI YAITU : • INTERNATIONAL COVENANT ON ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS (PERJANJIAN INTERNASIONAL TENTANG HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA) ; • INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS (PERJANJIAN INTERNASIONAL TENTANG HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK) ; • OPTIONAL PROTOCOL TO THE INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS ; CATATAN : • KETIGA NASKAH INI BESRTA DEKLARASI UNIVERSAL, DISEBUT SEBAGAI “INTERNATIONAL BILLL OF HUMAN RIGHTS (UNDANG-UNDANGINTERNASIONA MENGENAI HAK-HAK MANUSIA) ; • KETIGA NASKAH TERSEBUT MULAI BERLAKU TAHUN 1976 SETELAH DIRATIFIKASI OLEH 35 NEGARA ;

17. HAK AZASI MANUSIA (5) • PADA TAHUN 1975 SUATU PERJANJIAN DI HELSINKI YAITU “CONFERENCE ON SECURITY AND COOPERATION IN EUROPE (CSCE), KONPERENSI KEAMANAN DAN KERJASAMA DI EROPA, DITANDATANGANI 35 NEGARA ANGGOTA NATO, PAKTA WARSAWA DAN DARI 13 NEGARA NETRAL DAN NON BLOK EROPA LAINNYA. HELSINKI ACCORD INI SELAIN MERUMUSKAN HAK-HAK AZASI MANUSIA, JUGA MENGATUR MASALAH KEAMANAN DI EROPA DAN PENGAKUAN TERHADAP BATAS-BATAS NEGARA EROPA PASCA PD-II ; • HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK MENCAKUP ANTAR LAIN : • RIGHT TO LIFE (HAK ATAS HIDUP – PASAL 6) ; • RIGHT TO LIBERTY AND SECURITY OF PERSON (HAK ATAS KEBEBASAN DAN KEAMANAN DIRI – PASAL 9) ; • RIGHT TO EQUALITY BEFORE THE COURTS AND TRIBUNALS (HAK ATAS KESAMAAN DI MUKA BADAN-BADAN PERADILAN – PASAL 14) ; • RIGHT TO FREEDOM OF THOUGHT, CONSCIENCE ANG RELIGION (HAK ATAS KEBEBASAN BERPIKIR, MEMPUNYAI CONSCIENCE, BERAGAMA – PASAL 18) ; • RIGHT TO HOLD OPINION WITHOUT INTERFERENCE (HAK UNTUK MEMPUNYAI PENDAPAT TANPA MENGALAMI GANGGUAN – PASAL 19) ; • RIGHT TO PEACEFUL ASSEMBLY (HAK ATAS KEBEBASAN BERKUMPUL SECARA DAMAI – PASAL 21) ; • RIGHT TO FREEDOM OF ASSOCIATION (HAK UNTUK BERSERIKAT – PASAL 22) ;

18. HAK AZASI MANUSIA (6) • HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MENCAKUP ANTARA LAIN : • RIGHT TO WORK (HAK ATAS PEKERJAAN, PASAL 6) ; • RIGHT TO FORM TRADE UNIONS (HAK UNTUK MEMBENTUK SERIKAT PEKERJA, PASAL 8) ; • RIGHT TO SOCIAL SECURITY (HAK ATAS PENSIUN, PASAL 9) ; • RIGHT TO AN ADEQUATE STANDARD OF LIVING FOR HIMSELF AND HIS FAMILY, INCLUDING ADEQUATE FOOD, CLOTHING AND HOUSING (HAK ATAS TINGKAT KEHIDUPAN YANG LAYAK BAGI DIRINYA SERTA KELUARGANYA, TERMASUK PANGAN, PAKAIAN DAN PERUMAHAN YANG LAYAK, PASAL 11) ; • RIGHT TO EDUCATION (HAK ATAS PENDIDIKAN, PASAL 13) ; • UNTUK MEMANTAU PERKEMBANGAN PELAKSANAAN HAK-HAK POLITIK, DIDIRIKAN “HUMAN RIGHTS COMMITTEE” (KOMITE HAK-HAK MANUSIA) YANG BERHAK SERTA MENYELIDIKI PENGADUAN DARI SUATU NEGARA PESERTA TERHADAP NEGARA PESERTA LAIN, JIKA TELAH TERJADI PELANGGARAN TERHADAP HAK AZASI MANUSIA YANG TERCANTUM DALAM PERJANJIAN ;