1 / 21

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS. RAPAT PARIPURNA DPR RI 17 DESEMBER 2013 Penetapan perubahan UUJN Penafsiran dan pembahasan oleh : Dr. widhi handoko , sh., sPn . notaris-ppat smg Dosen prodi mkn undip. Notaris

kohana
Download Presentation

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004TENTANG JABATAN NOTARIS RAPAT PARIPURNA DPR RI 17 DESEMBER 2013 Penetapanperubahan UUJN Penafsirandanpembahasan oleh: Dr.widhihandoko, sh., sPn. notaris-ppatsmg Dosenprodimknundip

  2. Notaris • adalahpejabatumum yang berwenanguntukmembuataktaautentikdanmemiliki kewenanganlainnyasebagaimanadimaksuddalamUndang-UndanginiatauberdasarkanUndang-Undanglainnya.

  3. Ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, angka 10, angka 11, angka 12, angka 13, dan angka 14diubah, serta angka 4 dihapus • catatan: • Pertama: penulisanangka 1 s/d 14 tidakmengikutitatacarapenulisanbakusecaraakademis, • Kedua: belumterdapatketentuanumumtentangMajelisKehormatanNotaris

  4. Pasal33 (1) Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris adalah warga negara Indonesia yang berijazah sarjana hukum dan telah bekerja sebagai karyawan kantor Notaris paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut. Catatan: Bandingkanantara S1 (notarispengganti/notarissementara) dan S2 (notaris)….darisisitugas, tanggungjawabdankewenanganapabedanya ????? • Pasal 3 • Syarat untuk dapat diangkat menjadi NotarissebagaimanadimaksuddalamPasal 2 adalah: • c.berumur paling sedikit 27 (duapuluhtujuh) tahun; • f.telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsasendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;

  5. Pasal 7 (1) • c. menyampaikanalamatkantor, contohtandatangan, dan • paraf, sertateraan cap atau stempeljabatanNotaris • berwarnamerahkepadaMenteridanpejabat lain yang • bertanggungjawabdi bidangpertanahan, Organisasi • Notaris, KetuaPengadilanNegeri, MajelisPengawas • Daerah, sertaBupati/Walikota di tempatNotaris • diangkat. • (2) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud padaayat (1) dapat dikenaisanksiberupa: • a. peringatantertulis; • b. pemberhentiansementara; • c. pemberhentiandenganhormat; atau • d. pemberhentiandengantidakhormat.

  6. Pasal 15 • f. membuatAkta yang berkaitan • denganpertanahan; atau • g. membuatAktarisalahlelang.

  7. Manaygharusdilaksanakan ? UUJN atau KMNA/KBPN ? Teoristufenbauadalahteorimengenaisistemhukumoleh Hans Kelsen, yang menyatakanbahwasistemhukummerupakansistemanaktanggadengankaidahberjenjangdimananormahukum yang paling rendahharusberpegangpadanormahukum yang lebihtinggi, dankaidahhukum yang tertinggi (sepertikonstitusi) harusberpegangpadanormahukum yang paling mendasar (grundnorm), menurutkelsennormahukum yang paling mendasar (grundnorm) bentuknyatidakkonkrit (abstrak), contohnormahukum paling dasardanabstrak(nilai-nilai) adalahpancasila.

  8. StufenbauTeorylahirjauhharisebelum Indonesia lahir, namunhierarki yang dimaksudmasihrelevanmenjadiacuandanditerapkandalamsistemperundang-undangan di Indonesia. Hal manadapatdilihatdariUndang-undangNo. 11 tahun 2012, perubahandari UU No. 10 Tahun 2004 tentangPembentukanPerundang-undangan. Sebelumnya, hierarkiperundangantelahdiaturdalam Tap MPR No. III Tahun2000dan Tap MPR No I Tahun 2001

  9. Berdasarkanteoritersebut, strukturtatahukum Indonesia adalah: 1)    Staatsfundamentalnorm: Pancasila (Pembukaan UUD 1945). 2)   Staatsgrundgesetz: BatangTubuh UUD 1945, Tap MPR, danKonvensi Ketatanegaraan 3)  Formellgesetz: Undang-Undang. 4)   Verordnungen AutonomeSatzung: SecarahierarkismulaidariPeraturan PemerintahhinggaKeputusan Gubernur, BupatiatauWalikota.

  10. Pasal 16 • Dalammenjalankanjabatannya, Notariswajib: • a. bertindakamanah, jujur, saksama, • mandiri, tidakberpihak, danmenjaga • kepentinganpihak yang terkaitdalam • perbuatanhukum; • c. melekatkan surat dan dokumen serta • sidik jari penghadap pada Minuta Akta; • Catatan: • Amanah, jujur, seksama, mandiri (lebihbersifatnilai-nilai moral/pdkajiannormaabstrak) • Akan lebihtepatjikanotariswajibmenjagaprefesionalismedanintegritasnyasebagaipejabatnegara • Point c sangatkentaldengansemangatpositivistic law (legal formatistic), tidaksesuaidengansemangatnegara modern, dimanahukumsekarangsdhjauhpadatataran post modern yglebihmengedepankan nilai2 keadilan (ferpect justice)

  11. Pasal 16 • (13) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis. (siapapemberisanksinya ?....padaperingatantertulistsbberupaapadanspbatasapa…?) Di antarapasal 16 danpasal 17 disisipkan 1 (satu) pasal, yaknipasal 16A sehingga berbunyisebagaiberikut: Pasal16A calonnotaris yang sedangmelakukanmagangwajibmelaksanakanketentuansebagaimanadimaksuddalampasal 16 ayat (1) huruf a. selainkewajibansebagaimanadimaksudpadaayat (1), calonnotarisjugawajibmerahasiakansegalasesuatumengenaiakta yang dibuatnyadansegalaketerangan yang diperolehgunapembuatanakta.

  12. Pasal 17 • (1) Notarisdilarang: • g. merangkapjabatansebagaiPejabat • PembuatAkta Tanah dan/atau • PejabatLelangKelas II di luartempat • kedudukanNotaris; • Catatan : • Psl 17 ayat (1) huruf g : inkonsistensiterhadappenegasanNotarissebagai PPAT/PejabatLelangKelas II….(psl 15) danjugapsl 7 (1) huruf c, mestinyaterintegrasidalamsatujabatan yang dipangku/ditugaskankewenangannyaolehNotaris, shgtdkdiperlukanlagipengakuanpemisahanjabatantsb.

  13. Pasal 19 • Notariswajibmempunyaihanyasatu • kantor, yaitu di tempatkedudukannya. • (2) Tempat kedudukan Notaris sebagai • Pejabat Pembuat Akta Tanahwajib • mengikuti tempat kedudukan Notaris. • Catatan: • Selain in-konsistenkalimat “mengikuti”menunjukkanadanyaambigudalamtugaskewenanganjabatanNotaris, seakan-akanterdapatlebihdarisatutugaskewenanganjabatan, mestinyatugaskewenanganjabatannotarisberdasarkan UUJN sudahmeliputikeseluruhantugaskewenanganjabatan PPAT danPejabatLelangKelas II (ygmanatugaskewenangantsbtelahdiberikanscrsyaholehKemenkumhamberdasarkan UUJN ygscrpolitistelahdipertegaspadakonsideran UUJN danpslterkait)

  14. Pasal 43 • (1) Aktawajibdibuatdalambahasa Indonesia. • (2) Dalamhalpenghadaptidakmengertibahasa yang digunakandalamAkta, NotariswajibmenerjemahkanataumenjelaskanisiAktaitudalambahasa yang dimengertiolehpenghadap. • (3) Jikaparapihakmenghendaki, Aktadapatdibuatdalambahasaasing. • (4) DalamhalAktadibuatsebagaimanadimaksudpadaayat3, Notariswajibmenerjemahkannyakedalambahasa Indonesia. • (5) ApabilaNotaristidakdapatmenerjemahkanataumenjelaskannya, Aktatersebutditerjemahkanataudijelaskanolehseorangpenerjemahresmi (catatan: tdksubstantif: siapapenerjemahresmi..? Pembuktiannyabagaimana ? Scrhukumsiapaygditunjukansbgpenterjemahresmi ? Ada dasarnyaatautidak ?

  15. Sanksi-sanksipadaPasal 44 s/d 54 lebihbersifatPerdataCatatan: jikatidakterdapatniatanataukesengajaanuntukterjadinyatindakpidanamakaseluruhpenyelesaianpelanggaran yang dilakukanNotariscukupmelaluisanksiperdata, kecualiterbuktisebaliknya

  16. Pasal 66 (pasalsiluman) • Untukkepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut • umum, atau hakim denganpersetujuanmajeliskehormatan • Notarisberwenang: • mengambilfotokopiMinutaAktadan/atausurat-surat yang dilekatkanpadaMinutaAktaatauProtokolNotarisdalampenyimpananNotaris; dan • memanggilNotarisuntukhadirdalampemeriksaan yang berkaitandenganAktaatauProtokolNotaris yang beradadalampenyimpananNotaris. • (2) PengambilanfotokopiMinutaAktaatausurat-surat • sebagaimanadimaksudpadaayat (1) huruf a, dibuatberita • acarapenyerahan. • (3) Majeliskehormatan Notaris dalam waktu paling lama 30 • (tigapuluh) harikerjaterhitung sejak diterimanya surat • permintaan persetujuan sebagaimanadimaksudpadaayat (1) • wajibmemberikanjawabanmenerimaataumenolak • permintaanpersetujuan. • (4) Dalam hal majelis kehormatan Notaris tidak memberikan • jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada • ayat (3), majelis kehormatan Notaris dianggap menerima • permintaan persetujuan.

  17. Pasal 66A • Dalam melaksanakan pembinaan, Menteri • membentuk Majelis Kehormatan Notaris. • (2) MajelisKehormatanNotarisberjumlah 7 • (tujuh) orang, terdiriatasunsur: • a. Notarissebanyak 3 (tiga) orang; • b. Pemerintahsebanyak 2 (dua) orang; dan • c. Ahli atau akademisisebanyak 2 (dua) • orang. (catatanAhli…hrsdimaknai….. ?) • (3) Ketentuanlebihlanjutmengenaitugas • dan fungsi, syarat dan tata cara • pengangkatan dan pemberhentian, • struktur organisasi, tata kerja, dan • anggaran MajelisKehormatanNotaris • diaturdenganPeraturanMenteri.

  18. Pasal 67 • Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perilaku(integritas) Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris.

  19. IntegritasdalamKamusBesarBahasa Indonesia berarti “mutu, sifat, ataukeadaanygmenunjukkankesatuanygutuhsehinggamemilikipotensidankemampuanygmemancarkankewibawaan; kejujuran.” Kesatuan yang dimaksudyaituadanyakonsistensiantaraapa yang kitakatakandenganapa yang diperbuat. Integritasmenurut John C. Maxwell, integritasadalahfaktorkepemimpinan, profesionalisme, etikadan moral yang paling pentingdalamkinerjaseseorang.

  20. Pasal82 • (1) NotarisberhimpundalamsatuwadahOrganisasiNotaris. • (2) WadahOrganisasiNotarissebagaimanadimaksudpadaayat • adalahIkatanNotaris Indonesia. • (3) OrganisasiNotarissebagaimanadimaksudpadaayat (1) • merupakansatu-satunyawadahprofesiNotaris yang bebas • danmandiri yang dibentukdenganmaksuddantujuan • untukmeningkatkankualitasprofesiNotaris. • (4) Ketentuanmengenaitujuan, tugas, wewenang, tatakerja, • dansusunanorganisasiditetapkandalamAnggaranDasar • danAnggaranRumahTanggaOrganisasiNotaris. • (5) Ketentuan mengenai penetapan, pembinaan,dan • pengawasanOrganisasiNotarisdiaturdenganPeraturan • Menteri. • Catatan: • Jikaterjadipenyimpangansiapa yang berhakmemberisanksi ? • Apabentuksanksiterhadaporaganisasi ? • Bagaimana dg pengakuanjikaterjadiperpecahanspt KONI ?

  21. Pasal 91A Ketentuan mengenai tata cara penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Pasal 16 ayat (11) dan ayat (13), Pasal 17 ayat (2), Pasal 19 ayat (4), Pasal 32 ayat (4), Pasal 37 ayat (2), Pasal 54 ayat (2), dan Pasal 65A diatur dalam Peraturan Menteri….bagaimanaketentuansanksiterhadappasal 82….catatan (penjatuhansanksiterhadaporganisasitidakmungkindenganPeraturanMenteri….krnOrganisasitsbditetapkandengan UU) Pasal 91B Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitungsejak Undang-Undang ini diundangkan. (bagaimanajikadalamwaktusatutahunbelumterdapat PP nya ?)

More Related