UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG

1. UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG KEMENTERIAN KEUANGAN RI

2. LANDASAN FILOSOFIS

3. TAHAPAN PENGELOLAAN UANG KEGIATAN PERENCANAAN: • AsumsiPertumbuhanEkonomi. • Asumsi Tingkat Inflasi. • DiskusidenganpihakPerbankandanPemerintah. • Jumlah Rupiah rusakdanditarikdariperedaran. • RencanaHarga, Macam, danproyeksijumlah Rupiah yang perludicetak. • PenetapanCiri, Desain, danBahan Rupiah. • Penentuanjumlah Rupiah yang akandicetak. KEGIATAN PENCETAKAN: • Penyampaian order cetakkepada BUMN (PERURI). • PERURI membuat proof cetak. • PERURI melakukanpencetakan Rupiah. • HasilcetakdikirimkeGudang BI. KEGIATAN PENGELUARAN: • Pengeluaran Rupiah Baru. • Pengumumanpengeluaran Rupiah baru. • Pengeluaran Rupiah dicantumkandalamLembar Negara dandiumumkandalam Media Massa. KEGIATAN PENGEDARAN: • Pengiriman Rupiah keCabang. • Pengedaran Rupiah kepadamasyarakat. • Pengedaran Rupiah sesuaidengankebutuhanjumlah Rupiah beredar. KEGIATAN PENCABUTAN: • PerencanaanpencabutanPecahan Rupiah tertentu. • Penetapankriteriapenggantianatas Rupiah yang dicabut. • PengumumumanPencabutan Rupiah. • Pencabutan Rupiah dicantumkandalamLembaran Negara dandiumumkandi Media Massa. • Pencabutan Rupiah. KEGIATAN PENARIKAN: • Penarikan Rupiah dicantumkandalamLembaran Negara dandiumumkandi Media Massa. • Penetapankriteriapenggantianatas Rupiah yang ditarik • Penarikan Rupiah yang dicabutdanrusakdalamperedaran. • Ditempatkandalamgudang BI. KEGIATAN PEMUSNAHAN: • Penetapankriteria Rupiah yang dimusnahkan. • Pemusnahan Rupiah yang ditarikdariperedaran. • Pemusnahanjumlahdannilai nominal Rupiah dicantumkandalamLembar Negara. PENGELOLAAN RUPIAH SEPENUHNYA DILAKUKAN BANK INDONESIA DILAKUKAN BI BERSAMA PEMERINTAH: • Penandatanganan Rupiah Kertas(Psl 5 Ayat 1 huruf d.) • PenetapanGambarPahlawandenganKeputusanPresiden (Psl 7) • DILAKUKAN BI BERKOORDINASI DENGAN PEMERINTAH: • PenetapanPecahan Rupiah/Denominasi Rupiah (Psl 3) • Penentuanbahanbaku Rupiah (Psl 9). • Rencanatentangmacamdanharga Rupiah (Psl 13 ) • Proyeksijumlah Rupiah yang perludicetak (Psl 13) • Jumlah Rupiah yang rusakdan yang ditarikdariperedaran(Psl 13) DILAKUKAN BI: • Kewenanganpencetakan Rupiah (Psl 14) • Penyampaian order cetakkepada BUMN (PERURI). (Psl 14) • Pencetakan Rupiah dilaksanakandenganmenunjuk BUMN yang bergerakdibidangPencetakan Rupiah.(Psl 14) • Dalamhal BUMN tidaksanggup, Pencetakan Rupiah dilaksanakanoleh BUMN bekerjasamadenganlembaga lain yang ditunjukmelaluiproses yang transparandanakuntabel. (Psl 14) DILAKUKAN BI: • Penetapankriteria Rupiah yang dimusnahkan. (Psl 18 Ayat 3) • Pemusnahanjumlahdannilai nominal Rupiah dicantumkandalamLembaran Negara. (Psl 18 Ayat 2) DILAKUKAN BI BERKOORDINASI PEMERINTAH: • Pemusnahan Rupiah yang ditarikdariperedaran (Psl 18 Ayat 1)

4. UU NOMOR 7 TAHUN 2011 • Pengaturan mengenai macam dan harga mata uang telahdiamanatkandalamPasal 23B UUD 1945 dalam bentuk undang-undang. • RUU tentang Mata UangmerupakaninisiatifDewanPerwakilanRakyatmelaluisuratKetua DPR RI kepada Presiden RI Nomor: LG.01.02/2166/DPR RI/III/2010 tanggal 18 Maret 2010. • Presiden melaluisuratNomor: R-22/Pres/03/2010 tanggal 26 Maret 2010 telahmenunjukMenteriKeuangan dan MenteriHukum dan HakAsasiManusiauntukmewakilipemerintahdalampembahasan RUU tentang Mata UangdenganDPR RI.

5. LANJUTAN….. • RUU Mata Uangditetapkanmenjadibagiandari RUU yang diprioritaskanpembahasannyasesuaikeputusan DPR No. 41 B/DPR-RI/II/2009-2010 tentangProlegnas RUU Prioritastahun 2010. • RUU Mata Uang disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dalam sidang paripurna pada tanggal 31 Mei 2011 dan berlaku efektif pada tanggal diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia pada tanggal 28 Juni 2011.

6. SISTEMATIKA UU MATA UANG

7. BAB I KETENTUAN UMUM Mata Uang adalahuang yang dikeluarkanolehNegara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnyadisebut Rupiah. Uang adalah alat pembayaran yang sah. Bank Indonesia adalah bank sentralRepublik Indonesia sebagaimanadimaksuddalamUndang-UndangDasarRepublik Indonesia Tahun 1945. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah seluruh wilayah teritorial Indonesia, termasuk kapal dan pesawat terbang yang berbendera Republik Indonesia, Kedutaan Republik Indonesia, dan kantor perwakilan Republik Indonesia lainnya di luar negeri.

8. LANJUTAN….. Ciri Rupiah adalahtandatertentupadasetiap Rupiah yang ditetapkandengantujuanuntukmenunjukkanidentitas, membedakanhargaataunilai nominal, danmengamankan Rupiah tersebutdariupayapemalsuan. KertasUangadalahbahanbaku yang digunakanuntukmembuat Rupiah kertas yang mengandungunsurpengamandan yang tahan lama. LogamUangadalahbahanbaku yang digunakanuntukmembuat Rupiah logam yang mengandungunsurpengamandan yang tahan lama. Rupiah Tiruan adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, atau diedarkan, tidak digunakan sebagai alat pembayaran dengan merendahkan kehormatan Rupiah sebagai simbol negara.

9. LANJUTAN….. Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum. Pengelolaan Rupiah adalah suatu kegiatan yang mencakup Perencanaan, Pencetakan, Pengeluaran, Pengedaran, Pencabutan dan Penarikan, serta Pemusnahan Rupiah yang dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Perencanaan adalah suatu rangkaian kegiatan menetapkan besarnya jumlah dan jenis pecahan berdasarkan perkiraan kebutuhan Rupiah dalam periode tertentu. Pencetakan adalah suatu rangkaian kegiatan mencetak Rupiah. Pengeluaran adalah suatu rangkaian kegiatan menerbitkan Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

10. LANJUTAN….. Pengedaran adalah suatu rangkaian kegiatan mengedarkan atau mendistribusikan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pencabutan dan Penarikan adalah rangkaian kegiatan yang menetapkan Rupiah tidak berlaku lagi sebagai alat pembayaran yang sah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemusnahan adalah suatu rangkaian kegiatan meracik, melebur, atau cara lain memusnahkan Rupiah sehingga tidak menyerupai Rupiah. Penyidik adalah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

11. BAB II MACAM DAN HARGA RUPIAH Mata Uang Negara KesatuanRepublik Indonesia adalah Rupiah. Macam Rupiah terdiriatas Rupiah kertasdan Rupiah logamdandisimbolkan dengan Rp. Harga Rupiah merupakan nilai nominal yang tercantum pada setiap pecahan Rupiah. Satu Rupiah adalah 100 (seratus) sen. Pecahan Rupiah ditetapkan oleh Bank Indonesia yang berkoordinasidengan Pemerintah. Dalammenetapkanpecahan Rupiah, Bank Indonesia berkoordinasidenganPemerintahmemperhatikankondisimoneter, kepraktisansebagaialatpembayaran, dan/ataukebutuhanmasyarakat. PerubahanhargaRupiahdiaturdenganUndang-Undang.

12. BAB III CIRI, DESAIN DAN BAHAN BAKU RUPIAH • Ciriumum Rupiah kertas paling sedikitmemuat: • gambarlambangnegara ”Garuda Pancasila”; • frasa ”Negara KesatuanRepublik Indonesia”; • sebutanpecahandalamangkadanhurufsebagainilainominalnya; • tandatanganpihakPemerintahdan Bank Indonesia; • nomorseripecahan; • teks ”DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA MENGELUARKAN RUPIAH SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DENGAN NILAI …”; dan • tahunemisidantahuncetak. Ciri Rupiah terdiri atas ciri umum dan ciri khusus.

13. LANJUTAN….. • 2) Ciriumum Rupiah logam paling sedikitmemuat: • gambarlambangnegara ”Garuda Pancasila”; • frasa ”Republik Indonesia”; • sebutanpecahandalamangkasebagainilainominalnya; dan • tahunemisi. • 3) Setiappecahan Rupiah selainmemilikiciriumumsebagaimanadimaksudpadapoin (1) danayat (2) jugamemilikicirikhusussebagaipengaman yang terdapatpadadesain, bahan, danteknikcetak. • 4) Cirikhusussebagaimanadimaksudpadapoin (3) bersifatterbuka, semi tertutup, dantertutup.

14. LANJUTAN….. • Rupiah kertasdan Rupiah logamtidakmemuatgambarorang yang masihhidup. • Gambarpahlawannasionaldan/atauPresidendicantumkansebagaigambarutamapadabagiandepan Rupiah. • PenggunaangambarpahlawannasionaldiperolehPemerintahdariinstansiresmi yang bertanggungjawabdanberwenangmenatausahakangambardimaksuddanmemperolehpersetujuandariahliwaris. • Gambarpahlawannasionaldan/atauPresidenditetapkandenganKeputusanPresiden

15. BAB IV PENGELOLAAN RUPIAH • Dalam setiap tahapan pengelolaan dapat dilakukan oleh BI atau BI bersama Pemerintah. 6 (enam) tahap pengelolaan Rupiah: • Perencanaan; • Pencetakan; • Pengeluaran; • Pengedaran; • Pencabutandan Penarikan; dan • Pemusnahan.

16. Bank Indonesia melakukan Koordinasi denganPemerintah dalam beberapa hal, yaitu: KOORDINASI BI-PEMERINTAH

17. LANJUTAN……

18. BAB V PENGGUNAAN RUPIAH Rupiah wajib digunakan dalam: setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran; penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukandi Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

19. LANJUTAN…. Kewajiban penggunaan Rupiah tidak berlaku bagi: transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara; penerimaan atau pemberian hibah dari atau ke luar negeri; transaksiperdagangan internasional; simpanan di bank dalam bentuk valuta asing; atau transaksipembiayaaninternasional.

20. BAB VI PENUKARAN RUPIAH Penukaran Rupiah dapat dilakukan dalam pecahan yang sama atau pecahan yang lain; dan/atau penukaran Rupiah yang lusuh dan/atau rusak sebagian karena terbakar atau sebab lainnya dilakukan penggantian dengan nilai yang sama nominalnya. Penukaran Rupiah dilakukan oleh Bank Indonesia, bank yang beroperasi di Indonesia, atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia.

21. BAB VII LARANGAN (larangan menolak Rupiah) Dalam Pasal 23 dinyatakan bahwa: • Setiap orang dilarang menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untukmenyelesaikankewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah, dan/atau untuktransaksi keuangan lainnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecualikarena terdapat keraguan atas keaslian Rupiah. • Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk pembayaran atau untuk penyelesaian kewajiban dalam valuta asing yang telah diperjanjikan secara tertulis.

22. LANJUTAN….. (larangan meniru dan merusak Rupiah) Setiap orang dilarang: Meniru Rupiah, kecuali untuk tujuan pendidikan dan/atau promosi dengan memberi kata spesimen. Menyebarkan atau mengedarkan Rupiah Tiruan. Merusak, memotong, menghancurkan, dan/atau mengubah Rupiah dengan maksud merendahkan kehormatan Rupiah sebagai simbol negara. Membeli atau menjual Rupiah yang sudah dirusak, dipotong, dihancurkan, dan/atau diubah. Mengimpor atau mengekspor Rupiah yang sudah dirusak, dipotong, dihancurkan, dan/atau diubah.

23. LANJUTAN….. (larangan memalsu Rupiah) Setiap orang dilarang: Memalsu Rupiah. Menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu. Mengedarkandan/ataumembelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu. Membawa atau memasukkan Rupiah Palsu ke dalam dan/atau ke luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mengimpor atau mengekspor Rupiah Palsu.

24. LANJUTAN….. (larangan terkait dengan alat pencetak Rupiah palsu) Setiap orang dilarang memproduksi, menjual, membeli, mengimpor, mengekspor, menyimpan, dan/atau mendistribusikan mesin, peralatan, alat cetak, pelat cetak, atau alat lain yang digunakan atau dimaksudkan untuk membuat Rupiah Palsu. Setiap orang dilarang memproduksi, menjual, membeli, mengimpor, mengekspor, menyimpan, dan/atau mendistribusikan bahan baku Rupiah yang digunakan atau dimaksudkan untuk membuat Rupiah Palsu.

25. BAB VIII PEMBERANTASAN RUPIAH PALSU Pemberantasan Rupiah Palsu dilakukan oleh Pemerintah melalui suatu badan yang mengoordinasikan pemberantasan Rupiah Palsu, badan tersebut terdiri atas unsur: Badan Intelijen Negara; Kepolisian Negara Republik Indonesia; Kejaksaan Agung; Kementerian Keuangan; dan Bank Indonesia.

26. LANJUTAN…… Kewenangan untuk menentukan keaslian Rupiah berada pada Bank Indonesia. Bank Indonesia memberikan informasi dan pengetahuan mengenai tanda keaslian Rupiah kepada masyarakat. Masyarakat dapat meminta klarifikasi dariBank Indonesia tentang Rupiah yang diragukan keasliannya.

27. BAB IX PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA TERHADAP RUPIAH • Pemeriksaan tindak pidana terhadap Rupiah dilaksanakan berdasarkan Undang-UndangtentangHukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. • Alat bukti dalam perkara tindak pidana terhadap Rupiah meliputi: • alat bukti yang diatur dalam Undang-UndangtentangHukum Acara Pidana;dan • alat bukti yang diatur dalam Undang-Undang ini, yaitu: • barang yang menyimpan gambar, suara dan film, baik dalam bentuk elektronik maupun optik, dan semua bentuk penyimpanan data; dan/atau • data yang tersimpan dalam jaringan internet atau penyedia saluran komunikasi lainnya.

28. BAB X KETENTUAN PIDANA Setiap orang yang melanggar ketentuan mengenai: kewajiban pengunaan Rupiah; dan larangan. dikenai pidana berupa pidana kurungan/penjara dan pidana denda.

29. BAB XI KETENTUAN PERALIHAN Rupiah Kertas dengan ciri umum mulai berlaku, dikeluarkan, dan diedarkan pada tanggal 17 Agustus 2014. PadasaatUndang-Undanginimulaiberlaku, Rupiah kertas dan Rupiah logam yang telahdikeluarkan oleh Bank Indonesia dinyatakanmasih tetap berlaku sepanjang belum dicabut dan ditarik dari peredaran.

30. BAB XII KETENTUAN PENUTUP PadasaatUndang-Undanginimulaiberlaku, peraturan perundang-undangan yang ada dinyatakanmasih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan BAB X Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pemalsuan Mata Uang dan uang kertas dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

31. (ketentuan yang dicabut oleh UU Nomor 7 Tahun 2011) LANJUTAN…. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Pasal 2, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.(Pasal 46)

32. (peraturan pelaksanaan dan keberlakuan UU Nomor 7 tahun 2011) LANJUTAN…. Peraturan perundang-undangan sebagai peraturanpelaksanaan Undang-Undang ini harus sudah ditetapkanpaling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan. Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu pada tanggal 28 Juni 2011.

33. LAIN-LAIN

34. PERATURAN PELAKSANAAN AMANAT UU NO. 7 TAHUN 2011

35. (Peraturan Pelaksanaan Amanat UU Nomor 7 Tahun 2011) LANJUTAN….