1 / 41

SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG PERKOPERASIAN

SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG PERKOPERASIAN. Oleh : Drs. Setyo Heriyanto, MM. Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. I. KRONOLOGIS PEMBAHASAN UU NO 17 TAHUN 2012 TENTANG PERKOPERASIAN.

neith
Download Presentation

SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG PERKOPERASIAN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG PERKOPERASIAN Oleh : Drs. Setyo Heriyanto, MM Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

  2. I. KRONOLOGIS PEMBAHASAN UU NO 17 TAHUN 2012 TENTANG PERKOPERASIAN Pada tgl 1 September 2010, berdasarkan surat Presiden nomor : R-69/Pres/09/2010 tanggal 1 September 2010 perihal Rancangan Undang-Undang tentang Koperasi, Pemerintah menyampaikan Naskah RUU Koperasi kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat. Naskah RUU tersebut terdiri atas 15 BAB dan 124 Pasal. Rapat kerja dilakukan sebanyak 6 kali mulai 13 Desember 2010, 30 Juni 2011, 29 September 2011, 20 Oktober 2011, 26 Januari 2012, dan 21 Februari 2012. Pada Rapat Kerja (Raker) DPR tanggal 13 Desember 2010, RUU Koperasi disetujui untuk dibahas di DPR. Tahun 2000, Kementerian Koperasi dan UKM menyusun Naskah Akademis (NA) tentang Undang Undang Koperasi, Pada 21 Desember 2000, berdasarkan Surat Sekretaris Kabinet (Seskab) No.: B.1034/Seskab /12/2000 tanggal 21 Desember 2000, Presiden memberikan persetujuan ijin prakarsa untuk menyusun RUU Perubahan atas Undang-Undang tentang Perkoperasian. Penyusunan RUU tersebut melibatkan para pakar koperasi, pakar ekonomi, pakar hukum, akademisi, praktisi perkoperasian, gerakan koperasi, dan lembaga/instansi terkait. RapatPanitiaKerjadilakukansebanyak 11 kali mulaitanggal 5 Maret 2012, 7 Maret 2012, 21 Maret 2012, 4 April 2012, 9 April 2012, 30 Mei 2012, 7 Juni 2012, 25 Juni 2012, 4 Juli 2012, 13 September 2012, dan 9 Oktober 2012. Rapat Tim Perumusdan Tim Sinkronisasidilakukansebanyak 1 kali yaitupadatanggal 1- 3 Oktober 2012. RapatParipurnatanggal 18 Oktober 2012, DPR RI menyetujui RUU tentangPerkoperasian. Disahkansebagai UU Nomor 17 Tahun 2012 tentangPerkoperasiandandiundangkandalamBerita Negara padatanggal 30 Oktober 2012

  3. II. CAKUPAN UU NO.17/2012 TENTANG PERKOPERASIAN

  4. III. BAB DALAM UNDANG –UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG PERKOPERASIAN Bab I Ketentuan Umum Bab II Landasan, Asas dan Tujuan Bab III Nilai dan Prinsip Bab IV Pendirian, Anggaran Dasar, Perubahan Anggaran Dasar, dan Pengumuman Bab V Keanggotaan Bab VI Perangkat Organisasi Bab VII Modal Bab VIII Selisih Hasil Usaha dan Dana Cadangan Bab IX Jenis, Tingkatan, dan Usaha Bab X Koperasi Simpan Pinjam Bab XI Pengawasan dan Pemeriksaan Bab XII Penggabungan dan Peleburan Bab XIII Pembubaran, Penyelesaian, dan Hapusnya Status Badan Hukum Bab XIV Pemberdayaan Bab XV Sanksi Administratif Bab XVI Ketentuan Peralihan Bab XVII Ketentuan Penutup

  5. IV.SUBSTANSI PENTING DALAM UNDANG –UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG PERKOPERASIAN Judul RUU tentang Koperasi disepakati berubah menjadi RUU tentang Perkoperasian; Diakomodasikannya Nilai dan Prinsip Koperasi sesuai dengan nilai-nilai luhur Bangsa Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan hasil kongres International Cooperative Alliance (ICA);(Pasal 5-6) Pendirian Koperasi harus melalui akta autentik;(Pasal 9) yang dibuat oleh Notaris Pejabat Pembuat Akta Koperasi (NPAK). Penggunaan nama koperasi diatur. Kemudahan rakyat dalam membentuk koperasi, dimana secara tegas diatur, setiap permohonan pendirian koperasi harus sudah mendapat persetujuan selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari. Dalam pengelolaan menganut sistem two layer: -pengawas -pengurus + pengelola (jika diperlukan)

  6. Lanjutan… 7. Jenis Koperasi : Koperasi Produksi Koperasi Konsumen Koperasi Jasa Koperasi Simpan Pinjam 8. Pengurus bisa dari non anggota 9. RAT selambat-lambatnya 5 (lima) bulan, dengan undangan sudah diedarkan 14 (empat belas) hari 10. Bahan RAT secara lengkap terperinci 11. Bagi koperasi yang memiliki anggota lebih dari 500 orang, RAT bisa dilakukan dengan sistem delegasi. 12. Pengawas sebagai unsur alat perlengkapan organisasi koperasi ditingkatkan peranan dan kewenangannya

  7. Lanjutan… 13. Modal Koperasi terdiri dari Setoran Pokok dan Sertifikat Modal Koperasi sebagai modal awal; (Pasal 66) dengan pengaturan sebagai berikut : a. Setoran Pokok Harus dibuat dengan nilai yang serendah rendahnya, agar tidak ada hambatan setiap orang untuk masuk sebagai anggota koperasi. b. Sertifikat Modal Koperasi (SMK) nilai nominal per lembar SMK tidak boleh melebihi nilai nominal Setoran Pokok. SMK diharapkan menjadi instrumen penghimpunan modal / equity koperasi yang dapat secara dinamis menangkap setiap peluang usaha bagi koperasi. c. Modal penyertaan koperasi diperbolehkan menerima modal penyertaan dari anggota, non anggota, pemerintah dan pemerintah daerah. 14. Istilah sisa hasil usaha diubah menjadi Selisih Hasil Usaha yang meliputi Surplus Hasil Usaha dan Defisit Hasil Usaha; 15. Koperasi Simpan Pinjam hanya dapat menghimpun simpanan dan menyalurkan pinjaman kepada anggota; (Pasal 89) untuk non anggota diberikan waktu 3 (tiga) bulan harus sudah menjadi anggota.

  8. Lanjutan… 16. Koperasi Simpan Pinjam harus mempunyai izin usaha, tidak boleh memberikan pinjaman kepada koperasi lain, harus melalui sekundernya. 17. Unit Simpan Pinjam Koperasi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun, wajib berubah / memisahkan menjadi Koperasi Simpan Pinjam yang merupakan badan hukum koperasi tersendiri; (Pasal 122) 18. Untuk meningkatkan dan memantapkan pelayanan Koperasi sesuai kharakteristik masyarakat muslim secara tegas disebutkan bahwa koperasi diberi kesempatan untuk melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip ekonomi syariah; (Pasal 87) 19. Untuk menjamin simpanan anggota Koperasi Simpan Pinjam, Pemerintah diamanatkan untuk membentuk dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan anggota Koperasi Simpan Pinjam (LPS-KSP) melalui Peraturan Pemerintah; (Pasal 95 ayat (2). 20. Pengawasan dan Pemeriksaan terhadap Koperasi akan lebih diintensifkan, dalam kaitan ini khususnya untuk pengawasan terhadap koperasi simpan pinjam Pemerintah juga diamanatkan untuk membentuk Lembaga Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam (LP-KSP) yang bertanggung jawab kepada Menteri dan dibentuk melalui Peraturan Pemerintah; (Pasal 100)

  9. Lanjutan… 21. Dalam pemberdayaan koperasi, pemerintah dan pemerintah daerah memberikan bimbingan kemudahan diantaranya; adalah memberikan insentif pajak dan fiscal. 22.Lembaga gerakan Koperasi didorong untuk menjadi lembaga yang mandiri dengan menghimpun iuran dari anggota serta membentuk Dana Pengembangan Dewan Koperasi Indonesia.(Pasal 115). 23.Dalam rangka penyesuaian terhadap Undang – Undang nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian diberi waktu 3 (tiga) tahun. 24.Pedoman pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan menteri selambat lambatnya 2 (dua) tahun.

  10. V.TINDAK LANJUT PERATURAN PELAKSANAAN UU TENTANG PERKOPERASIAN YANG HARUS DIPERSIAPKAN • Peraturan Pemerintah • Ketentuan mengenai tata cara pemakaian nama Koperasi (Pasal 17 ayat (4)) • Ketentuan mengenai tata cara pengembangan jenis Koperasi (Pasal 85) • Ketentuan mengenai Koperasi berdasarkan prinsip ekonomi syariah (Pasal 87 ayat (4)) • Ketentuan mengenai Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi Simpan Pinjam (Pasal 94 ayat (5)) • Ketentuan mengenai Koperasi Simpan Pinjam (Pasal 95) • Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pembubaran, penyelesaian, dan hapusnya status badan hukum Koperasi (Pasal 111) • Ketentuan mengenai peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta persyaratan dan tata cara pemberian perlindungan kepada Koperasi (Pasal 113 ayat (2)) • Ketentuan mengenai jenis, tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif (Pasal 120 ayat (3)) • Ketentuan mengenai Modal Koperasi (Pasal 77) • Ketentuan mengenai Lembaga Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam (Pasal 100 ayat (3))

  11. V.TINDAK LANJUT PERATURAN PELAKSANAAN UU TENTANG PERKOPERASIAN YANG HARUS DIPERSIAPKAN • B. PeraturanMenteri • Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan permohonan pengesahan Koperasi sebagai badan hukum (Pasal 10 ayat (5)) • Ketentuanmengenaipersyaratandantatacarapembukaan Kantor Cabang, Kantor CabangPembantu, dan Kantor Kas (Pasal 90 ayat (3)) • Ketentuan mengenai pengawasan dan pemeriksaan Koperasi (Pasal 99) • KetentuanmengenaipenggabunganataupeleburanKoperasi (Pasal 101 ayat (6)) • Ketentuanmengenai Tata Cara Perubahan Unit SimpanPinjammenjadi KSP (Pasal 122 ayat (4)) • Ketentuan mengenai persyaratan standart kompenti pengawas dan pengurus koperasi simpan pinjam (pasal 92 ayat (2)).

  12. VI. IMPLIKASI BAGI KOPERASI • Bagi Koperasi Baru • Dalam pembentukan koperasi akte pendirian dan anggaran dasar langsung menyesuaikan dengan UU no. 17 / 2012 • Bagi koperasi Yang Telah Lama • 1. Yang tidak ada unit simpan pinjam mengadakan perubahan anggaran dasar mengikuti UU 17/2012 • 2. Bagi koperasi simpan pinjam mengadakan perubahan anggaran dasar mengikuti • UU 17/2012 • 3. Bagi koperasi yang mempunyai unit simpan pinjam : • a. Jika usahanya hanya simpan pinjam saja langsung perubahan anggaran dasar menjadi Koperasi Simpan Pinjam. • b. Bagi koperasi yang usaha sektor riil dan unit usaha simpan pinjam akan terus dipertahankan maka, unit simpan pinjam melakukan pemisahan menjadi koperasi simpan pinjam.

  13. Pedoman Teknis Pemisahan USP Menjadi KSP • LatarBelakang • 1. Sesuaiamanat UU no. 17 / 2012 tentangPerkoperasianpadabab XVI pasal 122 yang berbunyi : • Ayat (1) : • Koperasi yang mempunyai Unit Simpanpinjammengubah Unit SimpanPinjammenjadiKoperasiSimpanPinjamdalamwaktu paling lambat 3 (tiga) tahunsejakUndang – Undanginidisahkan.

  14. 2. PERPUTARAN UANG Pinjaman Angsuran

  15. 3. Kedudukan Koperasi Koperasi INSTUTISIONALISASI • UPPKS • KUBE • LEPMM • MEP • KELOMPOK • ARISAN • KARANG TARUNA • - DLL • PNPM • LUEP • BMT • PKBM PRANATA SOSIAL

  16. 4. Koperasi Sebagai Badan Hukum Koperasi AD Sebagai anggota Mengikatkan diri ART Persus - persus Tata tertib

  17. 5. Jenis USaha Sektor Riil Usaha Keuangan

  18. 6. KEGIATAN USAHA B, P, P, P, P

  19. 7. ALUR PENEMPATAN MODAL USP Simpanan Simpanan MODAL USP Anggota

  20. 8. POLA PELAYANAN Konvensional Pola Pelayanan Syariah

  21. 9. MEMPERTEGAS FUNGSI REGULATOR • Tugas Tugas Mandatory Kementerian Koperasi dan UKM : • Mengatur • Mengawasi • Memeriksa • Menilai kesehatan • Sanksi

  22. 10. PERBEDAAN ANTARA BADAN HUKUM DAN IJIN USAHA Izin Usaha Legalitas Usaha • Badan Hukum Legalitas Lembaga

  23. 11. Perbedaan Badan Hukum dan Ijin Usaha Usaha Badan Hukum Instansi YMIU Penerbangan Pelayaran Perdagangan Pegelolaan Hutan Perhotelan Perkebunan Perbankan Kementerian Perhubungan Kementerian Perhubungan Kementerian Perdagangan Kementerian Kehutanan dan Perkebunan Kementerian Pariwisata Kementerian Kehutanan dan Perkebunan Bank Indonesia PT Koperasi Kementerian Perhubungan Kementerian Perhubungan Kementerian Perdagangan Kementerian Kehutanan dan Perkebunan Kementerian Pariwisata Kementerian Kehutanan dan Perkebunan Bank Indonesia Penerbangan Pelayaran Perdagangan Pegelolaan Hutan Perhotelan Perkebunan Perbankan Istimewa Kementerian Negara Koperasi dan UKM Simpan Pinjam Jadi harus lebih Full Comittmen Untuk membina SP Lembaga Usaha

  24. LANGKAH – LANGKAH PEMISAHAN KELEMBAGAAN • PersiapanOrganisasi / PanitiaKerja. • Diawalidenganpembentukantim, jikadiperlukandapatmelibatkanunsurpengarah : • 1. Bagi primer / sekunderKabupaten/Kota dariDinasKoperasidan UKM Kabupaten/Kota. • 2. Bagi primer / sekunderPropinsi /DI dariDinasKoperasidan UKM Propinsi/DI. • 3. Bagi primer / sekunderNasionaldariKementerianKoperasidan UKM . • PersiapanKelembagaan. • 1. Kepengurusancalonkoperasibaru • 2. Pengawasancalonkoperasibaru • 3. Karyawancalonkoperasibaru • 4. Saranadanprasaranakerja • 5. Anggota

  25. Lanjutan … • C. Persiapan AD/ART/Persus – Persus KSP Baru. • D. Mempersiapkan Dokumen – Dokumen Berita Acara Pengesahan Pemisahan. • E. Persiapkan Formulir – Formulir Pelayanan KSP Baru. • F. Finalisasi Persiapan Kelembagaan • 1. Kepengurusan calon koperasi baru • 2. Pengawasan calon koperasi baru • 3. Karyawan calon koperasi baru • 4. Sarana dan prasarana kerja • 5. Anggota

  26. III. Langkah – LangkahPemisahanAset A. Identifikasi Pos – Pos DalamNeraca 1. PersiapkanNeracaKoperasiInduk (Audited) 2. Persiapkanneraca unit SP Koperasiotonom yang siapdipisahkan 3. Lihatpasivarekontruksikanulang, pastikandarisimpanan – simpanan / tabungan / hutang modal penyertaan : bersihtidakada yang dipinjamataudigunakandisektorriil (usahakoperasiinduk) 4. Lihataktivarekonstruksiulangpastikantidakadakas, Bank titipandari unit sektorriil. 5. Pastikantidakadapinjaman – pinjaman yang bersifatpiutangdagang, persekotpembelian, dansejenispada pos pinjaman. 6. Pastikantidakadapenyertaanpadakoperasisekunder, investasi – investasidisektorriil, suratberharga, dansejenispadakelompok pos aktiva. 7. Pastikantidakada : tanah/bangunankantor, kendaraaankantor, perabotankantordansejenis yang dipakaiolehaktivitasusahakoperasiinduknya. 8. Exercisekankonstruksineraca KSP baru. 9. Temukanangkaselisihpasivadanaktiva 10. Perhatikanselisihpasivatersebut. 11. Selisihituadalahequitu KSP, yang harustersediabagaimanamenyediakannya?

  27. Lanjutan … • IV. Pemenuhan Equity KSP Baru • 1. Split off darisimpananpokokdansimpananwajibpadasaatkoperasiinduknyamelakukankonversipermodalan. • 2. Anggota – anggota yang ikutmenjadianggotakoperasisimpanpinjam, menyetor : SetoranPokokdanSertifikat Modal Koperasi (SMK) sejumlahselisihtersebutdiatas. • 3. Sampaisinipersiapanpemisahansudah 90%, tinggaldilegalkandalam RAT koperasiinduk . • Exekusi • 1. Persiapkanrapatanggota • 2. Persiapkan draft keputusan – keputusan • 3. Persiapkanacararapatpembentukan KSP baru (lengkap) • 4. Persiapkanberitaacarapemisahan • 5. Buataktepemberian KSP Baru • 6. MengajukanpengesahankeDinasKoperasiKabupaten/Kota/Propinsi/DI atauKementerianKoperasidan UKM.

  28. Langkah – Langkah Penyesuaian Koperasi Terhadap Undang - Undang 17/2012 • LatarBelakang • 1. Sesuaiamanat UU no. 17 / 2012 tentangPerkoperasianpadabab XVI pasal 121 yang berbunyi : • Huruf a : • Koperasi yang telahdidirikansesuaidenganketentuanperaturanperundang – undangandiakuisebagaikoperasiberdasarkanUndang – Undangini; • Huruf b : • Koperasisebagaimanadimaksudpadahuruf a wajibmelakukanpenyesuaiananggarandasarnya paling lambat 3 (tiga) tahunsejakberlakunyaUndang – Undangini;

  29. Lanjutan … • PersiapanPenguatanKelembagaaan • A. AD -> JenisKoperasi • B. ART • C. Persus – Persus • D. Revitalisasikeanggotaan • E. Pengawas • F. Pengurus -> Apaperluluar • G. Usaha Focusing, mengkaitkepadausahaataukepentingan anggota • H. Database Usaha anggota • I. Melepas USP Kop -> atauberubahmenjadi KSP

  30. Lanjutan … III. PenyesuaianStruktur Modal / Keuangan 1. KonversiSimpananPokokdanSimpananWajibmenjadiSetoranPokokdanSertifikat Modal Koperasi. 2. Identifikasi total kewajiban -> konstruksikansebagaiLiabilities a. Simpanan – simpanan b. Tabungan – tabungan c. Hutangjangkapendeklainnya d. Hutangjangkapanjang e. Hutanglainnya f. Modal penyertaan

  31. Lanjutan … IV. Contoh Konversi Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib MenjadiSetoran Pokok adan Sertifikat Modal koperasiSesuai Undang – Undang 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian.

  32. Lanjutan … Lama Baru • Setoran pokok @ Rp. 10.000,- maka total setoran • pokok sebesar Rp. 1 0.000 x 10.000 = Rp. 100.000.000 • Diupayakan nilai setoran pokok besarnya seminimal • mungkin untuk membuka peluang masyarakat untuk • menjadi anggota koperasi • Sertifikat modal koperasi = Total Simpanan Wajib + sisa • simpanan pokok yang telah dikonversi menjadi setoran • pokok yaitu : Rp. 10.000.000.000 + Rp. 900.000.000 = • Rp. 10.900.000.000,- • terdiri dari …… 1.090.000 Lembar SMK • 3. Cadangan Rp. 7.000.000.000,- (tidak boleh dikonversi) • Simpanan pokok Rp. 1.000.000.000,- asumsi anggota 10.000, maka simpanan pokok per anggota @ Rp. 100.000,- • Simpanan wajib Rp. 10.000.000.000,- • Cadangan Rp. 7.000.000.000,- Contoh : Si Badu : Status anggota penuh Simpanan pokok = Rp. 100.000,- Simpanan wajib = Rp. 100.000.000,- Setoran pokok = Rp. 10.000,- Sertifikat modal koperasi = Rp. 100.090.000,- Kepemilikan SMK si Badu : Rp. 100.090.000 / 10.000 = 1.009 lembar

  33. Efektivitas Sertifikat Modal Koperasi Dalam Mengantisipasi Peluang Usaha Koperasi di Kecamatan Pameng Peuk Anggota : 3.000 orang Simpanan Pokok : @ Rp. 10.000,- Total Simpanan Pokok : Rp. 30.000.000,- Simpanan Wajib : Total Simpanan Wajib : Rp. 120.000.000,- Total : Rp. 150.000.000,- Setoran Pokok : Rp. 30.000.000,- Sertifikat Modal koperasi : : (12.000 lembar) Rp. 120.000.000,- Total : Rp. 150.000.000,- Sertifikat Modal Koperasi Baru : (1.000.000 lembar) Rp. 10.000.000.000,- SPBU Rp. 10 M

  34. 1. KOPERASI KONSUMSI MANAJER BAGIAN GUDANG BAGIAN PEMASARAN BAGIAN PENGADAAN 35

  35. 2. KOPERASI PRODUKSI MANAJER BAGIAN PENGOLAHAN BAGIAN PEMASARAN BAGIAN BAHAN BAKU 36

  36. 3. KOPERASI JASA MANAJER BAGIAN BAGIAN BAGIAN DISESUAIKAN DENGAN JENIS JASA 37

  37. STRUKTUR ORGANISASI USAHA 4. KOPERASI SIMPAN PINJAM MANAJER BAGIAN PENGELOLAAN DANA BAGIAN PENYALURAN DANA/PINJAMAN BAGIAN PENGHIMPUNAN DANA 38

  38. SEBAGAI BADAN HUKUM DAN BADAN USAHA KOPERASI TIDAK DAPAT HIDUP SENDIRI

More Related