PENGAWASAN DALAM RANGKA RAPAT KERJA TEKNIS Tanggal , 20 Januari 2014

1. PENGAWASANDALAM RANGKA RAPAT KERJA TEKNISTanggal, 20 Januari 2014 DISAMPAIKAN OLEH : Yayuk Eko Agustin W., SH., M.Si. INSPEKTUR KOTA SURABAYA )

2. DASAR HUKUM PengawasanataspenyelenggaraanPemerintahanDaerah Kota Surabaya dilaksanakandenganberdasarkanpada : 1. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 2. PP No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 3. Permendagri No. 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 4. Permendagri No. 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Depdagri dan Pemerintah Daerah. 5. Permendagri No. 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah. 6. Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

3. PENGAWASAN 1.BentukPengawasan BentukpengawasanataspenyelenggaraanPemerintahan Daerah terdiridariPemeriksaan, Monitoring danEvaluasi. • Pemeriksaanadalahkegiatanuntukmenilaidengancaramembandingkanantarakeadaansebenarnyadengan yang seharusnya. Pemeriksaanterdiridari : 1) Pemeriksaanberkaladankomprehensif 2) Pemeriksaandengan tujuan tertentu (Monev) 3) Pemeriksaanterhadap laporanadanyaindikasi penyimpangandan KKN.

4. b. Monitoring adalahkegiatanmengamati, mengawasikeadaandanpelaksanaanditingkatlapangansecaraterusmenerusatauberkaladisetiaptingkatanatas program sesuairencana c. EvaluasiadalahproseskegiatanPenilaianKebijakan Daerah, AkuntabilitasKinerja Daerah atau program dankegiatanPemerintahan Daerah untukmeningkatkanpenyelenggaraanPemerintah Daerah

5. 2. SistemPengawasan PengawasanataspenyelenggaraanPemerintahan Daerah merupakanrangkaiankegiatan / proses yang sistematismulaiperencanaanpengawasan, pelaksanaanpengawasandanpelaporanhasilpengawasan a. PerencanaanPengawasan 1) PenyusunanRencanaPengawasan (Renwasta) ataspenyelenggaraanPemerintahan Daerah Kota dikoordinasikanolehInspekturPropinsi. 2) Renwastadisusundalambentuk Program KerjaPengawasanTahunan (PKPT). 3) RenwastaditetapkandenganKeputusanGubernur.

6. b. Pelaksanaan Pengawasan 1) Dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas Pemerintah, berpedoman pada PKPT. 2) Berkoordinasi dengan Inspektur Propinsi. c. PelaporanHasilPengawasan 1) HasilPemeriksaandituangkandalambentukLaporanHasilPemeriksaan ( LHP ). 2) Hasil Monitoring danEvaluasidituangkandalambentukLaporanHasil Monitoring danEvaluasi 3) LHP PejabatPengawasPemerintah (Inspektorat Kota) disampaikankepadaWalikotadengantembusankepadaGubernurdan BPK Perwakilan. 4) LaporanHasil Monitoring danEvaluasiInspektorat Kota disampaikankepadaWalikotadantembusankepadaGubernur.

7. 3. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan a. Hasil Pemeriksaan Pejabat Pengawas Pemerintah ditindak lanjuti oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan rekomendasi. b. Wakil Walikota bertanggung jawab mengkoordinasikan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan. c. SKPD yang tidak menindak lanjuti rekomendasi Pejabat Pengawas Pemerintah dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. 5. Pemantauan dan Pemutakhiran a. Inspektur Kota melakukan pemantauan dan pemutakhiran atas pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan. b. Hasil Pemantauan dan Pemutakhiran disampaikan kepada Walikota. c. Pemantauan dan Pemutakhiran minimal 2 kali setahun.

9. 5. Ruang Lingkup Pengawasan a. Pemeriksaan meliputi 1) Pemeriksaan berkala dan komprehensif terhadap kelembagaan, pegawai daerah, keuangan daerah, barang daerah, urusan pemerintahan. 2) Pemeriksaan Dana Dekonsentrasi 3) Pemeriksaan tugas pembantuan 4) Pemeriksaan terhadap kebijakan pinjaman dan hibah luar negeri. b. Monitoring dan Evaluasi Dilakukan terhadap administrasi umum pemerintahan dan urusan pemerintahan.

10. PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNANMONITORING DAN EVALUASI

11. EVALUASI TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN Masih terdapat beberapa temuan yang sifatnya selalu berulang:

12. b. Kewajiban penyetoran kepada Negara Contoh: Pajak (PPh21, 22, dan 23) yang belum dipungut atau telah dipungut namun belum disetorkan ke Kas Negara.

15. PERBANDINGAN JUMLAH PENGENAAN SANKSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

18. PENGADUAN MASYARAKAT

19. IZIN PERCERAIAN

20. HAL-HAL YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN Setiap SKPD agar mengelola data administrasiKegiatan / PengelolaankeuanganTahunAnggaran 2014denganbaik; Pejabat yang berkewajibanmenyetor / mengembalikankerugian Negara/Daerah agar segeramenyelesaikan SetiapPimpinan SKPD agar memberikanbimbingandanpetunjukkepadabawahansehinggatidakterjaditemuan-temuanhasilpemeriksaan yang sifatnyaberulangdanmeningkatkanpengawasanmelekat.

21. Kepala SKPD selaku pengguna anggaran agar melakukan pemeriksaan Kas yg dikelola oleh bendahara pengeluaran seara rutin. • Pemberian honorarium nara sumber diberikan dengan kewajaran dalam suatu kegiatan. f. SKPD selaku verifikator penerima Hibah Jasmas agar membantu mengingatkan kepada penerima hibah untuk segera mempertanggungjawabkan dengan membuat laporan pertanggungjawaban untuk disampaikan kepada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan.

22. PENUTUP • Pengawasanmerupakansalahsatufungsimanajemen yang harusdilakukanuntukmenjaga agar pelaksanaankegiatansesuaidenganrencana yang telahditetapkandalamrangkamencapaitujuanPenyelenggaranPemerintahan Daerah. 2. Perlukomitmenbersamadalammewujudkanpengawasan yang lebihefektifdanefisiendalamrangkamenujuGood Governance.

23. TERIMA KASIH