DISAJIKAN DALAM RANGKA :

1. BEBERAPA TINDAK PIDANA YANG BERPOTENSI DILAKUKAN OLEH APARAT YANG ADA DI KEMENTERIAN / LEMBAGA PEMERINTAH DISAJIKAN DALAM RANGKA : PEMBINAAN HUKUM BAGI APARATUR KEMENTERIAN AGAMA TINGKAT PROVINSI SUMATERA BARAT ANGKATAN I DAN II TANGGAL 8 S/D 11 MEI 2012 DI HOTEL ALIGA JL M. THAMRIN NO. 71 PADANG 9 MEI 2012 1

2. DASAR 1. UU RI NO 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 2. PERKAP 22 TAHUN 2010 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PADA TINGKAT KEPOLISIAN DAERAH 3. KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PIDANA TAHUN 1981 4. UU RI NO 20 THN 2001 TTG PERUBAHAN ATAS UU NO 31 THN 1999 TTG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI 5. UU RI NO 35 THN 2009 TTG NARKOTIKA 6. UU RI NO 23 THN 2004 TTG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA 2

3. Pemerintah sendiri mengakui adanya kejahatan di pemerintahan dan di sektor swasta yang bergaya Mafia. Ini dapat dilihat dengan dibentuknya Tim Pemberantasan Mafia Hukum. Dalam beberapa kasus juga terungkap kejahatan ini di beberapa sektor. Kita mengenal sebutan Mafia anggaran, Mafia tanah, Mafia penerimaan pegawai negeri, dan sederet sebutan mafia lainnya. Konon para Mafia ini dapat memesan pasal-pasal tertentu untuk dicantumkan dalam suatu Undang-Undang. Dalam pembebasan tanah untuk proyek pembangunan juga lazim diketahui masyarakat, mereka menekan harga kepada pemilik tanah dan menaikkan harga saat harus dibayar dengan uang negara. Terungkap juga ada semacam Mafia pada aktivitas penerimaan CPNS. Pendaftar calon pegawai negeri harus membayar puluhan juta kepada pihak yang berkuasa agar dapat diterima. SELAYANG PANDANG PEMBERITAAN DI MEDIA ELEKTRONIK 3

4. Kejahatan korupsi.
Kejahatan kerah putih (white collar criminality) ini sudah merusak sendi kehidupan bangsa Indonesia saat ini. Menurut salah satu pakar ekonomi Indonesia, Soemitro Joyohadikusumo anggaran negara yang dikorup adalah sepertiga. Praktik ini hampir terjadi pada kegiatan pembangunan yang berbentuk proyek di setiap departemen. Di tingkat dunia, Indonesia sering ditempatkan sebagai negara-negara terkorup oleh berbagai badan internasional. Korupsi menyebabkan kualitas infrastruktur pembangunan, seperti jalan, listrik, jembatan, irigasi, pelabuhan, dan lain-lain yang langsung menjadi urat nadi perekonomian nasional menjadi rendah. Sektor pendidikan yang merupakan sektor kunci dalam pembangunan nasional terkena imbasnya juga. Singkatnya, korupsi telah merusak usaha untuk memberantas kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan lainnya. Oleh karena itu, pemberantasan kejahatan korupsi mestinya menjadi prioritas pertama dalam penegakan hukum nasional. 4

5. Kejahatan penyalahgunaan narkoba.
Secara kasat mata, kejahatan ini tidak tampak merugikan kepentingan umum. Mereka yang menggunakan narkoba tampak seperti hanya merugikan diri sendiri. Ketika mereka “fly” hanya terlihat orang-orang yang tak banyak bergerak dan malas. Namun sesungguhnya kerusakan masyarakat sedang terjadi dengan diam-diam dan meluas. Dengan penggunaan narkoba tak mungkin produktivitas nasional di berbagai bidang dapat ditumbuhkan dengan optimal. Jika sudah parah, para pengguna narkoba hanyalah insan-insan konsumtif. Alih-alih ikut dalam barisan pembangunan, mereka malah menjadi beban masyarakat. Mereka juga kehilangan sensitivitas nurani manusia sehingga sering dapat melakukan kejahatan yang paling keji sekalipun. Fakta menunjukkan, pecandu narkoba telah menyusup di semua kalangan mulai pelajar, pegawai, ibu rumahtangga, polisi, guru, artis, pilot, anggota legislatif, hingga jaksa. Semua kalangan pernah terungkap dalam pemberitaan media massa. Negara kita dipandang oleh jaringan produsen narkoba internasional sebagai pasar yang sangat besar yang menghasilkan keuntungan yang sangat besar pula. 5

6. BEBERAPA TINDAK PIDANA YANG BERPOTENSI DILAKUKAN OLEH APARAT YANG ADA DI KEMENTERIAN / LEMBAGA PEMERINTAH 1. LINGKUP TINDAK PIDANA / KRIMINAL UMUM 2. LINGKUP TINDAK PIDANA / KRIMINAL KHUSUS 3. LINGKUP TINDAK PIDANA / KRIMINAL NARKOBA 6

7. 1. LINGKUP TINDAK PIDANA / KRIMINAL UMUM KEJAHATAN – KEJAHATAN YANG DIKATEGORIKAN DALAM LINGKUP TINDAK PIDANA UMUM SEBAGAIMANA YANG DIATUR DALAM KUHP ( KITAB BUKU KE 2 ) BEBERAPA KEJAHATAN INI ADALAH : A. PENCURIAN B. PENIPUAN C. PEMALSUAN SURAT / DOKUMEN D. PENGANIAYAAN E. PERBUATAN ASUSILA F. PERKELAHIAN SATU LAWAN SATU G. PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN H. KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA 7

8. 2. LINGKUP TINDAK PIDANA / KRIMINAL KHUSUS KEJAHATAN – KEJAHATAN YANG DIATUR DALAM UNDANG – UNDANG RI DAN PERATURAN PEMERINTAH LAINNYA DILUAR KUHP KEJAHATAN YANG PALING MENONJOL DAN SERING DILAKUKAN OLEH OKNUM APARAT PEMERINTAH / PEGAWAI NEGERI ADALAH : KORUPSI UNDANG – UNDANG RI NO 20 THN 2001 TTG PERUBAHAN ATASUU NO 31 THN 1999 TTG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI 8

9. BEBERAPA MODUS OPERANDI KORUPSI INI : A. BERI, JANJIKAN SESUATU KEPADA PEGAWAI NEGERI UNTUK BERBUAT / TIDAK BERBUAT DLM JABATANNYA ( PSL 5 AYAT 1 HURUF A DAN B ), MIN 1 THN, MAX 5 THN, MIN 50 JUTA, MAX 250 JUTA B. BERMAIN DI AREA BANGUNAN ( PEMBORONG / AHLI BANGUNAN ) ( PSL 7 AYAT 1 HURUF A DAN B ), MIN 2 THN, MAX 7 THN, MIN 100 JUTA, MAX 350 JUTA C. PEGAWAI NEGERI MENGGELAPKAN UANG / SURAT BERHARGA, MEMBIARKAN, MEMBANTU ( PASAL 8 ), MIN 3 THN, MAX 15 THN, MIN 150 JUTA, MAX 750 JUTA D. PEGAWAI NEGERI MEMALSUKAN BUKU – BUKU / DAFTAR PEMERIKSAAN ADM ( PASAL 9 ), MIN 1 THN, MAX 5 THN, MIN 50 JUTA, MAX 250 JUTA E. PEGAWAI NEGERI MENGGELAPKAN, MENGHANCURKAN, MERUSAK BARANG ATAU SURAT ATAU DAFTAR, MEMBIARKAN, MEMBANTU ( PASAL 10 AYAT A, B, C ) , MIN 2 THN, MAX 7 THN, MIN 100 JUTA, MAX 350 JUTA F. GRATIFIKASI ( PASAL 12A, 12B AYAT 1, 2 ) , MIN 3 THN, MAX 20 THN, MIN 200 JUTA, MAX 1 MILYAR 9

10. 3. LINGKUP TINDAK PIDANA / KRIMINAL NARKOBA KEJAHATAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN OBAT – OBATAN TERLARANG , NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA ( UU RI NO 35 THN 2009 TTG NARKOTIKA ) PELAKU KEJAHATAN INI ADALAH : - PEMAKAI / KONSUMEN SEBAGAI KORBAN ( REHABILITASI ) - PENGEDAR / PEMILIK SEBAGAI TERSANGKA 10

11. Sekian dan Terimakasih