490 likes | 676 Views
BEBERAPA TIP BAGI HAKIM PENGAWAS BIDANG DALAM PELAKSANAAN PENGAWASAN BIDANG ADMINSTRASI PERSIDANGAN dan TEKNIS PERSIDANGAN Oleh Abdul Wahid Oscar. Disajikan dalam PELATIHAN PENGAWASAN DIKLAT, OKTOBER 2014. Pengawasan :
E N D
BEBERAPA TIP BAGI HAKIM PENGAWAS BIDANG DALAM PELAKSANAAN PENGAWASAN BIDANG ADMINSTRASI PERSIDANGAN danTEKNIS PERSIDANGAN Oleh Abdul Wahid Oscar Disajikandalam PELATIHAN PENGAWASAN DIKLAT, OKTOBER 2014 created by oscar
Pengawasan : merupakansalahsatufungsipokokmanajemenuntukmenjagadanmengendalikanagar tugas-tugas yang harusdilaksanakandapatberjalansebagaimanamestinyasesuaidenganrencanadanaturan yang berlaku. created by oscar
MaksudPengawasan : • Memperolehinformasiapakahpenyelenggaraantehnisperadilan, pengelolaanadministrasiperadilan, danpelaksanaantugasumumperadilantelahdilaksanakansesuaidenganrencanadanperaturanperundang-undangan yang berlaku. • …. created by oscar
MaksudPengawasan : 2. Memperolehumpanbalikbagikebijaksanaan, perencanaandanpelaksanaantugas-tugasperadilan. 3. Mencegahterjadinyapenyimpangan, maladministrasi, danketidakefisienanpenyelenggaraanperadilan 4. Menilaikinerja. created by oscar
TujuanPengawasan : Pengawasandilaksanakanuntukdapatmengetahuikenyataan yang adasebagaimasukandanbahanperetimbanganbagipimpinanMahkamahAgungdanataupimpinanpengadilanuntukmenentukankebijakandantindakan yang diperlukanmenyangkutpelaksanaantugaspengadilan, tingkahlakuaparatpengadilan, dankinerjapelayananpublikpengadilan. created by oscar
FungsiPengawasan : • Menjaga agar pelaksanaantugaslembagaperadilansesuaidenganrencanadanketentuanperaturanperundang-undangan yang berlaku. • Mengendalikan agar administrasidikelaolasecaratertibsebagaimanmestinya, danaparatperadilanmelaksanakantugasnyadengansebaik-baiknya. • Waktupenyelesaianperkara yang cvepat, danbiayaperkara yang murah. created by oscar
PENGAWASAN INTERNAL ADA 2 (DUA) MACAM : • Pengawasan melekat: Serangkaiankegiatan yang bersifatsebagaipengendalian yang terusmenerus, dilakukanolehatasanlangsungterhadapbawahannya, secarapreventifdanrepresif, agar pelaksanaantugasbawahantersebutberjalansecaraefektifdanefisiensesuaidenganrencanakegiatandanperaturanperundang-undangan yang berlaku. created by oscar
2. PENGAWASAN FUNGSIONAL: Pengawasan yang dilakukanolehaparatpengawasan yang khususditunjukuntukmelaksanakantugastersebutdalamsatuankerjatersendiri yang diperuntukkanuntukitu. PENGAWASAN FUNGSIONAL DI MAHKAMAH AGUNG DILAKUKAN OLEH BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI created by oscar
PELAKSANAAN PENGAWASAN PENGAWASAN RUTIN / REGULER PENGAWASAN KEUANGAN (DIPA) PENANGANAN PENGADUAN • Tugas Pokok : • Ling Kepaniteraan • Ling kesekretariatan • Manej peradilan, • kepemimpinan, • kinerja lmb peradilan, • pelayanan publik 1.Tingkah laku aparat lembaga peradilan 2. manajemen & leadership 3. Kinerja lembaga 4. Kualitas pelayanan publik CURRENT AUDIT POST AUDIT created by oscar
RUANG LINGKUP PEMERIKSAAN RUTIN / REGULER 4. ADMINISTRASI UMUM 1. MANAJEMEN PERADILAN 5. KINERJA dan PELAYANAN PUBLIK 2. ADMINISTRASI PERKARA 3. ADMINISTRASI PERSIDANGAN & EKSEKUSI created by oscar
Ruang lingkup pemeriksaan administrasi persidangan dan pelaksanaan putusan • Sistem pembagian perkara dan penentuan majelis hakim • Ketepatan waktu pemeriksaan dan penyelesaian perkara • Minutasi perkara • Pelaksanaan putusan (eksekusi) created by oscar
LINGKUP PEMERIKSAAN ADMINISTRASI PERSIDANGAN / TEKNIS PERKARA PERDATA (pemeriksaan dilakukan dengan cara mengambil berkas secara acak kemudian melakukan penelitian tentang hal-hal sbb : • Distribusipkr : • Penyrhnbrkspkrkpd KPN • Pen. PenunjukanMajHkm • Peny. BrkskpdMajHkm 2. Srt Penunjukan Pan. Pgt 3. PenetapanHariSidang 4. PanggilanparaPihak 5. Persidangan 6. BeritaAcaraSidang 7. Minutasi. 8. Permohonan 9. Gugatan 10. PerkaraProdeo 11. WewenangAbsolut 11. WewenangRelatif 12. Kuasa / wakil 13. PerkaraGugur created by oscar
LINGKUP PEMERIKSAAN ADMINISTRASI PERSIDANGAN/ TEKNISPERKARA PERDATA 14. PerkaraVerstek 15. Perlawananthdpputusanverstek 16. PencabutanGugatan 17. PerubahanGugatan 18. GugatanRekonpensi 19. PenggabungandanKumulasiGugatan 20. Masuknyapihakketigadlmproses 21. GugatanPerwakilanKelompok (Class action, PERMA No. 1 th 2002) 22. Gugatanutk KepentinganUmum (terkaitdengan UU. Lingkunganhidup, dan UU PerlindunganKonsumen) 23. Perdamaian / Mediasi (PERMA no. 1 Tahun 2008) 24. Penggugat /Tergugatmeninggaldunia 25. PengunduranSidang 26. Hal-hal yang dapatterjadiselamapemeriksaanperkara created by oscar
LINGKUP PEMERIKSAAN ADMINISTRASI PERSIDANGAN/ TEKNISPERKARA PERDATA 27. Tangkisan / Eksepsi 28. Pengundurandiri hakim 29. Pembuktian 30. SitaJaminan (ConservatoirBeslag) 31. SitaRevindicatoir 32. SitaPersamaan 33. Sita Marital 34. SitaEksekusi 35. Putusan Serta Merta 36. PutusanProvisi 37. Eksekusi Grosse Acte 38. PutusanProvisi 39. Eksekusi Grosse Acte 40. EksekusiHakTanggungan 41. EksekusiJamninanFidusia 42. EksekusiPutusanyg sdh BHT 43. Lelang 44. PerlawananterhadapEksekusi 45. PerlawananPihakKetiga (DerdenVerzet) created by oscar
LINGKUP PEMERIKSAAN ADMINISTRASI PERSIDANGAN/ TEKNISPERKARA PERDATA 46. PenangguhanEksekusi 47. Putusan Non Executable 48. PenawaranPembayaranTunaidanKonsinyasi created by oscar
LINGKUP PEMERIKSAAN ADMINISTRASIPERSIDANGAN / TEKNIS PERKARA PIDANA (pemeriksaan dilakukan dengan cara mengambil berkas secara acak kemudian melakukan penelitian tentang hal-hal sbb : • SuratPenunjukanMajelis Hakim • SuratPenunjukanPP • SuratPenetapanHariSidang • PenahananTerdakwa a. Yang sebelumnyatidakditahan b. Yang sebelumnyatelahditahan 5. Observasi thdp Tdkw yg didugamenderitagangguankejiwaan 6. Pembantaran Penahanan 7. PenangguhanPenahanan 8. PengalihanPenahanan 9. TanggungjawabyuridisataspenahananTdkw created by oscar
LINGKUP PEMERIKSAAN ADMINISTRASI PERSIDANGAN/ TEKNISPERKARA PIDANA 10.Penahanandlmamarputusan. 11. PenggeladahanolehPenyidik 12. PenyitaanolehPenyidik 13. ProsesPerkara Banding 14. ProsesPerkaraKasasi 15. ProsesPeninjauanKembali 16. ProsesPenerimaanPermohonanGrasi 17. PemberkasanPerkara created by oscar
TEMUAN YANG SERING MUNCUL DALAM PEMERIKSAAN ADMINISTRASI / TEKNIS PERSIDANGAN PerkaraPerdata created by oscar
temuan yang seringmunculdalampemeriksaanadministrasi / teknispersidangan perkaraperdata created by oscar
temuan yang seringmunculdalampemeriksaanadministrasi / teknispersidangan perkaraperdata created by oscar
temuan yang seringmunculdalampemeriksaanadministrasi / teknispersidangan perkaraperdata created by oscar
temuan yang seringmunculdalampemeriksaanadministrasi / teknispersidangan perkaraperdata created by oscar
temuan yang seringmunculdalampemeriksaanadministrasi / teknispersidangan perkaraperdata created by oscar
temuan yang seringmunculdalampemeriksaanadministrasi / teknispersidangan: perkaraperdata created by oscar
temuan yang seringmunculdalampemeriksaanadministrasi / teknispersidangan: perkaraperdata created by oscar
temuan yang seringmunculdalampemeriksaanadministrasi / teknispersidangan: perkaraperdata created by oscar
temuan yang seringmunculdalampemeriksaanadministrasi / teknispersidangan: perkaraperdata created by oscar
TEMUAN YANG SERING MUNCUL DALAM PEMERIKSAAN ADMINISTRASI / TEKNISPERSIDANGAN Perkara Pidana TEMUAN YAG SERING MUNCUL DALAM PEMERIKSAAN ADMINISTRASI / TEKNIS PERSIDANGAN created by oscar
Temuan yang seringmunculdalampemeriksaanadministrasi / teknispersidangan: Perkara pidana created by oscar
Temuan yang seringmunculdalampemeriksaanadministrasi / teknispersidangan: Perkara pidana created by oscar
Temuan yang seringmunculdalampemeriksaanadministrasi / teknispersidangan: Perkara pidana created by oscar
Temuan yang seringmunculdalampemeriksaanadministrasi / teknispersidangan: Perkara pidana created by oscar
Temuan yang seringmunculdalampemeriksaanadministrasi / teknispersidangan: Perkara pidana created by oscar
Temuan yg diperoleh dalam pemeriksaan setiap bidang dituangkan dalam tabel lembar temuan sbb : Lembar temuan untuk setiap bidang dijadikan satu dan dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) created by oscar
Kondisi : penyimpangan / kesalahan yg ditemukan / keadaan yg tidak sesuai dg kriteria • Kriteria : apa yg seharusnya dikerjakan sesuai dg petunjuk / acuan (buku Coklat / buku merah) • Sebab : faktor yg menyebabkan terjadinya kesalahan / penyimpangan • Akibat : segala sesuatu yg timbul krn adanya penyimpangan / kesalahan • Tindak lanjut / saran : tindakan yg perlu diambil utk memperbaiki kesalahan bila masih bisa perbaiki, mengeliminir akibat yg timbul, menghilangkan penyebab created by oscar
Tips lainnya created by oscar
TurutcampurnyaPihak III dalamsebuahperkara • I. INTERVENSI (Psl 279 – 282 Rv) • Inisiatifutkturutcampurdatangdrpihak III sendiri • Voeging: Pihak III bergabung dg PgtatauTgt • Tussenkomst : Pihak III berdirisndrmlwnPgt & Tgt • II . VRIJWARING (pasal 70 -76 Rv) (= pembebasan/ • garantie/penanggungan) • Inisiatifdatangdarisalahsatupihakdlmperkaraasal. • Phk III ditarikolehslhsatuphkutkmembebaskanphk • ygmemanggildrkemungkinanakibatptsndlmpkrpkk. created by oscar
I. INTERVENSI • VOEGING : Bergabung dg salah satupihak Tergugat Penggugat Intervenient B. TUSSENKOMST : Turut campur utk kepent sendiri berhadapan dg pr phk pkr asal Penggugat Tergugat Intervenient created by oscar
II . VRIJWARING (pasal 70 -76 Rv) • (= pembebasan, garantie, penanggungan,) • Inisiatifdatangdarisalahsatupihakdlmperkaraasal. • Phk III ditarikolehslhsatuphkutkmembebaskanphkyg • memanggildrkemungkinanakibatptsndlmpkrpkk. Tergugat Penggugat Pihak III created by oscar
PUTUSAN VERSTEK • Pasal 125 (1) HIR / 149 (2) RBg) • Putusanverstekartinyaputusan yang dijatuhkantanpahadirnyaTergugat (para Tergugat). • VersteksendiriartinyapernyataanbahwaTergugattidakhadirwalaupuntelahdipanggilsecarasahdanpatut. • syaratutama : • Tergugatatauwakilnyatidakhadir. • Sudahdipanggilsecarasahdanpatut. • Gugatancukupberalasandantidakmelawanhak created by oscar
Panggilan yang sahdanpatut : • Sah : darisegipelaksanaanpanggilan, dilaksanakandimana, bertemusiapa. • Patut : darisegiwaktupelaksanaanpanggilan. Antaraharimemanggildanharisidangharusberselangtigaharikerja. Kemungkinanputusanverstek : A. Gugatandapatdikabulkanmanakala : • Gugatantidakmelawanhak • Gugatanberalasan B. Apabilagugatanmelawanhakmakagugatanharusdinyatakantidakdapatditerima. Melawanhakatautidakbersandarkanhukumartinyaapabilaperistiwaperistiwa yang diajukan (dalamposita) sebagaidasartuntutantidakmembenarkantuntutanatautidakmempunyaialasanhukum (tidakadarechtstitelnya) created by oscar
C. Apabila gugatan tidak beralasan maka, gugatan harus ditolak. Gugatan tidak beralasan apabila dalam posita tidak diajukan (tidak ada) peristiwa-peristiwa yang membenarkan / mendukung tuntutan. D. Apabila Tergugat yg tidak hadir mengirimkan jawaban tertulis yg di dalamnya ada eksepsi tentang kewenangan dan eksepsi itu diterima / dikabulkan, maka Pengadilan dalam putusannya wajib menyatakan bahwa dirinya tidak berwenang. Penjelasan : mestinya bila Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah, jawaban yg ia kirimkan harus diabaikan (dianggap tidak ada). Namun karena jawaban itu berisi eksepsi ttg kewenangan dan eksepsi tsb cukup beralasan utk dikabulkan maka Pengadilan mengabulkan eksepsi dg menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkara a quo • Putusan yang dijatuhkan tetap putusan verstek. created by oscar
MasalahPenahanan berkaitan dengan bunyi pasal 197 ayat (1) huruf k : • Pasal 197 ayat (1) huruf k berbunyi : “perintahsupayaterdakwaditahanatautetapdalamtahananataudibebaskan” 1. Kapan Hakim boleh memberi perintah Terdakwa ditahan ? A. 1). Apabila pd saat mau menjatuhkan putusan Terdakwa tidak ditahan 2). Apabila ada alasan utk melakukan penahan (lht psl 21 ayat (1) KUHAP 3). Apabila pasal yg didakwakan memungkinkan utk melakukan penahanan atas diri Terdakwa (lht psl 21 ayat (4) KUHAP Bila tidak memenuhi 3 hal tsb di atas maka Hakim tdk berwenang memerintahkan terdakwa ditahan, sekalipun Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana. created by oscar
MasalahPenahananterkait bunyi pasal 197 ayat (1) huruf k : B. Dalam hal pada saat mau menjatuhkan putusan Terdakwa : • tidak ditahan karena tidak memenuhi syarat dan alasan seperti tersebut dalam pasal 21 ayat (1) jo ayat (4) KUHAP, atau • Terdakwa pernah ditahan oleh Hakim tapi kemudian dikeluarkan dari tahanan : • baik atas dasar demi hukum karena masa tahanan habis sebelum pemeriksaan sidang selesai, ataupun • atas dasar perintah dari Hakim karena adanya sesuatu alasan yang sah Hakim memandang penahanan atas diri Terdakwa tidak diperlukan lagi, maka sekalipun Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, dalam amar putusan Hakim tidak berwenang untuk memerintahkan agar terdakwa ditahan. Kecuali apabila keluarnya Terdakwa dari tahanan karena ada penangguhan penahanan atau pembantaran; dalam hal demikian Hakim dapat mencabut penangguhan atau pembantaran penahanan. created by oscar
MasalahPenahananterkait bunyi pasal 197 ayat (1) huruf k : 2. Kapan Hakim boleh memberi perintah Terdakwa tetap dalam tahanan ? a. Apabila pd saat mau menjatuhkan putusan Terdakwa sudah berada dalam ditahan b. Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana. c. Apabila pasal yg didakwakan memungkinkan utk melakukan penahanan atas diri Terdakwa (lht psl 21 ayat (4) KUHAP dan masa penahanannya termasuk perpanjangannya masih ada (lihat psl 26 jo psl 29 KUHAP dan aturan-aturan ttg penahanan dlm peraturan perundangan pidana khusus) Bila tidak memenuhi 3 hal tsb di atas maka Hakim tdk berwenang memerintahkan terdakwa ditahan, sekalipun Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana. created by oscar
MasalahPenahananterkait bunyi pasal 197 ayat (1) huruf k : 3. Kapan Hakim boleh memberi perintah Terdakwa dibebaskan (dari tahanan) ? Apabila pd saat mau menjatuhkan putusan Terdakwa ditahan dan : 1) Terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah dan Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan (vrijspraak), atau 2) Terdakwa dinyatakan dilepaskan dari segala tuntutanhukum (ontslag van alle rechtsvervolgingen) , Atau 3) Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan ada ketentuan pidana itu dipotong selama Terdakwa berada dlm tahanan, serta lamanya penahanan itu sama dg lamanya pidana yg dijatuhkan. created by oscar
MasalahPenahananterkait bunyi pasal 197 ayat (1) huruf k : Kesimpulan : • Pasal 197 ayat (1) huruf k tidak berdiri sendiri tetapi harus dikaitkan dengan pasal-pasal lain tentang penahanan (interpretasi sistematis) • Diluar alternatif fakta tersebut di atas maka pasal 197 ayat (1) huruf k tidak bisa diterapkan. created by oscar
Terima Kasih created by oscar