PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA

1. PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA Dr. Cris Kuntadi, CPA Kepala Pusdiklat BPK RI Anggota Dewan Pengurus Nasional (DPN) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)

2. UUD 1945 APIP RAKYAT PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DPR/DPD/ DPRD PEMERINTAH PERTANGGUNG JAWABAN BPK AUDITOR INDEPENDEN LHP LHP APH PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

3. Pemeriksa, Terperiksa, dan Stakeholders Pemeriksa Penugasan Fungsi Audit St. Holder Auditee Fungsi Pertanggungjawaban

4. DEFINISI PEMERIKSAAN • Pemeriksaan adalah: • proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi • yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional • berdasarkan standar pemeriksaan, • untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi • mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara • (UU No. 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara)

5. PemeriksaEksternalvs Internal EKSTERNAL AUDITOR BPK-RI INTERNAL AUDITOR BPKP, ITJEN, IT PROV/KAB/KOT • BERADA DI LUAR ORGANISASI YANG DI AUDIT (INDEPENDEN) • BERADA DALAM ORGANISASI YANG DI AUDIT • BERTUGAS MEMBANTU MANAJEMEN MENYUSUN PERTANGGUNG-JAWABAN KEUANGAN YANG BAIK • BERTUGAS MELAKUKAN AUDIT PERTANGGUNG JAWABAN DAN MEMBERIKAN OPINI • TUJUAN AUDIT UNTUK MELAKUKAN PERBAIKAN • TUJUAN AUDIT UNTUK PENILAIAN/OPINI • HASIL AUDIT LEBIH OBJEKTIF • HASIL AUDITNYA TIDAK SEPENUHNYA OBJEKTIF • HASIL AUDIT LAYAK UNTUK PUBLIK • HASIL AUDIT TIDAK/KURANG UNTUK PUBLIK

6. MaksudPemeriksaan Meningkatkan kinerja aparatur pemerintah & mewujudkan aparatur yang profesional, bersih & bertanggung jawab Memberantas penyalahgunaan wewenang & praktek KKN Menegakkan peraturan yang berlaku Mengamankan keuangan negara

7. LingkupPemeriksaan BPK APBN/APBD Kekayaan negara/daerah yang dikelola sendiri (termasuk kekayaan yang dipisahkan pada BUMN/BUMD) Kekayaan pihak lain yang dikuasai pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan &/ kepentingan umum Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan fasilitas yang diberikan pemerintah (yayasan/lembaga yang dibentuk dan pihak lain yang menerima bantuan keuangan pemerintah)

8. Jenis Pemeriksaan BPK Pemeriksaan Keuangan • Pemeriksaan atas laporan keuangan • Bertujuan memberikan opini Pemeriksaan Kinerja • Pemeriksaan atas : • Economy (Spending Less) • Efficiency (Spending Well) • Effectiveness (Spending Wisely) Pemeriksaan DenganTujuan Tertentu • Pemeriksaan selain keuangan dan kinerja • Misalnya investigasi

9. www.bpk.go.id Pemeriksaan LK –Tujuan Memberikanpendapat/opiniataskewajaraninformasikeuangan yang disajikandalam LKPP denganmendasarkanpada: • Kesesuaiandengan SAP • Kecukupanpengungkapan • KepatuhanterhadapPeraturanPerundang-undangan • EfektivitasSistemPengendalian Intern

10. Pemeriksaan LK–Jenis-jenis Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) – LK telahdisajikan & diungkapkansecarawajardalamsemuahal yang material daninformasikeuangandalam LK dapatdiandalkan Wajar Dengan Pengecualian (WDP) – LK telahdisajikan & diungkapkansecarawajardalamsemuahal yang material, kecualiuntukdampakhal-hal yang berhubungandengan yang dikecualikan, sehinggainformasikeuangandalam LK yang tidakdikecualikandalamopinipemeriksaandapatdiandalkan Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer) – LK tidakdapatdiperiksasesuaidenganstandarpemeriksaan (pemeriksatidakdapatmeyakini LK apakahbebasdariisaji material) Tidak wajar – LK tidakdisajikan & diungkapkansecarawajardalamsegalahal yang material, sehinggainformasikeuangandalam LK tidakdapatdiandalkan

11. Peran Aktif BPK Sesuai dengan pasal 8 UU No. 15/2006 ayat 5, BPK memantau tindak lanjut hasil pemeriksaannya. Hasil pemantauannya disampaikan kepada lembaga perwakilan. Apabila dalam hasil pemeriksaan BPK ditemukan unsur pidana BPK melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwenang.

12. Apa hasilnya? Banyak kementerian negara/lembaga (KL) dan Pemda memperbaiki transparansi dan akuntabilitas LK, Rekomendasi BPK senantiasa menjadi acuan memperbaiki Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP), Hasil pemeriksaan BPK menjadi bahan tindak lanjut oleh aparat yang berwenang terkait korupsi, Hasil pemeriksaan BPK menjadi alat kontrol masyarakat.

13. Perkembangan Opini K/L • Perkembangan opini BPK terhadap K/L atau Bagian Anggaran (BA) dari TA 2006 sd TA 2009 menunjukkan adanya perbaikan yang signifikan:

14. Perkembangan Opini LKPD 2006-2009

15. Arah Peran BPK Membantu masyarakat dan pengambil keputusan untuk melakukan alternatif pilihan masa depan Mendalamikebijakandanmasalahpublik Mengevaluasi dan memberikan rekomendasi bagi peningkatan efektivitas dan efisiensi kebijakan pemerintah serta ketaatan thd aturan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan MembantuPemerintahmerubahstruktur BUMN/BUMN/BLU Membantu Pemerintah untuk mengimplementasikan paket tiga UU KN UpayaPemberantasanKorupsidenganmelaporkandugaantindakankriminalkepadapenegakhukum

16. AKUNTABILITAS PUBLIK PERS PUBLIC SERVICE PUBLIC FUNDS DPR/DPD/DPRD REPORTING PUBLIC GOODS LSM PLANNING, EXECUTING CONTROLLING

17. AKUNTABILITAS PUBLIK ACCOUNTABLE OPINI WAJAR EFEKTIF EFISIEN EKONOMIS PEMERIKSAAN KEUANGAN DAN KINERJA PEMBUKUAN TRANSAKSI LAPORAN KEUANGAN

18. AKUNTABILITAS PUBLIK PENGELOLAAN DANA PUBLIK TIDAK AKUNTABEL OPINI SELAIN WTP TIDAK EFEKTIF TIDAK EFISIEN TIDAK EKONOMIS PEMERIKSAAN KEUANGAN DAN KINERJA TINDAK LANJUT

19. AKUNTABILITAS BPK RI • Pemeriksaan pengelolaan & tanggung jawab keuangan tahunan BPKdilakukan oleh akuntan publik yang ditunjuk DPR atasusul BPK & Menkeu • Hasil pemeriksaan diserahkan kepadaDPR/DPD/DPRD dengan salinan kepada Pemerintah untuk penyusunan LKPP/LKPD • Untuk menjamin mutu pemeriksaan oleh BPK sesuai dengan standar, sistem pengendalianmutu BPK ditelaah oleh BPK negara lain yang menjadianggota organisasi BPK sedunia • BPK negara lain tersebut ditunjuk oleh BPK setelah mendapat pertimbangan DPR.

20. Terima kasih Nama : Dr. CrisKuntadi, SE, MM, CPA, Ak. Jabatan : Kepala Pusdiklat BPK RI Tmp/Tgl Lahir : Banyumas/24 Juni 1969 Pendidikan: Program Doktor Ilmu AdministrasiUnibraw Malang (2007-2009) MM UGM Jogjakarta & Erasmus Universiteit Rotterdam Belanda (1998-2000) FE UI Jakarta (1993-1996) dan STAN Jakarta (1988-1991) Dosen: STAN, Maksi UI, Maksi Unpad,danMaksiUnand Organisasi: Anggota Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia 2010-2014 HP: 0812 7897808, PIN BB 256fc06b, E-mail: cris.kuntadi@bpk.go.id