STANDAR PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA

1. STANDAR PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA

2. UUD 1945 APIP RAKYAT PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DPR/DPD/ DPRD PEMERINTAH PERTANGGUNG JAWABAN BPK AUDITOR INDEPENDEN LHP LHP APH PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

3. PemeriksaEksternalvs Internal EKSTERNAL AUDITOR BPK-RI INTERNAL AUDITOR BPKP, ITJEN, IT PROV/KAB/KOT • BERADA DI LUAR ORGANISASI YANG DI AUDIT (INDEPENDEN) • BERADA DALAM ORGANISASI YANG DI AUDIT • BERTUGAS MEMBANTU MANAJEMEN MENYUSUN PERTANGGUNG-JAWABAN KEUANGAN YANG BAIK • BERTUGAS MELAKUKAN AUDIT PERTANGGUNG JAWABAN DAN MEMBERIKAN OPINI • TUJUAN AUDIT UNTUK MELAKUKAN PERBAIKAN • TUJUAN AUDIT UNTUK PENILAIAN/OPINI • HASIL AUDIT LEBIH OBJEKTIF • HASIL AUDITNYA TIDAK SEPENUHNYA OBJEKTIF • HASIL AUDIT LAYAK UNTUK PUBLIK • HASIL AUDIT TIDAK/KURANG UNTUK PUBLIK

4. MaksudPemeriksaan Meningkatkan kinerja aparatur pemerintah & mewujudkan aparatur yang profesional, bersih & bertanggung jawab Memberantas penyalahgunaan wewenang & praktek KKN Menegakkan peraturan yang berlaku Mengamankan keuangan negara

5. LingkupPemeriksaan BPK APBN/APBD Kekayaan negara/daerah yang dikelola sendiri (termasuk kekayaan yang dipisahkan pada BUMN/BUMD) Kekayaan pihak lain yang dikuasai pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan &/ kepentingan umum Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan fasilitas yang diberikan pemerintah (yayasan/lembaga yang dibentuk dan pihak lain yang menerima bantuan keuangan pemerintah)

6. Jenis Pemeriksaan BPK Pemeriksaan Keuangan • Pemeriksaan atas laporan keuangan • Bertujuan memberikan opini Pemeriksaan Kinerja • Pemeriksaan atas : • Economy (Spending Less) • Efficiency (Spending Well) • Effectiveness (Spending Wisely) Pemeriksaan DenganTujuan Tertentu • Pemeriksaan selain keuangan dan kinerja • Misalnya investigasi

7. Pemeriksaan LK–Jenis-jenis Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) – LK telahdisajikan & diungkapkansecarawajardalamsemuahal yang material daninformasikeuangandalam LK dapatdiandalkan Wajar Dengan Pengecualian (WDP) – LK telahdisajikan & diungkapkansecarawajardalamsemuahal yang material, kecualiuntukdampakhal-hal yang berhubungandengan yang dikecualikan, sehinggainformasikeuangandalam LK yang tidakdikecualikandalamopinipemeriksaandapatdiandalkan Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer) – LK tidakdapatdiperiksasesuaidenganstandarpemeriksaan (pemeriksatidakdapatmeyakini LK apakahbebasdariisaji material) Tidak wajar – LK tidakdisajikan & diungkapkansecarawajardalamsegalahal yang material, sehinggainformasikeuangandalam LK tidakdapatdiandalkan

8. Pendahuluan • Dalampelaksananaanpemeriksaanpengelolaandantanggungjawabkeuangannegaradiperlukansuatustandar. • Standarpemeriksaankeuangannegaraadalahamanatdari UU Nomor 15 Tahun 2004 tentangPemeriksaanPengelolaandanTanggungJawabKeuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentangBadanPemeriksaKeuangan. • StandarPemeriksaandiperlukanuntukmenjagakredibilitassertaprofesionalitasdalampelaksanaanmaupunpelaporanpemeriksaanbaikpemeriksaankeuangan, kinerja, sertapemeriksaandengantujuantertentu. StandarPemeriksaanKeuangan Negara ditetapkandenganPeraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007 yang berlakusejak 7 Maret 2007.

9. Pendahuluan • SPKN iniberlakuuntuksemuapemeriksaan yang dilaksanakanterhadapentitas, program,kegiatansertafungsi yang berkaitandenganpelaksanaanpengelolaandantanggungjawabKeuangan Negara sesuaidenganperaturanperundang-undangan. • SPKN berlakubagi BPK atauakuntanpubliksertapihak lain yang diberiamanatuntukmelakukanpemeriksaanpengelolaandantanggungjawabkeuangannegarauntukdanatasnama BPK. • SPKN jugadapatmenjadiacuanbagiaparatpengawasan internal pemerintahmaupunpihak lain dalampenyusunanstandarpengawasansesuaikedudukan, tugas, danfungsinya.

10. STANDAR PEMERIKSAAN • StandarPemeriksaanKeuangan Negara memuatpersyaratanprofesionalpemeriksa, mutupelaksanaanpemeriksaan, danpersyaratanlaporanpemeriksaan yang profesional. • Pelaksanaanpemeriksaan yang didasarkanpadaStandarPemeriksaanakanmeningkatkankredibilitasinformasi yang dilaporkanataudiperolehdarientitas yang diperiksamelaluipengumpulandanpengujianbuktisecaraobyektif. • ApabilapemeriksamelaksanakanpemeriksaandengancarainidanmelaporkanhasilnyasesuaidenganStandarPemeriksaanmakahasilpemeriksaantersebutakandapatmendukungpeningkatanmutupengelolaandantanggungjawabkeuangannegarasertapengambilankeputusanPenyelenggara Negara.

11. Pemeriksaanpengelolaandantanggungjawabkeuangannegarajugamerupakansalahsatuunsurpentingdalamrangkaterciptanyaakuntabilitaspublik. • TujuanSPKN adalahuntukmenjadiukuranmutubagi para pemeriksadanorganisasipemeriksadalammelaksanakanpemeriksaanataspengelolaandantanggungjawabkeuangannegara. • PemeriksaanPengeloaandanTanggungJawabKeuangan Negara dalamrangkamewujudkanakuntabilitaspublikadalahbagiandarireformasibidangkeuangannegara yang dimulaisejaktahun 2003.

12. PengertianpengelolaandantanggungjawabKeuangan Negara mencakupakuntabilitas yang harusditerapkansemuaentitasolehpihak yang melakukanpengelolaandantanggungjawabkeuangannegara. • Akuntabilitasdiperlukanuntukdapatmengetahuipelaksanaan program yang dibiayaidengankeuangannegara, tingkatkepatuhannyaterhadapketentuanperaturanperundang-undangan yang berlaku, sertauntukmengetahuitingkatkehematan, efisiensi, danefektivitasdari program tersebut.

13. JenisPemeriksaaan • pemeriksaankeuangan, • pemeriksaankinerja, • danpemeriksaandengantujuantertentu

14. JenisPemeriksaan • Pemeriksaankeuangantersebutbertujuanuntukmemberikankeyakinan yang memadai (reasonable assurance) apakahlaporankeuangantelahdisajikansecarawajar, dalamsemuahal yang material sesuaidenganprinsipakuntansi yang berlakuumum di Indonesia atau basis akuntansikomprehensifselainprinsipakuntansi yang berlakuumum di Indonesia. • Pemeriksaankinerjaadalahpemeriksaanataspengelolaankeuangannegara yang terdiriataspemeriksaanaspekekonomidanefisiensisertapemeriksaanaspekefektivitas.

15. PSP 01 : STANDAR UMUM • Standarumummemberikanrerangkadasaruntukdapatmenerapkanstandarpelaksanaandanstandarpelaporansecaraefektif yang dijelaskanpadapernyataanstandarberikutnya. • Standarumuminiharusdiikutiolehsemuapemeriksadanorganisasipemeriksa yang melakukanpemeriksaanberdasarkanStandarPemeriksaanKeuanganNegara

16. StandarUmum • I. Pemeriksasecarakolektifharusmemilikikecakapanprofesional yang memadaiuntukmelaksanakantugaspemeriksaan; • II. Dalamsemuahal yang berkaitandenganpekerjaanpemeriksaan, organisasipemeriksadanpemeriksa, harusbebasdalamsikap mental danpenampilandarigangguanpribadi, ekstern, danorganisasi yang dapatmempengaruhiindependensinya; • III. Dalampelaksanaanpemeriksaansertapenyusunanlaporanhasilpemeriksaan, pemeriksawajibmenggunakankemahiranprofesionalnyasecaracermatdanseksama; • IV. Setiaporganisasipemeriksa yang melaksanakanpemeriksaanberdasarkan SPKN harusmemilikisistempengendalianmutu yang memadai, dansistempengendalianmututersebutharusdireviuolehpihak lain yang kompeten (pengendalianmutuekstern).

17. PSP 02 : STANDAR PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KEUANGAN • Pekerjaanharusdirencanakandengansebaik-baiknyadanjikadigunakantenagaasistenharusdisupervisidengansemestinya; • Pemahamanyang memadaiataspengendalian intern harusdiperolehuntukmerencanakan audit danmenentukansifat, saat, danlingkuppengujian yang akandilakukan; • Buktiaudit yang kompetenharusdiperolehmelaluiinspeksi, pengamatan, pengajuanpertanyaan, dankonfirmasisebagaidasarmemadaiuntukmenyatakanpendapatataslaporankeuangan yang diaudit;

18. StandarPelaksanaanTambahan • Pemeriksaharusmengkomunikasikaninformasi yang berkaitandengansifat, saat, lingkuppengujian, pelaporan yang direncanakan, dantingkatkeyakinankepadamanajemenentitas yang diperiksadanataupihak yang memintapemeriksaan; • Pemeriksaharusmempertimbangkanhasilpemeriksaansebelumnyasertatindaklanjutatasrekomendasi yang signifikandanberkaitandengantujuanpemeriksaan yang sedangdilaksanakan;

19. c. (1) Pemeriksaharusmerancangpemeriksaanuntukmemberikankeyakinan yang memadaigunamendeteksisalahsaji material yang disebabkanolehketidakpatuhanterhadapketentuanperaturanperundang-undangan yang berpengaruhlangsungdan material terhadappenyajianlaporankeuangan. Jikainformasitertentumenjadiperhatianpemeriksa, diantaranyainformasitersebutmemberikanbukti yang berkaitandenganpenyimpangandariketentuanperaturanperundang-undangan yang berpengaruh material tetapitidaklangsungberpengaruhterhadapkewajaranpenyajianlaporankeuangan, pemeriksaharusmenerapkanprosedurpemeriksaantambahanuntukmemastikanbahwapenyimpangandariketentuanperaturanperundang-undangantelahatauakanterjadi; • (2) Pemeriksaharuswaspadapadakemungkinanadanyasituasidan/atauperistiwa yang merupakanindikasikecurangandan/atauketidakpatutandanapabilatimbulindikasitersebutsertaberpengaruhsignifikanterhadapkewajaranpenyajianlaporankeuangan, pemeriksaharusmenerapkanprosedurpemeriksaantambahanuntukmemastikanbahwakecurangandan/atauketidakpatutantelahterjadidanmenentukandampaknyaterhadapkewajaranpenyajianlaporankeuangan;

20. d. Pemeriksaharusmerencanakandanmelaksanakanprosedurpemeriksaanuntukmengembangkanunsur-unsurtemuanpemeriksaan; • e. Pemeriksaharusmempersiapkandanmemeliharadokumentasipemeriksaandalambentukkertaskerjapemeriksaan. • Dokumentasipemeriksaan yang berkaitandenganperencanaan, pelaksanaan, danpelaporanpemeriksaanharusberisiinformasi yang cukupuntukmemungkinkanpemeriksa yang berpengalaman, tetapitidakmempunyaihubungandenganpemeriksaantersebutdapatmemastikanbahwadokumentasipemeriksaantersebutdapatmenjadibukti yang mendukungpertimbangandansimpulanpemeriksa. • Dokumentasipemeriksaanharusmendukungopini, temuan,simpulandanrekomendasipemeriksaan.

21. PSP 03 : STANDAR PELAPORAN PEMERIKSAAN KEUANGAN • Laporanaudit harusmenyatakanapakahlaporankeuangandisajikansesuaidenganprinsipakuntansi yang berlakuumum di Indonesia atauprinsipakuntansi yang lain yang berlakusecarakomprehensif (PSAP). • Laporanauditor harusmenunjukkan, jikaada, ketidakkonsistenanpenerapanprinsipakuntansidalampenyusunanlaporankeuanganperiodeberjalandibandingkandenganpenerapanprinsipakuntansitersebutdalamperiodesebelumnya; • Pengungkapaninformatifdalamlaporankeuanganharusdipandangmemadai, kecualidinyatakan lain dalamlaporan audit; • Laporanauditor harusmemuatsuatupernyataanpendapatmengenailaporankeuangansecarakeseluruhanatausuatuasersibahwapernyataandemikiantidakdapatdiberikan. JikapendapatsecarakeseluruhantidakdapatdiberikanmakaalasannyaharusStandarPelaporanPemeriksaanKeuangandinyatakan. Dalamhalnama auditor dikaitkandenganlaporankeuangan, laporan auditor harusmemuatpetunjuk yang jelasmengenaisifatpekerjaan audit yang dilaksanakan, jikaada, dantingkattanggungjawab yang dipikul auditor.

22. StandarPelaporanTambahan • a. Laporanhasilpemeriksaanharusmenyatakanbahwapemeriksaandilakukansesuaidengan SPKN; • b. Laporanhasilpemeriksaanataslaporankeuanganharusmengungkapkanbahwapemeriksatelahmelakukanpengujianataskepatuhanterhadapketentuanperaturanperundang-undangan yang berpengaruhlangsungdan material terhadappenyajianlaporankeuangan; • c. Laporanataspengendalian intern harusmengungkapkankelemahandalampengendalian intern ataspelaporankeuangan yang dianggapsebagaikondisi yang dapatdilaporkan; • d. Laporanhasilpemeriksaan yang memuatadanyakelemahandalampengendalian intern, kecurangan, penyimpangandariketentuanperaturanperundang-undangan, danketidakpatutan, harusdilengkapitanggapandaripimpinanataupejabat yang bertanggungjawabpadaentitas yang diperiksamengenaitemuandanrekomendasisertatindakankoreksi yang direncanakan;

23. StandarPelaporanTambahan • e. Informasirahasia yang dilarangolehketentuanperaturanperundang-undanganuntukdiungkapkankepadaumumtidakdiungkapkandalamlaporanhasilpemeriksaan. Namunlaporanhasilpemeriksaanharusmengungkapkansifatinformasi yang tidakdilaporkantersebutdanketentuanperaturanperundang-undangan yang menyebabkantidakdilaporkannyainformasitersebut; • f. Laporanhasilpemeriksaandiserahkankepadalembagaperwakilan, entitas yang diperiksa, pihak yang mempunyaikewenanganuntukmengaturentitas yang diperiksa, pihak yang bertanggungjawabuntukmelakukantindaklanjuthasilpemeriksaan, dankepadapihak lain yang diberiwewenanguntukmenerimalaporanhasilpemeriksaansesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan yang berlaku.

24. PSP 04 : STANDAR PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KINERJA • Pekerjaanharusdirencanakansecaramemadai; • Stafharusdisupervisidenganbaik; • Buktiyang cukup, kompeten, danrelevanharusdiperolehuntukmenjadidasar yang memadaibagitemuandanrekomendasipemeriksa; • Pemeriksaharusmempersiapkandanmemeliharadokumenpemeriksaandalambentukkertaskerjapemeriksaan. Dokumenpemeriksaan yang berkaitandenganperencanaan, pelaksanaan, danpelaporanpemeriksaanharusberisiinformasi yang cukupuntukmemungkinkanpemeriksa yang berpengalamantetapitidakmempunyaihubungandenganpemeriksaantersebutdapatmemastikanbahwadokumenpemeriksaantersebutdapatmenjadibukti yang mendukungtemuan, simpulan, danrekomendasipemeriksa.

25. PSP 05 : STANDAR PELAPORAN PEMERIKSAAN KINERJA • Pemeriksaharusmembuatlaporanhasilpemeriksaanuntukmengkomunikasikansetiaphasilpemeriksaan; • Laporanhasilpemeriksaanharusmencakup:i. pernyataanbahwapemeriksaandilakukansesuaidengan SPKN ,ii. tujuan, lingkup, danmetodologipemeriksaan ,iii. hasilpemeriksaanberupatemuanpemeriksaan, simpulan, danrekomendasi ,iv. tanggapanpejabat yang bertanggungjawabatashasilpemeriksaan,v. pelaporaninformasirahasiaapabilaada ,vi. PernyataanbahwaPemeriksaanDilakukanSesuaidengan SPKN; • Laporanhasilpemeriksaanharustepatwaktu, lengkap, akurat, obyektif, meyakinkan, sertajelas, danseringkasmungkin; • Laporanhasilpemeriksaandiserahkankepadalembagaperwakilan, entitas yang diperiksa, pihak yang mempunyaikewenanganuntukmengaturentitas yang diperiksa, pihak yang bertanggungjawabuntukmelakukantindaklanjuthasilpemeriksaan, dankepadapihak lain yang diberiwewenanguntukmenerimalaporanhasilpemeriksaansesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan yang berlaku.

26. PSP 06 : STANDAR PELAKSANAAN PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU • Pekerjaanharusdirencanakansebaik-baiknyadanjikadigunakanasistenharusdisupervisidengansemestinya; • Buktiyang cukupharusdiperolehuntukmemberikandasarrasionalbagisimpulan yang dinyatakandalamlaporan.

27. StandarPelaksanaanTambahan • Pemeriksaharusmengkomunikasikaninformasi yang berkaitandengansifat, saat, danlingkuppengujiansertapelaporan yang direncanakanatashal yang akandilakukanpemeriksaan, kepadamanajemenentitas yang diperiksadanataupihak yang memintapemeriksaan; • Pemeriksaharusmempertimbangkanhasilpemeriksaansebelumnyasertatindaklanjutatasrekomendasi yang signifikandanberkaitandenganhal yang diperiksa; • DalammerencanakanPemeriksaanDenganTujuanTertentudalambentukeksaminasidanmerancangproseduruntukmencapaitujuanpemeriksaan, pemeriksaharusmemperolehpemahaman yang memadaitentangpengendalian intern yang sifatnya material terhadaphal yang diperiksa;

28. d. (1) DalammerencanakanPemeriksaanDenganTujuanTertentudalambentukeksaminasi, pemeriksaharusmerancangpemeriksaandengantujuanuntukmemberikankeyakinan yang memadaigunamendeteksikecurangandanpenyimpangandariketentuanperaturanperundang-undangan yang dapatberdampak material terhadaphal yang diperiksa.(2)DalammerencanakanPemeriksaanDenganTujuanTertentudalambentukreviuatauprosedur yang disepakati, pemeriksaharuswaspadaterhadapsituasiatauperistiwa yang mungkinmerupakanindikasikecurangandanpenyimpangandariketentuanperaturanperundang-undangan. Apabiladitemukanindikasikecurangandan/ataupenyimpangandariketentuanperaturanperundang-undangan yang secara material mempengaruhihal yang diperiksa, pemeriksaharusmenerapkanprosedurtambahanuntukmemastikanbahwakecurangandan/ataupenyimpangantersebuttelahterjadidanmenentukandampaknyaterhadaphalyangdiperiksa.

29. (3)Pemeriksaharuswaspadaterhadapsituasidan/atauperistiwa yang mungkinmerupakanindikasikecurangandan/atauketidakpatutan, danapabiladitemukanindikasitersebutsertaberpengaruhsignifikanterhadappemeriksaan, pemeriksaharusmenerapkanprosedurtambahanuntukmemastikanbahwakecurangandan/atauketidakpatutantersebuttelahterjadidanmenentukandampaknyaterhadaphasilpemeriksaan; • e. Pemeriksaharusmempersiapkandanmemeliharadokumentasipemeriksaandalambentukkertaskerjapemeriksaan. Dokumentasipemeriksaan yang terkaitdenganperencanaan, pelaksanaan, danpelaporanpemeriksaanharusberisiinformasi yang cukupuntukmemungkinkanpemeriksa yang berpengalamantetapitidakmempunyaihubungandenganpemeriksaantersebutdapatmemastikanbahwadokumentasipemeriksaantersebutdapatmenjadibukti yang mendukungpertimbangandansimpulanpemeriksa.

30. PSP 07 : STANDAR PELAPORAN PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU • Laporanharusmenyebutkanasersi yang dilaporkandanmenyatakansifatperikatanatestasi yang bersangkutan; • Laporanharusmenyatakansimpulanpraktisimengenaiapakahasersidisajikansesuaidenganstandar yang telahditetapkanataukriteria yang dinyatakandipakaisebagaialatpengukur; • Laporanharusmenyatakansemuakeberatanpraktisi yang signifikantentangperikatandanpenyajianasersi; • Laporansuatuperikatanuntukmengevaluasisuatuasersi yang disusunberdasarkankriteria yang disepakatiatauberdasarkansuatuperikatanuntukmelaksanakanprosedur yang disepakatiharusberisisuatupernyataantentangketerbatasanpemakaianlaporanhanyaolehpihak-pihak yang menyepakatikriteriaatauprosedurtersebut.

31. standarpelaporantambahan • Laporanhasilpemeriksaanharusmenyatakanbahwapemeriksaandilakukansesuaidengan SPKN; • LaporanHasilPemeriksaandengantujuantertentuharusmengungkapkan:i. kelemahanpengendalian internal yang berkaitandenganhal yang diperiksa,ii. kepatuhanterhadapketentuanperaturanperundang-undangantermasukpengungkapanataspenyimpanganadministrasi, pelanggaranatasperikatanperdata, maupunpenyimpangan yangmengandungunsurtindakpidana yang terkaitdenganhal yang diperiksa,iii. ketidakpatutan yang material terhadaphal yang diperiksa;

32. c. Laporanhasilpemeriksaan yang memuatadanyakelemahandalampengendalian intern, kecurangan, penyimpangandariketentuanperaturanperundang-undangan, danketidakpatutan, harusdilengkapitanggapandaripimpinanataupejabat yang bertanggungjawabpadaentitas yang diperiksamengenaitemuandansimpulansertatindakankoreksi yang direncanakan; • d. Informasirahasia yang dilarangolehketentuanperaturanperundang-undanganuntukdiungkapkankepadaumumtidakdiungkapkandalamlaporanhasilpemeriksaan. Namunlaporanhasilpemeriksaanharusmengungkapkansifatinformasi yang tidakdilaporkantersebutdanketentuanperaturanperundang-undangan yang menyebabkantidakdilaporkannyainformasitersebut;

33. e. Laporanhasilpemeriksaandiserahkankepadalembagaperwakilan, entitas yang diperiksa, pihak yang mempunyaikewenanganuntukmengaturentitas yang diperiksa, pihak yang bertanggungjawabuntukmelakukantindaklanjuthasilpemeriksaan, dankepadapihak lain yang diberiwewenanguntukmenerimalaporanhasilpemeriksaansesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan yang berlaku.