1 / 27

KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA. KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA. Presiden : Bag.dari kekuasaan Pemerintahan , didelega sikan kpd :. PUSAT , --> Presiden MENGUASAKAN kpd Menteri Keuangan dan Menteri /Pimp. Lembaga

almira
Download Presentation

KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

  2. KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA. Presiden: Bag.darikekuasaanPemerintahan, didelegasikankpd: • PUSAT, --> PresidenMENGUASAKANkpdMenteriKeuangandanMenteri/Pimp. Lembaga • DI DAERAH, PresidenMENYERAHKANkekuasaankpdGUB/BUPATI/WAKO, --> TdktermasukkewenangandibidangMoneter

  3. UU No. 17 tahun 2003: Tentang Keuangan Negara PREASIDEN:PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLA KEU. NEG (PSL 6) DISERAHKAN DIKUASAKAN GUB/BUPT/WALKOTA KEP. PEMR. DAERAH UNT MENGEL KEU DAERAH & WK PEMDA ATAS KEKAYAAN DAERAH YG DIPISAHKAN MENTERI KEUANGAN PENGELOLA FISKAL & WKL PEM. DLM KEKAY NEG YANG DIPISAHKAN MENTERI /PIMP.LEMBAGA SELAKU PENGGUNA ANGGARAN / BARANG UU No. 1 tahun 2004: TentangPerbendaharaan Negara PEMERINTAH PUSAT PEMERINTAH DAERAH • GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA • MENETAPKAN PJBT PENGEL BMD (PS 5) • MENETAPKAN KEBJK PENGELOLA BMD (PS 43) MENTERI KEUANGAN BENDAHARAWAN UMUM NEGARA (MENETAPKAN KEBJ & PEDOMAN PENGELOLAAN BMN) PS 4 MENTERI /PIMP LEMB PENGGUNA BARANG PADA KEMENTERIAN/LMBG PUSAT .PS6

  4. PEJABAT PERBENDAHARAAN NEGARA MENTERI KEUANGAN MENTERI / PIMPINAN LEMBAGA CHIEF FINANCIAL OFFICER (CFO) CHIEF OPERATIONAL OFFICER (COO) PENYELENGGARA KEWENANGAN KEBENDAHARAAN PENYELENGGARA KEWENANGAN ADMINISTRASI BENDAHARA UMUM NEGARA/KUASA BUN PENGGUNA ANGGARAN

  5. CHIEF FINANCIAL OFFICER (CFO) • PENGELOLA FISKAL • WAKIL PEMERINTAH DALAM KEPEMILIKAN KEKAYAAN NEGARA YG DIPISAHKAN • BERWENANG DAN BERTANGGUNG JAWAB ATAS PENGELOLAAN ASET DAN KEWAJIBAN NEGARA SECARA NASIONAL CHIEF OPERATIONAL OFFICER (COO) BERWENANG DAN BERTANGGUNG JAWAB ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN SESUAI DENGAN TUGAS DAN FUNGSI MASING-MASING

  6. a. MENTERI KEUANGAN • Menyusunkebijakanfiskaldankerangkaekonomimakro; • Menyusunrancangan APBN danrangcanganperubahan APBN; • Mengesahkandokumenpelaksanaananggaran; • Melakukanperjanjianinternasionaldibidangkeuangan; Dalamrangkapelaksanaankekuasaanataspengelolaanfiskal, berdasarkanpasal 8 UU No.17 tahun 2003 mempunyaitugas :

  7. tugasMenkeu …………..: Melakukanpemungutanpendapatannegara yang telahditetapkandenganundang-undang; MelaksanakanfungsiBendaharawanumumnegara; Menyusunlaporankeuangan yang merupakanpertanggungjawabanpelaksanaan APBN; Melaksanakantugas-tugas lain dibidangpengelolaanfiskalberdasarkanketentuanundang-undang

  8. b. Menteri Pimpinan Lembaga • MenyusunrancangananggaranKementerian/Lembaga yang dipimpinnya; • Menyusundokumenpelaksanaananggaran, melaksanakananggaranKementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya; • MelaksanakanpemungutanpenerimaannegarabukanpajakdanmenyetorkankeKas Negara; • Mengelolapiutangdanutangnegara yang menjaditanggungjawabKementerian/Lembaga yang dipimpinnya; Berdasarkanpasal 9 UU No.17 Tahun 2003 Menteri/ PimpinanLembagasebagaipenggunaanggaran/penggunabarangKementerian Negara/Lembagamempunyaitugas:

  9. mengelolabarangmilik/kekayaannegara yang menjaditanggungjawabkementeriannegara/ lembaga yang dipimpinnya; menyusundanmenyampaikanlaporankeuangankementeriannegara/lembaga yang dipimpinnya. penyusunandanpenyajianlaporankeuangandimaksudadalahdalamrangkaakuntabilitasdanketerbukaandalampengelolaankeuangannegara, termasukprestasikerja yang dicapaiataspenggunaananggaran; melakukantugas-tugas lain yang menjaditangungjawabnyaberdasarkanketentuanundang-undang

  10. Pasal 4 ayat 1 UU No. 1/2004 Menteri/pimpinanlembagaadalahPenggunaAnggaran / PenggunaBarangbagikementeriannegara/ lembaga yang dipimpinnya.

  11. Pasal 4 ayat 2 UU No. 1/2004 a. menyusundokumenpelaksanaananggaran; b. menunjukKuasaPenggunaAnggaran/PenggunaBarang; c. menetapkanpejabat yang bertugasmelakukanpemungutanpenerimaannegara; d. menetapkanpejabat yang bertugasmelaku-kanpengelolaanutangdanpiutang; Menteri/pimpinanlembagaselakuPenggunaAnggaran /PenggunaBarangkementeriannegara/ lembaga yang dipimpinnyaberwenang :

  12. Pasal 4 ayat 2 UU No. 1/2004 e. melakukantindakan yang mengakibatkanpengeluarananggaranbelanja; f. menetapkanpejabat yang bertugasmelakukanpengujiandanperintahpembayaran; g. menggunakanbarangmiliknegara; h.menetapkanpejabat yang bertugasmelakukanpengelolaanbarangmiliknegara; I. mengawasipelaksanaananggaran; j. menyusundanmenyampaikanlaporankeuangan.

  13. Pasal 10 ayat 2 UU No. 1/2004 Menteri/pimpinanlembaga / gubernur / bupati / walikotamengangkatbendaharapengeluaranuntukmelaksanakantugaskebendaharaandalamrangkapelaksanaananggaranbelanjapadakantor/satuankerjadilingkungankementerian / lembaga / satuankerjaperangkatdaerah.

  14. PENGELOLA KEUANGAN NEGARA (IDEAL MENURUT UU) KEMENTERIAN/LEMBAGA PENGGUNA ANGGARAN Psl 4 ayat 1 SATKER KUASA PENGGUNA ANGGARAN Psl 4 ayat 2 b PEMBUAT KOMITMEN BENDAHARA PENGUJI & PENERBIT SPM UNIT AKUNTANSI INSTANSI PENGAWAS PELAKSANAAN ANGGARAN Psl 10 ayat 2 Psl 4 ayat 2 f Psl 4 ayat 2 j Psl 4 ayat 2 i Psl 4 ayat 2 e Sampai tingkat eselon terendah disesuaikan STRUKTUR ORGANISASI

  15. Kuasa PA/Pejabat Pembuat Komitmen • Membuat komitmen/perikatan yg berakibat terjadinya pengeluaran negara: • Keputusan kepegawaian • Keputusan pelaksanaan Tupoksi • Pengadaan Barang/jasa (Perikatan) • Melaksanakan komitmen/perikatan • Menetapkan Pemenang Pengadaan B/J • Menandatangani kontrak/SPK Pengadaan B/J • Menyetujui/mengesahkan dokumen perikatan • Menyiapkan kelengkapan dokumenpersyaratan SPP(BA/BAST/ dll)5 rangkap: • 2 tembusan masing2 kpd para pihak perikatan • 1 asli dan 1 tembusan untuk lampiran SPM • 1 tembusan untuk pejabat pemeriksa dokumen ybs • Membuat SPP (Surat Permintaan Pembayaran)

  16. PEJABAT PERBENDAHARAAN NEGARA • PENGGUNA ANGGARAN/BARANG:Menteri/pimpinanlembaga/KepalaSatuanKerjaPerangkat Daerah; • BENDAHARA UMUM NEGARA/DAERAH:MenteriKeuangan/KepalaSatuanKerjaPengelolaKeuangan Daerah; • BENDAHARA PENERIMAAN/PENGELUARAN PADA KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA/SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pasal 4, 6, 7, 9, dan Pasal 10 UUPN

  17. Public Service Non Profit DEP/LPND Good Gavernance DIURUS LANGSUNG APBN APBD ICW RAB IAR KEUANGAN NEGARA UU No.17 Thn 2003 Ttg KEU. NEGARA UU No.1 Thn 2004 Ttg PERBEND. NEGARA Investatif Profit Motif BUMN/BUMD Good Corporate Gavernance Anggaran Perusahaan IBW DIPISAH KAN

  18. ASAS UMUM PENGELOLAAN KEU. NEGARA ASAS BARU: • Akuntabilitas • Propesionalitas • Proforsionalitas • Keterbukaan • Pemeriksaan 0leh BadanPemeriksaygbebasdanmandiri ASAS YG SDH ADA: • Asas Tahunan • asas Universalitas • Asas Kesatuan • Asas Spesialitas

  19. Pasal 7 ayat 1 UU No. 1/2004 Menteri Keuangan adalah Bendahara Umum Negara.

  20. Pasal 18 ayat 1 UU No. 1/2004 Penggunaanggaran/KuasaPenggunaAnggaranberhakuntukmenguji, membebankanpadamataanggaran yangtelahdisediakan, dan me-merintahkanpembayarantagihan-tagihanatasbeban APBN/APBD

  21. Pasal 18 ayat 2 UU No.1/2004 PenggunaAnggaran/KuasaPenggunaAnggaranberwenang : Mengujikebenaran material surat-suratbuktimengenaihakpihakpenagih; Menelitikebenarandokumenyang menjadipersyaratan/ kelengkapansehubungandenganikatan/perjanjianpengadaanbarang/jasa; Menelititersedianyadanayang bersangkutan; Membebankanpengeluaransesuaidenganmataanggaranpengeluaran yang bersangkutan; Memerintahkanpembayaranatasbeban APBN/APBD

  22. Pasal 19 Ayat 1 UU No.1/2004 Pembayaranatastagihan yang menjadibeban APBN dilakukanolehBendaharaUmum Negara/KuasaBendaharaUmumnegara

  23. BendaharaUmum Negara/KuasaBendaharaUmumnegaraberkewajibanuntuk: Pasal 19 Ayat 2 UU No.1/2004 Menelitikelengkapanperintahpembayaran yang diterbitkanolehPenggunaAnggaran/KuasaPenggunaAnggaran; Mengujikebenaranperhitungantagihanatasbeban APBN yang tercantumdalamperintahpembayaran; Mengujiketersediaandana yang bersangkutan Memerintahkanpencairandanasebagaidasarpengeluarannegara Menolakpencairandana, apabilaperintahpembayaran yang diterbitkanolehPenggunaAnggaran/KuasaPenggunaAnggarantidakmemenuhipersyaratan yang ditetapkan

  24. PengelolaAnggaran 1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Diangkat dengan SK Menteri/Pimpinan Lembaga pada setiap awal tahun anggaran untuk satker/satker sementara di lingkungan instansi PA, tidak boleh merangkap sebagai Bendaharawan Pengeluaran (Psl 2 ayat 4 Perdirjen PBN) • Penanggung jawab kegiatan/pembuat komitment • Diangkat dengan SK Menteri/Pimpinan Lembaga atau oleh Kuasa PA (dalam hal mendapat pendelegasian kewenangan) 3. Penguji SPP dan Penerbit/penanda tangan SPM Diangkat dengan SK Menteri/Pimpinan Lembaga atau oleh Kuasa PA (dalam hal mendapat pendelegasian kewenangan) 4. BendaharaPengeluaran Diangkatdengan SK Menteri/PimpinanLembagaatauolehKuasa PA (dalamhalmendapatpendelegasiankewenangan) ApabiladiperlukanKasatkerdptdapatmenunjukPemegangUangMukauntukmembantumengelolaUangPersediaan. PUM bertanggungjawabkepadaBendaharaPengeluaran Pejabat pada butir 2,3 dan 4 tidak boleh saling merangkap

  25. BENDAHARA B. UANG B. BARANG B. KHUSUS B.UMUM BendaharawanUmum Negara B.K. PENGELUARAN BK. PENERIMAAN BUN Kas Negara B. PNBP GAJI U.P

  26. BENDAHARA PENERIMAAN • BendaharaPenerimaanadalahorang yang ditunjukuntukmenerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, danmempertanggungjawabkanuangpendapatannegara/daerahdalamrangkapelaksanaan APBN/APBD padakantor/satuankerjakementeriannegara/lembaga/pemerintahdaerah. • BendaharaPenerimaanadalahpejabatfungsional; • BendaharaPenerimaandiangkatolehmenteri/pimpinanlembaga /gubernur/bupati/walikotauntukmelaksanakantugaskebendaharaandalamrangkapelaksanaananggaranpendapatanpadakantor/satuankerjadilingkungankementeriannegara/lembaga/satuankerjaperangkatdaerah. • JabatanBendaharaPenerimaantidakbolehdirangkapolehKuasaPenggunaAnggaranatauKuasaBendaharaUmum Negara • BendaharaPenerimaandilarangmelakukankegiatanperdagangan, pekerjaanpemborongandanpenjualanjasaataubertindaksebagaipenjaminataskegiatan/pekerjaan/penjualantersebut. Pasal 1 angka 17 danPasal 10

  27. BENDAHARA PENGELUARAN • BendaharaPengeluaranadalahorang yang ditunjukuntukmenerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, danmempertanggungjawabkanuanguntukkeperluanbelanjanegara/daerahdalamrangkapelaksanaan APBN/APBD padakantor/satuankerjakementeriannegara/lembaga/pemerintahdaerah. • BendaharaPengeluaranadalahpejabatfungsional; • BendaharaPengeluarandiangkatolehmenteri/pimpinanlembagaMenteri/pimpinanlembaga/gubernur/bupati/walikotauntukmelaksanakantugaskebendaharaandalamrangkapelaksanaananggaranbelanjapadakantor/satuankerjadilingkungankementeriannegara/lembaga/satuankerjaperangkatdaerah. • JabatanBendaharaPengeluarantidakbolehdirangkapolehKuasaPenggunaAnggaran/KuasaBendaharaUmum Negara. • BendaharaPengeluarandilarangmelakukankegiatanperdagangan, pekerjaanpemborongandanpenjualanjasaataubertindaksebagaipenjaminataskegiatan/pekerjaan/penjualantersebut. Pasal 1 angka 18 danPasal 10

More Related