1 / 43

PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA YANG AKUNTABEL DAN BERBASIS KINERJA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANTOR WILAYAH PROVINSI D.I. YOGYAKARTA. PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA YANG AKUNTABEL DAN BERBASIS KINERJA. I NTEGRITAS  P ROFESIONALISME  S INERGI  P ELAYANAN  K ESEMPURNAAN. Dasar Hukum.

arawn
Download Presentation

PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA YANG AKUNTABEL DAN BERBASIS KINERJA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. KEMENTERIAN KEUANGANREPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANTOR WILAYAH PROVINSI D.I. YOGYAKARTA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA YANG AKUNTABEL DAN BERBASIS KINERJA INTEGRITAS PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN KESEMPURNAAN

  2. DasarHukum PeraturanPresiden No.54 Tahun 2010 tanggal 6 Agustus 2010 tentangPengadaanBarang/JasaPemerintah PeraturanPresiden No. 70 Tahun 2012 tanggal 31 Juli 2012 tentangPerubahanKeduaatasPerpres No.54 Tahun 2010 tentangPengadaanBarangdanJasa ; KMK No. 293/KMK.01/2012 tanggal 24 Agustus 2012 ; tentangPelimpahankewenanganMenkeukepadaDirekturJenderalAnggaranuntukdanatasnamaMenkeuuntukMengesahkan DIPA ; PMK No. 160/PMK.02/2012 tanggal 19 Oktober2012tentangPetunjukPenyusunandanPengesahanDaftarIsianPelaksanaanAnggaran (DIPA), PMK No. 32/PMK.02/2013 tanggal 6 Februari 2013 tentang Tata Cara RevisiAnggaranTahunAnggaran 2013 ; PMK No. 190/PMK.05/2012 tanggal 29 November 2012 tentang Tata Cara Pembayarandalamrangkapelaksanaan APBN ; PMK No. 113/PMK.05/2012 tanggal 3 Juli 2012 tentangPerjalananDinasDalamNegeribagiPejabat Negara, PegawaiNegeridanPegawaiTidakTetap ;

  3. ARAH KEBIJAKAN FISKAL 2013 TEMA RKP 2013 MemperkuatperekonomiandomestikbagipeningkatandanperluasanKesra EmpatPilarPembangunan Pro Growth Pro Job Pro Poor Pro Environment ArahKebijakanFiskal MendorongPertumbuhanEkonomi yang Berkelanjutan melaluiUpayaPenyehatanfiskal Meningkatkan kualitas belanja negara Pengendalian defisit APBN (1,3%-1,9%) PDB OptimalisasiPendapatan Negara Mengurangi Ratio Utang terhadap PDB

  4. ARSITEKTUR ORGANISASI, KEBIJAKAN, KINERJA DAN ALOKASI ANGGARAN PRESIDEN RPJM, RKP KINERJA PRESIDEN PAGU BELANJA (RESOURCE ENVELOPE) VISI & MISI FUNGSI2 PEMERINTAHAN • PRIORITAS • FOKUS PRIORITAS SASARAN NASIONAL/ SASARAN STRATEGIS PAGU BELANJA PUSAT & BELANJA DAERAH KEMENTERIANNEG/LMBG RENSTRA & RENJA K/L SASARAN K/L VISI & MISI K/L • PAGU BEL K/L • PAGU APP • PAGU INDIKATIF • PAGU SMNTARA • RKA-KL • PERPRES SATUAN • ANGGARAN • INDIKATOR • KINERJA UTAMA • PROGRAM • (OUTCOMES) UNIT ORGANISASI (ESELON I) PROGRAM • KEG PRIORITAS • KEG POKOK/ • DASAR • KELUARAN (Output) ESELON II OPERASIONALISASI KEGIATAN • INDIATOR KELUARAN • DIPA INDUK • DIPA PETIKAN SATUAN KERJA OPERASIONAL • INDIKATOR • KELUARAN KEGIATAN OPERASIONAL

  5. KerangkaPenganggaranBerbasisKinerja R K P Nasional Outcomes Program Program Program Program Program Program Outcome Outcome keg. Outcome keg. keg. keg. Keg. Keg. Outcome Kement./Lembaga Outcome Outcome Eselon I Eselon I Eselon I Struktur alokasi anggaran dan unit penanggung jawab Struktur Informasi Kinerja Program Program Output Program Output Output Keg. keg. Keg. keg. keg. keg. Satker satker Satker Output Output Keg. Output Keg. SKeg Keg. Keg. Keg. SK Keg. Keg. SK

  6. Perubahan Dalam Penyusunan dan Pengesahan DIPA Jenis DIPA; Penanda tangan DIPA; Perubahan Proses Bisnis; PenyesuaianDukunganSistem IT.

  7. RINGKASAN POSTUR APBNP2012 DAN APBN 2013 (miliarrupiah)

  8. AsumsiDasarEkonomiMakro 2013 Sasaran Pembangunan

  9. RINGKASAN BELANJA NEGARA APBNP2012 DAN APBN 2013 (triliun rupiah)

  10. BELANJA PEMERINTAH PUSAT APBNP2012 DAN APBN 2013(miliarrupiah)

  11. Azas-AzasDalamPengelolaanKeuangan Negara • Akuntabilitasberorientasipadahasil • Profesionalitas • Proporsionalitas • Keterbukaan • Pemeriksaankeuanganoleh BPK INTEGRITAS PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN KESEMPURNAAN

  12. AZAS-AZAS APBN • AzasKesatuan, disajikandalamsatudokumenanggaran • AzasUniversalitas, semuatransaksiditampilkansecarautuh • AzasTahunan, batasanberlakunyaanggaran • AzasSpesialitas, terincisecarajelasperuntukannya. INTEGRITAS PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN KESEMPURNAAN

  13. Data Penyerapan APBN TA 2012 di wilayahKanwil DJPBN Prov DIY (dalamribuan)

  14. Data Pagu APBN TA 2013 di wilayahKanwil DJPBN Prov DIY (dalamribuan)

  15. Data PenyerapanAnggaranTahun 2012 LingkupKanwil DJPB Prov. D.I. Yogyakarta(akumulatif)

  16. PolaPenyerapanAnggaran Ideal (optimum) RPA (plannedhal III DIPA) Realisasi (actual) Ideal Realisasi RPA

  17. PENDELEGASIAN KEWENANGAN DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN Presiden ( sebagai CEO) Menteri Teknis (Sebagai COO) Menteri Keuangan ( sebagai CFO) Kepala Kantor (selaku Kuasa COO) KPPN Kepala ( selaku Kuasa CFO) Pendelegasiankewenanganordonancering Pendelegasiankewenangancomptabel INTEGRITAS PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN KESEMPURNAAN

  18. STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA KUASA PENGGUNA ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA PENGGUNA ANGGARAN SATKER KUASA PENGGUNA ANGGARAN Sampaitingkateselonterendahdisesuaikan PPK PP SPM BENDAHARA + BPP UNIT AKUNTANSI INSTANSI UNIT KONTROL INTERNAL INTEGRITAS PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN KESEMPURNAAN

  19. PEMISAHAN KEWENANGAN MenteriKeuangan SelakuBendaharaUmum Negara • MenteriTeknis • SelakuPenggunaAnggaran KUASA BUN • KUASA PENGGUNA ANGGARAN PengurusanAdministrasi administratiefbeheer PengurusanKomtabel Comptabelbeheer KPPN PPK PPSPM PEMBUATAN KOMITMEN PENGUJIAN & PEMBEBANAN PERINTAH PEMBAYARAN PENELITIAN & PENGUJIAN PERINTAH PENCAIRAN DANA SP2D SPP SPM Check n balances sesudahreformasi (Kondisisetelahberlaku UU No. 1 Tahun 2004) INTEGRITAS PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN KESEMPURNAAN 19

  20. PROSES PENYELESAIAN SPP-LS s/d SPM-LS NON BELANJA PEGAWAI PENERIMA HAK PPK PP-SPM KPPN 3 6 SPM-LS SPP-LS SPM-LS TAGIHAN 1 4 7 Dokumen Pendukung Dokumen Pendukung Dokumen Pendukung Dokumen Pendukung ADK ADK PENGEMBALIAN TAGIHAN 2 PENGEMBALIAN SPP-LS 5

  21. WewenangPenggunaAnggaran /KPA (pasal 9 UU 17/2003) : Menyusun RKAK/L ; Menyusundokumenpelaksanaananggaran ; Memungut & menyetorkan PNBP ; Mengelolapiutangdanutangnegara K/L bersangkutan; Mengelola BMN K/L bersangkutan ; Menyusun & menyampaikanLaporan Keu K/L bersangkutan ; Melaksanakantugas-tugas lain berdasarkanketentuan UU . Menyusun RKAK/L ; Menyusundokumenpelaksanaananggaran ; Memungut & menyetorkan PNBP ; Mengelolapiutangdanutangnegara K/L bersangkutan; Mengelola BMN K/L bersangkutan ; Menyusun & menyampaikanLaporan Keu K/L bersangkutan ; Melaksanakantugas-tugas lain berdasarkanketentuan UU .

  22. WewenangPengguna / KuasaPenggunaAnggaran (pasal 18 ayat 2 UU 1/2004): Mengujikebenaranmateriilsurat-suratbuktimengenaihakpihakpenagih; Menelitikebenarandokumen yang menjadipersyaratan/ kelengkapansehubgndenganikatan/perjanjianpengdaanbarang/jasa; Menelititersedianyadanadalam DIPA bersangkutan; Membebankanpengeluaransesuaidenganmataanggaranpengeluaran yang bersangkutan; Memerintahkanpembayaranatasbeban APBN

  23. TugasdanWewenangKPA (PMK 190/2012) • Menyusun DIPA; • Menetapkan PPK; • Menetapkan PPSPM; • MenetapkanPanitia/Pejabatpengadaanbarang/jasa; • Menetapkan RK dan RPD ; • Mengawasipenatausahaandokumen & transaksipelaksanaananggaran; • MenyusunLaporan Keu danKinerjaataspelaksanaananggaran; Pasal 9 PMK 190 INTEGRITAS PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN KESEMPURNAAN

  24. TugasdanWewenang PPK • Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencanapenarikan dana (RK dan RPD) berdasarkan DIPA; • Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa; • Membuat, menandatangani dan melaksanakanperjanjian/kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa; • Melaksanakan kegiatan swakelola; • Memberitahukan kepada Kuasa BUN atas perjanjian/kontrak yang dilakukannya; • Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak; • Menguji dan menandatangani surat bukti mengenai haktagih kepada negara; Pasal 13 PMK 190 INTEGRITAS PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN KESEMPURNAAN

  25. TugasdanWewenang PPK (lanjutan) • Membuat dan menandatangani SPP; • Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepadaKPA; • Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatankepada KPA dengan Berita Acara Penyerahan; • Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumenpelaksanaan kegiatan; dan • Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yangberkaitan dengan tindakan yang mengakibatkanpengeluaran anggaran belanja negara sesuai ketentuanperaturan perundang-undangan. Pasal 13 PMK 190 INTEGRITAS PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN KESEMPURNAAN

  26. PENGUJIAN SPP • Kelengkapan dokumen tagihan • Kebenaran perhitungan tagihan • Kebenaran data pihak yang berhak menerima pembayaran • Kesesuaian spesifikasi teknis dan volume barang/jasa sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian/kontrak • Kesesuaian spesifikasi teknis dan volume barang/jasa sebagaimana yang tercantum pada dokumen serah terima barang/jasa • Ketepatan jangka waktu penyelesaian pekerjaan sebagaimana yang tercantum pada dokumen serah terima barang/jasa • Ketepatan jangka waktu penyelesaian pekerjaan sebagaimana yang tercantum pada dokumen perjanjian/kontrak Pasal 14 PMK 190 INTEGRITAS PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN KESEMPURNAAN

  27. Tugasdanwewenang PPK lainnya • Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/ jasa; • Memastikan telah terpenuhi kewajiban pembayaran kepada negara oleh pihak yang mempunyai hak tagih kepada negara; • Mengajukan permintaan pembayaran atas tagihan berdasarkan prestasi kegiatan; • Memastikan ketepatan jangka waktu penyelesaian tagihan kepada negara; • Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedian barang/ jasa : • Mobilisasi alat dan tenaga kerja • Pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang/material; dan atau • Persiapan teknis lain yang diperlukan bagi pelaksanaan pengadaan barang/ jasa. INTEGRITAS PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN KESEMPURNAAN

  28. KeabsahanDokumenPendukung IntegritasProfesionalisme Sinergi  Pelayanan Kesempurnaan

  29. LAPORAN BULANAN PPK BukuPengawasan Pasal 14 PMK 190 INTEGRITAS PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN KESEMPURNAAN

  30. TugasdanWewenang PPSPM Pasal 17 (1) PMK 190 INTEGRITAS PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN KESEMPURNAAN

  31. TugasdanWewenangPPSPM (lanjutan)

  32. Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM) • Pengujian kode BAS termasuk menguji kesesuaian antara pembebanan kode mata anggaran pengeluaran (akun 6 digit) dengan uraiannya. • Dalam melaksanakan pengujian tagihan dan penerbitan SPM, PPSPM bertanggungjawab atas : • Kebenaran, kelengkapan, dan keabsahan administrasi thd dokumen hak tagih pembayaran yg menjadi dasar penerbitan SPM dan akibat yg timbul dari pengujian yang dilakukan • Ketepatan jangka waktu penerbitan dan penyampaian SPM kepada KPPN • PPSPM menyampaikan laporan bulanan kpd KPA : jumlah SPP yg diterima, jumlah SPM yg diterbitkan, jumlah SPP yg tdk dapat diterbitkan SPM.

  33. Pengujian SPP dan Dokumen Pendukungnya • Kelengkapandokumenpendukung SPP; • Kesesuaianpenandatangan SPP denganspesimentandatangan PPK; • kebenaranpengisian format SPP; • kesesuaiankode BAS pada SPP dengan DIPA/POK/RencanaKerjaAnggaranSatker; • Ketersediaanpagusesuai BAS pada SPP dengan DIPA/POK/Rencanakerjaanggaransatker; • Kebenaran formal dokumen/suratkeputusan yang menjadipersyaratan /kelengkapanpembayaranbelanjapegawai; • Kebenaran formal dokumen/suratbukti yang menjadipersyaratan/kelengkapansehubungandenganpengadaanbarang/jasa; • Kebenaranpihak yang berhakmenerimapembayaranpada SPP sehubungandenganperjanjian/kontrak/suratkeputusan; • Kebenaranperhitungantagihansertakewajibandibidangperpajakandaripihak yang mempunyaihaktagih; • Kepastiantelahterpenuhinyakewajibanpembayarankepadanegaraolehpihak yang mempunyaihaktagihkepadanegara; dan • Kesesuaianprestasipekerjaandenganketentuanpembayarandalamperjanjiankontrak. IntegritasProfesionalisme Sinergi  Pelayanan Kesempurnaan

  34. LAPORAN BULANAN PPSPM BukuPengawasan Pasal 18 (2) PMK 190 INTEGRITAS PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN KESEMPURNAAN

  35. BENDAHARA PENGELUARAN • Menteri/KetuaLembaga mengangkatBendaharaPengeluaran; • PengangkatanBendaharaPengeluarandapatdidelegasikankepadaKepalasatker; • Pengangkatan Bendahara Pengeluaran tidak terikat periode tahun anggaran. • SK Pengangkatan dan spesimen ttd BP disampaikankepada PPSPM dan PPK, sertakepadaKepala KPPN dalam rangka penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) • Bendahara Pengeluaran tidak dapat dirangkap oleh KPA, PPK atau PPSPM. • Dalam hal tidak terdapat pergantian Bendahara Pengeluaran, penetapan Bendahara Pengeluaran tahun anggaran yang lalu masih tetap berlaku • Dalam hal Bendahara Pengeluaran dipindahtugaskan/ pensiun/diberhentikan dari jabatannya/berhalangan sementara, Menteri/Pimpinan Lembagaataukepala Satker menetapkan pejabat pengganti sebagai Bendahara Pengeluaran. • Bendahara Pengeluaran yang dipindahtugaskan/ pensiun/diberhentikan dari jabatannya/berhalangan sementara bertanggungjawab untuk menyelesaikan seluruh administrasi keuangan;

  36. Kepala Satker menetapkan 1 (satu) Bendahara Pengeluaran untuk 1 (satu) DIPA/ Satker Dalam hal terdapat keterbatasan pegawai, Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Satker dapat menetapkan 1 (satu) BP untuk mengelola lebih dari 1 (satu) DIPA/ Satker Dalam hal pengelolaan DIPA/Satker tidak memerlukan BP, maka tdk perlu ditetapkan Bendahara Pengeluaran INTEGRITAS PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN KESEMPURNAAN

  37. Bendahara Pengeluaran melaksanakan tugas kebendaharaan atas uang/surat surat berharga yang berada dalam pengelolaannya yang meliputi: Uang/surat berharga yang berasal dari UP dan Pembayaran LS melalui Bendahara Pengeluaran Uang/surat berharga yang bukan berasal dari UP, dan bukan berasal dari Pembayaran LS yang bersumber dari APBN - Potongan Pajak yang belum disetor INTEGRITAS PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN KESEMPURNAAN

  38. Menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan uang/surat berharga dalam pengelolaannya • Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK • Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh PPK yaitu: • pemeriksaan kebenaran atas hak tagih, meliputi: pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran, nilai tagihan yang harus dibayar, jadwal waktu pembayaran, danmenguji ketersediaan dana yang bersangkutan. • pemeriksaan kesesuaian pencapaian keluaran antara spesifikasi teknis yang disebutkan dalam penerimaan barang/jasa dan spesifikasi teknis yang disebutkan dalam dokumen perjanjian/kontrak; dan • pemeriksaan dan pengujian ketepatan penggunaan kode mata anggaran pengeluaran (akun 6 digit). • Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan • Melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan negara dari pembayaran yang dilakukannya • Menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada negara ke kas negara • Mengelola rekening tempat penyimpanan UP • Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada Kepala KPPN selaku kuasa BUN (paling lambattgl. 10 setiapbulan) Pasal 24(2) PMK 190 INTEGRITAS PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN KESEMPURNAAN

  39. Bendahara melakukan pembayaran setelah dilakukan pengujian atas perintah pembayaran yang meliputi : • Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh PPK; • Pemeriksaan kebenaran atas hak tagih, meliputi : • Pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran • Nilai tagihan yang harus dibayar • Jadwal waktu pembayaran • Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan • Pemeriksaan kesesuaian pencapaian keluaran antara spesifikasi teknis yang disebutkan dalam penerimaan barang/ jasa dan spesifikasi teknis yang disebutkan dalam dokumen perjanjian/ kontrak • Pemeriksaan dan pengujian keteparan penggunaan kode mata anggaran pengeluaran (akun 6 digit). INTEGRITAS PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN KESEMPURNAAN

  40. BendaharaPengeluaranPembantu (BPP) Tugas BPP meliputi: Menerima dan menyimpan UP melakukan pengujian dan pembayaran atas tagihan yang dananya bersumber dari UP; melakukan pembayaran yang dananya bersumber dari UP berdasarkan perintah PPK menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan; melakukan pemotongan/pemungutan dari pembayaran yang dilakukannya atas kewajiban kepada negara menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada negara ke kas negara menatausahakan transaksi UP menyelenggarakan pembukuan transaksi UP mengelola rekening tempat penyimpanan UP Pasal 26(2) PMK 190 INTEGRITAS PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN KESEMPURNAAN

  41. Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu bertanggungjawab secara pribadi atas uang/ surat berharga yang berada dalam pengelolaannya Dalam pelaksanaan pembayaran atas beban APBN, KPA membuka rekening pengeluaran atas nama Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu dengan persetujuan Kuasa BUN INTEGRITAS PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN KESEMPURNAAN

  42. MEKANISME PENGELOLAAN KEUANGAN SATKER PMK-73/2008 Psl 14 PMK 190 Pasal 18 PMK 190 PA KUASA BUN INTEGRITAS PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN KESEMPURNAAN

  43. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANWIL PROVINSI D.I. YOGYAKARTA Terima Kasih INTEGRITAS PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN KESEMPURNAAN

More Related