ASAS & SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK

1. ASAS & SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NAROTAMA 2012 MOH. SALEH ISMAIL enny, 2008

2. ASAS PEMUNGUTAN PAJAK Adam Smith (1723-1790) dalam bukunya The Wealth of Nations melancarkan ajaran sebagai asas pemungutan pajak yang dinamakan THE FOUR MAXIMS : Equality Certainty Convenience of payment Economic of collection. enny, 2008

3. ASAS PEMUNGUTAN PAJAK Equality (non diskriminasi) Pungutan pajak haruslah seimbang dengan kemampuannya [Daya pikul/ability to pay taxes, J.S. Mill : + 1830 ]. Dalam keadaan sama, wajib pajak harus dikenakan pajak yang sama pula. Certainty Pajak yang harus dibayar harus terang (certain) dan tidak mengenal kompromis (not arbitrary). Dalam asas certainty ini, kepastian hukum yang dipentingkan adalah mengenai subjek, objek, besarnya pajak, dan juga ketentuan-ketentuan mengenai waktu pembayarannya. enny, 2008

4. Lanjutan… Convenience of payment Pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi wajib pajak, yaitu saat sedekat-dekatnya dengan waktu diterimanya penghasilan yang bersangkutan. beberapa wajib pajak mempunyai convenience yang berbeda. Karyawan, pegawai, pejabat lebih mudah membayar pajak pada saat mereka menerima gaji, berbeda dengan petani atau pedagang. Economic of collection Asas efesiensi ini mensyaratkan bahwa biaya pemungutan harus relatif lebih kecil dengan uang pajak yang masuk. enny, 2008

5. ASAS PEMUNGUTAN PAJAK ASAS YURIDIS Pajak harus ditetapkan dalam konstitusi maupun undang-undang, karena adanya peralihan kekayaan dari rakyat ke negara dan dipaksakan. Inggris : “No taxation without representation”. Amerika : “Taxation without representation is robbery”. ASAS EKONOMIS pajak sebagai sarana untuk menentukan politik perekonomian : 1. tidak menghambat lancarnya produksi dan perdagangan. 2. tidak menghalangi kebahagian dan kepentingan umum. ASAS FINANSIAL = economic of collection enny, 2008

6. SYARAT PEMUNGUTAN PAJAK Syarat keadilan (Sesuai daya pikul) Syarat Yuridis (Lihat Pasal 23A UUD 1945) Syarat ekonomis (Tidak menggangu kegiatan ekonomi) Syarat Finansial (Biaya pemungutan harus lebih rendah) Syarat sederhana (Memudahkan Wajib Pajak membayar pajak) enny, 2008

7. STELSEL PAJAK Stelsel Nyata (riil stelsel) Pengenaan pajak didasarkan pada obyek (penghasilan yang nyata), sehingga pungutannya baru dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dibayar lebih realistis, sedangkan kelemahannya adalah pajak dikenakan pada akhir tahun (setelah penghasilan nyata diketahui). Stelsel Anggapan (fictieve stelsel ) Pengenaan pajak didasarkan pada anggapan yang diatur dalam undang-undang. Penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak terutang untuk tahun pajak berjalan. enny, 2008

8. Lanjutan… Kebaikan stelsel anggapan ini pajak dapat dibayar selama tahun berjalan tanpa menunggu akhir tahun. Kelemahannya adalah pajak tidak didasarkan pada yang sesungguhnya. • Stelsel Campuran Kombinasi antara stelsel nyata dan anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah, sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali. enny, 2008

9. ASAS PEMUNGUTAN PAJAK ASAS DOMISILI Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri. ASAS SUMBER Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. ASAS KEBANGSAAN Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan kepada setiap orang yang bukan kebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak luar negeri. enny, 2008

10. SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK OFFICIAL ASSESSMENT SYSTEM Sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya : - Penentuan besarnya pajak ada pada fiskus - Wajib Pajak bersifat pasif - Utang Pajak timbul setelah dikeluarkan SKP oleh Fiskus. SELF ASSESSMENT SYSTEM Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. enny, 2008

11. Lanjutan… Ciri-cirinya : - Penentuan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak - Wajib Pajak Aktif, mulai menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. - Fiskus hanya mengawasi. WITH HOLDING SYSTEM Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh Wajib Pajak. enny, 2008

12. DUA JENIS SELF ASSESSMENT SYSTEM SEMI SELF ASSESSMENT SYSTEM Sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang pada awal tahun pajak dan setelah akhir tahun pajak, pajak yang sesungguhnya ditentukan/ditetapkan oleh fiskus. FULLY SELF ASSESSMENT SYSTEM Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang, baik pada awal maupun pada akhir tahun pajak. enny, 2008

13. HAMBATAN PEMUNGUTAN PAJAK PERLAWANAN PASIF Wajib Pajak enggan membayar pajak yang dapat disebabkan : 1. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat 2. Sistem perpajakan yang sulit difahami 3. Sistem kontrol tidak dilakukan dengan baik PERLAWANAN AKTIF Segala usaha yang secara langsung bertujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain : 1. Tax avoidance : usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang. 2. Tax evasion : usaha meringankan pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak). enny, 2008

14. Selesai…… TERIMA KASIH...!!! enny, 2008