1 / 14

PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN

PENGELOLAAN KEUANGAN PPM Pada Sosialisasi Pengelolaan Administrasi Penelitian Program Strategis Nasional dan PPM Koordinasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) IPB Bogor, Agustus 2010 Oleh : Drs. Cahyono Triwibowo , MM Setiawan , SE DIREKTORAT KEUANGAN IPB.

milek
Download Presentation

PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PENGELOLAAN KEUANGAN PPMPadaSosialisasiPengelolaanAdministrasiPenelitianProgram StrategisNasionaldan PPMKoordinasiLembagaPenelitiandanPengabdianMasyarakat (LPPM) IPBBogor, Agustus 2010Oleh :Drs. CahyonoTriwibowo, MMSetiawan, SEDIREKTORAT KEUANGAN IPB

  2. DASAR HUKUMDasar hukum Adminitrasi Keuangan InstitutPertanian Bogor mengikuti peraturan yang berlaku, sbb:1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tanggal 27 Desember 2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan APBN;2. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 beserta perubahannya;3.PeraturanMenteriKeuangan RI Nomor : 01/PM.2/2009 tentangStandarBiayaUmumTahunAnggaran2010.

  3. PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN • Efektif • Efisien • Transparant • Akuntabel PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA TepatSasaran TepatWaktu TepatPeruntukkan TepatProsedurdanMekanisme TepatAcuandanPengadministrasian

  4. Kuitansi : • Sudahterima : Rektor IPB • Nilaiterbilang : tidakbolehadacoretan/kotor (tip ex) • Redaksional : harussesuaiperuntukkan • Tanggal : harusdiisidantidakbolehmelewatikontrakatausebelumkontrak • Penerima : harusjelas (nama, stempel) • Nilai Nominal : dalamkuitansiharussamadengannilaiterbilang Data Pendukung: • SPPD • Bon • Fakturbarang • Tiketdll

  5. PENGGUNAAN DANA OLEH PENELITI Peruntukkan : A. Belanja Upah/Honorarium B. Belanja Bahan penelitian C. Belanja Perjalanan Dinas D. Belanja Keperluan sehari-hari lainnya (biaya rapat, fotocopy, sewa peralatan/kendaraan, biaya analisis/uji coba & penyusunan laporan)

  6. A. Belanja Upah/Honorarium : Kelengkapan Administrasi : 1. Kuitansi atau 2. Daftar penerima upah/honor; Perpajakan : SumberdanaDikti a. Untuk PNS Gol : III s/d IV tarif : 15% darijumlahbruto (PPhpsl 21 final) b. Untuk Non PNS : tidakdikenakanpajak Pengecualian : Jikaadatim yang belum PNS tapimempunyai NPWP, makaperhitunganpajakPPh 21 harusdihitungpenghasilan yang bersangkutandalam 1 tahun (Penghasilan – PTKP) Contoh : Penghasilan per bulankurangdariRp. 1.320.000,- tidakdikenakanpajak JikapenghasilanrutinRp. 2.000.000,- PTKP ………………………. Rp. 1.320.000,- Penghasilan PKP…….. Rp. 680.000,- Pajakterutang 5% x Rp. 680.000 = Rp. 34.000,-

  7. Contoh Kwitansi : Upah/Honorarium

  8. Contoh Daftar : Upah/Honorarium

  9. B. Belanja Bahan Kelengkapan Administrasi : • Jika Belanja : sampai dengan kurang dari Rp.250.000,- - Kuitansi/bon/faktur barang 2 Jika Belanja : Rp. 250.000 s/d kurang dari Rp. 1.000.000,- - Kuitansi, Bon/faktur barang - materai 3000 3 Jika Belanja : Rp. 1.000.000,- s/d Rp. 5.000.000,- - Kuitansi, Bon/faktur barang - materai 6000

  10. Lanjutan ….B. Belanja Bahan: 4 Jikabelanja bahan yang bernilai sama dengan atau lebih dari Rp. 5.000.000,- (sepuluh juta rupiah) s/d kurangdari15.000.000,- (lima belasjutarupiah), berupa: KelengkapanAdministrasi : a. Surat Perintah Kerja (SPK) atau kontrak pengadaan barang/jasa yang prosedurnya mengacu kepada Keppres Nomor 80 Tahun 2003 beserta Perubahannya; b.Berita Acara Pemeriksaaan Barang c.Berita Acara Serah Terima Barang d.Kuitansi e.Bon/Faktur Barang

  11. Lanjutan ….B. Belanja Bahan: 5 Jikabelanja bahan yang bernilai sama dengan atau lebih dari Rp. 15.000.000,- (lima belasjutarupiah) s/d kurangdari50.000.000,- (lima puluhjutarupiah), berupa: ProsesPenunjukkanLangsung KelengkapanAdministrasi : a. Surat Perintah Kerja (SPK) atau kontrak pengadaan barang/jasa yang prosedurnya mengacu kepada Keppres Nomor 80 Tahun 2003 beserta Perubahannya; b.Berita Acara Pemeriksaaan Barang c.Berita Acara Serah Terima Barang d.Kuitansi e.Bon/Faktur Barang

  12. C. BelanjaPerjalanan Bukti Pengeluaran biaya perjalanan berupa: • Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang sudahdilegalisasi; • tiket, airport tax, boarding pass, kuitansi biaya hotel. • Bukti pengeluaran riil yang tidak diperoleh ditempat (seperti biaya penginapan diluar hotel, biaya transport lokal dan lain-lain), maka pejabat/pegawai yang melakukan perjalanan dinas membuat bukti pengeluaran riil.

  13. Contoh format Bukti pengeluaran riil perjalanan dinas

  14. D. Belanja Lain-lain Bukti Pengeluaran berupa: 1. Biaya rapat (akomodasi dankonsumsi); • Daftarpenerima transport • Kwitansipembeliankonsumsi • Daftarhadir 2 Fotocopy danPenggandaanKontrak(bon: materai, stempel, namaterang) 3 Sewa peralatan, komputer dan kendaraan: • Kwitansi(materai, stempeltoko, namaterang) 4 Biaya analisa/uji coba (yang dapat dipertanggungjawabkan hanya yang dilakukan di luar Departemenpenelitibersangkutan.

More Related